Hendro Baskoro, SE, MM

Report
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG
AKUNTABEL DAN BERBASIS KINERJA
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
Dasar Hukum
1. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
2. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Perubahan
Kedua atas Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa ;
3. KMK No. 293/KMK.01/2012 tanggal 24 Agustus 2012 ; tentang
Pelimpahan
kewenangan Menkeu kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dan atas nama Menkeu
untuk Mengesahkan DIPA ;
4. PMK No. 160/PMK.02/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Petunjuk Penyusunan
dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),
5. PMK No. 32/PMK.02/2013 tanggal 6 Februari 2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran
Tahun Anggaran 2013 ;
6. PMK No. 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN ;
7. PMK No. 113/PMK.05/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap ;
ARAH KEBIJAKAN FISKAL 2013
TEMA RKP 2013
Memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan Kesra
Empat Pilar Pembangunan
Pro Growth
Pro Job
Pro Poor
Pro
Environment
Arah Kebijakan Fiskal
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
melalui Upaya Penyehatan fiskal
Optimalisasi
Pendapatan Negara
Meningkatkan
kualitas belanja
negara
Pengendalian defisit
APBN
(1,3%-1,9%) PDB
Mengurangi Ratio
Utang
terhadap PDB
3
ARSITEKTUR ORGANISASI, KEBIJAKAN, KINERJA DAN ALOKASI ANGGARAN
STRUKTUR ORGANISASI
PRESIDEN
VISI & MISI
FUNGSI2
PEMERINTAHAN
KEMENTERIAN
NEG/LMBG
KEBIJAKAN
PERENCANAAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
STRUKTUR ALOKASI
ANGGARAN
RPJM, RKP
KINERJA
PRESIDEN
PAGU BELANJA
(RESOURCE ENVELOPE)
SASARAN
NASIONAL/
SASARAN
STRATEGIS
PAGU BELANJA
PUSAT & BELANJA
DAERAH
 PRIORITAS
 FOKUS PRIORITAS
RENSTRA & RENJA K/L
 PAGU BEL K/L
 PAGU APP
SASARAN K/L
VISI & MISI K/L
UNIT
ORGANISASI
(ESELON I)
ESELON II
PROGRAM
 KEG PRIORITAS
 KEG POKOK/
DASAR
 INDIKATOR
KINERJA UTAMA
PROGRAM
(OUTCOMES)
 KELUARAN
(Output)
OPERASIONALISASI
KEGIATAN
SATUAN KERJA
OPERASIONAL
KEGIATAN OPERASIONAL
 INDIKATOR
KELUARAN
•
•
•
•
PAGU INDIKATIF
PAGU SMNTARA
RKA-KL
PERPRES SATUAN
ANGGARAN
INDIATOR
DIPA
INDUK
KELUARAN
 DIPA
PETIKAN
RKP
Program
Program
Program Program
Program Program
Keg.
keg. keg.
keg. keg.
Outcome Outcome Outcome
Keg.
Kement./Lembaga
Eselon I
Program
Keg.
Nasional
Outcomes
Eselon I
Program
Keg.
keg.
satker
SKeg
SKKeg. Keg.
SK
Outcome
Outcome
Outcome
Eselon I
Program
Output
keg. keg.
keg.
Output
Output
Satker
Satker
Keg.
Keg.
Keg. Keg.Keg.
Output
Struktur Informasi Kinerja
Struktur alokasi anggaran dan unit penanggung jawab
Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja
Perubahan Dalam Penyusunan dan
Pengesahan DIPA
a. Jenis DIPA;
b. Penanda tangan DIPA;
c. Perubahan Proses Bisnis;
d. Penyesuaian Dukungan Sistem IT.
