Peran-Sisitem-PK-unt..

Report
PERAN SISTEM PENILAIAN KESESUAIAN
UNTUK MENDUKUNG KERJA SAMA PERDAGANGAN
REGIONAL DAN BILATERAL
D I R E K T O R AT J E N D E R A L
S TA N D A R D I S A S I D A N P E R L I N D U N G A N K O N S U M E N
KEMENTERIAN PERDAG ANG AN
2 0 11
Dasar Hukum Pembentukan Ditjen. SPK
 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan;
Tugas:
 Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang standardisasi dan perlindungan
konsumen
Fungsi:



Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan
perlindungan konsumen;
Penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang standardisasi dan perlindungan konsumen;
Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi
dan perlindungan konsumen;
Struktur Organisasi Ditjen. SPK
Standar sebagai Fasilitas Perdagangan
 Pada “era lama” tarif salah satu instrumen yang dikenal untuk
keperluan restriksi ekspor dan impor dalam perdagangan
internasional, dengan adanya berbagai perjanjian yang
mengarah dieleminasinya tarif, maka perhatian berubah kepada
yang disebut “Technical atau non tarif barriers” atau hambatan
non tarif dalam perdagangan, dimana standar merupakan
paramater kunci dalam memfasilitasi perdagangan.
 Infrastuktur Mutu Nasional diperlukan untuk mempersiapkan
komoditi ekspor dalam menembus hambatan teknis
perdagangan.
 Infrastruktur Mutu Nasional merupakan kunci untuk dapat
berintegrasi dengan mitra-mitra dagang kedalam sistem
Perdagangan Internasional.
Tantangan Perdagangan Bebas dan Globalisasi
 Berbagai perjanjian regional dan bilateral
mengharuskan adanya pengakuan kompetensi
infrastruktur mutu yang setara (ekivalen) sebagai
dasar keberterimaan sertifikat mutu.
 Negara-negara di dunia seharusnya dapat menarik
keuntungan dari Globalisasi dan secara effektif dapat
melindungi negara itu sendiri dari segala resikonya.
Penilaian Kesesuaian Dalam TBT Agreement
.....................
Article 6.1:...anggota harus menjamin, bila memungkinkan,
bahwa hasil prosedur penilaian kesesuaian dari anggota lain
dapat diterima
....................
Article 6.1.1. – cukup dan kuatnya kemampuan teknis dari
badan penilaian kesesuaian yang relevan dalam Anggota
pengekspor, sehingga ada kepercayaan atas kehandalan yang
berkesinambungan dari hasil penilaian kesesuaian; dalam hal
ini, pemenuhan yang diverifikasikan, misalnya melalui
akreditasi, dengan pedoman atau rekomendasi yang relevan
yang diterbitkan oleh badan standardisasi internasional
harus digunakan dalam pertimbangan sebagai tolak ukur
kemampuan teknis yang memadai.
Penilaian Kesesuaian Dalam TBT Agreement
.....................
Article 6.3 : anggota didorong, berdasarkan permintaan
anggota lain, melakukan negosiasi untuk memperoleh saling
keberterimaan terhadap hasil penilaian kesesuaian
Article 9.1 : bila regulasi teknis dipersyaratkan dengan
jaminan terhadap kesesuaian atau standar, anggota harus
dapat memformulasikan dan mengadopsi sistem penilaian
kesesuaian internasional, serta berpartisipasi di dalamnya
Pemberlakuan Regulasi Teknis
 Untuk memfasilitasi perdagangan,
 Tidak menimbulkan hambatan teknis yang tidak perlu /






sesuai perjanjian WTO (TBT/SPS)
Kebutuhan yang jelas,
Pertimbangan ekonomi, analisa resiko produksi /
pemasaran,
Ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian
(LSPro/Laboratorium/lembaga inspeksi)
Penegakkan hukum termasuk recall dan lainnya,
Penetapan Sistem sertifikasi Produk (tipe 1b, 5, dll)
Ditetapkan oleh pemerintah (biasanya Menteri)
Prinsip Penilaian Kesesuaian
 Dilakukan oleh pihak ketiga
 Memberikan keyakinan bagi pembeli atau pengguna produk,
serta pihak-pihak berkepentingan lain seperti pemerintah,
bahwa suatu produk telah memenuhi ketentuan teknis tertentu
 Dapat dipergunakan oleh produsen unutk menunjukan bahwa
produk yang dipasok olehnya telah dinyatakan memenuhi
standar atau regulasi teknis tertentu oleh pihak lain (pihak ketiga
yang memiliki kompetensi teknis yang terpercaya)
 Dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk menyediakan
mekanisme yang dapat dipergunakan oleh produsen untuk
membuktikan bahwa produk yang mereka edarkan kepasar telah
memenuhi regulasi teknis tertentu
Kebijakan Standardisasi Bidang Perdagangan (1)
Permendag 14 Tahun 2007
Pasal 21
 LPK yang menerbitkan sertifikat kesesuaian merupakan
Lembaga Sertifikasi Produk di dalam negeri atau di luar
negeri yang didukung oleh laboratorium penguji dan atau
lembaga inspeksi terakreditasi.
Pasal 22 ayat (2)
 LPK yang belum diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang
lingkupnya, apabila ditunjuk oleh Pimpinan Instansi Teknis
sesuai ketentuan yang berlaku, dapat melakukan Penilaian
Kesesuaian
Pasal 22 ayat (3)
 LPK yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus mendapat akreditasi dari KAN paling lambat 2 (dua)
tahun sejak penunjukannya
Kebijakan Standardisasi Bidang Perdagangan (2)
Pasal 22 ayat (4)
 LPK wajib mendaftarkan lembaganya kepada
Direktorat Standardisasi dengan persyaratan:





Dokumen legalitas hukum Lembaga Penilaian Kesesuaian;
Struktur Organisasi dan Daftar Personel Lembaga Penilaian
Kesesuaian
Daftar laboratorium yang relevan
Sertifikat Akreditasi, termasuk ruang lingkup akreditasinya.
Contoh sertifikat produk
Kebijakan Standardisasi Bidang Perdagangan (3)
Permendag 14 Tahun 2007
Pasal 23 ayat (1)
 LPK dari luar negeri dapat melakukan penilaian kesesuaian
terhadap barang impor yang telah diberlakukan SNI wajib,
apabila telah terakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi di
negara yang bersangkutan yang memiliki perjanjian saling
pengakuan (Mutual Recognition Agreement /MRA) dengan
KAN.
Pasal 23 ayat (3)
 LPK dari luar negeri yang tunduk dalam perjanjian bilateral atau
regional yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik
Indonesia dengan negara ASEAN atau regional lainnya, dapat
melakukan penilaian kesesuaian terhadap barang impor yang
telah diberlakukan SNI secara wajib sesuai dengan ketentuan
dalam perjanjian.
Kebijakan Standardisasi Bidang Perdagangan (4)
Pasal 24 ayat (1)
 Dalam penilaian terhadap permohonan pendaftaran LPK,
Direktorat Standardisasi memperhatikan informasi dari
KAN,
Pasal 26
 Direktorat Standardisasi bersama-sama dengan KAN dapat
melakukan verifikasi kepada LPK, apabila ada pengaduan
tentang kinerjanya LPK,
Perlindungan Konsumen
 Pemerintah harus menjamin agar barang yang
diperdagangkan :

Tidak menimbulkan bahaya terhadap keselamatan
konsumen, kesehatan masyarakat, serta keamanan
negara;

Tidak menimbulkan ancaman terhadap kelestarian
fungsi lingkungan hidup;

Tidak menimbulkan gangguan operasi atau
keselamatan produk lain dan harta benda.
 Pemerintah harus mengupayakan terbentuknya kepastian
pasar dan persaingan yang sehat
Standardisasi Bidang Perdagangan
 Diperlukan suatu sistem inventory informasi yang dapat
menjadi database mengenai kegiatan, sumber daya dan
persyaratan yang dapat mudah diakses dan digunakan
(user friendly)
 Sampai saat ini belum ada suatu sistem inventory yang
menyediakan informasi regulasi teknis negara ekspor dan
LSPro dan Lab Uji untuk memenuhi persyaratan teknis di
negara tujuan ekspor (c/: ruang lingkup, sistem sertifikasi
produk, referensi standar yang digunakan, dll)
Information Management Body (IMB)
Visi:
 Memberikan kemudahan layanan untuk
membantu pelaku usaha dalam memenuhi
persyaratan pasar ekspor
Misi
 Menyediakan informasi kepada pelaku usaha
terkait standar dan regulasi teknis dalam
mendukung ekspor
Posisi IMB di Indonesia
Aspek
IMB (DG. SPK)
PIE (DG. PEN)
SISNI (BSN)
Ruang Lingkup
-Penyediaan informasi standardisasi
regulasi teknis di negara tujuan ekspor
- Penyediaan informasi Lab.
Terakreditasi, R/L sertifikasi
-Penyediaan informasi ekspor dan
impor secara umum (eksportir/
importir, buyer, Buyer
Resepsionist Desk)
- Informasi teknis secara detail
diteruskan ke Direktorat Teknis
terkait
- database SNI
- lebih fokus pada
status perumusan
standar (RSNI)
Layanan
- Berdasarkan pertanyaan (enquiry);
- Kemudahan akses pengguna (user
friendly), Interactive Website.
- Enquiry melalui email
- Kunjungan (visit)
- Website
Sistem Informasi
Interactive Website (online)
Website (update berita), belum
interactive
Website
Batasan
Before Custom, spesifik kepada
pemenuhan (compliance) dengan
regulasi teknis negara tujuan yang
bersifat Mandatory
General (before and after custom)
Voluntary (sukarela)
Kerjasama
Lembaga standardisasi negara tujuan
ekspor (NEN, AFNOR, DIN, CEN) serta
regulatory body yang menerapkan
regulasi teknis
-Atdag;
-ITPC;
-CBI
-OTGS
-dll
Lembaga
standardisasi
Infrastruktur Mutu
Tujuan :
Pusat Informasi Regulasi Teknis: meningkatkan akses pasar
Perlindungan Dalam Negeri
Menjamin ketertelusuran standar ukuran (kepercayaan dunia usaha)
Direktorat Jenderal
Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Kementerian Perdagangan
2011

similar documents