paparan PPRG versi 2

Report
PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN
RESPONSIF GENDER
BAPPEDA KABUPATEN CILACAP
 GENDER adalah konsep yang mengacu pada
pembedaan peran, fungsi , dan tanggung
jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi
akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan
sosial dan budaya masyarakat.
 Perencanaan Responsif Gender (PRG) adalah
Perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan
Gender, yang di lakukan melalui pengintregasian
pengalaman aspirasi , kebutuhan potensi dan
penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
ISTILAH GENDER BUDGETING:
 Bermacam-macam istilah yang digunakan:
 Gender responsif budget atau anggaran responsif gender
 Anggaran gender atau gender budgets
 Anggaran perempuan atau women’s budget
 Anggaran yang sensitif gender atau gender-sensitive
budgets
 Semua terminologi ini mengacu pada satu hal yaitu
upaya untuk menjamin agar anggaran yang
dialokasikan dapat mendorong keadilan dan
kesetaraan gender.
3
Pengertian ARG
(Anggaran Responsif Gender)
 Upaya untuk menjamin agar anggaran yang
dikeluarkan oleh pemerintah beserta kebijakan dan
program yang mendasarinya dilaksanakan untuk
menjawab kebutuhan setiap warga negara dari
kelompok manapun, baik laki-laki maupun
perempuan.
 Merupakan anggaran yang disusun dan disyahkan
melalui proses analisis dalam perspektif gender
4
Tujuan Anggaran Responsif Gender
Akuntabilitas anggaran
berdampak gender
Meningkatkan
kesadaran isu
dan program
responsif gender
Mengubah alokasi
anggaran & program
utk meningkatkan
kesetaraan gender
Perencanaan Responsif Gender
 Perencanaan yang responsif gender dilakukan dengan
memasukkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan
permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan
kebijakan dan program pembangunan daerah.
 Bisa mempertajam analisis tentang kondisi daerah karena
terpetakan kesejangan dalam pembangunan manusia, laki-laki
dan perempuan.
 Membantu mempertajam target group/ kelompok sasaran karena
data terpilah.
 Tidak selalu berupa penambahan program baru dan biaya
tambahan bilamana analisis gender diterapkan.
 Pemberdayaan perempuan sebagai urusan wajib di daerah tidak
mampu menjawab semua isu kesenjangan gender di berbagai
bidang.
Mengidentifikasi masalah, menilai dan
menyusun prioritas kebutuhan orang
miskin (laki-laki dan perempuan)
1
Mengukur
program dan
proyek (output,
outcome dan
impact)
4
ANGGARAN
RESPONSIF
GENDER
3
2
Menetapkan
program dan
proyek sesuai
kebutuhan masy
Menetapkan anggaran unt
membiayai program dan proyek
Skema : Integrasi Gender dlm Anggaran Kinerja
atau Performance-based budget
PEMAHAMAN PENTING !
 Anggaran yang responsif gender bukan
anggaran 50% untuk laki-laki dan 50% untuk
perempuan
 Bukan pula anggaran yang terpisah untuk
perempuan dan laki-laki
 Anggaran yang responsif gender mencakup
seluruh anggaran yang dialokasikan untuk
pembangunan.
 Perlu kerangka Regulasi dan Kerangka
Pendanaan dalam menjawab isu gender
8
Dukungan Kebijakan
 Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 menegaskan
PUG dalam semua tahapan perencanaan
pembangunan di tingkat pusat dan daerah
 PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 Permendagri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Daerah.
 Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan
Azas Permendagri No, 15 Tahun 2008
Bagaimana Melakukan Perencanaan
yang Responsif Gender?
 Dalam melakukan keseluruhan proses
perencanaan kebijakan maupun perencanaan
program pembangunan agar responsif gender
(terrmasuk perencanaan kegiatan pembangunan),
diperlukan piranti analisis gender. Salah satu alat
analisis gender adalah “Gender Analysis Pathway”
(GAP), atau Alur Kerja Analisis Gender.
DATA PEMBUKA WAWASAN
Data dan statistik gender
 Data gender adalah data mengenai hubungan/relasi
dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan
perempuan dalam berbagai dimensi pembangunan.
 Statistik gender adalah sederetan ringkasan dari data
gender hingga dapat dengan mudah menggambarkan
totalitas perbedaan laki-laki dan perempuan dalam
status, peran dan kondisi.
Data Pembuka Wawasan
 Merupakan data atau informasi untuk memperlihatkan
adanya kesenjangan gender yang cukup berarti
 Data pembuka wawasan merupakan :
 Data pilah berdasarkan jenis kelamin yang menjelaskan
tingkat kesenjangan.