RINGKASAN POSTUR APBNP 2012 DAN APBN 2013
(miliar rupiah)
2012
Uraian
A. PENDAPATAN NEGARA
Selisih thd APBNP 2012
APBNP
APBN
Nominal
%
1.358.205,0
1.529.673,1
171.468,1
12,6
1.357.380,0
1.016.237,3
1.525.189,5
1.192.994,1
167.809,6
176.756,8
12,4
17,4
341.142,6
332.195,4
825,1
4.483,6
3.658,5
443,4
1.548.310,4
1.683.011,1
134.700,7
8,7
1.069.534,4
1.154.380,9
84.846,4
7,9
1. Belanja K/L
547.925,6
594.597,6
46.672,0
8,5
2. Belanja Non-K/L
a.l Tambahan Anggaran
- Penyesuaian Pendidikan
- Non-Pendidikan
521.608,9
0,0
0,0
0,0
559.783,3
12.745,4
3.938,1
8.807,3
38.174,4
12.745,4
3.938,1
8.807,3
7,3
478.775,9
408.352,1
70.423,9
528.630,2
444.798,8
83.831,5
49.854,3
36.446,7
13.407,6
10,4
8,9
19,0
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
II. PENERIMAAN HIBAH
B. BELANJA NEGARA
I
2013
BELANJA PEMERINTAH PUSAT
II. TRANSFER KE DAERAH
1. Dana Perimbangan
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
Total Anggaran Pendidikan
% Thd Belanja Negara
C. KESEIMBANGAN PRIMER
D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B)
% Defisit Terhadap PDB
E. PEMBIAYAAN (I + II)
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)
(8.947,2)
(2,6)
310.847,9
336.849,0
26.001,0
8,4
20,1
20,0
(0,1)
(0,3)
(72.319,9)
(40.094,2)
32.225,7
(44,6)
(190.105,3)
(153.338,0)
36.767,4
(19,3)
(2,23)
(1,65)
0,57
(25,67)
190.105,3
153.338,0
(36.767,4)
(19,3)
194.531,0
172.792,1
(21.738,9)
(11,2)
(19.454,2)
(15.028,5)
339,6
(4.425,7)
Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2013
Indikator
Pertumbuhan Ekonomi (%)
Nilai Tukar (Rp/US$)
Inflasi (%) Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)
Harga Minyak ICP (US$/barel)
Lifting Minyak (rb barel/hari)
Lifting Gas (Thsnd barel Oil Eq. pDay)
APBN-P
2012
APBN
2013
6,5
9.000
6,8
5,0
105
930
6,8
9.300
4,9
5,0
100
900
1360
Sasaran Pembangunan
Indikator
APBN-P 2012
2013
Pertumbuhan Ekonomi (%)
6,5
6,8 – 7,2
Tingkat pengangguran (%)
6,4 – 6,6
5,8 – 6,1
10,5 – 11,5
9,5 – 10,5
Angka Kemiskinan (%)
RINGKASAN BELANJA NEGARA APBNP 2012 DAN APBN 2013
(triliun rupiah)
2012
Uraian
2013
Selisih thd APBNP
Rp
%
APBNP
APBN
1.069,5
1.154,4
84,8
7,9
A. Belanja K/L
547,9
594,6
46,7
8,5
B. Belanja Non K/L
521,6
559,8
38,2
7,3
117,8
113,2
(4,5)
(3,9)
245,1
317,2
72,1
29,4
478,8
528,6
49,9
10,4
a.l. - Dana Alokasi Umum
273,8
311,1
37,3
13,6
- Dana Alokasi Khusus
26,1
31,7
5,6
21,4
1.548,3
1.683,0
134,7
8,7
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT
a.l. - Pembayaran Bunga Utang
- Subsidi
II. TRANSFER KE DAERAH
BELANJA NEGARA
9
BELANJA PEMERINTAH PUSAT APBNP 2012 DAN APBN 2013
(miliar rupiah)
2012
Uraian
2013
Selisih thd APBNP 2012
APBNP
APBN
Nominal
%
1. Belanja Pegawai
212.255,1
241.121,5
28.866,5
13,6
2. Belanja Barang
163.561,6
166.983,7
3.422,1
2,1
3. Belanja Modal
177.734,9
216.054,0
38.319,1
21,6
4. Pembayaran Bunga Utang
117.785,4
113.243,8
(4.541,6)
(3,9)
5. Subsidi
245.076,3
317.218,6
72.142,2
29,4
202.353,2
274.743,0
72.389,8
35,8
137.379,8
64.973,4
193.805,2
80.937,8
56.425,4
15.964,4
41,1
24,6
b Subsidi Non-Energi
42.723,1
42.475,6
(247,5)
(0,6)
Belanja Hibah
Bantuan Sosial
Belanja Lain-Lain
Tambahan Anggaran
1.790,9
82.795,2
68.535,0
-
3.621,3
63.409,1
19.983,4
12.745,4
1.830,3
(19.386,1)
(48.551,6)
12.745,4
102,2
(23,4)
(70,8)
-
1.069.534,4
1.154.380,9
84.846,4
7,9
a Subsidi Energi
- Subsidi BBM, LPG & BBN
- Subsidi Listrik
6.
