E-Purchasing

Report
Republik Indonesia
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
SME TOWER LANTAI 7, JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.94, JAKARTA SELATAN 12780.
Telepon : (021)7991075 Faksimili : (021) 7996033
PEMBELIAN
SECARA ELEKTRONIK
MATERI PAPARAN :
1. Pendahuluan
2. Proses Bisnis E-Purchasing
PENDAHULUAN :
•
•
•
•
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Maksud dan tujuan E-Purchasing
Dasar Hukum dan Terminologi Umum
Konsepsi E-Purchasing
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
(Pasal 3 Perpres No. 54 Tahun 2010)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui :
Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa
Swakelola
(Pasal 35 Perpres No. 54 Tahun 2010)
1.
Pelelangan
2.
Penunjukan Langsung
3.
Pengadaan Langsung
4.
Kontes / Sayembara
Pengadaan Secara Elektronik
(Pasal 106 Perpres No. 54 Tahun 2010)
Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan melalui
cara :
Electronic Tendering
Electronic Purchasing
Pada umumnya, jenis-jenis
barang (komoditas) yang
dipertimbangkan untuk
dimasukan dalam sistem
Electronic Purchasing adalah
barang-barang manufaktur yang
tersedia di pasar dan yang cukup
sering dibeli oleh Pemerintah
(high-volume government
purchased).
Maksud dan Tujuan E-Purchasing
Pada umumnya pengadaan barang/jasa secara elektronik dimaksudkan
antara lain untuk (Pasal 107 Perpres No. 54 Tahun 2010) :
1.
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
2.
Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
3.
Efisiensi dan Efektifitas proses pengadaan
Selain maksud dan tujuan diatas, E-Purchasing terutama dimaksudkan
untuk :
1.
Mempercepat penyerapan anggaran K/L/D/I
2.
Mengamankan (secure) Kebijakan dan Program Strategis Pemerintah
E-Purchasing
DASAR HUKUM :
• Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2012 tentang E-Purchasing.
• Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengadaan
Barang/Jasa dengan sistem E-Purchasing.
TERMINOLOGI:
• E-Purchasing adalah tatacara pembelian melalui sistem katalog
elektronik.
• E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar,
jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia
Barang/Jasa Pemerintah.
• Framework Contract adalah surat perjanjian kerjasama antara LKPP
dengan Penyedia Barang/Jasa.
Konsepsi E-Purchasing
1. Pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektronik
dengan cara E-Tendering atau E-Purchasing.
2. E-Purchasing merupakan tatacara pembelian barang/jasa melalui
sistem katalog elektronik (E-Catalogue) yang diselenggarakan oleh
LKPP.
3. Aplikasi E-Purchasing merupakan aplikasi perangkat lunak Sistem
Pengadaan (Pembelian) Secara Elektronik (SPSE) yang berbasis web,
terpasang di server LPSE, dapat diakses melalui website LPSE, dan
disediakan oleh LKPP.
4. Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi dapat melaksanakan
pengadaan dengan cara E-Purchasing terhadap barang/jasa yang telah
tercantum dalam E-Catalogue sebagai alternatif proses pengadaan.
Konsepsi E-Purchasing
5. Terhadap proses pengadaan barang/jasa yang sudah diumumkan atau
berlangsung sebelum E-Catalogue diterbitkan, maka proses pengadaan
dilanjutkan sampai selesai. Apabila proses pengadaan tersebut dinyatakan
gagal, maka dapat dilanjutkan dengan E-Purchasing.
6. Dalam hal aplikasi E-Purchasing mengalami kendala operasional yang
menyebabkan aplikasi tersebut belum/tidak dapat dipergunakan, maka
pelaksanaan pengadaan secara E-Purchasing dilakukan dengan “off line”.
Tatacaranya diatur dalam SE Kepala LKPP No. 1 Tahun 2013.
