B= TM2-PP Panca

Report
Pancasila Dasar Negara Hubungannya dgn
Pembukaan UUD 45
Dr. H. Syahrial/ PP
Pancasila Sebagai Ideologi Negara
1. Penerimaan Pancasila sebagain konsensus (kesepakatan) politik,
nilai-nilai culture
2. Piagam Jakarta dan sistematika Pancasila oleh Badan Penyelidik
dalam sidangnya kedua tanggal 14-16 Juli 1945
3. Pancasila sebagai dasar negara yang sekaligus ideology negara
Pancasila Sebagai Ideologi Negara
• Pemerimaan Pancasila sebagai konsensus
(kesepakatan) politik, nilai-nilai cultural
• Piagam Jakarta dan sistematika Pancasila oleh
Badan Penyelidik dalam sidangnya kedua
tanggal 14-16 Juli 1945
• Pancasila sebagai dasar negara yang sekaligus
ideology negara,
Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara
BPUPKI telah mengadakan sidang 2 kali, yaitu :
 Sidang Pertama, tgl 29 Mei s.d. 1 Juni 1945 (dikemukakan usul dan pendapat
oleh anggota BPUPKI mengenai Dasar Negara dan Rancangan UUD).
 Sidang Kedua, tgl 10 s.d. 17 Juli 1945.
Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara
Ir. Soekarno, tgl. 1 Juni 1945 mengusulkan sbb :
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. KeTuhanan yang berkebudayaan.
Mr. Muhammad Yamin, pada tgl. 29 Mei 1945
menyampaikan sebagai berikut:
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat.
Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara
Mr Soepomo,
Pada tgl. 31 Mei 1945 menyampaikan usulan sbb :
1. Paham Negara Kesatuan
2. Perhubungan Negara dengan Agama
3. Sistem Badan Permusyawaratan
4. Sosialisasi Negara
5. Hubungan antar Bangsa
Proses Perumusan Pancasila
7
Proses Perumusan Pancasila
Rumusan Akhir Pancasila, ditetapkan tgl 18 Agustus 1945, sbb :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
permusyawaratan /perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia
Bangsa Indonesia bertekad bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak
dapat dirubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR hasil pemilu. (Tap
MPRS No. XX/MPRS/1966, jo Tap MPR No.XVIII/MPR/1988 dan Tap
MPR No.III/MPR/2000).
8
Pancasila
PANCASILA:
1.
2.
3.
4.
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
9
Pancasila Sebagai Idiologi Negara
1. Pengertian Idiologi: berbicara tentang ilmu yang
mempelajari tentang gagasan
2. Idiologi adalah rangkaian nilai yang disepakati
bersama untuk menjadi landasan atau pedoman
dalam mencapai tujuan atau kesejahteraan
bersama.
3. Pancasila sebagai Idiologi terbuka diartikan
sebagai idiologi yang dapat mengikuti
perkembangan idiologi negara lain yang berbeda
4. Nilai Pancasila: Nilai dasar (representasi norma
masyarakat), Nilai Instrumental (mengikuti
perkembangan jaman) Nilai Praktis
Pancasila Sebagai Idiologi Nasional
Nilai-nilai SosioBudaya yang
Terkristalisasi
Living Reality
Dalam
Masyarakat
Nilai-Nilai
Filosofis
Filsafat Negara
(Sistem Nilai)
Filosofis Ideologis
Yg Konstitusional
Dikukuhkan Berdasarkan
Undang-Undang Dasar 1945
Pandangan Mendasar :
• Paham Ketuhanan
• Paham Kemanusiaan
• Paham Kenegaraan
• Paham Kekeluargaan &
Musyawarah
• Paham Keadilan Sosial
Pancasila
Sbg Ideologi
Nasional
Pancasila
Sbg Dasar
Negara
Peraturan Perundangundangan
Pancasila Idiologi Terbuka
1. Ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan
zaman dan adanya dinamika secara internal
2. Pentingnya semangat, penyelenggara
pemimpin pemerintahan.
negara,
para
3. Bersumber atau berakar pada pandangan hidup bangsa
dan falsafah hidup bangsa Sehingga memenuhi prasyarat
suatu ideology terbuka.