7.
8.
9.
JUMLAH
Azas-Azas Dalam
Pengelolaan Keuangan Negara
•
•
•
•
•
Akuntabilitas berorientasi pada hasil
Profesionalitas
Proporsionalitas
Keterbukaan
Pemeriksaan keuangan oleh BPK
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
AZAS-AZAS APBN
• Azas Kesatuan, disajikan dalam satu
dokumen anggaran
• Azas Universalitas, semua transaksi
ditampilkan secara utuh
• Azas Tahunan, batasan berlakunya
anggaran
• Azas Spesialitas, terinci secara jelas
peruntukannya.
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
Data Penyerapan APBN TA 2012 di wilayah Kanwil DJPBN Prov DIY
(dalam ribuan)
Jenis Belanja
Pagu
Realisasi
(%)
Sisa dana
Pegawai
2.896.043.180
2.791.211.088
96,4
104.832.091
Barang
3.050.703.504
2.767.597.342
90,7
283.106.161
Modal
2.189.193.872
1.979.913.276
90,4
209.280.595
Sosial
665.053.634
649.122.337
97,6
15.931.296
Jumlah
8.800.994.190
8.187.844.046
93,1
613.150.143
Data Pagu APBN TA 2013 di wilayah Kanwil DJPBN Prov DIY
(dalam ribuan)
Jenis Belanja
Pagu
Realisasi
Proporsi (%)
Pegawai
3.043.310.186
36,4
Barang
2.980.062.844
35,6
Modal
1.922.385.432
23
422.696.072
5,1
8.368.454.534
100
Sosial
Jumlah
Sisa dana
Data Penyerapan Anggaran Tahun 2012
Lingkup Kanwil DJPB Prov. D.I. Yogyakarta
(akumulatif)
9,000,000,000,000
8,000,000,000,000
7,000,000,000,000
6,000,000,000,000
5,000,000,000,000
4,000,000,000,000
3,000,000,000,000
2,000,000,000,000
1,000,000,000,000
Series1
Bulan
-
Jan
Feb
Mar
163,973 383,150 903,204
Apr
Mei
Juni
Juli
Agust
Sept
Sokt
Nop
Des
1,476,4
1,939,8
2,694,9
3,292,2
4,018,0
4,543,1
5,273,4
5,649,8
8,270,0
Ideal (optimum)
RPA (planned hal III DIPA)
Realisasi (actual)
16
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
Presiden
(sebagai CEO)
Menteri Teknis
(Sebagai COO)
Menteri Keuangan
(sebagai CFO)
Kepala Kantor
(selaku Kuasa COO)
Kepala KPPN
(selaku Kuasa CFO)
Pendelegasian kewenangan ordonancering
Pendelegasian kewenangan comptabel
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGGUNA
ANGGARAN
SATKER
KUASA PENGGUNA
ANGGARAN
Sampai tingkat
eselon terendah
disesuaikan
PPK
PP SPM
BENDAHARA
+ BPP
UNIT
AKUNTANSI
INSTANSI
UNIT KONTROL
INTERNAL
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
PEMISAHAN KEWENANGAN
Menteri Teknis
Selaku Pengguna Anggaran
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KUASA BUN
PPK
KPPN
PPSPM
PEMBUATAN
KOMITMEN
PENGUJIAN &
PEMBEBANAN
PERINTAH
PEMBAYARAN
SPP
PENELITIAN &
PENGUJIAN
SPM
PERINTAH
PENCAIRAN
DANA
SP2D
Pengurusan Komtabel
Comptabel beheer
Pengurusan Administrasi
administratief beheer
Check n balances
sesudah reformasi
(Kondisi setelah berlaku UU No. 1 Tahun 2004)
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
19
PROSES PENYELESAIAN SPP-LS s/d SPM-LS
NON BELANJA PEGAWAI
PENERIMA HAK
PPK
3
1
TAGIHAN
6
4
SPP-LS
Dokumen
Pendukung
7
SPM-LS
Dokumen
Pendukung
Dokumen
Pendukung
ADK
2
KPPN
PP-SPM
PENGEMBALIAN
TAGIHAN
PENGEMBALIAN
SPP-LS
5
SPM-LS
Dokumen
Pendukung
ADK
Wewenang Pengguna Anggaran /KPA
(pasal 9 UU 17/2003) :














Menyusun RKAK/L ;
Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran ;
Memungut & menyetorkan PNBP ;
Mengelola piutang dan utang negara K/L bersangkutan;
Mengelola BMN K/L bersangkutan ;
Menyusun & menyampaikan Laporan Keu K/L bersangkutan ;
Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan ketentuan UU .
Menyusun RKAK/L ;
Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran ;
Memungut & menyetorkan PNBP ;
Mengelola piutang dan utang negara K/L bersangkutan;
Mengelola BMN K/L bersangkutan ;
Menyusun & menyampaikan Laporan Keu K/L bersangkutan ;
Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan ketentuan UU .
Wewenang Pengguna / Kuasa Pengguna
Anggaran (pasal 18 ayat 2 UU 1/2004):
 Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti
mengenai hak pihak penagih;
 Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi
persyaratan/ kelengkapan sehubgn dengan
ikatan/perjanjian pengdaan barang/jasa;
 Meneliti
tersedianya
dana
dalam
DIPA
bersangkutan;
 Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata
anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 Memerintahkan pembayaran atas beban APBN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Menyusun DIPA;
Menetapkan PPK;
Menetapkan PPSPM;
Menetapkan Panitia/Pejabat pengadaan barang/jasa;
Menetapkan RK dan RPD ;
Mengawasi penatausahaan dokumen & transaksi
pelaksanaan anggaran;
7. Menyusun Laporan Keu dan Kinerja atas pelaksanaan
Pasal 9
anggaran ;
PMK 190
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana
penarikan dana (RK dan RPD) berdasarkan DIPA;
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3. Membuat, menandatangani dan melaksanakan
perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
4. Melaksanakan kegiatan swakelola;
5. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas
perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
7. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak
tagih kepada negara;
Pasal 13
PMK 190
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
8. Membuat dan menandatangani SPP;
9. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada
KPA;
10. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan
kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan; dan
12. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang
berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 13
PMK 190
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
PENGUJIAN SPP
a.
b.
c.
d.
Kelengkapan dokumen tagihan
Kebenaran perhitungan tagihan
Kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran
Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa
sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak
e. Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa
sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima
barang/jasa
f. Ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan
sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima
barang/jasa
g. Ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan
sebagaimana yang tercantum pada dokumen
Pasal 14
perjanjian/kontrak
PMK 190
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;
b. Memastikan telah terpenuhi kewajiban pembayaran kepada negara
oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara;
c. Mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan
prestasi kegiatan;
d. Memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada
negara;
e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada
penyedian barang/ jasa :
 Mobilisasi alat dan tenaga kerja
 Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material;
dan atau
 Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan
pengadaan barang/ jasa.
