Taspen

Report
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa
Oleh
Ir. Ikak G. Patriastomo, MSP
Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah, LKPP
Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa
Kondisi PBJP
• Gagal lelang
• Kualitas hasil kurang baik
• Hasil pengadaan tidak sesuai kebutuhan/tidak
dimanfaatkan
• Kemahalan (harga > nilai/kegunaan)
• Keterlambatan/tidak selesai/putus kontrak
• Kasus hukum
Realisasi e-Procurement
Kabupaten/Kota
Status 30 Sept 2013 (Nilai Dalam Miliar Rupiah)
12,000.00
9,741.70
10,000.00
8,663.02
7,990.87
8,000.00
6,000.00
7,668.32
5,317.64
4,000.00
3,129.52
2,660.53
1,684.12
2,000.00
4.40
1,494.88
240.12
3.04
0.00
Nov-12
Des - 12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
Mei - 13
Jun-13
Jul-13
Agt -13
Sep-13
Nov-13
HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN PBJ DAN PERAN LKPP
• Perencanaan pengadaan tidak matang:
- Identifikasi kebutuhan masih lemah
- pemahaman terhadap pasar masih lemah (penyedia, harga,
struktur pasar)
- Kemampuan menyusun dokumen pengadaan masih lemah (KAK,
spesifikasi, HPS, dokumen kontrak).
• Proses Pemilihan/Lelang :
- Persaingan tidak sehat
• Pelaksanaan Kegiatan :
- Pelaksana/penyedia kurang profesional
- Kontrak lemah (dokumen dan manajemen kontrak lemah)
- Pengawasan lemah.
ARAH PENGEMBANGAN
• Pengadaan tersebar Terpusat di ULP
• Pengadaan Manual  Pengadaan Secara
Elektronik (e-procurement)
• E-katalog & e-purchasing semakin banyak
• Sistem pengadaan secara elektronik lebih
cepat, mudah, murah, handal, dan aman.
• Pengendalian, monev dan reporting diperkuat
PERAN LKPP
Perumusan Kebijakan dan peraturan perundang-undangan
Pengembangan sistem pengadaan
Swakelola
Outsource:
Call for bids:
Tendering
Akhir masa
pemeliharaan
Inhouse/Internal Provision:
Pendekatan Sistem
Penerimaan hasil
pekerjaan
Pengumuman
lelang
Penunjukan Langsung
Persiapan
Pemilihan/pelelangan
Pelaksanaan
Pemeliharaan
Call for price quotation:
Purchasing
Rencana
Pengadaan
PA/KPA
Pengadaan Langsung
Purchases
Order
Iidentifikasi
kebutuhan
Pendekatan regulasi
Penandatanganan
kontrak
1.
2.
Pokja ULP/PP
Manajemen kontrak
PPK
PPHP
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tujuan pengadaan
Prinsip pengadaan
•
•
•
•
•
•
•
Efisien
Efektif
Transparan
Terbuka
Bersaing
Adil/tidak diskriminatif
Akuntabel
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Hasil pengadaan yang akuntabel
•
Penyedia
terpercaya &
mampu
Persyaratan kualifikasi
•
Administrasi
terpenuhi
•
Persyaratan administrasi
Teknis (jml, mutu,
waktu) sesuai
•
Persyaratan teknis
Harga murah/
sepadan
Penawaran Harga
Menguntungkan
GUGUR
Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa
Supply Positioning
Supply analisis
Supply strategy
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Terima kasih
Ikak G. Patriastomo
0816 4844 375
[email protected]
Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

similar documents