pengertian dan ruang lingkup hukum administrasi negara

Report
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
OLEH:
AGUS NGADINO, S.H.,M.H.
CURRICULUM VITAE
NAMA
AGUS NGADINO, S.H.,M.H.
PEKERJAAN
DOSEN
JABATAN
SEKRETARIS BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA FH-UNSRI
SEKRETARIS PUSAT KAJIAN KONSTITUSI FH-UNSRI
KETUA REDAKSI JURNAL SIMBUR CAHAYA FH-UNSRI
AUDITOR MUTU INTERNAL AKADEMIK UNSRI
PENDIDIKAN
TERAKHIR
S2 ILMU HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
BIDANG
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
MATAKULIAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
HP
081329006684
EMAIL
agus.ngadino @ yahoo.co.id
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
HUKUM KEUANGAN NEGARA
HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
HUKUM KEWARGANEGARAAN
HUKUM LINGKUNGAN
HAN
?
EKSISTENSI HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA
 Secara teoritis hukum administrasi negara merupakan
fenomena kenegaraan dan pemerintahan yang
keberadaannya setua dengan konsepsi negara hukum
 Namun hukum administrasi negara sebagai suatu cabang
ilmu, khususnya di wilayah hukum kontinental, relatif
baru.
 Pada awalnya (khususnya di Belanda) hukum administrasi
negara menjadi satu kesatuan dengan hukum tata negara
dengan nama staat en administratief recht.
DINAMIKA DI BEBERAPA NEGARA
 PERANCIS
 INGGRIS
 BELANDA
PERANCIS
 Perancis dianggap sebagai tempat kelahiran istilah dan
ilmu pengetahuan Hukum Administrasi Negara.
 Di Perancis Hukum Administrasi Negara dianggap
sedemikian pentingnya dalam kesadaran dan jiwa
bangsanya, sehingga dalam dunia ilmu pengetahuan,
Perancis dianggap merupakan Regim Administratif.
 Hukum Administrasi Negara dikenal dengan istilah droit
administratif. Istilah ini diberikan oleh seorang pakar
Perancis, De Gerando (Prof. J.M.Baron)
lanjutan
 Obyek Hukum Administrasi Negara
menurut De
Gerando adalah peraturan yang mengatur hubungan
timbal balik antara pemerintah dan rakyat (le droit
administratif a pour object less regles qui regissent les rapports
reciproques de l’administration avec les administers).
 Sementara itu, pakar Perancis lainnya, TROLLEY,
menegaskan droit administratif merupakan hubungan
hukum yang terjadi antara pemerintah sipil dan yang
diperintah.
INGGRIS
 Di Inggris Hukum Administrasi Negara mempunyai
berbagai pengertian yang berbeda
 Austin menegaskan Administrative Law menentukan cara
kekuasaan istimewa tertentu (sovereign power) dijalankan
oleh orang atau golongan yang ditentukan oleh Hukum
Tata Negara agar tujuan yang ditetapkan oleh Hukum
Tata Negara itu dapat dicapai.
lanjutan
 Sir W. Ivor Jennings menyatakan Hukum Administrasi
Negara merupakan hukum yang berkaitan dengan
administrasi negara dan hukum ini menentukan
organisasi, kekuasaan dan tugas pejabat administrasi.
 A.V Dicey yang menyatakan Hukum Administrasi
Negara mempersoalkan kekuasaan yang dimiliki oleh
pemerintah, batas kekuasaan, dan cara untuk mencegah
agar pemerintah tidak membuat ketentuan yang
sewenang-wenang berdasarkan wewenangnya yang
diterima dari Hukum Administrasi Negara
Perkembangan peristilahan di Belanda
 Di
Belanda Hukum Administrasi Negara
mempunyai dua istilah yang berlainan:
Administratiefrecht dan Bestuursrecht
A. Pakar
yang
menggunakan
istilah
Administratiefrecht (Van Vollenhoven, Logemann,
Oppenheim, Stroink dan Belinfante).
B. Pakar yang menggunakan istilah Bestuusrecht (De
Goede, P. de Haan, Kleintjes)
administratiefrecht
 Van Vollenhoven menggunakan itilah Administratiefrecht
yang merupakan keseluruhan ketetapan yang mengikat alat
perlengkapan negara, baik tingkat tinggi maupun tingkat
rendah.