.
Pendorong Terbuka Idiologi Pancasila
bangkrutnya
ideologi yang
terutup
dinamika
msyarakat
Pendorong
terbuka
ideologi
Pancasila
Tekad kesadaran
nilai-nilai
Pancasila
dominasi pemerintah
Orde
Baru untuk
melaksanakan (P4),
Batas Keterbukaan Idiologi Pancasila
Stabilitas nasional yang dinamis,
Larangan marxisme, Lenninisme
dan komunisme
Batas Keterbukaan
Ideologi Pancasila
Mencegah paham liberal
Penciptaan norma baru melalui
consensus.
Larangan pandangan ekstrim
Sifat Ideologi
Dimensi
Realitas
Dimensi
Idealisme
Dimensi
Fleksibilitas
Lanjutan…
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan
Pembukaan UUD 1945 dan berdasarkan Ketetapan MPR No.
III/MPR/2003 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan, adalah sbb :
Cita
Negara
Pandangan
Hidup
Masyarakat
Pandangan
Hidup
Bangsa
Pandangan
Hidup
Negara
Konstitutif
Staatsfundamentalnorm
Cita
Lainnya
Cita
Hukum
Regulatif
Staatsgrundge
setze ke bawah
Hubungan Pancasila dgn Pembukaan UUD 45
PANCASILA
Cita Hukum
Staatsfundamentalnorm
Pancasila Dlm
Pembukaan UUD
1945
Pasal-Pasal UUD 1945
Staatsgrundge setze
Ketetapan MPR
Peraturan Perundang-undangan
mulai dari undang-undang sampai
Keputusan Gubernur,
Bupati/Kotamadya
Formell Fgesetz &
Verordnung &
Autoname Satzung
Penjabaran Pancasila dalam
UUD 45 dan Kebijakan
Negara
Dr. H. Syahrial Syarbaini
INDIKATOR
Mampu menyimpulan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dengan
memberikan berbagai rasionalitas.
Menunjukkan hasil pembelajaran melalui analisis pemahaman Pancasila yang hidup
dalam setiap tata peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
Mampu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila apa saja yang hidup atau menjiwai tata
peraturan tersebut.
Menguasai pengetahuan tentang hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI
Tahun 1945, dalam pasal UUD 1945, dan Implementasi Pancasila dalam pembuatan
kebijakan negara .
D.H.Syahrial/PPKn
Kedudukan Pembukaan UUD 1945
Pembukaan UUD 1945, merupakan sumber motivasi dan aspirasi, tekad dan
semangat bangsa Indonesia, serta cita hukum dan cita moral yang ingin
ditegakkan dalam lingkungan nasional maupun internasional.
Pembukaan
UUD
1945
dijadikan
norma
fundamental. Rumusan kata dan kalimatnya
tidak boleh diubah oleh siapapun, termasuk MPR
hasil pemilu. Penguba-han Pembukaan UUD 1945
berarti pengubahan esen-si cita moral dan cita
hukum yang ingin diwujudkan dan ditegakkan
oleh bangsa Indonesia.
D.H.Syahrial/PPKn
Kedudukan pembukaan dalam
hubungannya dengan pasal-pasal 1945
•
Hubunganya dengan tertib hukum Indonesia, maka Pembu-kaan UUD 1945
mempunyai kedudukan yang terpisah dari pasal-pasal UUD 1945. Sebagai
Pokok Kaidah Negara yang fundamental, Pem-bukaan UUD 1945 mempunyai
kedudukan lebih tinggi daripada pasal-pasal UUD 1945.
•
Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dan mempunyai
kedudukan lebih tinggi.
•
Pembukaan merupakan Pokok Kaidah Negara fundamental yang menentukan
adanya UUD Negara tersebut (sumber hukum dasar).
•
Pembukaan UUD 1945, mengandung pokok-pokok pikiran yang akan
diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945.
D.H.Syahrial/PPKn
•Makna yang terkandung Pembukaan
1945
 Alinea Pertama, antara lain : Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela
kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk.
 Alinea Kedua, antara lain : Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah
melalui perjuangan pergerakan dalam melawan penjajah.
