Paparan kepala Bappeda Jabar pleno hari pertama

Report
LAPORAN HASIL
PRAMUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH (MUSRENBANG)
KEWILAYAHAN
TAHUN 2015
Disampaikan Oleh :
Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA
Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat
Bandung, 1 April 2015
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Pendahuluan
1
1) KETERKAITAN
RKPD PROVINSI 2016
STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN RKPD
PROVINSI
RPJMD PROVINSI
VISI
&
MISI
STRATEGI
&ARAH
KEBIJAKAN
TUJUAN, SASARAN DAN
PRIORITAS RKP 2016
RKP 2016
2
2) KONSISTENSI
EVALUASI
PELAKSANAAN
RKPD
PROVINSI 2015
PAGU ANGGARAN SKPD
DALAM RKPD PROVINSI
2016
ISU STRATEGIS RKPD
PROVINSI 2016
PRIORITAS PEMBANGUNAN
DALAM RKPD
PROVINSI 2016
PROGRAM KEGIATAN
SKPD DALAM RKPD
PROVINSI 2016
3
3) KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN
KERANGKA
EKONOMI DAERAH
KERANGKA
PENDANAAN
KERANGKA KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
ANALISIS KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
WILAYAH
PRIORITAS PENGEMBANGAN
WILAYAH KAB/KOTA
EVALUASI SERTA STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN :
PERTUMBUHAN EKONOMI
PENGURANGAN KEMISKINAN
PENGURANGAN PENGANGGURAN
LINGKUNGAN
PEMBANGUNAN MDGS
4
4) KETERUKURAN
SASARAN
PEMBANGUNAN
RKPD PROVINSI
2016
KELUARAN
(OUTPUT)
KEGIATAN 2016
HASIL (OUTCOME)
PROGRAM
2016
PRAKIRAAN MAJU
ANGGARAN 2017
5
Arah Kebijakan
Pembangunan Tahun
2016
6
SOSOK MASA DEPAN JAWA BARAT 2025
RANCANGAN : SOSOK SUMBER DAYA INSANI JAWA BARAT YANG AGAMIS DENGAN PENCIRI UTAMA:
5 NILAI-NILAI LUHUR :
7 KARAKTER :
1. JUJUR DAN KONSISTEN
2. TANGGUH DAN DISIPLIN
3. KEPELOPORAN DAN
KETELADANAN
4. RAMAH DAN BIJAKSANA
5. KEBERSAMAAN DAN
KESETARAAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SEHAT, CERDAS DAN CERMAT
PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI
MANDIRI DAN PANDAI MENGATUR DIRI
BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN
PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL
BERINTEGRITAS TINGGI
BERMARTABAT
SOSOK PEMBANGUNAN FISIK JAWA BARAT TAHUN 2025
Pel.Cirebon
Pel.Cirebon
Tol Kanci-Pejagan
Tol Kanci-Pejagan
RANCABUAYA
PKW
PKW
RANCABUAYA
RANCABUAYA
TPITPI
Pelabuhan
Ratu
Pelabuhan Ratu
ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN 2025
7
2016
2023-2025
2018-2023
2013-2018
2008-2013
2005-2008
PENATAAN DAN
PERSIAPAN
PRANATA
PENDUKUNG
MELALUI
KUALITAS
SUMBER DAYA
MANUSIA
MENCAPAI
KEUNGGULAN
MASYARAKAT
JAWA BARAT
DISEGALA BIDANG
MENCAPAI
KEMANDIRIAN
MASYARAKAT
JAWA BARAT
MEMANTAPKAN
PEMBANGUNAN
SECARA
MENYELURUH
PENYIAPAN
KEMANDIRIAN
MASYARAKAT
JAWA BARAT
TEMA PEMBANGUNAN JAWA BARAT 2016
“Satu Perencanaan Jabar untuk Peningkatan Daya Saing, Kemandirian dan
Kesiapan dalam Persaingan Global”
8
1.
MELANJUTKAN
MELANJUTKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN SUDAH SELESAI UNTUK
SELANJUTNYA DIMANFAATKAN DAN DIREPLIKASI KE BERBAGAI DAERAH;
2.
MENUNTASKAN
MENUNTASKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN SUDAH
DIMULAI DILAKSANAKAN NAMUN BELUM SELESAI UNTUK SEGERA DAPAT DIMANFAATKAN;
3.
MEMBERI DUKUNGAN
MEMBERI DUKUNGAN, PADA PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG DILAKUKAN
LANGSUNG OLEH KOMUNITAS BERBASIS MASYARAKAT, AKADEMISI DAN INSTITUSI
PENDIDIKAN/RISET SERTA DUNIA USAHA;
4.
REPOSISI
REPOSISI DENGAN MENERAPKAN STRATEGI BARU UNTUK PROGRAM-PROGRAM
PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK NAMUN BELUM BISA DILAKSANAKAN PEMBANGUNANNYA
KARENA MENGALAMI HAMBATAN;
5.
REORIENTASI
MELAKUKAN REORIENTASI DENGAN MENYUSUN PROGRAM-PROGRAM BARU BERSIFAT
TEROBOSAN, SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN DAN TUNTUTAN PEMBANGUNAN YANG PERLU
SEGERA DILAKSANAKAN BERSAMA BUPATI DAN WALIKOTA DENGAN DUKUNGAN DARI
PEMERINTAH PUSAT.
Berdasarkan 5 hal di atas maka VISI PEMBANGUNAN JABAR 2013-2018 adalah:
JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA
9
VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025
DAN
VISI PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018
VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025
DENGAN IMAN DAN TAKWA,
PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA
VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2013-2018
JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA
MISI
TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI PENCIRI
Jawa Barat TERMAJU DI INDONESIA TAHUN 2025
MISI PERTAMA :
Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya
saing
1.
PENYELENGGARAAN Pemerintahan YANG Bermutu (Beyond the
expectation), Akuntabel dan BERBASIS Ilmu Pengetahuan.
MISI KEDUA :
Membangun Perekonomian yang Kokoh dan
Berkeadilan
2.
Masyarakat Yang Cerdas, Produktif dan Berdaya Saing
TINGGI.
3.
PENGELOLAAN Pertanian dan Kelautan.
4.
Energi Baru dan TERBAHARUKAN SERTA PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR.
5.
Industri Manufaktur, INDUSTRI JASA dan INDUSTRI KREATIF.
6.
Infrastruktur Yang Handal dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup YANG BERIMBANG Untuk Pembangunan Yang
Berkelanjutan.
7.
Pengembangan Budaya Lokal dan Menjadi Destinasi Wisata
DUNIA.