 Logemann menyatakan HAN meliputi peraturan khusus
yang mengatur cara organisasi negara ikut dalam lalu lintas
kemasyarakatan. HAN itu mempelajari hubungan hukum
yang khusus, dimana para pejabat pemerintahan mempunyai
kewenangan yang istimewa untuk membuat fungsi-fungsi
pemerintahan berjalan dengan baik.
lanjutan
 Oppenheim merumuskan HAN merupakan hukum
mengenai negara dalam keadaan bergerak (de staat in
beweging)
 Belinfante menyatakan HAN merupakan segala
peraturan yang berkaitan dengan administrasi negara.
Bestuursrecht
 De Goede menyatakan Hukum (Tata) Pemerintahan itu
merupakan keseluruhan peraturan yang berkaitan dengan
pemerintahan (Een omschrijving van bestuursrecht volgt
daaruit vanzelf: het geheel van regels betreffende het bestuur)
 P. de Haan menyatakan Hukum (Tata) Pemerintahan
memenuhi tiga fungsi yaitu norma, sarana dan jaminan.
Administratiefrecht + Bestuursrecht
 VAN
WIJK-KONIJNENBELT menyatakan Hukum
Administrasi Negara maupun Hukum (Tata)
Pemerintahan semuanya berkaitan dengan administrasi,
pemerintah, dan pemerintahan (administratiefrecht,
bestuursrecht-het heeft alles te maken met administratie, bestuur,
het besturen)
Perkembangan peristilahan di
Indonesia
 Di Indonesia penamaan istilah yang tepat untuk hukum yang
mengatur administrasi negara memerlukan beberapa kali
perubahan istilah sebelum menjadi istilah Hukum
Administrasi Negara.
 Beberapa istilah: Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Tata
Pemerintahan, Hukum Administrasi, dan Hukum
Administrasi Negara
Hukum Administrasi atau Hukum
Administrasi Negara
 Philipus Hadjon menggunakan istilah Hukum Administrasi dengan
alasan arti administrasi dalam Hukum Administrasi Negara sudah
mengandung konotasi pemerintah (an). Oleh karena itu bidang
hukum ini tidak perlu menambah atribut negara, sehingga cukup
dengan sebutan Hukum Administrasi
 Kalangan akademisi lainnya menggunakan istilah Hukum
Administrasi Negara dengan alasan antara lain Hukum
Administrasi Negara merupakan istilah yang luas pengertiannya.
Dengan demikian membuka kemungkinan ke arah pengembangan
cabang ilmu hukum ini lebih sesuai dengan perkembangan
pembangunan di masa yang akan datang.
Kata “Administrasi” dan Kata
“Pemerintahan”
 Sebenarnya kedua kata ini dalam penggunaannya memiliki
makna sama, karena pemerintahan itu sendiri merupakan
terjemahan dari kata administrasi.
 Kata administrasi berasal dari bahasa Latin “administrare”
yang berarti to manage. Derivasinya antara lain menjadi
“administratio” yang berarti besturing atau pemerintahan.
Administrasi negara
 Administrasi
negara adalah keseluruhan aparatur
pemerintah yang melakukan berbagai aktivitas atau
tugas-tugas negara selain tugas pembuatan undangundang dan pengadilan
Pemerintah/Pemerintahan
 Secara teoritis dan praktik, terdapat perbedaan antara
pemerintah dengan pemerintahan.
 Pemerintahan adalah segala urusan yang diakukan oleh negara
dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan
kepentingan negara
 Dengan ungkapan lain, pemerintahan adalah bestuurvoering
atau pelaksanaan sedangkan pemerintah ialah organ atau
aparat yang menjalankan pemerintahan.
…lanjutan
 Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan
secara luas (in the broad sense) dan dalam arti sempit (in the
narrow sense).
 Pemerintah dalam arti luas itu mencakup semua alat
kelengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabangcabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif atau alatalat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas
nama negara,
 sedangkan dalam pengertian sempit pemerintah adalah
cabang kekuasaan eksekutif.
