LCD-PKn - munifeffendi

Report
PENDAHULUAN
KEMAJEMUKAN DAN KEBINEKAAN:
BANGSA INDONESIA YG MENDIAMI
NUSANTARA INI SECARA KODRATI
MEMILIKI BERBAGAI MACAM SUKU
BANGSA, BUDAYA, AGAMA,
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN
YME.
CITA-CITA NASIONAL
TERWUJUDNYA MASYARAKAT
ADIL & MAKMUR BERDASARKAN
PANCASILA DAN UUD 1945
TUJUAN NASIONAL
NEGARA INDONESIA:
MELINDUNGI SEGENAP BGS INDONESIA & SELURUH
TUMPAH DARAH INDONESIA,
MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM,
MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA,
IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YG
BERDASARKAN KEMERDEKAAN,
PERDAMAIAN ABADI & KEADILAN SOSIAL
DALAM RANGKA MENEGAKKAN NKRI, MAKA SELURUH
WARGANEGARA RI PERLU DIBEKALI KESADARAN DAN
KEMAMPUAN BELA NEGARA MELALUI PENDIDIKAN
PENDAHULUAN BELA NEGARA (PPBN)
BERBAGAI MACAM
KEBUTUHAN MANUSIA :
SECARA INDIVIDU,
RUMAH TANGGA,
KELOMPOK MASYARAKAT,
DAN NEGARA.
LANDASAN IDIIL




PANCASILA SBG PANDANGAN HIDUP: KARENA
MEMPUNYAI NILAI TERTINGGI DALAM SISTEM
KEHIDUPAN NASIONAL
PANCASILA SBG IDEOLOGI BANGSA: KARENA
MERUPAKAN LANDASAN YG KOKOH BG CITACITA PERJUANGAN BANGSA INDONESIA
PANCSILA SBG DASAR NEGARA: UTK MENATA
KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
MANIFESTASI PANCASILA DLM KEHIDUPAN
SEHARI-HARI: PENYELENGGARAAN BERBANGSA
DAN BERNEGARA.
LANDASAN
KONSTITUSIONAL
1.
2.
3.
4.
PEMBUKAAN, BATANG TUBUH & PENJELASAN UUD
1945 MERUPAKAN KESATUAN YG UTUH DAN TIDAK
TERPISAHKAN.
PEMBUKAAN, KHUSUSNYA DLM ALINEA KEDUA DAN
EMPAT TERSURAT CITA-CITA, TUJUAN DAN ASPIRASI
BANGSA INDONESIA TTG KEMERDEKAAN.
PASAL 27 AYAT (1) SEGALA WARGA NEGARA
BERSAMAAN KEDUDUKAN DI DLM HUKUM DAN
PEMERINTAHAN SERTA WAJIB MENJUNJUNG HUKUM
& PEMERINTAHAN ITU DG TIDAK ADA KECUALINYA.
PASAL 30 AYAT (1), TIAP-TIAP WARGA NEGARA
BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA DALAM USAHA BELA
NEGARA.
PASAL 31 AYAT (1) , MENYATAKAN TIAP-TIAP
WARGA NEGARA BERHAK MENDAPATKAN
PENGAJARAN.
LANDASAN STRUKTURAL
1.
2.
3.
4.
KETETAPAN MPR NOMOR: IV/MPR/1973
KETETAPAN MPR NOMOR: IV/MPR/1978
KETETAPAN MPR NOMOR: II/MPR/1983
KETETAPAN MPR NOMOR: I/MPR/1988
MASING-MASING TTG GBHN PADA BAB II
SUB E DAN F.
LANDASAN OPERASIONAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
UNDANG-UNDANG RI NOMOR: 20 TAHUN 1982 TTG KETENTUAN-KETENTUAN
POKOK PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA RI, KHUSUSNYA PADA PASAL 19 AYAT (2)
DISEBUTKAN BHW PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA WAJIB DIIKUTI
OLEH SETIAP WARGANEGARA & DILAKSANAKAN SECARA BERTAHAP, YAITU TAHAP
AWAL PADA PENDIDIKAN TINGKAT SD s/d SMA DLM GERAKAN PRAMUKA, SDK
TAHAP LANJUTAN DIBERIKAN PD TINGKAT PENDIDIKAN TINGGI DLM BENTUK
PENDIDIKAN KEWIRAAN / KEWARGANEGARAAN.
UNDANG-UNDANG RI NOMOR: 2 TAHUN 1989 TTG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN & MENTERI
PERTAHANAN KEAMANAN/PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA, MASING-2
NOMOR: 0228/U/1973 & KEP/B/43 /XII/1973 TTG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEWIRAAN DAN PERWIRA CADANGAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI.
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI NOMOR: 067/U/1976
TGL 25 MARET 1976 TTG PENUNJUKAN PERGURUAN TINGGI UTK
MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN KEWIRAAN
KEPUTUSAN DIRJEN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR: 25/DIKTI/KEP/1985 TGL 21
MARET TAHUN 1985 TTG PENYEMPURNAAN KURIKULUM INTI MATA KULIAH
DASAR UMUM (MKDU)
KEPUTUSAN DIRJEN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR: 267/DIKTI/KEP/2000 TGL 10
AGUSTUS 2000 TTG: PENYEMPURNAAN KURIKULUM INTI MATA KULIAH
PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PADA
PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA
KEPUTUSAN DIRJEN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR: 43/DIKTI/KEP/2006 TGL 2 JUNI
2006 TTG: RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN KELOMPOK MATAKULIAH
PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN DI PERGURUAN TINGGI




