Sejarah Sistem Politik di Indonesia

Report
Reformasi Bidang Politik Menuju
Penguatan Demokrasi Lokal
Oleh : Ida Budhiati
Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah
Cakupan Materi
•
•
•
•
Negara dan Masyarakat
Sejarah Sistem Politik di Indonesia
Peran dan Fungsi Parpol Dalam Pelembagaan Demokrasi
Pasang Surut Sistem Pemilukada
• Reformasi Bidang Politik Menuju Desentralisasi & Otonomi
Daerah
• Issue Dalam Pemilukada Langsung
• Upaya Perbaikan Pemilukada Langsung
NEGARA DAN MASYARAKAT
Dalam sistem demokrasi, sistem kekuasaan dapat
dibedakan dalam tiga wilayah (Jimly: 2006)
1. Negara (State)
2. Pasar (Market)
3. Masyarakat (Civil soceity)
Ketiga wilayah tersebut diidealkan harus seiring sejalan
sama-sama kuat, saling mengedepankan tapi tidak
boleh saling mencampuri.
NEGARA DAN MASYARAKAT (2)
KEKUASAAN
NEGARA
PASAR
DAN
MASY.
Demokrasi tidak akan
tumbuh karena
kekuasaan negara
melampau kekuatan
masyarakat
NEGARA DAN MASYARAKAT (3)
PASAR
NEGARA
DAN
MASY.
Kekuatan Uang /
Kapitalis yang
menentukan
kehidupan
masyarakat.
NEGARA DAN MASYARAKAT (4)
MASYARAKAT
NEGARA
DAN
PASAR
Chaos,
governmentless,
tanpa arah
SEJARAH SISTEM POLITIK DI INDONESIA
ANALISA
NO
MASA
PENYALURAN
TUNTUTAN
Rendah dan
Terpenuhi
1
PRA
KOLONIAL
(kerajaan)
2
MASA
KOLONIAL
Rendah dan
tidak
terpenuhi
3
DEMOKRASI
LIBERAL
Tinggi tapi
sistem belum
memadai
PEMELIHARAAN
NILAI
Disesuaikan
dengan penguasa
atau pemenang
peperangan
Sering terjadi
pelanggaran
HAM
Penghargaan
HAM tinggi
KEPEMIMPINAN
PARTISIPASI
MASA
Sangat Rendah
KAPABILITAS
GAYA POLITIK
SDA
melimpah
Kerajaan
Raja, Pangeran
dan Keluarga
Kerajaan
SDA
melimpah
tapi dikeruk
oleh
kepentingan
penjajah
SDA baru
sebagian
digunakan
kebanyakan
masih
potensial
Penjajah
politik
memecah
belah
Dari penjajah dan
elit pribumi yang
diperalat
Sangat rendah
Ideologis
Angkatan
Soempah
Pemoeda 1928
Sangat tinggi
bahkan sampai
muncul kudeta
KETERLIBATAN
APARAT
MILITER
NEGARA
Sangat kuat karena Loyal kepada
berkaitan dengan kerajaan dan
perang
raja yang
memerintah
Sangat besar
Loyal pada
penjajah
Militer dikuasai
oleh sipil
Loyal pada
kepentingan
kelompok /
partai
STABILITAS
Stabil di masa
aman dan instabil
di masa perang
Stabil tapi mudah
pecah
Instabil
SEJARAH SISTEM POLITIK DI INDONESIA (2)
ANALISA
NO
MASA
4
DEMOKRASI
TERPIMPIN
5
DEMOKRASI
PANCA SILA
6
REFORMASI
PENYALURAN
TUNTUTAN
Penyaluran
tuntutan tinggi
tapi tidak
tersalurkan
Awalnya
seimbang
kemudiaan
tidak karena
fusi
Tinggi dan
terpenuhi
PEMELIHARAAN
NILAI
Penghormatan
HAM rendah
Terjadi
pelanggaran
HAM tapi ada
pengakuan HAM
Penghormatan