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
Pembayaran tagihan kepada penyedia barang/jasa dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah yang meliputi:
• Bukti perjanjian/kontrak;
• Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia
barang/jasa;
• Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
• Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang;
• Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan;
• Berita Acara Pembayaran;
• Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK, yang dibuat
sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
• Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh Wajib
Pajak/Bendahara Pengeluaran;
• Jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana
dipersyaratkan dalam peraturan perundangan tentang pengadaan barang/jasa
pemerintah; dan/atau
• Dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak yang
dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam/luar
negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam naskah perjanjian pinjaman atau hibah
dalam/luar negeri
bersangkutan.
Integritas  Profesionalisme  Sinergi  Pelayanan  Kesempurnaan
LAPORAN BULANAN PPK
a) perjanjian/kontrak dengan penyedia
barang/jasa yang telah ditandatangani
b) tagihan yang belum dan telah disampaikan
penyedia barang/jasa;
c) tagihan yang belum dan telah diterbitkan SPP
d) jangka waktu penyelesaian tagihan
e) SPP yang belum dan telah terbit SPM
Buku Pengawasan
Pasal 14
PMK 190
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
Tugas dan Wewenang PPSPM
1. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kelengkapan dokumen pendukung SPP
Pasal 17 (1)
kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK
PMK 190
kebenaran pengisian format SPP
kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker
ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker;
kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran
belanja pegawai
kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan
dengan pengadaan barang/jasa
kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan
perjanjian/kontrak/surat keputusan
kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai
hak tagih;
kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai
hak tagih kepada negara; dan
kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak
2. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi
persyaratan untuk dibayarkan;
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
Tugas dan Wewenang PPSPM (lanjutan)
3. Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
4. Menerbitkan SPM;
• mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP/TUP, dan sisa dana UP/TUP pada
kartu pengawasan DIPA
• menandatangani SPM; dan
• memasukkan Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan
elektronik pada ADK SPM
5. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
6. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan
pengujian dan perintah pembayaran.
Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM)
• Pengujian kode BAS termasuk menguji kesesuaian antara
pembebanan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit)
dengan uraiannya.
• Dalam melaksanakan pengujian tagihan dan penerbitan SPM,
PPSPM bertanggungjawab atas :
 Kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi thd
dokumen hak tagih pembayaran yg menjadi dasar
penerbitan SPM dan akibat yg timbul dari pengujian yang
dilakukan
 Ketepatan jangka waktu penerbitan dan penyampaian SPM
kepada KPPN
• PPSPM menyampaikan laporan bulanan kpd KPA : jumlah SPP
yg diterima, jumlah SPM yg diterbitkan, jumlah SPP yg tdk
dapat diterbitkan SPM.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
Kelengkapan dokumen pendukung SPP;
Kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK;
kebenaran pengisian format SPP;
kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker;
Ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana kerja
anggaran satker;
Kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan
/kelengkapan pembayaran belanja pegawai;
Kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan
sehubungan dengan pengadaan barang/jasa;
Kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan
dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan;
Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak
yang mempunyai hak tagih;
Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak
yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan
Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian
kontrak.
Integritas  Profesionalisme  Sinergi  Pelayanan  Kesempurnaan
LAPORAN BULANAN PPSPM
jumlah SPP yang diterima
jumlah SPP yang tidak dapat diterbitkan SPM
jumlah SPM yang diterbitkan
Jumlah SPM yang telah terbit SP2D
Buku Pengawasan
Pasal 18 (2)
PMK 190
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
BENDAHARA PENGELUARAN
•
Menteri/Ketua Lembaga mengangkat Bendahara Pengeluaran;
•
Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dapat didelegasikan kepada Kepala
satker;
•
Pengangkatan Bendahara Pengeluaran tidak terikat periode tahun anggaran.