MISI KETIGA :
Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme
Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik
MISI KEEMPAT :
Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan
Pembangunan Infrastruktur Strategis yang
Berkelanjutan
MISI KE LIMA :
Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya,
Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan
Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal
10
Janji Gubernur 2013-2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN SLTA DI SELURUH JAWA BARAT SERTA PEMBANGUNAN
20.000 RUANG KELAS BARU
BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA KELUARGA ATLIT
BERPRESTASI DAN GURU
REVITALIASI POSYANDU DAN DANA OPERASIONAL KADER POSYANDU
MEMBUKA 2 JUTA SERAPAN TENAGA KERJA BARU DAN MENCETAK 100.000
WIRAUSAHAAN BARU JAWA BARAT
ALOKASI 4 TRILIYUN UNTUK INFRASTRUKTUR DESA DAN PERDESAAN
REHABILITASI 100.000 RUMAH RAKYAT MISKIN
PEMBANGUNAN PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT DI KABUPATEN/ KOTA
PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN/ KOTA
Janji Gubernur ini selengkapnya tercantum pada naskah pemaparan Visi
dan Misi Calon Gubernur Jawa Barat
11
Tahun 2013-2018
Common Goals RPJMD TAHUN 2013-2018
12
KEGIATAN PRIORITAS
(2013 – 2018)
TEMATIK SEKTORAL JAWA BARAT
CG 6 Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam,
lingkungan hidup dan kebencanaan
CG 1 Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan
1.
2.
3.
4.
5.
Jabar bebas putus jenjang sekolah
Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun
ke atas
Pendidikan berkebutuhan khusus
Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi
Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik
1. Pengendalian pemanfaatan sumber daya mineral dan non mineral
2. Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45%
3. Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestic dan pengelolaan
sampah regional
4. Penanganan bencana longsor dan banjir
CG 2 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan
CG 7 Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata
serta kepemudaan dan olah raga
Kesehatan
1. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, puskesmas PONED dan
pemenuhan sumber daya kesehatan
2. Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak
3. Peningkatan Layanan Rumah sakit Rujukan dan Rumah sakit Jiwa
4. Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan
perilaku hidup bersih dan sehat
1.
2.
3.
4.
CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan
Air Baku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Penangnan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya
Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon,
Bandung-tasikmalaya serta Jabar selatan
Infrastruktur jalan dan perhubungan
Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis;
Kawasan industry terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan;
Jabar mandiri energy perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestic; dan
Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan
perdesaan di Jawa Barat
CG 4 Meningkatkan Ekonomi Pertanian
1. Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional
2. Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry
3. Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton GKG dan
swasembada protein hewani
4. Jawa Barat bebas rawan pangan
5. Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) di sentra produksi
pangan
CG 5 Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian
1.
2.
3.
4.
5.
Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha
UMKM
Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi
Pengembangan skema pembiayaan alternative
Pengembangan industry manufaktur
Pengembangan industry keratif dan wirausahawan muda kreatif
Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan
Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budaya di Jawa Barat
Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat
Pengembangan Destinasi wisata
CG 8 Meningkatkan ketahanan keluarga dan
kependudukan
1. Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana
2. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga
3. Peningkatan pengelolaan kependudukan
CG 9 Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah
kesejahteraan Sosial dan Keamanan
1. Pengurangan Kemiskinan
2. Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial
dan perlindungan sosial terhadap PMKS;
3. Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat
CG 10 Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan
Perdesaan
1.
2.
3.
4.
5.
Efektivitas Pemerintahan dan profesionalisme aparatur
Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi public
Penataan sistem hukum dan penegakan hukum
Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multipihak
Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas
pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan; dan
6. Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan dan Desa
13
KEGIATAN PRIORITAS
(2013 – 2018)
TEMATIK KEWILAYAHAN JAWA BARAT
1. Pengembangan industri manufaktur;
2. Pengembangan industri keramik dan gerabah;
3. Pengembangan industri perberasan dan makanan,
olahan berbasis bahan baku lokal, perkebunan,
budidaya ikan air tawar dan air payau,serta ternak
sapi perah, sapi potong, kambing/domba, ayam
ras serta unggas lokal;
4. Pengembangan wisata sejarah dan wisata
pilgrimage (ziarah);
5. Pengembangan metropolitan BODEBEK KARPUR.
1. Pengembangan industri mangga gedong gincu dan
industrialisasi perikanan;
2. Pengembangan sistem perdagangan komoditi beras
dan palawija;
3. Pengembangan industri batik dan rotan, serta industri
makanan olahan berbahan baku lokal;
4. Pelestarian keraton, wisata sejarah, wisata ziarah
(pilgrimage) dan mengembangkan ekowisata;
5. Pengembangan Metropolitan Cirebon Raya serta
Kawasan BIJB dan Aerocity Kertajati.
(SK Gubernur Nomor 650/KEP.1655 - Bappeda/ 2014
Tentang Koordinator Implementasi kegiatan Pembangunan Tematik kewilayahan di Jawa Barat
1. Pengembangan sentra ternak sapi potong, sapi
perah, ayam ras dan unggas lokal;
2. Pengembangan agribisnis ikan air tawar, dan ikan
hias untuk pasar regional dan global;
3. Pengembangan pusat pemuliaan padi varietas
pandan wangi dan varietas unggul lainnya;
4. Pengembangan agrowisata koridor Bogor-PuncakCianjur; ekowisata pemandangan alam dan bahari
koridor Bogor, Sukabumi Pelabuhanratu dan
mengelola cagar biosfer Cibodas.
5. Pengembangan pusat pertumbuhan baru (growth
center) Pelabuhan Ratu dan Metropolitan
BODEBEK KARPUR.
1. Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi dan
Riset Terpadu di Jatinangor;
2. Pengembangan klaster unggas, perikanan budidaya
air tawar dan tangkap, serta ternak sapi perah, sapi
potong, domba Garut, kambing dan jejaringnya serta
pengembangan sentra produksi pakan ternak;
3. Pengembangan produksi tanaman industri (kopi, teh,
kakao, karet, atsiri) dan hortikultura (sayuran, buahbuahan, tanaman hias) yang berorientasi ekspor;
4. Pengembangan jasa perdagangan, industri kreatif
dan pariwisata;
5. Pengembangan Metropolitan Bandung Raya, pusat
pertumbuhan baru (growth center) Pangandaran dan
Rancabuaya.
