PROYEKSI PENDUDUK JAWA BARAT

Report
PENANGANAN DAN PENGENDALIAN
ANGKUTAN BARANG DI CADAS PANGERAN
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT
ANGKUTAN BARANG
PRINSIP
• MENGANGKUT BARANG SEBANYAK BANYAKNYA
• TIDAK DIBATASI PERGERAKANNYA (POINT TO POINT)
• BERUSAHA UNTUK MENEKAN BIAYA OPERASI SERENDAH-RENDAHNYA
POTRET DI JAWA BARAT
 DOMINASI ANGKUTAN JALAN DALAM PELAYANAN ANGKUTAN BARANG
MENGINGAT KETERBATASAN MODA ANGKUTAN LAIN
 BAHWA PERGERAKAN ANGKUTAN BARANG DI JAWA BARAT HAMPIR MERATA
PADA SETIAP RUAS JALAN YANG ADA ( POINT TO POINT )
 ADANYA KESENJANGAN DAYA ANGKUT KENDARAAN DENGAN DAYA DUKUNG
JALAN
 PERGERAKAN LOKAL ANGKUTAN BARANG DI JAWA BARAT LEBIH DOMINAN DARI
PERGERAKAN LINTAS ATAU KELUAR MASUK
PELANGGARAN ANGKUTAN BARANG TERHADAP DAYA DUKUNG JALAN
DAN DAYA ANGKUT KENDARAAN
POTRET JEMBATAN TIMBANG
 PENGAWASAN MASIH TERBATAS PADA KELEBIHAN MUATAN
SEDANGAKAN PENGAWASAN TERHADAP KELAS JALAN, DIMENSI
KENDARAAN DAN TATA CARA MUAT BELUM SEPENUHNYA DILAKUKAN
 SARANA PRASARANA JEMBATAN TIMBANG MASIH TERBATAS (KAPASITAS
TIMBANG, LUAS LAHAN, GUDANG, PARKIR, DLL)
 SANKSI PENURUNAN MUATAN BELUM DILAKSANAKAN SECARA OPTIMAL
 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN PADA
JEMBATAN TIMBANG BELUM OPTIMAL (PELANGGARAN MASIH RELATIF
TINGGI ( 25,14 %))
 TIDAK SEMUA PELANGGARAN DAPAT DITINDAK
 PERGERAKAN ANGKUTAN BARANG YANG ADA BELUM DAPAT DIMONITOR
SEPENUHNYA OLEH JEMBATAN TIMBANG YANG ADA (8 BUAH)
 BESARAN DENDA YANG DIKENAKAN CENDERUNG OLEH OPERATOR
DIKONVERSIKAN TERHADAP KELEBIHAN MUATAN YANG DIANGKUT
 PENANGANAN KELEBIHAN MUATAN, BELUM DILAKUKAN SECARA
KOMPREHENSIF
Batujaya
TANGERANG
Bts. DKI
DKI
JAKARTA
Pdk.Gede
Karawang
Cimanggis
Jonggol
Leuwiliang
Cisolok
Sukabumi
Kiaradua
Cimahi
Soreang
Sukanagara
Ciwidey
Lengkong
Rancabali
Pagelaran
Jati Tujuh
Cijelag
Lebak Jati
Dyh.kolot
Majalengka
Linggarjati
Wado
Ciparay
Banjaran Majalaya
Kadungora
Malabar
Leles
Nagreg
Bantarujeg
Sdg.barang
Rancabuaya
Palembuhan
Bungbulang
USULAN JEMBATAN TIMBANG (TANAH SUDAH BEBAS)
USULAN JEMBATAN TIMBANG
Cisaga
Bts. JATENG
Ciamis
Manonjaya
Banjar
Banjarsari
Sukaraja
Cijayana
Karangnunggal
Pameungpeuk
JEMBATAN TIMBANG EKSISTING
Banjarharja
Rancah
Kawali
Cikajang
Cidaun
Oleced
Wdk.darma Luragung
Cibingbin
Rajapolah
Singaparna
Bantarsari
Cidahu
Ciawi
Tasikmalaya
Agrabinta
Losari
Caracas
Panjalu
Cibatu
Garut
Kanci
Kuningan
Cikijing
Malangbong
Pangalengan
Cirebon
Palimanan
Weru
Jati Wangi
Sumber
Kadipaten
Rajagaluh
Talaga
Naringgul
Tegalbuleud
Karangampel
Arjawinangun
Plumbon
Cikamurang
