Siapa itu pemilih?

Report
Khoirunnisa Agustyati
Perkumpulan Untuk Pemilu dan
Demokrasi (Perludem)



Rakyat  semua warga negara dari bayi yang
baru lahir sampai orang tua/kakek/nenek
Pemilih  warga negara yang sudah berusia
17 tahun pada hari pemungutuan suara dan
atau yang sudah menikah, tidak kehilangan
hak pilihnya (anggota TNI/Polri, karena
putusan pengadilan), hilang ingatan.
Tetapi tidak semua pemilih terdaftar dalam
DPT (petugas lalai/ pemilih tidak memeriksa
apakah sudah terdaftar)



1.
2.
3.
Nilai dari demokrasi  partisipasi
Partisipasi pemilih masih rendah
Masalah:
DPT bermasalah pada Pemilu 2009.
Pemilih terdaftar lebih dari 171 juta, 30%nya
tidak menggunakan hak pilih (Pemilu 2009)
Seleksi caleg dikuasai oleh elit, tidak
melibatkan akar rumput, tidak dapat diawasi
oleh masyarakat
4. Pelayanan yang memudahkan pemilih
5. Partisipasi dalam pengawasan masih rendah
6. Partisipasi warga melalui partai politik atau
organisasi masyarakat sipil rendah
7. Pemilih harus menunggu lima tahun untuk
memberi penilaian kepada partai politik
untuk dipilih lagi atau tidak



Tingkat partisipasi pemilih terus menurun dari 92%
pemilu 1999, menjadi 84% pemilu 2004, dan angka
71% pemilu 2009. Secara konsisten rata-rata
penurunan dari tiga periode pemilu sebesar kurang
lebih 10 persen.
Jumlah suara tidak sah terus mengalami
peningkatan dari 3,3 persen pada pemilu 1999,
menjadi 9,7 persen pada pemilu 2004, dan
melonjak pada angka 14,4 persen pada pemilu
2009.
Hal ini menandakan bahwa tata cara pemberian
suara dari satu pemilu ke pemilu berikutnya
semakin rumit dari sisi pemilih (COBLOS 
CENTANG/CONTRENG).


Sistem politik tidak menjamin akses
kekuasaan pemilih
Akses  kesempatan pemilih bagi pemilih
untuk mempengaruhi proses pembuatan dan
pelaksanaan politik, baik yang menyangkut
calon pejabat dan pengaruh atas kebijakan
publik
Sistem Pemilu terlalu kompleks
 The Most Complex Electoral System in the
world (Far Eastern Economi Review, 2004)
 Jumlah Dapil DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota
mencapai 5200 dan memperebutkan 21000
kursi (Pemilu 2009)
 Jumlah partai politik terlalu banyak
 Penghitungan suara kompleks




Penyelenggara pemilu harus memberikan
kemudahan bagi pemilih
 cek daftar pemilih online
 menjamin pemilih yang memiliki
kebutuhan khusus

1.
2.
3.
4.

Pengelolaan partai politik tidak demokratis
Dikuasai elit
Partai hanya sebagai alat mobilisasi menjelang
pemilu, bukan untuk menyalurkan aspirasi
rakyat
Kasus korupsi semakin banyak
Proses pembuatan keputusan di DPR dan DPRD
tidak membuka ruang deliberasi secara terbuka
(nonelectoral representation)
Kepercayaan pemilih kepada partai politik
menurun. Banyak swing voters







Kondisi Ekonomi
Situasi sosial politik
Kualitas Calon
Politik Uang
Politik Dinasti
Manipulasi
Tingkat representasi wakil rakyat
 Skeptisme pemilih atas politik/proses demokrasi
(banyaknya pemberitaan negatif dan kasus korupsi)
83,5% masyarakat kurang yakin atau tidak yakin bahwa politisi di
DPR bebas dari korupsi. Hanya 15,18% masyarakat sangat yakin
atau cukup yakin politisi di DPR bebas korupsi.
80,55% Masyarakat kurang yakin parpol bekerja untuk
kepentingan rakyat. Hanya 17,71 persen masyarakat percaya
parpol bekerja untuk kepentigan rakyat.
mendapat nilai merah. Sebanyak 49,9% masyarakat menilai ada
kemajuan, 31,9% masyarakat menilai kurang ada kemajuan, dan
18,2 persen masyarakat menjawab tidak tahu.
Metode survei ini adalah multistage random sampling dengan menggunakan
quick poll dengan smartphone LSI. Jumlah responden awalnya 1.200
responden tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Margin error 2,9%.
Sumber: Lingkaran Survei Indonesia