14
TEMATIK METROPOLITAN DAN PUSAT PERTUMBUHAN JAWA BARAT
Perda Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan
Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat
METROPOLITAN
BODEBEK
KARPUR
METROPOLITAN
CIREBON
RAYA
METROPOLITAN
PUSAT PERTUMBUHAN
BANDUNG
RAYA
PALABUHANRATU
Airstrip
Cidaun
PUSAT PERTUMBUHAN
RANCABUAYA
Airstrip
Rancabuaya
PUSAT PERTUMBUHAN
Airstrip
Cikalong
SUMBER: Analisis Tim WJPMDM Tahun 2011, 2012, 2013; Data SP Tahun 2010; GIS Bappeda Jabar 2020
PANGANDARAN
Airstrip
Pangandaran
15
ISU STRATEGIS PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2016
K.1.1.
K.1.2.
K.1.3.
K.1.4.
K.1.5.
Kualitas demokrasi.
Pemerintahan yang akuntabel dan inovatif
Keamanan dan ketertiban daerah
Kualitas kesejahteraan Aparatur berbasis kinerja
Kebijakan pasca berlaku Undang-undang nomor
23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
K.1.6. Penataan Daerah Otonom Baru
K.1.7. Harmonisasi produk peraturan perundangundangan daerah
K.1.8. Pengembangan Teknologi Informasi dalam
berbagai aspek
K.1.9. Sinergitas pembangunan desa-kota
K.1.10. Peran dan fungsi balai untuk pelayanan sosial
K.2.1. Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan
Masyarakat
K.2.2. Peningkatan Produksi dan Produktivitas
Komoditas Pertanian dan Perikanan
K.2.3. Pengembangan Perekonomian Wilayah
Perbatasan
K.2.4. Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat.
K.2.5 Ketahanan Pangan.
K.3.1. Peningkatan Investasi
K.3.2. Peningkatan Peran dan daya saing BUMD
K3.3. Peningkatan Kerjasama B to B
K.4.1. Kualitas, Kuantitas, dan cakupan pelayanan
infrastruktur dasar (jalan, air bersih, air limbah,
drainase, listrik, dan persampahan)
K.4.2. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur
strategis (jalan tol, kereta api, pelabuhan,
bandara)
K.4.3. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup
K.4.4. Pengendalian dan pengawasan Penataan Ruang
K.4.5. Alih Fungsi Lahan
K.5.1. Pertumbuhan penduduk dan persebarannya.
K.5.2. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan
kesehatan.
K.5.3. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan
kualitas tenaga kerja
K.5.4. Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana
serta adaptasi masyarakat terhadap bencana
K.5.5. Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya
lokal.
K.5.6. Penanggulangan penduduk miskin.
K.5.7. Pencegahan dan Penanganan Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS).
K.5.8. Pembangunan pusat seni, budaya dan stadion
olahraga di Kab/Kota
16
PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013
DAN 2014 SERTA TARGET TAHUN 2015 dan 2016
TARGET 2015
No
INDIKATOR
LKPJ 2013
LKPJ 2014
TARGET 2016
RKPD
Murni
KU-APBD
RKPD MurnI
a. Jumlah Penduduk
(Ribu jiwa)
45.340,8
46.029,7
46.800,1
46.800,1
47.577,0
b. Laju Pertumbuhan
Penduduk (%)
1,77
1,52
1,2 – 1,3
1,30-1,60
1,6 - 1,9
2.
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)
6,06
5,07
6,20 – 6,80
6,2 – 6,8
6,3 – 6,9
3.
Inflasi (%)
9,15
6,16
6,3 - 7,3
6,3 – 7,3
6,3 – 7,3
23,60
30,14
22,00 – 24,00
22,00 – 24,00
26,00 - 28,00
9,61
9,18
6,80 - 5,90
8,0 – 7,0
6,8 – 7,8
10.91
10,16
16 - 18
6 – 6,5
14
9,22
8,45
8,00 - 7,50
8,00 – 8,50
7,50 - 7,00
306.94
305,98
198,6 - 208,6
198,6 – 208,6
226,4 - 246,4
1.
4.
5.
6.
7.
8.
Nilai PDRB Per Kapita
(adhb) (Rp Juta Rupiah)
Persentase Penduduk
Miskin terhadap Jumlah
Penduduk
Laju Pertumbuhan
Investasi (%) (adhb)
Tingkat Pengangguran
Terbuka (%)
Nilai Investasi/PMTB adhb
(Rp. Trilyun)
17
PERKEMBANGAN IPM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 DAN 2014 SERTA
TARGET TAHUN 2015 dan 2016
TARGET 2015
No
INDIKATOR
LKPJ 2013
LKPJ 2014
TARGET 2016
RKPD
Murni
KU-APBD
RKPD MurnI
1
IPM
73,40
74,28
74,75 – 75,50
74,00 – 74,50
75, 50 – 76,00
2
Indeks Pendidikan
82,31
83,36
85,50
85,50
86,00
96,49
98,29
98,00 -98,50
98,00 -98,50
98,50 – 99,00
8,09
8,34
8,30 – 8,50
8,30 – 8,50
8,50 – 8,75
72,99
74.28
76,53
76,53
77,00
68,80
68,83
70,00 – 70,25
70,00 – 70,25
70,50 – 71,00
30
30
n/a
n/a
29
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
64,89
65,47
64,45
64,45
65,00
640,80
644.36
650,000
650,000
655,000
a. AMH
b. RLS (tahun)
3
Indeks Kesehatan
a. AHH (tahun)
b. AKB (per 1000 KH)
c. AKI (per 100000 KH)
4
Indeks Daya Beli
a. PPP (ribu rupiah)
Keterangan : *) Target RKPD 2016 bersumber dari RPJMD 2013-2018
18
RANCANGAN KEGIATAN/PEKERJAAN PRIORITAS UTAMA PROVINSI JAWA BARAT 2016 (Edisi 1/3 /2015)
K.1.1.
K.1.2.
K.1.3.
K.1.4.
K.1.5.
K.1.6.
K.1.7.
K.1.8.
K.1.9.
K.1.10.
K.1.11.
K.1.12.
K.1.13.
K.1.14.