Ancol
Jpg.kulon
Ujunggenteng
Lohbener
Jatibarang
Sanca
Bantarwaru
Sumedang
Cileunyi
Cipatik
Nyalindung
Sagaranten
Bandung
Saguling
Cibeber
Cikembar
Bagbagan
Surade
Ciranjang Padalarang
Balongan
Haur Geulis
Sagalaherang
Buah dua
Jln. Cagak
Cisomang
Cirata
Wanayasa
Ckl. Wetan
Selaawi
Selajambe
Lembang
Cianjur
Pelab.Ratu
Subang
Plered
Pacet
Pasirhayam
Cibadak
Kalijati
Ckl. Kulon
Caringin Puncak
Cibareno
Jangga
Pagaden
INDRAMAYU
Kandanghaur
Patrol
Purwakarta
Cisarua
Cikidang
Pamanukan
Sadang
Jatiluhur
Bogor Ciawi
Cicurug
Gdg.garam
Cikampek
Curug
Cibinong
Citeureup
Kemang
Kedunghalang
Ciampea
Cigelung
Cilamaya
Kosambi
Cileungsi
Parung Depok
Jasinga
Tanjungpura
Narogong
Cibubur
Prg.panjang
Sawangan
Rengasdengklok
Bekasi
Pangandaran
Cimerak
Cipatujah
Cikalong
Kalipucang
Majingklak
JEMBATAN TIMBANG EKSISTING
: 8 UNIT
Kalapa Genep
KEBUTUHAN
JEMBATAN TIMBANG : 28 UNIT
KOMPOSISI PELANGGARAN
Tahun 2009
MENURUT RANGE (JBI)
87,239
(40%)
73,411
(34%)
< 7 Ton
56,845
(26%)
7 - 17 Ton
> 17 Ton
JUMLAH PELANGARAN
BERDASARKAN JENIS
MUATAN KENDARAAN
%-TASE KELEBIHAN MUATAN
0
(0%)
68,583
(34%)
76,917
(39%)
5 - 15 %
15 - 25 %
25 - 40 %
53,443
(27%)
> 40 %
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Semen :
Pasir
:
Batu Bara :
Besi
:
Sembako :
Lain-lain :
64.498 kend( 24 % )
56.436 kend ( 21 % )
51.061 kend ( 19 % )
45.686 kend ( 17 % )
34.936 kend ( 13 % )
16.124 kend( 6 % )
JEMBATAN TIMBANG TOMO
o JT TOMO TERLETAK PADA RUAS JALAN UTAMA YANG
MENGHUBUNGKAN BANDUNG - CIREBON
o JT TOMO MENIMBANG KENDARAAN YANG SUDAH
MELANGGAR KELAS JALAN YANG MANA SEHARUSNYA
PENINDAKAN DILAKUKAN SEBELUM KENDARAAN TERSEBUT
MASUK KE KELAS JALAN YANG BUKAN PERUNTUKANNYA
o KONDISI SARANA DAN PRASARANA JEMBATAN TIMBANG
MASIH SANGAT TERBATAS SEHINGGA PENGAWASAN
ANGKUTAN BARANG BELUM OPTIMAL
o ANGKUTAN BARANG YANG MELEWATI, SEBAGIAN BESAR
MENGANKUT BARANG CURAH, YANG POTENSIAL
MELANGGAR KELEBIHAN MUATAN
o DARI HASIL SURVEY SEBANYAK 59,94 % ANGKUTAN BARANG
YANG MELINTAS DI CADAS PANGERAN TIDAK MELALUI JT
TOMO
SUMBER : HASIL SURVEY 2010
JENIS KENDARAAN
NO
JENIS MUATAN
RINGAN
SEDANG
BERAT
ARAH
ARAH
ARAH
JML
BARAT
TIMUR
BARAT
TIMUR
BARAT
TIMUR
1
Hasil
Pertanian
88
52
26
42
33
27
268
2
Hasil Industri
113
73
238
221
118
103
866
3
Batu Bara
0
0
41
23
170
58
292
4
Pasir
36
14
449
125
139
19
782
5
Lain-lain
41
44
73
64
92
79
393
Jumlah
278
183
827
475
552
286
2,601
CADAS PANGERAN
LHR ANGKUTAN BARANG
PEMBEBANAN ARUS ANGKUTAN BARANG YANG MELINTAS DI RUAS JALAN CADAS
PANGERAN, TIDAK SEMUA MELALUI JEMBATAN TIMBANG TOMO SUMEDANG