HAM tinggi
KAPABILITAS
GAYA POLITIK
Abstrak,
simbolik,
ekonomi
tidak maju
Sistem
terbuka
Ideologis
Nasakom
Tokoh karismatik
dan paternalistik
Intelek
/pragmatik,
konsep
pembanguan
Teknokrat dan
ABRI
Disesuaikan
Praktis /
dengan OTDA Pragmatik
KEPEMIMPINAN
Sipil,
Purnawirawan,
Politisi
PARTISIPASI
MASA
Dibatasi
KETERLIBATAN
MILITER
Masuk ke
pemerintahan
Awalnya bebas,
selanjutnya
terbatas,
kemudia banyak
dibatasi
Tinggi
Merajalela dengan Loyal kepada
konsep Dwi Fungsi Pemerintah
ABRI
Dibatasi
APARAT
NEGARA
Loyal pada
negara
STABILITAS
Stabil
Stabil
Harus loyal
Instabil
kepada Negara
bukan
Pemerintah
PARPOL DAN PELEMBAGAAN DEMOKRASI
• Parpol punya posisi (status) dan peran (role) yang penting
dalam setiap sistem demokrasi.
• Parpol memainkan peran penghubung yang sangat strategis
antara proses pemerintahan dengan warga negara.
• Fakta empirik : Terdapat pandangan kritis bahkan skeptis parpol
tidak lebih sebagai kendaran politik bagi sekelompok elit untuk
mendapat kekuasaan.
• Dalam negara demokrasi kedudukan dan peran tiap lembaga
negara harus sama-sama kuat dan saling mengendalikan “Check
& Balance”
PARPOL DAN PELEMBAGAAN DEMOKRASI (2)
Derajad pelembagaan demokrasi (Yves Meny and
Andrew Knapp: 1998) tergantung pada 3 parameter :
1. Usia (Its age)
2. Depersonalisasi (The depersonalization of
organization)
3. Diferensiasi (Organization differentiation)
FUNGSI PARPOL
Terdapat 4 fungsi parpol (Miriam Budiarjo: 2000) :
1. Sarana Komunikasi Politik
2. Sosialisasi Politik
3. Sarana Rekrutmen Politik
4. Pengatur Konflik
Sejarah Pemilukada
No.
Masa
Dasar Hukum
Sistem
1.
Kolonial
Decentralisatie Wet
1930
Pengangkatan
2.
Kemerdekaan
• UU No. 1 tahun 1945 Pengangkatan
Ttg Peraturan
Kedudukan Komite
Nasional Daerah
Keterangan
Gubernur, Residen &
asisten Residen dijabat
oleh
Orang
Belanda.
Sedangkan jabatan lainnya
oleh Bangsa Indonesia
dgn kompensasi upeti
KDH`merangkap sbg
Badan Perwakilan Daerah
Sejarah Pemilukada - 2
No.
2.
Masa
Kemerdekaan
Dasar Hukum
• UU No. 22/1948 Ttg
Pemerintahan di
Daerah
Sistem
Pengangkatan
Keterangan
•Cln Gubernur diajukan
oleh DPRD kmd diangkat
oleh Presiden ;
•Cln Bupati/Walikota
diajukan oleh DPRD kmd
diangkat oleh Mendagri
Belum sempat
diLaksanakan
• UU No. 1/1957
•Penetapan Presiden
No. 6/1959 Ttg
Pengangkatan KDH
Pemilihan
Langsung
Pengangkatan
KDH diangkat oleh
Presiden/Mendagri
Sejarah Pemilukada - 3
No.
Masa
Dasar Hukum
Sistem
Pengangkatan
Keterangan
KDH diangkat oleh
Presiden/Mendagri
2.
Kemerdekaan
UU No.18/1965 Ttg
Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah
3.