UTK MEMPERLUAS CAKRAWALA BERPIKIR
MHS SBG WARGANEGARA INDONESIA
MEMBENTUK MHS SBG PEJUANG BANGSA
IKUT BERTANGGUNG JAWAB DALAM
MENCIPTAKAN SERTA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN & KEAMANAN NASIONAL
IKUT SERTA MENJAMIN KELANGSUNGAN
HIDUP BANGSA & NEGARA DEMI
TERWUJUDNYA ASPIRASI PERJUANGAN
NASIONAL


MEMBEKALI PENGETAHUAN &
KEMAMPUAN DASAR BERKENAAN DG
HUBUNGAN ANTARA WARGANEGARA
DG NEGARA
MEMUPUK KESADARAN BELA NEGARA
SERTA DPT BERPIKIR KOMPREHENSIF
INTEGRAL.
PENDIDIKAN PENDAHULUAN
BELA NEGARA (PPBN) :
 TAHAP AWAL : SD – SLTP – SLTA – EKSTRA
KURIKULER
 TAHAP LANJUTAN : DI PERGURUAN TINGGI :
KEWIRAAN / PEN. KEWARGANEGARAAN
 MATERI PPBN MELIPUTI:






CINTA TANAH AIR
SADAR BERBANGSA INDONESIA
SADAR BERNEGARA INDONESIA
YAKIN AKAN KEBENARAN & KESAKTIAN PANCASILA
RELA BERKORBAN UTK BANGSA DAN NEGARA
MEMILIKI KEMAMPUAN AWAL BELA NEGARA YANG
BERSIFAT PSYKHIS DAN FISIK NON MILITER
WAWASAN
NUSANTAR
A
LATAR BELAKANG DAN
PEMIKIRAN WASANTARA:
1.
2.
3.
GEOGRAFIS &
GEOSTRATEGIS
HISTORIS & YURIDIS
FORMAL
KEPENTINGAN NASIONAL


KEADAAN GEOGRAFIS & DEMOGRAFIS INDONESIA
TERBESAR DAN TERLUAS DIANTARA NEGARA-NEGARA
ASIA TENGGARA. YAITU: 17.667 PULAU-PULAU BESAR
DAN KECIL, DENGAN MEMILIKI NAMA SEBANYAK : 6.044
PULAU, (DIKURANGI PULAU SIPADAN DAN LIGITAN) =
6.042 PULAU
KEPULAUAN INDONESIA TERLETAK SEBELAH
MENYEBELAH PADA GARIS KATULISTIWA, YAITU:




UTARA
SELATAN
BARAT
TIMUR
:  6 L.U
:  11 L.S
:  95 B.T
:  141 B.T


JARAK PALING JAUH ANTARA :


UTARA – SELATAN =  1.888 KM
BARAT – TIMUR =  5.110 KM





KALIMANTAN
SUMATERA
IRIAN JAYA
SULAWESI
JAWA MADURA
CONTOH KEADAAN PULAU-PULAU TERPENTING/BESAR
MENURUT LUASNYA:

Iklim
PERAIRAN

TOPOGRAFI


FLORA & FAONA
DEMOGRAFI

GEOGRAFI

: 539.460 KM2 (WIL. R.I)
: 473.606 KM2
: 421.751 KM2
: 189.035 KM2
: 132.174 KM2
: TROPIS DG 2 MUSIM
: SBG BESAR RELATIF DANGKAL
± 600 KAKI
: GUNUNG & PEG. KECUALI
KALIMANTAN
: TERKAYA & BERANEKA RAGAM
: MAJEMUK & POTENSIAL BG
HANKAM
: ARCHIPELAGIC STATE
CONCEPT & PSD