Beroperasinya secara penuh sistem e-government dalam skema Cyber Province pada tingkat OPD/Biro;
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni mencapai 60.000 RTS di perdesaan;
PEMERINTAHAN
Pembangunan infrastruktur desa dan perdesaan tahap III;
Revitalisasi Posyandu Tahap III;
Terkoneksinya seluruh desa dan kelurahan berbasis internet (DESA Online);
Implementasi Undang – Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 6 Tahun 2014
tentang Desa, secara penuh;
Pembangunan Desa-desa di Perbatasan Provinsi mencapai 50% dari total 129 desa;
Seluruh OPD/Biro dan UPTD telah mengikuti program ISO mencapai 50% dari 185 OPD/Biro dan UPTD/Balai;
Pelaksanaan program 300 Doktor Pegawai Negeri Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota telah mencapai 50%;
Tuntasnya dukungan sarana dan prasarana terhadap beroperasinya 296 UPTD/Balai dan instalasi berbasis standar nasional;
Sertifikasi aset tanah Provinsi Jawa Barat mencapai 50% dari total 4.452 persil;
Pelaksanaan Bina Bakti Lingkungan UPTD/Balai Provinsi mencapai 50% dari total 127 UPTD/Balai;
Tuntasnya pembangunan/renovasi asrama diklat Cipageran;
Pendokumentasian arsip berbasis elektronik (e-archive) mencapai 50%;
1/3
19
K.2.1. Menyediakan benih ikan air tawar untuk restocking di perairan umum mencapai 6.000.000 benih;
EKONOMI
K.2.2. Jumlah produksi padi mencapai 12,31 juta ton per tahun;
K.2.3. Wirausahawan baru hasil dari advokasi Provinsi mencapai 60.000 orang melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal;
K.2.4. Terpenuhinya 50% kebutuhan Alsintan untuk dukungan program nasional swasembada pangan ;
K.2.5. Cetak sawah baru mencapai 60.000 Ha kerjasama dengan Kementerian Pertanian RI;
K.2.6. Tuntasnya pembangunan/pengembangan destinasi wisata siap kunjung mencapai 9 (sembilan) lokasi;
K.2.7. Penyediaan dana Kredit Cinta Rakyat (KCR) mencapai 500 milyar;
K.2.8. Revitalisasi Spesifik Pasar Tradisional tahap III;
K.2.9. Pengurangan Desa Rawan Pangan dan Penyediaan Cadangan Pangan;
K.2.10. Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Tematik Kewilayahan mencapai 50%;
K.2.11. Dukungan alat tangkap bagi nelayan pantai utara dan pantai selatan mencapai 50% kebutuhan;
K.2.12. Dimulainya pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cisolok Sukabumi, PPI Jayanti Cianjur, PPI Nusamanuk Tasikmalaya serta
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Cilauteureun Garut, dan tuntasnya pembangunan PPI Cikidang Pangandaran.
K.3.1. Berperannya secara dominan seluruh BUMD Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan BIJB Kertajati, Aerocity Kertajati,
Pembangunan Jalan Tol Ciawi - Sukabumi, Tol Sukabumi – Ciranjang; Tol Ciranjang-Padalarang; Tol Cileunyi –Tasikmalaya;
K.3.2. Dimulainya pembangunan infrastruktur kepentingan umum bersifat komersial pada 3 (tiga) metropolitan dan 3 (tiga)
pusat pertumbuhan yang dilaksanakan secara B to B (Business to Business);
K.3.3. Berlakunya Perda sistem jaminan kolateral dalam dukungan pendanaan BUMD;
INVESTASI
K.3.4. Pembangunan dan beroperasinya 5 (lima) gedung Cabang Dinas Pendapatan;
K.3.5. Berlakunya Perda pembelian saham Pemerintah Provinsi.
RANCANGAN KEGIATAN/PEKERJAAN PRIORITAS UTAMA
TAHUN 2016
LANJUTAN 2/3
K.4.1. Pembangunan BIJB Kertajati sisi udara mencapai 80% dan pembangunan sisi darat mencapai 60%;
K.4.2. Tuntasnya pembebasan lahan jalan akses non tol ke BIJB Kertajati;
K.4.3. Penertiban lahan bersama PT.KAI untuk reaktivitasi jalur Kereta Api Rancaekek – Tanjungsari dan jalur KA Kadipaten – Cirebon; serta
pembebasan lahan untuk pembangunan jalur Kereta Api Tanjungsari – Kertajati – Kadipaten;
INFRASTRUKTUR,
K.4.4. Tuntasnya Pembebasan Lahan Jalan Lingkar Sukabumi (Segmen 1 dan Segmen 3);
TATA
RUANG DAN
K.4.5. Pembangunan drainase pada jalan provinsi mencapai 1.000 KM;
LINGKUNGAN HIDUP
K.4.6. Tersedianya fasilitas lalu lintas pada jalan provinsi mencapai 1.500 KM;
K.4.7. Tuntasnya Pembangunan Jalan Lingkar Kuningan (Caracas – Sampora);
K.4.8. Dimulainya pembebasan lahan Jalan Lingkar Tasik mencapai 50%;
K.4.9. Tuntasnya pembangunan jalan lingkar Banjaran Kabupaten Bandung; jalan lingkar Ciamis; Jalan Kadungora – Leles;
K.4.10. Dimulainya pembebasan lahan jalan horisontal poros tengah Jatiluhur Purwakarta – Jonggol (Cariu) – Simpang Sukamakmur;
K.4.11. Dimulainya pembebasan lahan jalan poros timur Jonggol Cicariu – Simpang Sukamakmur – Sentul - Kota Bunga Cipanas
K.4.12. Dimulainya pengadaan lahan jalan tol Cileunyi – Tasikmalaya;
K.4.13. Pembangunan Jalan Poros desa 500 km menuju kawasan wisata, pertanian dan industri;
K.4.14. Perluasan Cakupan Pembangunan sanitasi Jabar menjadi 50% dari total 2.498 desa rawan sanitasi;
K.4.15. Dimulainya pembangunan TPPAS Regional Legoknangka dan TPPAS Nambo;
K.4.16. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni mencapai 15.000 RTS di kelurahan;
K.4.17. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga mencapai minimal 86%;
K.4.18. Pembangunan Jaringan Irigasi untuk dukungan Cetak sawah baru seluas 60.000 Ha;
K.4.19. Tuntasnya pembebasan lahan pembangunan Waduk Cileuweung Kuningan dan Waduk Sadawarna Subang;
K.4.20. Penanganan Citarum Bestari mencapai KM 60;
K.4.21. Pembangunan instalasi pemantau real time kualitas udara 27 kabupaten/kota dan kualitas air pada 5 (lima)
sungai utama (Ciliwung, Citarum, Cimanuk, Citanduy dan Cilaki)
K.4.22. Rehabilitasi lahan kritis pada 4 (empat) DAS utama (Ciliwung, Citarum, Cimanuk, Citanduy)
K.4.23. Revisi Perda RTRW Provinsi Jawa Barat;
K.4.24. Dukungan penyusunan RDTR mencapai 15 (limabelas) Kabupaten/Kota
K.4.25. Ditetapkannya lokasi/area Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam Revisi RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota dan
RDTR Kabupaten/Kota;
K.4.26. Beroperasinya secara penuh Badan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat, serta dimulainya pembangunan berskala
metropolitan;
K.4.27. Tuntasnya Revisi Perda RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 berdasarkan RPJMN Tahun 2015 – 2019;
K.4.28. Pembangunan dan beroperasinya air strip 4 (empat) lokasi di Pangandaran, Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, Rancabuaya
20
Kabupaten Garut, Cidaun di Cianjur.