 Alinea Ketiga, antara lain : Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita
adalah berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa
 Alinea Keempat, antara lain : Adanya fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia,
Disusun dalam UUD, Berkedaulatan Rakyat dan Dasar Negara Pancasila.
D.H.Syahrial/PPKn
•Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945
Negara persatuan
Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
Negara berkedaulatan rakyat
Negara berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa berdasarkan kemanusiaan yang
adil dan beradab
D.H.Syahrial/PPKn
•Hubungan Pembukaan dengan Pasal UUD
1945
Bahwa pokok-pokok pikiran Pembukaan
UUD 1945, merupakan
Pembukan UUD 1945 mempunyai hubungan
langsung dng pasal-pasal UUD 1945, karena
mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan
lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD 1945.
”— suasanan kebatinan dari UUD
Negara Indonesia serta mewujudkan
cita hukum yang menguasai hukum
dasar negara, baik tertulis maupun
tidak tertulis”--.
Pembukaan UUD 1945, memuat dasar falsafah
negara Pancasila dan Batang Tubuh UUD 1945 yang
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan, bahkan hal ini menjadi rangkaian
kesatuan nilai dan norma yang terpadu.
D.H.Syahrial/PPKn
Ketuhanan YME dalam Pasal UUD
1945
•Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa
Indonesia, menjiwai dan mencari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang
adil dan beradab, Penggalangan Persatuan Indonesia yang telah membentuk Negara
Kesatuan Indonesia yang telah berdaulat penuh, yang bersifat Kerakyatan dan
dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan guna
mewujudkan Keadilan social bagi seluruh Rakyat Indonesia.
•Hakikat pengertian di atas sesuai dengan:
Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:
“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa…”
•Pasal 29 UUD 1945
•Pasal 28 E UUD 1945
D.H.Syahrial/PPKn
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
dalam Pasal UUD 1945
 Kemanusiaan yang adil dan beradab ialah kesadaran sikap dan perbuatan
yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan
dengan norma-norma dan kesusilaan umumnya, baik terhadap diri sendiri,
sesama manusia maupun terhadap alam dan hewan.
Manusia adalah makhluk pribadi anggota masyarakat dan sekaligus hamba
Tuhan. Hakekat pengertian di atas sesuai dengan :
– Pembukaan UUD 1945 alinea pertama: “ Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu
ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus
dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan…”.
– Selanjutnya dapat dilihat penjabarannya secara pokok-pokok dalam pasal UUD
1945:
•
•
•
•
•
Pasal 28
Bab XA (Pasal 28A – J)
Pasal 29
Pasal 31
Pasal 32
D.H.Syahrial/PPKn
Persatuan Indonesia dalam Pasal UUD
1945
 Persatuan Indonesia adalah perwujudan dari faham kebangsaan Indonesia
yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan
beradab. Karena itu faham kebangsaan Indonesia tidak sempit (chauvinistis),
tetapi menghargai bangsa lain. Nasionalisme Indonesia mengatasi faham
golongan, suku bangsa serta keturunan. Hal ini sesuai dengan:
– alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi :
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara
Indonesia yang melindungi segenab bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia…”.
– Penjabarannya dalam pasal UUD 1945.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pasal 1 ayat (1) = NKRI
Pasal 27 ayat 3
Pasal 30 ayat (1)
Pasal 35 = Bendera Negara
Pasal 36 = Bahasa negara
Pasal 36A = Lambang Negara
Pasal 36B = Lagu kebangsaan
D.H.Syahrial/PPKn
Kerakyatan yg dipimpin oleh Hikat Kebijaksanaan dlm
permusyawaratan/perwakilan dlm Pasal UUD 45
 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan berarti, bahwa rakyat dalam
melaksanakan tugas kekuasaannya ikut dalam pengambilan
keputusan-keputusan. Sila keempat ini merupakan sendi asas
kekeluargaan masyarakat, sekaligus sebagai asas atau prinsip
tata pemerintahan Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam:
– Alinea ke IV Pembukaan UUD 1945; “ maka disusunlah Kemerdekaan
kebangsaan Indonesia, yang berkedaulatan rakyat..”