JUMLAH ANGKUTAN BARANG YANG MASUK KE RUAS JALAN CADAS PANGERAN :
- MELALUI JEMBATAN TIMBANG : 1.042 KENDARAAN (40,06 %) / HARI
- TIDAK MELALUI JEMBATAN TIMBANG SEBESAR 1.559 KENDARAAN (59,94%) /
HARI
No
Golongan
Kendaraan
JBI
(Kg)
Jumlah
Kendaraan
Jumlah
Langgar
JT TOMO
1
Gol. I
207
112
∑ LHR DAN PELANGGARAN
2
Gol. II
323
175
3.070,67
3
Gol. III
<7000
7.000
s/d
17.000
>17.000
Jumlah
Muatan
(Ton)
1.034,71
512
277
12.795,76
1.042
564
16.901,14
Jumlah
KERUSAKAN PADA KANTILEVER CADAS PANGERAN
KM.BDG. 34+350 – 35+922 (1.572 M)
KERUSAKAN TERSEBAR YAITU ; PADA BAGIAN LANTAI BAIK MELINTANG MAUPUN
MEMANJANG, PADA BAGIAN TIANG DAN BALOK PENYANGGA KANTILEVER SERTA
KERUSAKAN PADA SISTEM DRAINASE.
RETAK PADA LANTAI
KANTILEVER, SECARA
VISUAL SAAT DILALUI
KENDARAAN BERAT
TERJADI LENDUTAN.
PECAH PADA BALOK
MEMANJANG
Km. 35+800
Km. 35+922
RETAK PADA BALOK
MELINTANG DAN
PERGESERAN TANAH
DASAR
KERUSAKAN PADA
SISTEM DRAINASE
30 CM
Km. 35+800
Km. 35+800
KERUSAKAN PADA KONSTRUKSI PENAHAN TEBING DENGAN BORE
PILE KM.BDG. 34+300 (175 M)
ALIRAN AIR PADA LERENG TIDAK TERARAH DAN TANAH MENJADI JENUH AIR SEHINGGA TERJADI
PENURUNAN YANG MENIMBULKAN TEKANAN TANAH AKTIF DAN MENGAKIBATKAN RETAKAN PADA
5 BUAH TIANG (A22, A23, A28, A29, A30)
KERUNTUHAN LERENG
DAPAT
MENGAKIBATKAN
TERTUTUPNYA BADAN
JALAN
KONSTRUKSI BORE
PILE PENAHAN
LONGSORAN DAN
PENURUNAN PADA
LERENG
KONDISI TANAH JENUH
AIR AKIBAT RUSAKNYA
SISTEM DRAINASE
KERUSAKAN PADA
TIANG BORE PILE
SALAH SATU TIANG KONSTRUKSI
BORE PILE YANG SUDAH RETAK
AKIBAT TEKANAN TANAH
CONTOH-CONTOH JENIS KENDARAAN YANG MELEWATI CADAS PANGERAN (1)
CONTOH-CONTOH JENIS KENDARAAN YANG MELEWATI CADAS PANGERAN (2)
CONTOH-CONTOH JENIS KENDARAAN YANG MELEWATI CADAS PANGERAN (3)
1. JANGKA PENDEK/MENDESAK :
• PENETAPAN MST/TONASE RUAS CADAS PANGERAN SEBAGAI DASAR UNTUK
PENGATURAN LALU LINTAS ANGKUTAN BARANG
• PENGALIHAN ANGKUTAN BARANG YANG MEMPUNYAI TONASE BESAR (TIDAK
SESUAI KELAS JALAN DI RUAS CADAS PANGERAN) KE JALUR PANTURA
• SOSIALISASI KE PENGUSAHA UNTUK MEMENUHI KETENTUAN PENETAPAN
MST/TONASE CADAS PANGERAN
• PENETAPAN POS PENGAWASAN TERPADU PEMENUHAN FASILITAS LALU LINTAS
UNTUK MENDUKUNG PENGATURAN LALU LINTAS ANGKUTAN BARANG
2. JANGKA MENENGAH :
• PENINGKATAN DAN OPTIMALISASI FUNGSI JEMBATAN TIMBANG
• PENINGKATAN KONDISI JALAN DAN PENYESUAIAN KELAS JALAN UNTUK
PENGATURAN LALU LINTAS ANGKUTAN BARANG
3. JANGKA PANJANG :
• PENGEMBANGAN MODA ANGKUTAN BARANG DENGAN MENGGUNAKAN
MODA KERETA API DAN ANGKUTAN LAUT
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT
NO
1.