 Data atau informasi yang menjelaskan insiden khusus
yang tidak bisa diperbandingkan antar jenis kelamin,
misalnya data mengenai kekerasan terhadap wanita,
angka kematian ibu.
Data Terpilah
•
•
Adalah data kuantitatif atau data/informasi
kualitatif yang dikumpulkan berdasarkan jenis
kelamin, laki dan perempuan, anak laki-laki dan
anak perempuan
Dapat menggambarkan status, peran, kondisi
umum dari laki dan perempuan dalam setiap
aspek kehidupan di masyarakat, misal angka
melek huruf, tingkat pendidikan, kepemilikan
usaha, lapangan pekerjaan, perbedaan upah,
kepemilikan rumah dan tanah, serta pinjaman
dan lainnya.
Lanjutan Data Terpilah
 Digunakan utk melokalisir atau
mempersempit ruang pemecahan masalah
pembangunan
 Data dapat dipilah menurut berbagai
karakterisrik atau ciri
 Terpilah mnrt seks: analisis gender
 Terpilah mnrt gol sosek analisis kemiskinan
 Terpilah mnrt umur: analisis kohort
Data Insiden Khusus (Konten)
 Data dari sebuah kejadian yang bisa dialami hanya oleh lakilaki atau perempuan saja sebagai sebuah kesenjangan.
Contoh : temuan penelitian tentang endemik kanker leher
rahim di daerah terdampak.
 Data kesenjangan spesifik yang menimpa kelompok rentan.
Contoh : Jumlah penyandang cacat beradsarkan jenis
kelamin.
 Data kualitatif yang menggambarkan akibat kesenjangan
relasi laki-laki ataupun perempuan. Contohnya jumlah kasus
HIV AIDS Ibu dan anak.
Data Berdasarkan Analisis GAP




DATA AKSES
DATA KONTROL/WEWENANG
DATA PARTISIPASI
DATA MANFAAT
DATA AKSES
 Yaitu data peluang memanfaatkan sumberdaya
mencakup :
 Sumberdaya alam
 Sumberdaya manusia
 Sumberdaya keuangan
 Ketersediaan layanan pemerintah.
 Contoh :
 Proporsi laki-laki dan perempuan yang mengikuti
pelatihan layanan tertentu (kesehatan, pendidikan)
 Jumlah anak yang melakukan penimbangan di
Posyandu
 Jumlah perempuan yang melahirkan di Rumah
Bersalin.
DATA PARTISIPASI
 Data yang menunjukan Knowledge, Attitude, Practice, (KAP)
dari seseorang, kelompok, masyarakat dalam aktivitas
pembangunan mencakup aktivitas :
 Perencanaan. Contohnya jumlah perempuan dan laki-laki
dalam mengikuti Musrenbang.
 Pelaksanaan , contohnya jumlah remaja yang menjadi
pemilih muda.
 Monitoring dan Evaluasi, contohnya jumlah perempuan
dan laki-laki yang terlibat dalam pendataan penduduk
miskin.
DATA KONTROL
 Yaitu data yang menunjukan kemampuan seseorang, dan
atau masyarakat untuk mengambil keputusan yang
menentukan melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
 Individu, misalnya : jumlah perempuan yang memutuskan
melahirkan di Bidan Desa.
 Kelompok atau bersama masyarakat. Contoh jumlah
perempuan pengurus BPD, jumlah perempuan pengurus
harian partai politik
 Pemerintah, misalnya jumlah pejabat eselon 2 di
pemerintah daerah tertentu.
DATA MANFAAT
 Data dari hasil pembangunan yang dirasakan baik secara
langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Contohnya
: Jumlah penerima bantuan sosial tahun tertentu, proporsi
petani perempuan yang meningkat pendapatannya setelah
menerima bantuan alat produksi pertanian.
 Data kecenderungan (trend) dari suatu kejadian, atau
fenomena yang berkembang. Contoh, data 3 tahun IPG, data 3
tahun APK
Sumber Data dan Jenis Data
 Data Pembuka Wawasan bisa berupa :
o Hasil study baseline
o Hasil intervensi kebijakan/program/kebijakan yang sedang
dan sudah dilakukan ataupun data yang berupa pencatatan
pelaporan internal K/L/SKPD tentang intervensi yang sudah
dan sedang dilakukan
 Jenis Data bisa berupa:
o Data statistik Kuantitatif, misalnya data BPS, data Sektor, atau
data sekunder yang relevan lainnya
o Data Kualitatif; misalnya data yang diperoleh dari observasi,
FGD, dan wawancara mendalam, atau data hasil riset
kualitatif
GENDER BUDGET STATEMENT (GBS )
Pernyataan Gender Budget
Statement merupakan dokumen
yang menginformasikan suatu
kegiatan telah responsif terhadap
isue gender yang ada dan apakah
telah dialokasikan dana/anggaran
pada kegiatan bersangkutan untuk
menangani permasalahan gender
tersebut
Pernyataan Gender Budget Statement merupakan
dokumen yang menginformasikan suatu kegiatan
telah responsif terhadap isue gender yang ada dan
apakah telah dialokasikan dana/anggaran pada
kegiatan bersangkutan untuk menangani
permasalahan gender tersebut.