RANCANGAN KEGIATAN/PEKERJAAN PRIORITAS UTAMA
TAHUN 2016
LANJUTAN 3/3
K.5.1. Beroperasinya alih kelola SMA/SMK dari Kabupaten/ Kota ke Provinsi
SOSIAL BUDAYA
K.5.2. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) mencapai 12.000 ruang; kobong mencapai 2.100 unit;
dan RKB/Ruang Laboratorium PTS mencapai 900 ruang;
K.5.3. Beasiswa Governor List (DIII, S1, S2, Dokter, Dokter Spesialis) mencapai 750 dari 1.200 mahasiswa; Beasiswa PAGM (DIII,
S1, S2, Dokter, Dokter Spesialis) mencapai 1000 dari 1600 mahasiswa, Beasiswa pendidikan keterampilan non gelar
mencapai 1.000 dari 3.000 orang;
K.5.4. Beasiswa Governor List (SMA/SMK/MA) mencapai 200 dari 500 siswa;
K.5.5. Pendidikan gratis SMA/SMK/MA mencapai 80 % dari total sekolah negeri dan swasta;
K.5.6. Serapan tenaga kerja dengan advokasi provinsi mencapai 1.250.000 orang;
K.5.7. Pemicuan desa rawan sanitasi mencapai 1.250 desa;
K.5.8. Pembangunan Puskesmas PONED dan Puskesmas DTP (Dengan Tempat Perawatan)
K.5.9. Dukungan BPJS untuk masyarakat miskin Jawa Barat;
K.5.10. Sukses penyelenggaraan PON XIX dan Pekan Paralympic Nasional (Peparnas) ke XV;
K.5.11. Pembangunan 10 (sepuluh) dari target 20 (duapuluh) Mesjid Monumental di Kabupaten/Kota;
K.5.12. Dimulainya Pembangunan Gedung Pusat Seni dan Budaya Provinsi bertaraf internasional di Jalan Pahlawan Kota Bandung
K.5.12. Dimulainya Pembangunan Gedung Pusat Seni dan Budaya Provinsi bertaraf nasional di Cikamuning
Kabupaten Bandung Barat;
K.5.13. Tuntasnya pembangunan stadion olahraga Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bogor dan SOR
Gedebage Kota Bandung;
K.5.14. Tuntasnya Pembangunan dan beroperasi Geotheatre Terbuka Provinsi di Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
K.5.15. Beroperasinya BLUD Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Provinsi;
K.5.16. Tercapainya secara masal, ketahanan keluarga dalam membina/mengawasi anak dari pengaruh pornografi, HIV AIDS dan
narkoba;
K.5.17. Dimulainya program pengurangan kemiskinan di Jabar bekerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan;
K.5.18. Beroperasi dan terkoneksinya jaringan perpustakaan internasional secara real time ke beberapa negara;
K,5.19. Pembangunan Panti Rujukan Jawa Barat Berstandar Nasional;
K.5.20. Tercapainya bebas anak jalanan di Jawa Barat;
K.5.21. Pengurangan kemiskinan secara terintegrasi multi sektor dan lintas OPD/Biro berbasis individu minimal turun 1%/tahun;
21
1.
Memantapkan Kelembagaan;
2.
Intensifikasi dan ekstensifikasi;
3.
Koordinasi Pusat-Daerah;
4.
Meningkatkan Deviden BUMD;
5.
Meningkatkan kepercayaan masyarakat;
6.
Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD
dan Balai Penghasil;
7.
Meningkatkan pengelolaan asset daerah.
A.
Penerimaan Pembiayaan
SiLPA Tahunan
B.
Pengeluaran Pembiayaan
1.
Penyertaan modal;
2.
Penyediaan dana bergulir;
3.
Pembelian Saham;
4.
Penyediaan Dana LPDP Jabar;
5.
Penyediaan Dana Kolateral.
1.
Program dan kegiatan prioritas : RPJMD 20132018, RPJMN 2015-2019, MDGs dan Inpres No.
3/2010
tentang
Program
Pembangunan
Berkelanjutan (Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor and
Pro-Enviroment),
serta
dukungan-dukungan
terhadap program strategis nasional;
2. Program implementasi janji Gubernur;
3. 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan pada
OPD/Biro;
4. Common Goals : Pembangunan Tematik Sektoral
dan Pembangunan Tematik Kewilayahan;
5. Fungsi pendidikan 20% dari total belanja;
6. Fungsi kesehatan 10% dari total belanja;
7. Infrastruktur minimal 10% dari total PKB,
PBBKB dan BBNKB sesuai dengan UU No
28/2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
8.
Fungsi perekonomian dan infrastruktur
penunjang perekonomian 10% dari total belanja;
9. Dukungan PON XIX Tahun 2016 dan Peparnas XV
Tahun 2016
10. Bantuan keuangan Kab/Kota, bantuan Desa,
Hibah, Bansos dan Subsidi.