FUNGSI JEMBATAN
TIMBANG
PENGAWASAN
TERHADAP TATA CARA
PEMUATAN, DAYA
ANGKUT, DIMENSI
KENDARAAN DAN
KELAS JALAN
OPERASIONAL
PERMASALAHAN (KETERANGAN)
- PENGAWASAN TERHADAP
KETENTUAN TATA CARA MUAT
ANGKUTAN BARANG BELUM
OPTIMAL DILAKSANAKAN
- PENGAWASAN TERHADAP DAYA
ANGKUT ATAU KELEBIHAN MUATAN
SUDAH DILAKSANAKAN NAMUN
TINGKAT PELANGGARAN MASIH
TETAP TINGGI
- KETERBATASAN SARANA PRASARANA JEMBATAN TIMBANG MAKA
TINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN TATA CARA MUAT
SEMENTARA HANYA BERUPA SANKSI TILANG, SEDANGKAN UNTUK
TINDAKAN LAINNYA MASIH BELUM DAPAT DILAKSANAKAN
- LEBIH MUATAN DISEBABKAN ADANYA KESENJANGAN DAYA
ANGKUT KENDARAAN DAN DAYA DUKUNG JALAN
- KECENDERUNGAN OPERATOR UNTUK MENGANGKUT LEBIH AGAR
MENDAPATKAN UNTUNG LEBIH BESAR
- KETERBATASAN SARANA PRASARANA JEMBATAN TIMBANG
SEHINGGA SANKSI PENURUNAN MUATAN TIDAK DILAKUKAN
- KENDARAAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DIMENSI
KENDARAAN DOMINAN DILAKUKAN OLEH KENDARAAN
ANGKUTAN BARANG UKURAN BESAR YANG UMUMNYA TIDAK
MASUK TIMBANGAN
- DIMENSI KENDARAAN BERKAITAN DENGAN RANCANG BANGUN
YANG DIKELUARKAN DITJENDAT SERTA PEMBUAT KAROSERI
SEHINGGA YANG DILAKUKAN CENDERUNG BERSIFAT
INVENTARSASI DAN IDENTIFIKASI UNTUK DILAPORKAN DAN
DIAMBIL TINDAKAN LEBIH LANJUT
- KENDARAAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DIMENSI
UMUMNYA TIDAK MAU MASUK TIMBANGAN
- BELUM ADANYA PENETAPAN MENGENAI KELAS JALAN DI JAWA
BARAT
- PELANGGARAN KELAS JALAN MULAI DARI AWAL SAMPAI AKHIR
PERJALANAN ANGKUTAN BARANG ( POINT TO POINT)
- PENGAWASAN TERHADAP
PELANGGARAN DIMENSI
KENDARAAN BELUM
DILAKSANAKAN
- PENGAWASAN TERHADAP
PELANGGARAN KELAS JALAN
BELUM DAPAT DILAKSANAKAN
NO
FUNGSI JEMBATAN
TIMBANG
OPERASIONAL
PERMASALAHAN (KETERANGAN)
- PEMERIKSAAN PERSYARATAN TEKNIS MEMERLUKAN PERALATAN,
TEMPAT DAN PETUGAS KHUSUS SEPERTI HALNYA DI TEMPAT PENGUJIAN
BERKALA KENDARAN BERMOTOR
- PEMERIKSAAN MASIH HANYA DILAKUKAN TERHADAP MASA BERLAKU
UJI (BUKU UJI) KENDARAAN YANG MERUPAKAN DOKUMEN RESMI
KELAIKAN KENDARAAN SEMENTARA UNTUK DOKUMEN LAINNYA SESUAI
KEWENANGAN TIDAK DILAKSANAKAN
- SANKSI DENDA HASILNYA BELUM OPTIMAL DAN BELUM MEBERIKAN
EFEFK JERA KEPADA OPERATOR DISEBABKAN BESARAN DENDA
DIKONVERSIKAN OLEH OPERATOR PADA LEBIH MUATAN YANG
DIANGKUT, DENDA MENJADI BEBAN PENGEMUDI DAN OPERATOR
MEMILIH DITILANG
- KEWENANGAN PETUGAS SANGAT TERBATAS HANYA BOLEH MELAKUKAN
SITA JAMIN TERHADAP BUKU UJI SEHINGGA MEMERLUKAN PROSES