Dinamika Pengertian HAN
 Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari hukum
publik…Hukum Administrasi Negara dapat dijelaskan sebagai
peraturan-peraturan pemerintahan umum (CJNVersteden)
 Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari hukum
publik, yakni hukum yang mengatur hubungan antara
pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar organ
pemerintahan (R J HM Huisman)
…lanjutan
 Hukum administrasi meliputi peraturan-peraturan yang
berkenaan dengan administrasi. Administrasi berarti sama
dengan pemerintahan. Oleh karena itu HAN disebut juga
hukum tata pemerintahan. Perkataan pemerintahan dapat
disamakan dengan kekuasaan eksekutif, artinya pemerintahan
merupakan bagian dari organ dan fungsi pemerintahan, yang
bukan organ dan fungsi pembuat undang-undang dan
peradilan (A.D Belinfante)
HAN Dalam Realitas Kini
 HAN Sebagai Hukum yang mengatur ADMINISTRASI
NEGARA
 HAN sebagai Hukum yang mengatur PEMERINTAHAN
HAN Yang Mengatur Administrasi
Negara
 Di banyak negara HAN sering diartikan sebagai hukum yang
mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi
negara. Administrasi negara disini mencakup keseluruhan
aktivitas yang dilakukan oleh administrasi negara di dalam
menjalankan tugasnya sehari-hari, baik tugas yang berkaitan
dengan layanan masyarakat (public service), pelaksanaan
pembangunan, kegiatan perekonomian, peningkatan
kesejahteraan dsb. Termasuk disini adalah tugas yang
dijalankan oleh administrasi negara untuk melaksanakan
berbagai tugas yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan
…lanjutan
 HAN diartikan secara meluas dengan memfokuskan kepada
berbagai kegiatan yang dilakukan oleh administrasi negara.
 Pengertian HAN seperti ini sering disebut dengan rumusan
Administrative Law as Law of Public Administration.
 Pada berbagai kepustakaan mengenai administrasi negara
dikenal juga istilah tata usaha negara.
HAN Yang Mengatur Pemerintahan
 Selanjutnya dikenal juga pengertian HAN sebagai Hukum
Pemerintahan. Dalam bahasa Inggris sering disebutkan Law of
Government atau dalam bahasa Belanda disebutkan sebagai
Bestuursrecht
 HAN dalam hal ini mencakup berbagai hal yang berkaitan
dengan pemerintah antara lain mengenai fungsi, aktivitas,
otoritas, serta susunan pemerintah (lokal, regional, nasional)
suatu negara.
…lanjutan
 Ada perbedaan pengertian Government yang berkembang di
Inggris dan negara-negara persemakmuran, dengan pengertian
Government di Amerika Serikat. Perbedaan tersebut harus dipahami
secara cermat.
 Berkembang istilah governance dan good governance. Governance
adalah proses pembuatan keputusan dan proses bagaimana
keputusan diimplementasikan atau tidak di berbagai tingkat
pemerintahan.
Good
governance
dapat
diterjemahkan
kepemerintahan yang baik, tata kelola, tata pemerintahan dan tata
pamong. Secara umum good governance mempunyai delapan
karakteristik(partisipasi, rule of law, transparansi, responsif,
berorientasi konsensus, equity and inclusiveness, effectiveness and
efficiency, dan accountability).
 Di negara yang mendifinisikan HAN sebagai hukum yang
mengatur administrasi negara, dinamika yang terjadi adalah
untuk menegaskan fungsi administrasi negara dalam
melaksanakan tugas publiknya di negara tsb.
 Di negara yang mendifinisikan HAN sebagai hukum yang
mengatur pemerintahan, dinamika yang terjadi adalah untuk
menegaskan komitmen bangsa tersebut untuk penciptaan
good governance.
Ruang Lingkup HAN
 Bahwa HAN berkenaan dengan KEKUASAAN EKSEKUTIF,
namun pengertian KEKUASAAN EKSEKUTIF ini tidak sama
dengan apa yang dimaksudkan dalam konsep TRIAS
POLITIKA.
 KEKUASAAN EKSEKUTIF tersebut harus dipahami dalam
dua hal :Terminologi dan Dinamika yang ada.
 Secara terminologi hukum administrasi negara disebut juga
dengan Bestuursrecht, dengan unsur utama “bestuur”. Istilah
bestuur berkenaan dengan “sturen” dan “sturing”.
 Bestuur dirumuskan sebagai lingkungan kekuasaan negara di
luar lingkungan kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif
(yudisial). Dengan rumus itu, kekuasaan pemerintahan
tidaklah sekedar melaksanakan undang-undang. Kekuasaan
pemerintahan merupakan kekuasaan yang aktif. Sifat aktif
tersebut dalam konsep hukum administrasi negara secara
intrinsik merupakan unsur utama dari “sturen” (besturen).
 Pengertian
yang berbeda-beda mengenai Hukum
Administrasi Negara membuktikan Hukum Administrasi
Negara selalu berkembang dan bersifat dinamis terhadap
perubahan yang terjadi dalam negara dan masyarakat.