11. DAK, DBHCHT, BOS Pusat.
22
Proyeksi Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2018 (Trilyun Rupiah)
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
-
45.00 53.33
31.67
15.28 17.38
6.34
7.03
8.41
9.27
9.27
15.28
13.19
23.33 25.00
21.87
20.03
16.80 18.34
15.79
6.34 7.03 8.41
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Target Setelah Perubahan APBD 2008 2012 dan RPJMD 2013 - 2018
Target PENDAPATAN (OPTIMIS)
Target Pendapatan Optimis 2016
Target Pendapatan 2016 (RPJMD 2013-
Keterangan
2018) : pendapatan Tahun 2013 –
2018 (RPJMD 2013-2018) belum
memperhitungkan Dana BOS Pusat
Sebesar Rp. 4,1 T
2017 2018
Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2018 (Trilyun Rupiah)
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
-
32.00
27.00
4.61
4.61
2008 2009
5.04
5.04
2010
6.25
6.25
2011
7.00 8.74
7.00
2012
8.74
2013
10.51
10.51
2014
14.00
13.04
2015
19.00
15.00
14.42
2016
15.77
2017
Target Setelah Perubahan APBD 2008 2012 dan RPJMD 2013 - 2018
17.25
18.87
Target PENDAPATAN ASLI DAERAH
(OPTIMIS)
Target Pendapatan Asli Daerah Optimis
2016
Target Pendapatan 2016 (RPJMD 20132018)
2018
Proyeksi Dana Perimbangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2018 (Trilyun Rupiah)
12.00
10.00
9.00
8.00
6.00
4.00
2.00
-
4.67
1.68
1.96
1.68
2008 2009
1.96
2010
2.10
2.10
2011
2.25
2.33
5.00
2.33
2.66
2012
2013
2014
Target Setelah Perubahan APBD 2008 2012 dan RPJMD 2013 - 2018
6.33
2.75
2.74
2.25
2.73
2.37
2015
2016
10.67
2.55
2017
2018
2.98
Target (OPTIMIS)
23
Keterangan :
Pendanaan dalam Trilyun
Rupiah
24
INOVASI BARU 9 untuk Perluasan Kewenangan dan Tanggung Jawab Asisten Sekda:
37 PROGRAM
DAN
PROVINSI
BARAT
TEMA : Keberhasilan
Pelaksanaan
37 KEGIATAN
Program dan UNGGULAN
Kegiatan Unggulan
ProvinsiJAWA
Jawa Barat
Asisten
Pemerintahan,
Hukum dan HAM
Asisten Kesejahteraan
Rakyat
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
1.
Infrastruktur Desa
dan Perdesaan.
1.
100.000
wirausahaan baru.
2.
Mempersiapkan
Cetak Sawah Baru
100.000 Ha (2015)
(Nasional).
2.
Rehab 100 ribu
Rumah Rakyat
Miskin.
3.
Revitalisasi 50 ribu
Posyandu
Multifungsi
3.
Kontribusi Surplus
10 Juta Ton Beras
(Nasiona).
11.
Penanganan Banjir
Cileuncang di Kota
Bandung dan Kota Bekasi.
4.
Meningkatkan
Kualitas Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah (LPPD).
4.
Pengelolaan
Jaringan Irigasi
Terpadu.
12.
5.
Destinasi Wisata
Dunia.
Pengelolaan Terintegrasi
DAS Citarum, DAS
Ciliwung dan DAS
Cimanuk.
13.
Pengembangan
Kawasan Industri
Manufaktur.
Perwujudan Kawasan
Lindung 45% (Jabar Green
Province).
14.
TPPAS Legok Nangka di
Kab. Bandung dan
TPPAS Nambo di Kab.
Bogor.
15.
Kemandirian Energi
Perdesaan.
16.
Sanitasi Lingkungan
Kab/Kota.
17.
Rasio Elektrifikasi Rumah
18.
Penyelesaian Dampak
Sosial dan Lingkungan
Pembangunan Waduk
Jatigede.
6.
7.
Ketahanan
Pangan
(Nasional).
8.
Pembangunan
TOL dan Jalan
Lintas Cepat.
9.
Pembangunan
Bandara
Internasional
Kertajati (BIJB
Kertajati) dan
Aerocity Kertajati
10.
Penanganan limbah di
Kawasan Kahatex
Rancaekek, Kawasan
Industri Kulit Sukaregang
Garut, Limbah Batubara,
serta Penambangan Pasir
Besi .
1.
Sekolah Gratis
SD/SLTP/SLTA.
2. Beasiswa Pendidikan
untuk Pemuda, Tenaga
Medis, Keluarga Atlet
Berprestasi dan Guru.
3. 2 juta serapan tenaga
kerja.
4. Pembangunan
Gelanggang Olahraga di
Kab/kota.
5. Pembangunan Pusat
seni dan Budaya.
6. Pengurangan
Kemiskinan.
7. Penerapan Jaminan
Kesehatan Nasional
(JKN).
8. Pembangunan Venues
dan Pelaksanaan PON
XIX.
9. Pembangunan Masjid
Monumental Jawa
Barat.di 5 Wilayah.
10. Pembangunan Kampus
Baru Perguruan Tinggi Di
Luar Domisili (PDD) di
Jawa Barat.
11. Pembangunan Ruang
Kelas Baru
12. Pembangunan Kobong
Pondok Pesantren
Asisten Administrasi
1.
Modernisasi Tata
Kelola
Pemerintahan
Provinsi Jawa
Barat
2.
Mempertahankan
Predikat Wajar
Tanpa
Pengecualian
(WTP) dan
Meningkatkan
Kualitas Laporan
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
(LAKIP)
3.
Pembangunan
Monorel di
Metropolitan
Bandung Raya.