DEMOGRAFIS: ANTARA DAERAH YG BERPENDUDUK
TIPIS DI SELATAN (AUSTRA LIA) DAN PADAT DI UTARA
(ASIA)
POLITIK: ANTARA SISTEM DEMOKRASI PARLEMENTER
DI SELATAN DAN DEMOKRASI RAKYAT DI UTARA
IDEOLOGI: ANTARA LIBERAL DI SELATAN DAN
KOMUNIS DI UTARA
EKONOMI: ANTARA SISTEM EKONOMI LIBERAL
(KAPITALIS) DI SELATAN DAN EKONOMI TERPUSAT DI
UTARA
SOSIAL: ANTARA INDIVIDUALISME DI SELATAN DAN
KOMUNISME /SOSIALISME DI UTARA
BUDAYA: ANTARA KEBUDAYAAN BARAT DI SELATAN
DAN KEBUDAYAAN TIMUR DI UTARA
HANKAM: ANTARA SISTEM PERTAHANAN
KONTINENTAL DI UTARA DAN SISTEM PERTAHANAN
MARITIM DI SELATAN
1.
2.
MEMBIARKAN DIRI SENDIRI SECARA
TERUS MENERUS MENJADI OBYEK
DUNIA, ARTINYA KITA TERPENGARUH
DAN TERGANTUNG TERUS MENERUS
DUNIA LUAR, DAN HANYA MENJADI
LALU LINTAS PERDAGANGAN DUNIA.
BERPERAN AKTIF DAN MENJADI SUBYEK
DUNIA, ARTINYA KITA IKUT SERTA
MENENTUKAN DAN MENGATUR LALU
LINTAS PERDAGANGAN DUNIA.
POSISI SILANG DAPAT
BERPENGARUH BURUK THD
KITA, YAITU: DAPAT
MEMBAHAYAKAN IDENTITAS
DAN INTEGRITAS BANGSA,
OLEH KARENA ITU HARUS
MEMILIKI KETAHANAN
NASIONAL YANG TANGGUH.
GEOPOLITIK &
GEOSTRATEGI INDONESIA
ISTILAH GEOPOLITIK MENURUT FREDERICH
RATZEL DIARTIKAN SBG ILMU BUMI POLITIK
(POLITICAL GEOGRAPHY) ARTINYA ILMU YG
MEMPELAJARI FENOMENA GEOGRAFI DARI
ASPEK POLITIK YG MENYANGKUT MASALAH
DEMOGRAFI, EKONOMI, SOSIAL & PEMERINTAH
ISTILAH POLITICAL GEOGRAPHY DIKEMBANGKAN
OLEH SARJANA POLITIK SWEDIA, RUDOLF
KJELLEN (1864-1922), DAN KARL HAUSHOFER
DARI JERMAN (1869-1946) MENJADI
GEOGRAPHYCAL POLITIC , ARTINYA
PERTIMBANGAN-2 DALAM MENENTUKAN
ALTERNATIF KEBIJAKSANAAN DASAR NASIONAL
UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN TERTENTU.
.
PENDAPAT PARA AHLI
TENTANG GEOPOLITIK
PERTUMBUHAN NEGARA MIRIP DG
PERTUMBUHAN ORGANISME, YAITU
MEMERLUKAN RUANG UNTUK HIDUP
(LEBENSRAUM), SERTA LAYAKNYA SEPERTI
MANUSIA MEMERLUKAN PROSES LAHIR,
TUMBUH, BERKEMBANG, MEMPERTAHANKAN
HIDUP, KEMUDIAN TUA DAN AKHIRNYA MATI.
KJELLEN DG TEGAS MENYATAKAN NEGARA
SELAIN SBG SATUAN BIOLOGIS JUGA
MEMPUNYAI INTELEKTUALITAS, HARUS ADA
PENDUDUK, EKONOMI, SOSIAL DAN
CRATOPOLITIK. BATAS NEGARA HANYA
BERSIFAT SEMENTARA, APABILA RUANG
HIDUP NEGARA SUDAH TDK MENCUKUPI
HARUS DIPERLUAS DG JALAN EKSPANSI.
SUATU NEGARA DLM MEMPERTAHANKAN
KELANGSUNGAN HIDUPNYA TDK TERLEPAS
DARI HUKUM ALAM, HANYA NEGARA YG
UNGGUL ATAU BESAR SAJA YG DAPAT
BERTAHAN HIDUP, SEDANGKAN NEGARA
KECIL AKAN CEPAT MATI.




GEOPOLITIK ADALAH DOKTRIN KEKUASAAN DIBUMI,
GEOPOLITIK ADALAH DOKTRIN PERKEMBANGAN
POLITIK DIDASARKAN PADA HUBUNGANNYA DG BUMI,
GEOPOLITIK ADALAH ILMU YG MEMPELAJARI
ORGANISME POLITIK DARI RUANG DAN SUSUNANNYA
GEOPOLITIK ADALAH LANDASAN ILMIAH BG
TINDAKAN POLITIK DLM PERJUANGAN
KELANGSUNGAN HIDUP UTK MENDAPATKAN RUANG
HIDUP.
3. SIR HALFORD
MACKINDER
MENCETUSKAN KONSEP KEKUATAN
BENUA, YAITU: BARANG SIAPA
MENGUASAI DAERAH JANTUNG
AKAN MENGUASAI PULAU
DUNIA, BARANG SIAPA
MENGUASAI PULAU DUNIA
AKAN MENGUASAI DUNIA.
MENGHASILKAN TEORI
RIMLAND (TEORI DAERAH
BATAS), TEORI INI DISEBUT JUGA
TEORI WAWASAN KOMBINASI,
YAITU MENGGABUNGKAN
KEKUATAN DARAT, LAUT DAN
UDARA.
KEEMPAT AHLI GEOPOLITIK INI
BERPENDAPAT BAHWA
KEKUATAN UDARA JUSTRU YG
PALING MENENTUKAN.
GEOSTRATEGI ADALAH GEOPOLITIK
DALAM PELAKSANAAN
ARTINYA SENI DAN ILMU YG
DIMILIKI DIKERAHKAN UTK
MEMBINA DAN MENGELOLA SUMBER
DAYA YG ADA UTK KEPENTINGAN
BANGSA DAN NEGARA. OLEH
KARENA ITU DIPERLUKAN INTUISI,
PERASAAN DAN PENGALAMAN SERTA
FAKTA DAN DATA YG ADA.
PERJUANGAN BANGSA INDONESIA
DALAM MENGEMBANGKAN DAN
MEMPERTAHAN KAN GAGASAN
WAWASAN NUSANTARA PADA FORUM
INTERNASIONAL MEMERLUKAN
WAKTU DAN PROSES YANG PANJANG,
YAKNI SBB:
PASAL 1 AYAT (1) BAHWA LUAS
WILAYAH TERITORIAL INDONESIA
HANYA 3 MIL DIUKUR DARI TITIK AIR
LAUT TERENDAH DI TEPI PANTAI
PULAU-2 INDONESIA
LUAS WILAYAH LAUT TERITORIAL MENJADI
12 MIL DIUKUR DENGAN MENGGUNAKAN
“POINT TO POINT THEORY” & MENGANUT
KONSEP NEGARA KEPULAUAN YG
DIUSULKAN INDONESIA KEPADA DUNIA
INTERNASIONAL. SELANJUTNYA
PENGUMUMAN PEMERINTAH TSB
DIKUKUHKAN DLM PERPU NOMOR: 4/1960 TGL
18 FEBRUARI 1960.
MENGATUR TTG KETENTUAN
PELAYARAN DAMAI DAN LAUT DALAM
YANG ISINYA ANTARA LAIN:

SEGALA SUMBER KEKAYAAN ALAM YG TERDAPAT DLM
LANDAS KONTINEN INDONESIA ADALAH MILIK EKSKLUSIF
NKRI

PEMERINTAH INDONESIA BERSEDIA MENYELESAIKAN SOAL
GARIS BATAS LANDAS KONTINEN DG NEGARA-2 TETANGGA
MELALUI PERUNDINGAN

JIKA TIDAK ADA PERJANJIAN GARIS BATAS, MAKA BATAS
LANDAS KONTINEN INDONESIA ADALAH SUATU GARIS YANG
DITARIK DARI DI TENGAH-2 ANTARA PULAU TERLUAR
INDONESIA DG TITIK TERLUAR WILAYAH NEGARA
TETANGGA.

KLAIM DI ATAS TDK MEMPENGARUHI SIFAT SERTA STATUS
DARI PADA PERAIRAN DI ATAS LANDAS KONTINEN
INDONESIA, MAUPUN RUANG UDARA DI ATASNYA.
SEHUBUNGAN DG
PENGUMUMAN PEMERINTAH
DI ATAS, WILAYAH
INDONESIA SEMAKIN
BERTAMBAH LUAS, YAITU
DARI 2.207.087 KM2 MENJADI
5.193.252 KM2, BERARTI ADA
PENAMBAHAN LUAS WILAYAH
3.166.165 KM2, ATAU 145 %
1.
2.
3.
4.
REPUBLIK INDONESIA DENGAN MALAYSIA, MENGENAI
LANDAS KONTINEN SELAT MALAKA DAN LAUT NATUNA
(LAUT CINA SELATAN) DI KUALALUMPUR TANGGAL 27
OKTOBER 1969 DAN BERLAKU MULAI TGL 7 NOPEMBER 1969
R.I. DENGAN THAILAND, MENGENAI LANDAS KONTINEN
SELAT MALAKA BAGIAN UTARA DAN LAUT ANDAMAN, DI
BANGKOK TANGGAL 17 DESEMBER 1971 DAN BERLAKU MULAI
TANGGAL 7 APRIL 1972
R.I. DG MALAYSIA DAN THAILAND, MENGENAI LANDAS
KONTINEN SELAT MALAKA BAGIAN UTARA, DI KUALA
LUMPUR TGL 21 DESEMBER 1971 DAN BERLAKU MULAI TGL 16
JULI 1973
R.I DGN AUSTRALIA, MENGENAI PENETAPAN GARIS-GARIS
DASAR LAUT TERTENTU (LAUT ARAFURU DAN DAERAH
UTARA IRIAN JAYA – PAPUA NUGINI) DI CANBERA TGL 18 MEI
1971 DAN BERLAKU MULAI TGL 18 NOPEMBER 1973
5. R.I. DGN SINGAPURA, MENGENAI PENETAPAN
GARIS BATAS LAUT WILAYAH (LAUT TERI
TORIAL) DI JAKARTA TANGGAL 25 MEI 1973 &
BERLAKU MULAI TANGGAL 30 AGUSTUS 1974
6. R.I. DGN INDIA, MENGENAI PENETAPAN GARIS
BATAS & LANDAS KONTINEN LAUT ANDAMAN
DI JAKARTA TGL 8 AGUSTUS 1974 & BERLAKU
MULAI SAAT PENANDATANGAN AN ITU JUGA.
7. R.I. DGN AUSTRALIA, MENGENAI PENETAPAN
GARIS BATAS DAERAH-2 DASAR LAUT, SEBELAH
SELATAN PULAU TANIMBAR DAN PULAU TIMOR,
DI JAKARTA TANGGAL 9 OKTOBER 1973 DAN
MULAI BERALAKU TANGGAL 8 NOPEMBER 1973.
AKHIRNYA, ASAS NEGARA KEPULAUAN
(ARCHI PELAGIC STATE PRINCIPLE)
DIAKUI DUNIA DALAM KONFERENSI
HUKUM LAUT INTERNASIONAL KE II DI
NEW YORK TANGGAL 30 APRIL 1982,
DENGAN DITERIMANYA “THE UNITED
NATION CONVENTION ON THE LAW OF
THE SEA” (UNCLOS), DAN
DITANDATANGANI DI TELUK
MONTEGO BAY, YAMAICA TGL 10
DESEMBER 1982 OLEH 117 NEGARA.
SATU TAHUN KEMUDIAN
INDONESIA MENETAPKAN
UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1983
TENTANG ZONE EKONOMI
EKSKLUSIF (ZEE) SELUAS 200
MIL.
1.
2.
3.
4.
RES NULLIUS, MENYATAKAN BAHWA LAUT ITU
TDK ADA YG MEMPUNYAI, KECUALI TUHAN.
RES COMMUNIS, MENYATAKAN BAHWA LAUT
ADALAH MILIK MASYARAKAT DUNIA, OLEH
KARENA ITU TIDAK DAPAT DIMILIKI OLEH
MASING-2 NEGARA.
MARE LIBERUM, MENYATAKAN BAHWA LAUT
BEBAS UTK SEMUA BGS DI DUNIA.
MARE CLAUSUM (THE RIGHT AND DOMINION
OF THE SEA), MENYATAKAN BAHWA LAUT
SEPANJANG PANTAI SAJA YANG DAPAT
DIMILIKI SUATU NEGARA SEJAUH ± 3 MIL
NEGARA LAIN MEMPUNYAI HAK UNTUK
MELINTASI WILAYAH LAUT TERITORIAL
INDONESIA SECARA DAMAI, ARTINYA
SETIAP KAPAL ASING MEMPUNYAI HAK