– Selanjutnya dapat penjabarannya secara pokok-pokok dalam pasal-pasal
UUD 1945.
•
•
•
•
Pasal 1 ayat 2
Pasal 1 ayat 3
Pasal 3 ayat (1,2,3)
Dll.
D.H.Syahrial/PPKn
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia dalam Pasal UUD 1945
Hakekat keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dinyatakan
dalam :
– Alinea ke II Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “ Dan perjuangan
kemerdekaan kebangsaan Indonesia ….. Negara Indonesia yang merdeka,
bersatu, berdaulat adil dan makmur”.
– Selanjutnya dapat dilihat penjabarannya dalam pasal-pasal UUD 1945.
– Pasal 33 = perekonomian negara
– Pasal 34 = kesejahteraan sosial
D.H.Syahrial/PPKn
Kelima Sila Pancasila merupakan Satu
Kesatuan



Pancasila susunannya adalah majemuk tunggal (merupakan satu kesatuan yang bersifat
organis), yaitu:
–
Terdiri dari bahagian-bahagian yang tidak terpisahkan.
–
Masing-masing bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri,
–
Meskipun berbeda tidak saling bertentangan, akan tetapi saling melengkapi,
–
Bersatu untuk mewujudkannya secara keseluruhan,
–
Keseluruhan membina bagian-bagian,
–
Tidak boleh satu silapun ditiadakan, melainkan merupakan satu kesatuan.
Bentuk susunannya adalah hirarkis piramidal (kesatuan bertingkat dimana tiap sila dimuka,
sila lainnya merupakan basis)
Pancasila yang bentuk susunannya hirarkis – pyramidal adalah sebagai berikut:
–
Sila Pertama; meliputi dan menjiwai sila kedua, sila ketiga, sila keempat dan sila kelima.
–
Sila Kedua : diliputi dan dijiwai sila pertama, meliputi dan menjiwai sila ketiga, sila
keempat dan sila kelima.
–
Sila Ketiga : diliputi dan dijiwai sila pertama, sila kedua, meliputi sila keempat dan sila
kelima.
–
Sila Keempat: diliputi dan dijiwai sila pertama, sila kedua, sila ketiga dan meliputi sila
kelima.
–
Sila Kelima : diliputi dan dijiwai oleh seluruh sila-sila.
D.H.Syahrial/PPKn
Pedoman dalam Implementasi Pancasila
dalam kebijakan negara
TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang
Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan
TAP MPR RI No. III/MPR/2000
UU No. 10 Tahun 2004
Substansi :
1. Tata urutan peraturan perundang-undangan;
UUD 1945
2. Lembaga Negara yang berwenang menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
3. Lembaga Negara yang berwenang menguji
peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang terhadap undang-undang.
Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003:
Dibentuknya undang-undang sesuai dengan
substansi TAP MPR RI No. III/MPR/2000.
TAP MPR
UU
UUD 1945
UU/PERPU
PERPU
PP
PP
PERPRES
KEPRES
PERDA
PERDA
Hasil Kajian:
Dengan telah terbentuknya 3 (tiga) undang-undang yang mengatur 3 (tiga) substansi utama dalam TAP MPR RI No. III/MPR/2000, yaitu:
1.
UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang di dalamnya diatur tentang Tata Urutan
Peraturan Perundang-undangan;
2.
UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang mengatur bahwa kewenangan menguji UU terhadap UUD dilakukan oleh MK; dan
3.
UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA yang menegaskan bahwa kewenangan
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang dilakukan oleh MA;
D.H.Syahrial/PPKn
maka Ketetapan ini tidak berlaku lagi.
Diskusikanlah tema berikut ini !
1. Bagaimana menjadikan Pancasila berperanan
sebagai ideologi bangsa dan negara dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara?
2. Bagaimanakah Pancasila – pasal UUD 45
dalam implementasinya ke dalam
Pembuatan kebijakan Negara?
D.H.Syahrial/PPKn
TERIMA KASIH
Dr. H. Syahrial Syarbaini
D.H.Syahrial/PPKn

similar documents