“Kedaulatan di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar” (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945)
Menurut UU Pemiliu rakyat yang berdaulat
adalah yang telah berusia 17 tahun atau lebih
dan yang sudah atau pernah menikah dan
tidak kehilangan hak pilihnya
Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan
menggunakan hak pilihnya






Sarana memilih pemimpin secara langsung oleh rakyat
Mengetahui janji-janji calon pemimpin
Mengetahui kedekatan calon pemimpin dengan rakyat
Menjadi cermin harapan masyarakat menuju kemakmuran
Masyarakat ikut serta memilih pemimpin
Pemimpin yang dipilihlah yang akan menentukan kebijakan
yang penerapannya akan memiliki dampak langsung kepada
rakyat (tambahan)
Sumber: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)












Pemilu
Pemilu
Pemilu
Pemilu
Pemilu
Pemilu
Pemilu
Pemilu
Pemilu
Legislatif
Legislatif
Legislatif
Legislatif
Legislatif
Legislatif
Legislatif
Legislatif
Legislatif
1971 : 6,67%
1977 : 8,40%
1982 : 9,61%
1987 : 8,39%
1992 : 9,05%
1997 : 10,07%
1999 : 10,40%
2004 : 23,34%
2009: 39,22%
Pemilihan Presiden 2004, putaran 1 angka golput: 21,77%
Pemilihan Presiden 2004, putaran 2 angka golput 23,37%
Pemilihan presiden 2009 angka golput mencapai 27,40%
Sumber: Widjanarko Puspoyo, Dari Soekarno Hingga Yudhoyono:Pemilu Indonesia 1955-2009; Jurnal
Perempuan, No. 63 Tahun 2009





Diikuti 12 Parpol di tingkat nasional, dan 3
parpol lokal di Aceh (bandingkan dengan 2009
ada 38 parpol nasional dan 6 parpol lokal di
Aceh
Ada 6.577 Caleg DPR RI yang bertarung (4.318
Laki-laki, 2.441 Perempuan). 38% Caleg DPR RI
adalah perempuan.
77 daerah pemilihan (dapil) untuk DPR RI.
Jumlah dapil untuk DPRD provinsi sebanyak
217 dapil dan DPRD kabupaten-kota 1.864
dapil.
Data DP4 dari Kemendagri sebanyak 190 juta
jiwa, WNI di luar negeri sebanyak 2.213.605
jiwa.
Pemilih Pemula ada 14 juta





Pahami arti pentingnya pemilu.
Kenali Siapa Calon (critical thinking) .
Kenali Visi Misinya. Telusuri rekam jejak
calon dan partainya.
Gunakan Hak Pilih. Pastikan suara yang
kita berikan adalah suara yang sah.
Awasi kinerja calon setelah mereka
terpilih.
LANGKAH-LANGKAH
1.
2.
3.
4.
5.
Pendidikan politik/pendidikan pemilih (Fitriyah UNDIP: kebanyakan
rakyat berpikir calon yang membutuhkan mereka sehingga terjadi
berbagai praktik politik uang dan politik transaksional. Kondisi ini
akan berbalik ketika pemilih menjadi cerdas dan memiliki
kesempatan untuk menyeleksi siapa calon pemimpin yang benarbenar baik dan menghukum pemimpin yang buruk dengan
mengembangkan tradisi keilmuan Universitas (dialektika kritis,
objektif, jujur, dll)
Pemilih bukan sekedar obyek tapi subyek, pelaku utama dalam
kepemiluan.
SOSIALISASI PEMILU PENDEKATAN BARU. TAK HANYA MAINSTREAM
CARA COBLOS DAN SUARA SAH. Membangun optimisme bahwa
pemilu bukan sekedar masalah tapi juga bagian dari penyelesaian
masalah.
Optimalisasi peran pemangku kepentingan (media massa, tokoh
agama, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, anak muda/pemilih
pemula).
Penjangkauan pemilih sasaran secara langsung dengan “bahasa
mereka”, dan pendekatan local context/kearifan lokal. Selain itu
membuat KPU juga mudah dijangkau.

similar documents