25
INOVASI BARU 7 untuk Perbaikan Kualitas Dan Efektivitas Perencanaan :
TEMA : Sinergi Program/Kegiatan Bersama MITRA melalui CSR “Rupiah = 0 (Nol)
26
27
28
INOVASIBARU
BARU711
untuk
Perbaikan
Kualitas
Dan Efektivitas
Perencanaan
:
INOVASI
untuk
Perbaikan
Kualitas
Dan Efektivitas
Perencanaan
:
TEMA
TEMA: :BINA
BINABAKTI
BAKTILINGKUNGAN
LINGKUNGAN(BBL)
(BBL)BERBASIS
BERBASISUPTD/UPTB/BALAI
UPTD/UPTB/BALAIPROVINSI
PROVINSIJAWA
JAWABARAT
BARAT
29
Progres Tahapan
Musrenbang
Tahun 2015
30
JADWAL DAN PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
TAHUN 2016
Rancangan
Awal RKPD
P/K/K
Rancangan Akhir
RKPD P/K/K
Rancangan
RKPD P/K/K
RKP
(PP 20/2004)
Rancangan
RKPD
Perubahan
KUA/PPAS
M-3
M-3
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
PERUBAHAN
APBD
PERUBAHAN
Renja SKPD
Renja
SKPD
M-4
Jul
APBD
Ags
Forum SKPD
Prov
Pra
Musrenbang
Kewilayahan
Sept
Okt
Nov
Des
Reses
DPRD 3
Reses
DPRD 2
31
KETERANGAN:
Rancangan
Interim RKP
(PP 40/2006)
: Penyusunan Perencanaan Tahunan Daerah Tahun 2016 (Minggu ke-1 Desember 2014 s.d
Minggu ke-2 Mei 2015)
: Penyusunan Perubahan Tahun 2015 dan Penyusunan Penganggaran Tahun 2016
(Minggu ke-3 Mei 2015 s.d Akhir Bulan September 2015)
: Penyusunan Perencanaan Tahun 2017 (Minggu ke-1 Desember 2015 s.d Minggu ke-2 Mei
2016)
Peran aktif DPRD
Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang
Desa/kel
Musrenbang
Nas u/ RKP
M-4
M-4
M-1
Musrenbang
RKPD K/K
Reses
DPRD 1
RAPBD
RKA-SKPD
PERUBAHAN
KUA/PPAS
RKPD
P/K/K/Desa
Rancangan
Renja SKPD
Des Jan
RKPD
Perubahan
Inovasi Jawa Barat berupa Pendekatan Kewilayahan
Musrenbang
RKPD Prov
Sumber : Permendagri No 54 Tahun 2010, Permendagri 59 Tahun
2007, Permendagri 27 Tahun 2014
PROSES DAN JADWAL MUSRENBANG 2015
UNTUK PERENCANAAN 2016
RANGKAIAN MUSRENBANG PROVINSI
2 – 31 Januari 2015
MUSRENBANG
DESA/
KELURAHAN
Januari
9 - 13 Maret 2015
FORUM OPD
PROVINSI
Februari
16 – 20 Maret 2015
PRA
MUSRENBANG
KEWILAYAHAN
(BKPP)
Maret
MUSRENBANG
KECAMATAN
MUSRENBANG
KABUPATEN/
KOTA
1 – 28 Pebruari 2015
2 – 6 Maret 2015
1 – 2 April 2015
15 Mei 2015
MUSRENBANG
PROVINSI
PENETAPAN
PERATURAN
GUBERNUR
TENTANG RKPD
2015
April
Mei
16 – 28 April 2015
29 April 2015
PRA
MUSRENBANG
NASIONAL
MUSRENBANG
NASIONAL
PASCA
MUSRENBANG
NASIONAL
Minggu ke-1
Mei 2015
RANGKAIAN MUSRENBANG NASIONAL
32
ALUR PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD 2016
TARGET-TARGET
RPJMN
RAKORBANGPUS
KONSULTASI
TRIWULANAN
RANCANGAN AWAL
RKP
KOMUNIKASI PUBLIK :
1.
2.
3.
MEDIA ELEKTRONIK,
MEDIA CETAK
SMS
JABARMEMBANGUN
RESES,
PEMBAHASAN
RESES,
PEMBAHASAN
KOMISI DPRD
DOKUMEN
RANCANGAN
AWAL
RKPD 2016
1. RPJMD
2.KONSULTASI OPD/BIRO
3.FGD
MULTISTAKEHOLDERS
1. HASIL KOMITE
PERENCANA
2. HASIL METROPOLITAN
DEV. MANAGEMENT
Proses Teknokratik
1. MUSRENBANG
KAB/KOTA,
2. PRA MUSRENBANG
WILAYAH
3. FORUM OPD/BIRO
DOKUMEN HASIL
PEMBAHASAN
PADA
1. MUSRENBANG
KAB/KOTA
2. PRAMUSRENBA
NG WILAYAH
3. FORUM
OPD/BIRO
PRA
MUSRENBANGNAS
DAN
MUSRENBANG
NASIONAL
DOKUMEN
RKPD 2016
KOMISI
DPRD
DOKUMEN
RANCANGAN
RKPD 2016
VERIFIKASI
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
PRIORITAS
Proses Partisipatif dan Bottom Up
MUSRENBANG
PROVINSI
DOKUMEN
HASIL
PEMBAHASAN
PADA
MUSRENBANG
PROVINSI
Proses Politik
RANCANGA
N AKHIR
RKPD 2016
PERGUB
RKPD 2016
VERIFIKASI
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
PRIORITAS
Proses Top Down
33
34
TAHAPAN PIRAMIDA TERBALIK PENYUSUNAN RKPD 2016
PEMANGKU KEPENTINGAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT
Bottom Up
Forum SKPD
Reses DPRD
KUNKER PIMPINAN
RANCANGAN AWAL RKPD 2016
PRA-MUSRENBANG WKPP I-IV
RANCANGAN RKPD 2016
MUSRENBANG PROVINSI 2015
RANCANGAN AKHIR RKPD 2016
PERGUB RKPD 2016
35
TAHAPAN PIRAMIDA TERBALIK VERIFIKASI USULAN KEGIATAN
RPJMD DAN KEBIJAKAN GUBERNUR UNTUK PEMBANGUNAN TAHUNAN
1
OPD/BIRO
KAB/KOTA
DESA
RESES DPRD
AKADEMISI
UMUM
KOMUNITAS
DUNIA USAHA
Usulan
Awal
Semua Usulan Masuk (Lengkap / Tidak Lengkap)
Telah diverifikasi : Bahan yang diverifikasi berdasar kriteria OPD/Biro (Surat
Pengantar Kepala Daerah, Proposal, RAB, Gambar, Sertifikat Tanah)
2
Catatan : Kriteria OPD dibuat berdasarkan : RPJMD, Renstra dan Kebijakan Umum Anggaran
3
Persyaratan Tahap 2 dan Hasil Verifikasi Administrasi Bersama
OPD Kabupaten/Kota
4
Seleksi Usulan Persetujuan untuk RKPD sebagai bahan
Gubernur Menetapkan APBD
Catatan : Seleksi usulan berdasarkan arah kebijakan RKPD
Rancangan Awal RKPD
dan Forum OPD
Pra Musrenbang dan
Musrenbang
Pasca Musrenbang
RKPD
KUA – PPAS
5
Verifikasi Lapangan : Kunjungan ke Lokasi / CPCL atas dasar Hasil Tahap 4 dan Bukti - Bukti Pendukung / Dokumen Asli
Sebagai dasar penetapan KUA / PPAS
36
Kerangka
Pendanaan
Tahun 2016
37
BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT
TAHAPAN
NO
COMMON GOALS
RANCANGAN AWAL
KEGIATAN
ANGGARAN
PRA MUSRENBANG
KEGIATAN
ANGGARAN
BAHAN MUSRENBANG