•
SK Pengangkatan dan spesimen ttd BP disampaikan kepada PPSPM dan PPK,
serta kepada Kepala KPPN dalam rangka penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ)
•
Bendahara Pengeluaran tidak dapat dirangkap oleh KPA, PPK atau PPSPM.
•
Dalam hal tidak terdapat pergantian Bendahara Pengeluaran, penetapan
Bendahara Pengeluaran tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku
•
Dalam hal Bendahara Pengeluaran dipindahtugaskan/ pensiun/diberhentikan
dari jabatannya/berhalangan sementara, Menteri/Pimpinan Lembaga atau
kepala Satker menetapkan pejabat pengganti sebagai Bendahara Pengeluaran.
•
Bendahara Pengeluaran yang dipindahtugaskan/ pensiun/diberhentikan dari
jabatannya/berhalangan sementara bertanggungjawab untuk menyelesaikan
seluruh administrasi keuangan;
Kepala Satker menetapkan 1 (satu) Bendahara
Pengeluaran untuk 1 (satu) DIPA/ Satker
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas
kebendaharaan atas uang/surat surat berharga
yang berada dalam pengelolaannya yang meliputi:
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
Pelaksanaan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran meliputi:
1. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam
pengelolaannya
Pasal 24(2)
2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK
PMK 190
3. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK yaitu:
a. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi: pihak yang ditunjuk untuk menerima
pembayaran, nilai tagihan yang harus dibayar, jadwal waktu pembayaran, dan
menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
b. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang
disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan
dalam dokumen perjanjian/kontrak; dan
c. pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran
pengeluaran (akun 6 digit).
4. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
5. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang
dilakukannya
6. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara
7. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP
8. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN
selaku kuasa BUN (paling lambat tgl. 10 setiap bulan)
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
Pelaksanaan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran meliputi:
Bendahara melakukan pembayaran setelah dilakukan pengujian atas
perintah pembayaran yang meliputi :
a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh
PPK;
b. Pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi :
1. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran
2. Nilai tagihan yang harus dibayar
3. Jadwal waktu pembayaran
4. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan
c. Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi
teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/ jasa dan
spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/ kontrak
d. Pemeriksaan dan pengujian keteparan penggunaan kode mata
anggaran pengeluaran (akun 6 digit).
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran,
kepala Satker dapat menunjuk beberapa BPP sesuai kebutuhan
BPP harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada
Bendahara Pengeluaran (LPJ BPP tgl. 5 setiap bulan)
Tugas BPP meliputi:
1. Menerima dan menyimpan UP
2. melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari
UP;
3. melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK
4. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk
dibayarkan;
5. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas
kewajiban kepada negara
6. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara
7. menatausahakan transaksi UP
8. menyelenggarakan pembukuan transaksi UP
Pasal 26(2)
9. mengelola rekening tempat penyimpanan UP
PMK 190
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
Lanjutan
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran
Pembantu bertanggungjawab secara pribadi atas
uang/ surat berharga yang berada dalam
pengelolaannya
Dalam pelaksanaan pembayaran atas beban APBN,
KPA membuka rekening pengeluaran atas nama
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran
Pembantu dengan persetujuan Kuasa BUN
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN SATKER
KPA
PPK
PPSPM
BENDAHARA
MANAJERIAL
MATERIAL
FORMAL
PENGELOLAAN
UANG UP/LS
BDHR
PENGELOLAAN
KEGIATAN DAN
ANGGARAN
LK dan Lakip
PERIKATAN YG
PERINTAH
MENGAKIBATKAN PEMBAYARAN
PENGELUARAN
NEGARA
Laporan Bulanan
Psl 14
PMK 190
PA
Laporan Bulanan
Pasal 18
PMK 190
LPJ Bendahara
PMK73/2008
KUASA BUN
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
Terima Kasih
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

similar documents