Untuk kegiatan yang responsif gender GBS
merupakan bagian dari KAK / TOR yaitu gambaran
tentang penjabaran Rencana Aksi yang akan
dilakukan
PERUMUSAN MASALAH
GBS dalam praktek penganggaran daerah
biasanya disusun pada saat persiapan RKASKPD.
Integrasi perspektif gender dalam KUA-PPAS
dapat dilakukan jika GBS dipersiapkan lebih
awal sehingga integrasi ini akan
memperkuatkan pengarusutamaan gender
melalui PPRG.
GBS disusun berdasarkan hasil analisis gender atau GAP.
Sebagai sebuah pernyataan untuk memastikan anggaran
sudah responsif gender
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan PAG.
Analisis situasi, yang berisikan:
1. Gambaran kesenjangan akses, partisipasi, manfaat, kontrol
antara perempuan dan laki-laki,
2. Gambaran adanya faktor penghambat di internal (organisasi
pemerintah, kelompok sasaran) dan atau eksternal
(masyarakat secara luas); yang keduanya dapat dihubungkan
denganbagian latar belakang dalam KAK.
Pasal 4 Permendagri No. 15 Tahun 2008
(1) Pemerintah Daerah berkewajiban
menyusun kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan berspektif gender
yang dituangkan dlm RPJMD, Rentra
SKPD, Renja SKPD
(2) Penyusunan kebijakan program dan
kegiatan pembangunan berspektif gender
sebagaimana dimakdud ayat (1) dilakukan
melalui analisis gender.
Dalam Permendagri No. 67 Tahun 2011
disebutkan bahwa :
- Hasil analisis gender dituangkan dlm
penyusunan Gender Budget Statement
(GBS)
- Hasil analisis gender yang terdapat dlm GBS
menjadi dasar SKPD dlm menyusun
kerangka acuan kegiatan dan merupakan
bagian yg tak terpisahkan dengan dokumen
RKA/DPA SKPD.
Siapa yang harus melakukan Perencanaan
yang Responsif dan dimana?
 Perencanaan pembangunan yang responsif
gender(perencanaan kebijakan maupun
perencanaan program/ kegiatan) harus
dilakukan oleh para perencana / pembuat
kebijakan dan para perencana program /
kegiatan. Perencanaan pembangunan tersebut
harus dilakukan diseluruh tingkatan administrasi
Pemerintah yang meliputi tingkat Nasional,
Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
Pasal 13 Permendagri No 15 Tahun 2008
 Bupati / Walikota menetapkan Badan / Kantor /
Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan
masyarakat sebagai koordinator
penyelenggaraan pengarustamaan gender di
kabupaten / kota.
Pasal 14 Permendagri No 15 Tahun 2008
1.
2.
3.
4.
Dalam upaya percepatan perkembangan
pengarustamaan di seluruh SKPD di Kabupaten / Kota di
bentuk Pokja PUG Kabupaten / Kota.
Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala / Pimpinan
SKPD
Bupati / Walikota menetapkan Ketua Bappeda sebagai
Ketua Pokja Kabupaten / Kota dan Kepala Badan / Dinas /
Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai kepala
Sekretariat Pokja PUG Kabupaten / Kota.
Pembentuk Pokja PUG Kabupaten / Kota ditetapkan
dengan Keputusan Bupati / Walikota.
Hal yang sudah dilakukan Pemerintah
Kabupaten Cilacap
1. Menetapkan Pokja PUG Kabupaten Cilacap dengan surat
keputusan Bupati Cilacap No 411/123/29/Tahun 2011
tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan
Gender ( PUG ) Kabupaten Cilacap Tahun 2011
2. Surat Edaran Bupati Cilacap No 050/2864/ 27 tanggal 21
Juni 2012 Perihal PPRG di kabupaten Cilaca . Intinya
bahwa seluruh SKPD berkewajiban menyusun PPRG pada
tahun 2013 dan melaporkan langkah langkah SKPD pada
Bupati.
 PPRG dapat mempercepat terwujudnya
kesetaraan dan keadilan bagi laki-laki
dan perempuan melalui pemberian
manfaat yang adil bagi kesehjahteraan
laki-laki dan perempuan termasuk anak
laki-laki dan perempuan.
TERIMA KASIH

similar documents