MELINTAS SECARA DAMAI SEPANJANG
TIDAK MERUGIKAN BG KEDAMAIAN,
KETERTIBAN & KEAMANAN NEGARA
INDONESIA, ANTARA LAIN DENGAN
TIDAK MELAKUKAN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ANCAMAN ATAU PENGGUNAAN KEKERASAN THD
KEDAULATAN WILAYAH RI
LATIHAN / PRAKTEK PENGGUNAAN SENJATA
PERBUATAN YG BERTUJUAN MENGUMPULKAN
INFORMASI / MELAKUKAN MATA-MATA
MELAKUKAN PROPAGANDA
PELUNCURAN / PENDARATAN MILITER
BONGKAR MUAT BARANG ATAU ORANG YG
BERTENTANGAN DG UNDANG-2
PENCEMARAN LAUT DENGAN SENGAJA
KEGIATAN PERIKANAN
KEGIATAN PENELITIAN ATAU SURVAI
KEGIATAN YG DPT MENGGANGGU SISTEM INFORMASI
ATAU MERUSAK KABEL LAUT
KEGIATAN-2 LAINNYA YG TDK ADA KAITANNYA
DENGAN LINTAS /PERLINTASAN.
SELANJUTNYA, INDONESIA
MENETAPKAN KEDAULATAN WILAYAH
DIRGANTARA INDONESIA SECARA
VERTIKAL DAN BERBENTUK KERUCUT,
LIHAT GAMBAR. TERMASUK ZEE
DIATUR DALAM UU NOMOR: 20/1982 TTG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK
PERTAHANAN DAN KEAMANAN
NEGARA.
1.
2.
3.
TETAP TEGAKNYA NEGARA KESATUAN
R.I
PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA
& NEGARA INDONESIA
PEMBANGUNAN NASIONAL
BERDASARKAN JIWA PANCASILA
TUJUAN WAWASAN NUSANTARA TIDAK
LAIN ADALAH TUJUAN NASIONAL,
YAITU: MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN
& KETENTRAMAN SELURUH BANGSA
INDONESIA DAN IKUT SERTA DALAM
UPAYA PERDAMAIAN UMAT MANUSIA
DI DUNIA.
1.
2.
TUJUAN KEDALAM, YAITU:
MEWUJUDKAN KESATUAN DLM SEGNP
ASPEK KEHIDUPAN, BAIK ASPEK
ALAMIAH MAUPUN ASPEK SOSIAL.
TUJUAN KELUAR, YAITU: IKUT SERTA
MEWUJUDKAN KEBAHAGIAAN,
KETERTIBAN DAN PERDAMAIAN UMAT
MANUSIA DI DUNIA.
1.
2.
3.
WAWASAN NUSANTARA DI DALAMNYA HARUS MENGANDUNG
KESERASIAN DAN KESE IMBANGAN ANTAR WAWASAN BENUA,
BAHARI DAN DIRGANTARA.
WAWASAN NUSANTARA HENDAKNYA MEMUNGKINKAN
ADANYA / MENITIK BERATKAN (PENGAMBEG-PARAMARTA)
PEMBINAAN & PENGGUNAAN DIANTARA WAWASAN TSB.
WAWASAN NUSANTARA HENDAKNYA MAMPU MENJAWAB
SEGALA TANTANGAN & ANCAMAN YG DIHADAPI BANGSA
INDONESIA, TERUTAMA DITUJUKAN KPD PERMASALAHAN:
IDEOLOGI PANCASILA, POLITIK LUAR NEGERI, EKONOMI,
KEBUDAYAAN, KEAMANAN, HUBUNGAN INTERNASIONAL.
WAWASAN NUSANTARA
ADALAH CARA PANDANG
BANGSA INDONESIA
TENTANG DIRI DAN
LINGKUNGANNYA
BERDASARKAN PANCASILA
DAN UUD 1945
1.
2.
3.
ISI
WADAH
TATA LAKU
1.
BATAS RUANG LINGKUP ATAU BENTUK UJUD, YAITU:
1.
2.
2.
TATA SUSUNAN POKOK ATAU TATA INTI ORGANISASI, YAITU:
1.
2.
3.
4.
3.
NUSANTARA = ARCHIPELAGIC STATE PRINCIPLE, DAN
MANUNGGAL – UTUH & MENYELURUH
BENTUK DAN KEDAULATAN NKRI,
KEKUASAAN PEMERINTAH,
SISTEM PEMERINTAHAN,
SISTEM PERWAKILAN
TATA SUSUNAN PELENGKAP ATAU KELENGKAPAN
ORGANISASI, YAITU:
1.
2.
3.
4.
APARATUR NEGARA,
KESADARAN POLITIK MASYARAKAT & KESADARAN BERNEGARA,
PERS, DAN
PARTISIPASI RAKYAT
1.
2.
3.
CITA-2, YAITU TERDAPAT PADA
PEMBUKAAN UUD’45
SIFAT ATAU CIRI-CIRI, YAITU:
MANUNGGAL & UTUH MENYELURUH
CARA KERJA, YAITU:
(1) PEDOMAN PANCASILA, DAN
(2) MAWAS DIRI DAN OLAH BUDI
1.
2.
TATA LAKU BATINIYAH YAITU
DITUJUKAN PADA MENTAL &
FALSAFAH BANGSA,
LAHIRIYAH, DITUANGKAN DALAM
PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN
PENGAWASAN