Orde Baru
UU No.5/1974 Ttg
Pengangkatan
Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah
Pencalonan oleh
Fraksi yg memenuhi
syarat
KDH diangkat oleh
Presiden.
4.
Reformasi
UU No. 22/1999
Perwakilan
Pencalonan oleh
frakti yng
memenuhi syarat
5
Reformasi
UU No. 32/2004
Pemilihan
Pencalonan oleh
Reformasi di Indonesia
Reformasi di Indonesia mecakup :
1. Bidang Politik ;
2. Bidang Hukum ;
3. Bidang Ekonomi ;
4. Bidang Sosial Budaya.
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
Reformasi Bidang Politik
Tiga pilar utama reformasi bidang politik (Kalla : 2008) :
1. Perubahan bentuk pengelolaan pemerintahan dari
otoritarian ke demokrasi ;
2. Perubahan pola distribusi kekuasaan dari sentralisasi
ke Desentralisasi ;
3. Perubahan cara penanganan pers dari terkontrol
menjadi bebas.
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
Kebijakan Desentralisasi
Masa pemerintahan Habibie menghadapi :
Tantangan : mempertahankan integrasi nasional
(kasus ketegangan pembagian SDA : Aceh, Papua).
Tuntutan : melakukan pembagian kekuasaan dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah –
mengurangi peran pemerintah pusat & memberi
otonomi kepada daerah.
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
Kebijakan Desentralisasi - 2
Desentralisasi dilakukan pemerintahan Habibie dengan
menerbitkan payung hukum :
1. UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan
Daerah
2. UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan
Keuangan Daerah
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
Kebijakan Desentralisasi - 3
Otonomi Daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999 mengandung
prinsip-prinsip :
1. Kedaulatan rakyat ;
2. Demokratisasi ;
3. Pemberdayaan Masyarakat ;
4. Pemerataan dan Keadilan.
Memerhatikan prinsip dasar dalam desentralisasi &
otonomi daerah, maka pemilihan KDH dengan sistem
perwakilan mengingkari capaian reformasi bidang politik
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
Revisi UU No. 22 Tahun 1999
Alasan Pemerintah yg disampaikan sebagai pengantar perubahan UU 22/1999
: “Kelima, pengaturan kembali pemilihan dan pertanggung-jawaban KDH dan
DPRD”
1. Adanya hubungan asimetris antara Kepala Daerah dan DPRD. Dua
institusi tsb seharusnya bekerjasama dlm penyelenggaraan
pemerintahan, ternyata justru sebaliknya ;
2. Berkembangnya hubungan asimetri tersebut salah satunya adalah karena
KDH dipilih oleh DPRD & bertanggungjawab pd DPRD;
3. Sejalan dengan amandemen UUD 1945 Juncto UU 22/2003, maka
Pemilihan KDH nantinya secara langsung oleh rakyat dan
bertanggungjawab kepada rakyat;
4. Hal tersebut diupayakan untuk membangun demokratisasi yg sehat yakni
adanya check and balances antara KDH dan DPRD.KPU PROVINSI JAWA TENGAH
Issue Dalam Pemilukada Langsung
• Pemilukada langsung membutuhkan biaya
besar, KDH cenderung korup untuk
mengembalikan biaya yg sudah dikeluarkan;
• Politik uang dan sikap pragmatisme pemilih;
• Ingin kembali pada sistem perwakilan
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
Upaya Perbaikan Pemilukada Langsung
Pencalonan :
• Oleh Parpol/gabungan parpol dilaksanakan secara demokratis dan
murah
• Syarat paslon perseorangan mempertimbangkan asas keadilan
dibandingkan calon anggota DPD
Penyelenggaraan : dilaksanakan secara serentak dengan sumber
anggaran APBN
Penetapan calon terpilih : berdasarkan suara terbanyak
Pengawasan : lebih dioptimalkan
Penegakan Hukum Pemilukada
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
SEKIAN DAN TERIMAKASIH
KPU PROVINSI JAWA TENGAH

similar documents