 Dinamika yang terjadi pada HAN sebenarnya mencerminkan
rumusan yang diberikan oleh J.Oppenheim yang menyatakan
HAN merupakan hukum mengenai negara dalam keadaan
bergerak (de staat in beweging).
Letak HAN dalam Ilmu Hukum
 HAN merupakan cabang ilmu hukum yang berkaitan dengan
kekuasaan aktivitas kekuasaan eksekutif (pemerintah) suatu negara
 Beberapa pakar hukum yang menyatakan oleh karena HAN
mengatur eksekutif, HAN merupakan bagian dari HTN
 Banyak pakar hukum lainnya berpendapat karena ruang lingkup
pembahasan HAN yang sangat luas, antara lain membahas
mengenai pemerintahan, birokrasi, serta berbagai aktivitas yang
terjadi di masyarakat, HAN merupakan cabang tersendri dari ilmu
hukum dan bukan merupakan bagian dari HTN
 Secara garis besar pendapat para pakar hukum dapat dibagi
dalam dua golongan:
Golongan yang membedakan HTN dan HAN secara prinsipil.
Hal ini disebabkan kedua ilmu pengetahuan tersebut dapat
dibagi secara tajam, baik mengenai sistematika maupun
mengenai isinya. (Van Vollenhoven, J.H.A Logemann,
G.Stellinga)
Golongan yang beranggapan antara HTN dan HAN tidak
terdapat perbedaan yang bersifat asasi, melainkan karena
pertimbangan manfaat saja. (R.Kranenburg, Van der pot, dan
Vegting)
Pembedan HTN dengan HAN
 HTN pada pokoknya mengatur pembagian kewenangan
antara lembaga negara, termasuk lembaga eksekutif, di suatu
negara.
 HAN mengatur cara kekuasaan eksekutif melaksanakan fungsi
dan kewenangannya sehari-hari.
 Pembahasan HTN berhenti pada saat kewenangan yang
diberikan oleh undang-undang dasar diterima lembaga
eksekutif.
 Pembahasan HAN dimulai pada saat kewenangan itu
dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah.
Hakekat Hukum Administrasi
 Hakekat dari hukum administrasi adalah hubungan antara
penguasa dan rakyat.
 Hukum administrasi dapat dikatakan sebagai “hukum antara”.
Dimana hukum administrasi materiil terletak diantara hukum
privat dan hukum pidana. Sebagai contoh dalam memberikan
izin penguasa memperhatikan segi-segi keamanan dari
bangunan yang direncanakan. Dalam hal demikian
pemerintah menentukan syarat-syarat keamanan. Disamping
itu bagi yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tentang
izin bangunan dapat ditegakkan sanksi pidana.
 WF Prins menegaskan bahwa hampir setiap peraturan
berdasarkan hukum administrasi diakhiri “ in cauda
venenum” dengan sejumlah ketentuan pidana (“in cauda
venenum” secara harafiah berarti ada racun di ekor).
 Hukum administrasi formal tidak hanya mengenal
“contentieus procesrecht” tetapi juga “non-contentieus
procesrecht” (hukum acara sengketa dan hukum acara non
sengketa).
 Dibandingkan dengan hukum perdata dan hukum pidana
yang mengenal kodifikasi, hukum administrasi umum
tidak memiliki kodifikasi.
 Tidak ada pemisahan tegas antara hukum tata negara dan
hukum administrasi (pendapat: Philipus H dkk) ?
HA Khusus dan HA Umum
 Lapangan hukum administrasi khusus adalah peraturan-
peraturan hukum yang berhubungan dengan bidang tertentu
dari kebijaksanaan penguasa seperti contoh: hukum atas tata
ruang dan hukum perizinan bangunan.
 Hukum administrasi umum adalah peraturan-peraturan
hukum yang tidak terikat pada suatu bidang tertentu dari
kebijaksanaan penguasa, seperti contoh algemene beginselen van
behoolijk bestuur (asas-asas umum pemerintahan yang baik),
undang-undang peradilan tata usaha negara.
Hukum Administrasi di Masa Depan
 Hukum Administrasi modern tergantung dari dua
macam dorongan
a. Dorongan dari sudut politik dan pemerintahan.
Hukum administrasi tergantung dari apa yang
dibayangkan oleh pihak politik sebagai tugas dari
pemerintah.
b. Perkembangan dalam bidang hukum administrasi
otonom. Dengan tumbuhnya bagian-bagian khusus
dari hukum administrasi kebutuhan juga meningkat
akan pembentukan kajian baru.

similar documents