WADAH
: NUSANTARA
ISI
: PANCASILA & UUD’45
TATA LAKU : WASANTARA & TANNAS
1.
2.
3.
4.
5.
KATA “KETAHANAN” BERASAL DARI KATA “TAHAN” =
TANGGUH, KUAT MENAHAN BEBAN, KUAT MENGHADAPI
SEGALA COBAAN, DST.
NASIONAL = NATIONAL = NASION.
DLM B. INGGRIS: “NATIONAL RESILIENCE” = PEGAS, PER.
DOKTRIN PELAKSANA
KETAHANAN NASIONAL MENGANDUNG MAKNA:
- KONDISI DINAMIS BANGSA
- MENGANDUNG KEULETAN & KETANGGUHAN
- KEMAMPUAN MENGELOLA POTENSI SUMBER DAYA
- ATHG – LANGSUNG/TDK LANGSUNG – DALAM/LUAR
- TUJUAN NASIONAL = JAHKAM

KETANGGUHAN

KEULETAN





MENYERAH
TERCAPAI..
ANCAMAN
MERUBAH
TANTANGAN
MENGGUGAH
HAMBATAN
DAPAT
GANGGUAN
DAPAT
JAHKAM
: SESUATU YG DAPAT BERTAHAN, KUAT
MENDERITA, KUAT MENAHAN BEBAN.
: USAHA TERUS MENERUS DG GIAT,
KEMAUAN KERAS & PANTANG
SEBELUM TUJUAN
: MERUPAKAN HAL YG DAPAT
KEBIJAKSANAAN
: MERUPAKAN HAL YG DPT
KEMAMPUAN
: MERUPAKAN HAL DARI DALAM YG
MELEMAHKAN
: MERUPAKAN HAL DARI LUAR YG
MELEMAHKAN
: TUJUAN NASIONAL, BAGAIKAN DUA SISI
MATA UANG YG TDK DAPAT DIPISAHKAN,
HARUS DICAPAI SECARA SERENTAK.
KETAHANAN NASIONAL PADA
DASARNYA MERUPAKAN
SUATU KONSEPSI
PENGATURAN KEHIDUPAN
NASIONAL YANG MELIPUTI
ASPEK/GATRA ALAMIAH DAN
ASPEK/GATRA SOSIAL, YAITU
SBB:


ASPEK ALAMIAH:
1. GEOGRAFI
2. SUMBER DAYA ALAM
3. SUMBER DAYA MANUSIA
ASPEK SOSIAL:
1. IDEOLOGI
2. POLITIK
3. EKONOMI
4. SOSIAL BUDAYA
5. PERTAHANAN KEAMANAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
GEOGRAFI
SUMBER ALAM (MAKANAN & BAHAN BAKU)
KAPASITAS INDUSTRI
KESIAPSIAGAAN MILITER
PENDUDUK
KARAKTER NASIONAL
SEMANGAT NASIONAL
KUALITAS DEPLOMASI
KUALITAS PEMERINTAHAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
LETAK GEOGRAFI
BENTUK / WUJUD BUMI
LUAS WILAYAH
JUMLAH PENDUDUK
WATAK NASIONAL / BANGSA
SIFAT PEMERINTAHAN
METODA ASTAGATRA BERSIFAT:
1. KOMPREHENSIF-INTEGRAL,
2. KORELASIONAL,
3. INTERDEPENDENSI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
MANUNGGAL, ATINYA ANTARA TRIGATRA DAN PANCAGATRA DILAKSANAKAN
SECARA INTEGRAL, SERASI DAN SEIMBANG
MAWAS KE DALAM, ARTINYA KETAHANAN NASIONAL DITUJUKAN KEPADA DIRI
BANGSA DAN NEGARA KITA SENDIRI
BERKEWIBAWAAN, ARTINYA MEWUJUDKAN KEWIBAWAAN NASIONAL DAPAT
DIPERHITUNGKAN OLEH FIHAK LAIN & MEMPUNYAI DAYA PENCEGAH
(DETERRENT)
BERUBAH MENURUT WAKTU, ARTINYA KETAHANAN NASIONAL ITU TIDAK
TETAP ADANYA, MELAINKAN DAPAT BERUBAH MENJADI
MENINGKAT/MENURUN BERGANTUNG PADA SITUASI & KONDISI BANGSA ITU
SENDIRI
TIDAK MEMBENARKAN SIKAP ADU KEKUASAAN & ADU KEKUATAN, ARTINYA
LEBIH MEMENTINGKAN KONSULTASI & SALING MENGHARGAI DALAM
PERGAULAN HIDUP MANUSIA, SERTA SEBALIKNYA MENJAUHKAN DARI
ANTAGONISME & KONFRONTASI
PERCAYA PADA DIRI SENDIRI (SELF CONFIDENCE), ARTINYA HARUS PERCAYA
BAHWA KITA DAPAT MENGURUS DAN MENGATUR RUMAHTANGGANYAA
SENDIRI
TIDAK BERGANTUNG KEPADA FIHAK LAIN
POLITIK DAN
STRATEGI
NASIONAL




INDONESIA BERDASARKAN PADA
FAHAM KEDAULATAN RAKYAT /
DEMOKRASI
INDONESIA BERDASARKAN PADA
HUKUM
PEMERINTAH BERDASARKAN SISTEM
KONSTITUSI
INDONESIA BERTUJUAN:
1) MEMBENTUK NEGARA KESATUAN,
2) MENYELENGGARAKAN MASYARAKAT ADIL &
MAKMUR,
3) MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA,
4) IKUT MELAKSANAKAN KETERTIB & PERDAMAIAN
DUNIA
1.
2.
3.
POLITIK, DARI KATA POLISTAIA
(YUNANI), POLIS = NEGARA, & TAIA =
URUSAN
DALAM ARTI KEPENTINGAN UMUM
(POLITICS) = CARA UNTUK MENCAPAI
TUJUAN TERTENTU
DALAM ARTI KEBIJAKSANAAN (POLICY),
PROSES DENGAN MENITIK BERATKAN
PADA (1) PERTIMBANGAN, (2)
TERLAKSANANYA SUATU USAHA, (3)
PENCAPAIAN CITA-2 / TUJUAN
SISTEM POLITIK, ARTINYA SUATU
SISTEM POLITIK YANG MEMPUNYAI
RUANG LINGKUP DIBIDANG POLITIK,
SEPERTI: LEMBAGA-2 POLITIK,
KEGIATAN-2 POLITIK, PARTAI-2 POLITIK
1.
2.
3.
4.
POLITIK DALAM NEGERI
POLITIK LUAR NEGERI
POLITIK EKONOMI
POLITIK KEAMANAN
STRATEGI, DARI KATA STRATEGOS (YUNANI) = THE ART OF
THE GENERAL. MULA PERTAMA ISTILAH STRATEGI
DIGUNAKAN DI MILITER
1.
2.
3.
MENURUT ANTOINE HENRI JOMINI, STRATEGI
ADALAH SENI MENYELENGGARA KAN
PERANG DI ATAS PETA.
KARL VON CLAUSEWITZ, STRATEGI ADALAH
PENGETAHUAN TENTANG PENGGUNAAN
PERTEMPURAN.
SEDANGKAN LIDDLE HART MENGATAKAN
SRTATEGI ADALAH SENI UNTUK
MENDESTRIBUSIKAN & MENGGUNAKAN
SARANA-2 MILITER UNTUK TUJUAN POLITIK
STRATEGI NASIONAL ADALAH
SENI & ILMU MENGEMBANGKAN
& MENGGUNAKAN KEKUATAN-2
NASIONAL DI BIDANG
IPOLEKSOSBUD HANKAM BAIK
DIMASA DAMAI MAUPUN MASA
PERANG UNTUK MENDUKUNG
TUJUAN POLITIK NASIONAL
1. GEOPOLITIK BANGSA INDONESIA,
POLSTRANAS PADA DASARNYA
ADALAH PERPADUAN DAN
PENGEJAWANTAHAN YG SERASI &
MEYAKINKAN DARI GEOPOLITIK,
GEOSTRATEGI & KETAHANAN
NASIONAL.
2. WAWASAN NUSANTARA,
PADA DASARNYA ADALAH
WAWASAN NASIONAL DG
MEMANFAATKAN KONSTELASI
GEOGRAFI SECARA SEIMBANG
ANTARA WAWASAN BHUWANA,
BAHARI, & DIRGANTARA YANG
HARUS BERDASARKAN FALSAFAH
PANCASILA
3. KETAHANAN NASIONAL,
MERUPAKAN SYARAT MUTLAK BAGI
SUATU NEGARA UNTUK DAPAT
SURVIVE DALAM MENGHADAPI ATHG
GUNA MENCAPAI TUJUAN NASIONAL
4. TATA BINA NASIONAL,
a PADA DASARNYA BAGAIMANA
MEWUJUDKAN
SISTEM POLITIK YANG
DAPAT
MENGAKOMODASIKAN
ASPIRASI-2 POLITIK YG
HIDUP
DALAM MASYARAKAT SESUAI DENGAN
WATAK POLITIK BANGSA INDONESIA =
DEMOKRASI PANCASILA.
b DEMOKRASI PANCASILA PADA DASARNYA
ADALAH CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DIUPAYAKAN DENGAN MUSYAWARAH
MUFAKAT & UUD 1945 MENGISYARATKAN
DAPAT DILAKUKAN DENGAN SUARA
TERBANYAK.
C.PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN,
PRESIDEN MENGGUNAKAN DEWAN-2
NASIONAL:
 DEWAN STABILITAS EKONOMI NASIONAL
 DEWAN PERTAHANAN KEAMANAN
NASIONAL
 DEWAN TENAGA ATOM
 DEWAN PENERBANGAN & ANTARIKSA
NASIONAL
 DEWAN MARITIM
 DEWAN OTONOMI DAERAH
d
ANALISA SISTEM, MERUPAKAN SALAH SATU
SARANA PENTING UNTUK MERUMUSKAN
MASALAH-2 & ALTERANATIF SECARA JELAS,
LENGKAP, AKURAT, FAKTUAL, SEHINGGA
MEMUDAHKAN BAGI PEJABAT UNTUK
MENGAMBIL KEPUTUSAN SECARA TEPAT DAN
BENAR. ANALISA SISTEM TERDIRI DARI:







PENENTUAN SASARAN
ALTERNATIF-2
BIAYA
MODEL
KRITERIA / SKALA PRIORITAS
SEBAIKNYA DG TIM AHLI
PLANNING, PROGRAMMING, AND BUDGETING SYSTEM (PPBS)-USA,
DI INDONESIA = SISTEM PERENCANAAN, PROGRAM, & ANGGARAN
(SPPA)
1.
2.
3.
4.
5.
IDEOLOGI & POLITIK
EKONOMI
SOSIAL BUDAYA
HANKAM
ANCAMAN = ATHG
1.
2.
3.
PENCERMINAN IDEOLOGI, ASPIRASI &
SIKAP S. BANGSA (KONSEP JUANG)
MANIFESTASI DARI IDE & SIKAP
KEARAH TINDAKAN NYATA (ALAT
JUANG)
PERUMUSAN POLITIK NASIONAL
DILAKUKAN OLEH MPR
1.
2.
3.
4.
5.
KEBUTUHAN POKOK NASIONAL
MASALAH KESEJAHTERAAN, BAIK
MATERIAL/SPIRITUAL
MASALAH HANKAM
HAL-2 YG TIMBUL DARI DALAM
HAL-2 YG TIMBUL DARI LUAR
1.
2.
3.
4.
MENILAI SECARA TEPAT ATHG
MENILAI FAKTOR-2 DINAMIK / STATIK
YG BERPENGARUH TERHADAP POLITIK
NASIONAL
MENILAI SECARA TEPAT KEMAMPUAN2 YG DIMILIKI (IPOLEKSOSBUD
HANKAM)
MENILAI PENGALAMAN- MASA
LAMPAU
1.
2.
3.
4.
PEMBANGUNAN DIBIDANG POLITIK
PEMBANGUNAN DIBIDANG EKONOMI
PEMBANGUNAN DIBIDANG SOSIAL
BUDAYA
PEMBANGUNAN DIBIDANG
HANKAMNAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
BERTAQWA KEPADA TUHAN YME
SETIA KPD PANCASILA & UUD 1945
SEHAT JASMANI & ROKHANI
AKSEPTABLE
KAPABLE
INTEGRATID
JUJUR
BERWIBAWA
MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN BANGSA & NEGARA
SANGGUP BEKERJA KERAS
1.
2.
3.
4.
5.
PEMBIDANGAN
(IPOLEKSOSBUDHANKAM)
SASARAN-2 MASING-2 BIDANG
PEDOMAN PELAKSANAAN: (1)
PEMBIAYAAN, (2) PENGADAAN, (3)
PENGEMBANGAN, (4) PENGERAHAN, (5)
PENETAPAN WAKTU
SIKAP & PENDIRIAN
PENGENDALIAN PERENCANAAN
1.
2.
3.
4.
MEMPELAJARI LINGKUNGAN
PENGEMBANGAN SASARAN
ANALISA KEKUATAN
BATAS WAKTU
Hak Asasi Manusia
Pasal 28 A  Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak
mempertahankan hidup & kehidupan.
Pasal 28 C 
( 1 ) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan
pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan
dan
teknologi, seni budaya, demi kesejahteraan umat manusia.
( 2 ) Setiap oarang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif, untuk
membangun
masyarakat bangsa dan negaranya.

similar documents