YANG LEBIH LAMA APABILA BUKU UJI DIMAKSUD SUDAH TIDAK
BERLAKU
- KECENDERUNGAN OPERATOR UNTUK TIDAK MELAKSANAKAN SIDANG DI
PENGADILAN TETAPI LEBIH BANYAK MELAKUKAN PEMBUATAN BUKU UJI
BARU
- KETERBATASAN PERALATAN, LAHAN, PETUGAS DAN TEMPAT
PENYIMPANAN/PENURUNAN BARANG
- KETERBATASAN KEWENANGAN PETUGAS HANYA TERBATAS DI WILAYAH
JEMBATAN TIMBANG SEHINGGA PADA SAAT KENDARAAN KELUAR TIDAK
LAGI DAPAT DIMONITOR
- LOKASI JEMBATAN TIMBANG SUDAH MENDEKATI TUJUAN AKHIR
PERJALANAN ANGKUTAN BARANG DITAMBAH BANYAKNYA RUAS JALAN
ALTERNATIF MEMBUAT OPERATOR LELUASA MEMILIHI RUAS JALAN
YANG AKAN DILALUI
- KETERBATASAN LAHAN PARKIR DI JEMBATAN TIMBANG SANGAT
TERBATAS
2.
PEMERIKSAAN
PERSYARATAN TEKNIS
DAN LAIK JALAN
- PEMERIKSAAN PERSYARATAN TEKNIS
ANGKUTAN BARANG TIDAK DAPAT
DILAKSANAKAN
- PEMERIKSAAN LAIK JALAN ANGKUTAN
BARANG SUDAH DILAKSANAKAN
3.
PEMBERIAN SANKSI
PELANGGARAN BERUPA
DENDA,TILANG (BP3L),
PENURUNAN MUATAN,
PENGEMBALIAN
KENDARAAN DAN
PENUNDAAN
PERJALANAN
- SANKSI BERUPA DENDA SUDAH
DILAKSANAKAN SECARA MAKSIMAL
KHUSUSNYA TERHADAP KENDARAAN
YANG MELAKUKAN PELANGGARAN
DAYA ANGKUT ATAU KELEBIHAN
MUATAN
- SANKSI BERUPA TILANG (BP3L) SUDAH
DILAKSANAKAN KECUALI TERHADAP
PELANGGARAN DIMENSI
- SANKSI PENURUNAN KELEBIHAN
MUATAN BELUM DAPAT
DILAKSANAKAN
- SANKSI PENGEMBALIAN KENDARAAN
SUDAH DILAKSANAKAN
- SANKSI PENUNDAAN PERJALANAN
BELUM DAPAT DILAKSANAKAN
NO
4.
5.
FUNGSI JEMBATAN
TIMBANG
EVALUASI DAN
PELAPORAN
OPERASIONAL
PERMASALAHAN (KETERANGAN)
- PENDATAAN SUDAH
- PENDATAAN ARUS BARANG DI JEMBATAN TIMBANG BELUM
DILAKSANAKAN SECARA
DAPAT MENGGAMBARKAN KONDISI RIIL SUATU BARANG DI
MAKSIMAL TAPI HASILNYA
LAPANGAN MENGINGAT TIDAK SEMUA ANGKUTAN BARANG
MASIH BELUM OPTIMAL
DITIMBANG
- TIDAK ADA MASALAH
PELAPORAN SUDAH
- BELUM ADANYA SINERGITAS PENYELENGGARAAN JEMBATAN
DILAKSANAKAN SECARA
TIMBANG SECARA NASIONAL
BERKALA, HARIAN, MINGGUAN,
BULANAN DAN TAHUNAN
- EVALUASI KINERJA JEMBATAN
TIMBANG SECARA RUTIN
DILAKSANAKAN BAIK TINGKAT
PROVINSI MAUPUN NASIONAL
DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN
1. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
3. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN
4. KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 5 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN JEMBATAN
IMBANGPENIMBANGAN
5. KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 58 TAHUN 2004 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN
ANGKUTAN BARANG DI JEMBATAN TIMBANG
NO
1.