7. Untuk beberapa komoditas, harga E-Catalogue adalah harga satuan yang
dapat dinegosiasikan kembali oleh satker.
8. Harga Pemerintah harus lebih baik dari harga non Pemerintah.
Konsepsi E-Purchasing
Didasarkan pada maksud dan tujuan E-Purchasing saat ini
dikembangkan 4 macam type e-catalogue sebagai berikut
Type 1
Katalog yang diperuntukan memenuhi kebutuhan K/L/D/I. Komoditas harus
diusulkan oleh K/L/D/I dilengkapi dengan data dan informasi awal seperti
perkiraan volume kebutuhan, spesifikasi, penyedia yang terlibat dll.
Contoh : Traktor, Pompa, Rice Transplanter diusulkan oleh Kementerian
Pertanian. Komoditas ini dibeli oleh Kementerian dan Dinas Pertanian di
Provinsi, Kabupaten/Kota.
Type 2
Katalog yang diperuntukan mengamankan kebijakan dan/atau program
strategis Pemerintah.
Contoh : Kebijakan Produksi Dalam Negeri, Kebijakan Green Product
Type 3
Katalog bekerjasama dengan agregator/integrator. Katalog ini
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa Pemerintah yang
harganya sudah sangat kompetitif.
Contohnya : Komputer, Laptop, Printer, Peralatan Kantor.
Type 4
Katalog yang berisi komoditas yang diusulkan oleh Penyedia Barang/Jasa.
Contohnya ; Fire Extinguisher. Komoditas ini diperlukan oleh Pemerintah,
namun tidak pernah diusulkan.
PROSES BISNIS E-PURCHASING
1.
2.
3.
Alur Proses Bisnis E-Purchasing
Alur Proses E-Catalogue Type 1
Integrasi Sistem Pengadaan Nasional
1.
Pre- Catalogue
4.
E-Purchasing
Alur Proses
Bisnis
E-Purchasing
3.
E-Catalogue
2.
Framework
Contract
Alur Proses – Ecatalogue Type 1
LKPP
Surat Permohonan Usulan
Barang/Jasa untuk
E-Purchasing
K/L/D/I
Penyedia Barang/Jasa
Surat Usulan Barang/Jasa untuk
E-Purchasing
Proses Usulan K/L/D/I akan dilaksanakan bersama-sama oleh LKPP dan
K/L/D/I antara lain melalui :
study kebutuhan K/L/D/I, supply chain management, logistic management,
memilih metoda pengadaan dan pra-katalog.
Diskusi proses bisnis,
distribution channel, pricing
regulation
Pra Katalog melalui metoda pengadaan yang dipilih dan disepakati bersama.
Apabila metoda pengadaan yang dipilih adalah melalui lelang maka pra katalog akan mengikuti tatacara proses
pelelangan. Namun apabila metoda pengadaan yang dipilih adalah non lelang maka proses pra katalog adalah negosiasi
harga dan framework contract.
Proses dan penandatangan
Framework Contract oleh
Kepala LKPP
SETUJU Framework Contract
Tayang E-Catalogue
(www.e-katalog.lkpp.go.id
E-Purchasing
K/L/D/I membeli melalui epurhcasing
Alur Proses – E-Purchasing
LKPP
E-Purchasing
K/L/D/I
Penyedia Barang/Jasa
Surat Pesanan dari K/L/D/I
melalui LPSE
KONTRAK
Respon, Proses pesanan,
(Negosiasi harga-jika
diperlukan), Kontrak
Monitoring-Evaluasi untuk pelaksanaan Framework Contract dan
penyerapan anggaran
Terima Kasih
Direktorat Pengembangan Sistem Katalog:
1.
2.
3.
4.
5.
Sarah Sadiqa ([email protected])
Hermawan ([email protected])
Dwi Satrianto ([email protected])
Thanthawi Jauhari ([email protected])
Sri Aditya Nur Pratama ([email protected])

similar documents