FUNGSI JEMBATAN
TIMBANG
PENGAWASAN
TERHADAP TATA CARA
MUAT
OPERASIONAL
- SUDAH DILAKSANAKAN NAMUN
BELUM OPTIMAL TERUTAMA DALAM
HAL PENINDAKAN
- SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
KETENTUAN INI BERUPA TILANG
- SITA JAMIN BERUPA BUKU UJI
2.
PENGAWASAN
TERHADAP DAYA
ANGKUT ATAU LEBIH
MUATAN
- SUDAH DILAKSANAKAN NAMUN
TINGKAT PELANGGARAN MASIH TETAP
TINGGI
- SANKSI PELANGGARAN YANG
DIKENAKAN BERUPA DENDA ATAU
TILANG
- SITA JAMIN TILANG BERUPA BUKU UJI
PERMASALAHAN (KETERANGAN)
- SELAIN MEMBERIKAN SANKSI TILANG, PETUGAS MEMINTA OPERATOR
UNTUK MEMBETULKAN CARA MUAT.
- PEMBETULAN CARA MUAT MEMERLUKAN ALAT DAN TEMPAT YANG
KHUSUS BERKAITAN DENGAN KEAMANAN BARANG YANG DIANGKUT
- UNTUK PENURUNAN BARANG MEMERLUKAN PERSONIL, ALAT DAN
TEMPAT PENYIMPANAN AKAN TETAPI LAHAN DI JEMBATAN TIMBANG
JUGA TERBATAS
- TIDAK ADA MASALAH MENGINGAT PELANGGARAN TATA CARA MUAT
LEBIH BANYAK DILAKUKAN ANGKUTAN LOKAL
- KETERBATASAN KEWENANGAN PPNS MELAKUKAN SITA JAMIN HANYA
BUKU UJI MENIMBULKAN KONDISI PENINDAKAN YANG SANGAT KAKU
DAN LEBIH LAMA
- LEBIH MUATAN DISEBABKAN ADANYA KESENJANGAN DAYA ANGKUT
KENDARAAN DAN DAYA DUKUNG JALAN
- KECENDERUNGAN OPERATOR UNTUK MENGANGKUT LEBIH AGAR
MENDAPATKAN UNTUNG LEBIH BESAR
- KETERBATASAN SARANA PRASARANA JEMBATAN TIMBANG SEHINGGA
SANKSI PENURUNAN MUATAN TIDAK DILAKUKAN
- PENINDAKAN KADANG DILAKUKAN UJI PETIK (SAMPEL)
- DENDA ATAU TILANG MENJADI BEBAN PENGEMUDI
- BESARAN DENDA DIKONVERSIKAN OLEH OPERATOR PADA LEBIH
MUATAN YANG DIANGKUT
- SERING KALI OPERATOR TIDAK MELAKUKAN SIDANG DI PENGADILAN
DAN TIDAK MENGAMBIL BUKU UJI TSB
- DENDA ATAU PROSES DI PENGADILAN RELATIF LEBIH BESAR ATAU LAMA
DIBANDING DENGAN MENGURUS BUKU UJI BARU
NO
3.
4.
5.
6.
7.
FUNGSI JEMBATAN
TIMBANG
PENGAWASAN
TERHADAP DIMENSI
KENDARAAN
PENGAWASAN
TERHADAP KELAS
JALAN
PEMERIKSAAN
PERSYARATAN TEKNIS
DAN LAIK JALAN
OPERASIONAL
- BELUM MAKSIMAL DILAKSANAKAN
- BELUM DILAKSANAKAN
- SUDAH DILAKSANAKAN NAMUN
LEBIH BERSIFAT ADMINISTRASI
(BUKU UJI)
- SANKSI PELANGGARAN BERUPA
TILANG DENGAN JAMINAN ?
PERMASALAHAN (KETERANGAN)
- PENGAWASAN TERHADAP DIMENSI KENDARAAN BERKAITAN
DENGAN SK RANCANG BANGUN YANG DIKELUARKAN DITJENDAT
- KEGIATAN HANYA BERSIFAT INVENTARSASI DAN IDENTIFIKASI
- KENDARAAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DIMENSI
UMUMNYA TIDAK MAU MASUK TIMBANGAN
- BELUM ADANYA PENETAPAN KELAS JALAN DI JAWA BARAT
- PEMERIKSAAN HANYA DILAKUKAN TERHADAP MASA BERLAKU UJI
(BUKU UJI) KENDARAAN YANG MERUPAKAN DOKUMEN RESMI
KELAIKAN KENDARAAN
- PEMERIKSAAN TERHADAP TEKNIS KENDARAAN MEMERLUKAN
PERALATAN YANG KHUSUS DAN PETUGAS DENGAN KUALIFIKASI
PENGUJI
- PPNS HANYA BOLEH MELAKUKAN SITA JAMIN BUKU UJI TAPI
KARENA BUKU SUDAH TIDAK BERLAKU MAKA PROSES LEBIH
LANJUT DISERAHKAN KEPADA PENYIDIK POLRI.
- PROSES PENINDAKAN RELATIF LEBIH LAMA
PENDATAAN DAN
- PENDATAAN SUDAH
- PENDATAAN ARUS BARANG DI JEMBATAN TIMBANG BELUM
PELAPORAN
DILAKSANAKAN SECARA MAKSIMAL
DAPAT MENGGAMBARKAN KONDISI RIIL SUATU BARANG DI
TAPI HASILNYA MASIH BELUM
LAPANGAN MENGINGAT TIDAK SEMUA ANGKUTAN BARANG
OPTIMAL
DITIMBANG
- PELAPORAN SUDAH
- TIDAK ADA MASALAH
DILAKSANAKAN SECARA BERKALA,
HARIAN, MINGGUAN, BULANAN
DAN TAHUNAN
DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN
1. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
3. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN
4. KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 58 TAHUN 2004 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN
ANGKUTAN BARANG DI JEMBATAN TIMBANG
JENIS ANGKUTAN BARANG DAN BATASANNYA
No
KONFIGURASI SUMBU
1.1
Sumbu tunggal Ban tunggal
(M. Barang Kecil )
1
1.2
Sumbu tunggal Ban ganda
(M. Barang medium)
2
1.2
Sumbu tunggal Ban ganda
(M. Barang Besar)
3
1.22
Sumbu ganda ban ganda
(M. Barang Besar /Tandum)
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (Jbb)
Jumlah Berta Yamg Diijinkan (Jbi)
Berat Kendaraan
Daya Angkut
MST
Kelas Jalan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.750 kg s/d
1.750 kg s/d
900 kg s/d
700 kg s/d
1.000 kg s/d
Minimal II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.000 kg s/d
6.000 kg s/d
3.200 kg s/d
3.500 kg s/d
4.500 kg s/d
Minimal kelas III
5.300
5.300
2.500
2.500
2.600
9.000
9.000
4.000
4.500
5.400
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
1. 10.000 kg s/d 16.000 kg
2. 10.000 kg s/d 14.000 kg
3.
4.000 kg s/d
6.500 kg
4.
5.000 kg s/d
7.000 kg
5.
6.000 kg s/d
8.000 kg
6. Minimal kelas II
MST sesuai kekuatan rancangan sumbu 10.000 kg pengoperasian
kendaraan hanya pada jalan kelas I
1. 18.000 kg s/d 32.000 kg
2. 18.000 kg s/d 23.000 kg
3.
9.000 kg s/d 11.500 kg
4.
9.000 kg s/d 14.000 kg
5.
8.000 kg s/d 10.000 kg
6. Minimal kelas II
MST 10.000 kg pengoperasian kendaraan hanya pada jalan kelas I
MST sesuai kekuatan rancangan sumbu lebih dari 10.000 kg pengoperasian
kendaraan hanya pada jalan khusus

similar documents