KEGIATAN
ANGGARAN
01 Me ni ngka tka n Aks e s i bi l i ta s da n Mutu Pe ndi di ka n
160
1,412,445,484,416
98
445,029,850,048
789
2,157,408,579,498
Me ni ngka tka n Aks e s i bi l i ta s da n Kua l i ta s La ya na n
02
Ke s e ha ta n
38
77,789,454,816
24
87,871,153,600
688
1,865,969,424,889
474
7,873,761,009,104
80
1,636,406,412,192
1,510
10,078,901,112,631
281
2,608,709,631,008
125
1,270,685,848,416
895
1,672,496,856,362
44
183,562,123,200
10
24,101,033,824
762
888,611,425,962
127
291,210,302,272
62
178,465,497,408
700
925,595,078,826
74
898,498,669,184
48
453,699,334,592
659
1,962,032,658,408
1
850,000,000
1
850,000,000
568
337,231,763,658
03
Me nge mba ngka n I nfra s truktur Wi l a ya h, Ene rgi da n
Ai r Ba ku
04 Me ni ngka tka n Ekonomi Pe rta ni a n
05 Me ni ngka tka n Ekonomi Non Pe rta ni a n
Me ni ngka tka n Pe nge l ol a a n Li ngkunga n Hi dup da n
06
Ke be nca na a n
07
Me ni ngka tka n Pe nge l ol a a n Se ni , Buda ya da n Wi s a ta
s e rta Ke pe muda a n
08
Me ni ngka tka n Ke ta ha na n Ke l ua rga da n
Ke pe nduduka n
09
Me na nggul a ngi Ke mi s ki na n, Pe nya nda ng Ma s a l a h
Ke s e ja hte ra a n Sos i a l da n Ke a ma na n
149
209,970,750,528
78
90,845,375,008
739
1,729,520,892,603
10
Me ni ngka tka n Ki ne rja Apa ra tur s e rta Ta ta Ke l ol a
Pe me ri nta ha n da n Pe mba nguna n Be rba s i s I PTEK
320
327,279,184,672
162
161,034,580,544
917
1,239,344,973,913
1,635
13,806,136,909,680
680
4,335,263,585,504
8,102
21,594,374,003,999
29
72,489,699,520
8
13,725,500,128
123
1,258,888,762,752
13 TOTAL CG (11 + 12)
1,668
13,884,076,609,200
688
4,348,989,085,632
8,227
22,857,112,766,751
14 TOTAL NON CG
3,711
16,332,967,263,152
1,704
7,457,389,724,784
2,298
25,090,579,225,795
15 TOTAL CG + NON CG
5,379
30,217,043,872,352
2,392
11,806,378,810,416
10,525
47,947,691,992,546
11 SEKTORAL
12 KEWILAYAHAN
38
39
BERDASARKAN BIDANG PERENCANA
TAHAPAN
NO
BIDANG
RANCANGAN AWAL
KEGIATAN
PRA MUSRENBANG
ANGGARAN
KEGIATAN
MUSRENBANG
ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
01 Ekonomi
1,274
3,237,890,603,152
501
1,382,643,021,296
2,353
2,632,845,685,708
02 Fisik
03 Sosial Budaya
1,417
1,338
18,321,426,969,488
5,808,303,375,632
517
648
5,289,028,880,392
3,641,675,011,680
2,635
4,227
15,802,995,324,783
25,935,962,624,455
04 Pemerintahan
1,350
2,849,422,924,080
726
1,493,031,897,048
1,310
3,575,888,343,902
5,379
30,217,043,872,352
2,392
11,806,378,810,416
10,525
47,947,691,978,848
BERDASARKAN FUNGSI PENDANAAN
TAHAPAN
FUNGSI
NO
PENDANAAN
RANCANGAN AWAL
KEGIATAN
01 I nfra s truktur
777
ANGGARAN
PRA MUSRENBANG
KEGIATAN
ANGGARAN
MUSRENBANG
KEGIATAN
ANGGARAN
15,785,105,661,360
216
4,676,728,893,728
3,117
17,545,776,517,375
2,510,275,375,326
17,856,499,748,929
02 Ekonomi
03 Pe ndi di ka n
1,196
288
3,055,643,756,720
1,920,904,500,352
491
184
1,365,166,598,080
789,867,368,832
2,265
1,436
04 Ke s e ha ta n
221
1,796,381,827,728
115
1,363,626,953,904
334
3,702,577,532,609
2,897
7,659,008,126,192
1,386
3,610,988,995,872
3,373
6,332,562,818,307
05 La i nnya
TOTAL
5379
30,217,043,872,352
2392
11,806,378,810,416
10525
47,947,691,992,546
BERDASARKAN KATEGORI KEGIATAN
40
TAHAPAN
`
No.
KATEGORI
RANCANGAN AWAL
KEGIATAN
PRA MUSRENBANG
ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
2,639
18,302,579,225,262
01
Non Fi xe d Cos t
3,636
17,627,427,011,712
02
03
Fi xe d Cos t
BTL OPD
1,081
0
1,692,105,885,360
0
508
0
820,360,339,632
0
594
5
04
Hi ba h
130
1,507,917,841,920
66
887,972,681,664
4,069
05
Ba ntua n Sos i a l
06
07
08
Ba ntua n Ke ua nga n
Ba ntua n De s a
Subs i di
16
515
1
0
5,379
25,227,999,488
9,283,365,136,432
80,999,997,440
0
30,217,043,872,352
1,736
MUSRENBANG
9,221,583,348,480
8
74
0
0
4,458
14,093,999,744
862,368,440,896
0
0
26,358,423,191,250
972,622,931,080
8,550,000,000
14,830,250,445,907
493
268,038,411,704
2,635
90
0
12,722,960,337,993
842,690,640,600
0
10,525
47,947,691,992,546
BERDASARKAN JANJI GUBERNUR
TAHAPAN
JANJI GUBERNUR
RANCANGAN AWAL
KEGIATAN
1
Pendidikan gratis SD, SLTP dan SLTA di seluruh Jawa
Barat serta pembangunan 20.000 ruang kelas baru
2 Beasiswa pendidikan untuk pemuda, tenaga medis,
serta keluarga atlit berprestasi dan guru
3 Revitalisasi posyandu dan dana operasional kader
posyandu
4a Membuka 2 juta serapan tenaga kerja baru
4b Mencetak 100.000 wirausahawan baru jawa barat
5 Alokasi 4 triliyun untuk infrastruktur desa dan
perdesaan
6 Rehabilitasi 100.000 rumah rakyat miskin
7 Pembangunan pusat seni dan budaya Jawa Barat di
kabupaten/ kota
8
Pembangunan gelanggang olahraga di kabupaten/ kota
11
ANGGARAN
PRA MUSRENBANG
KEGIATAN
ANGGARAN
MUSRENBANG
KEGIATAN
46,672,000,000
9
25,436,000,000
3
1,500,000,000
4
2,000,000,000
2
32,000,000,000
1
16,000,000,000
16
26
72,136,000,512
14
36,268,000,256
24
73,336,289,920
30
115,956,849,408
16
41,383,424,512
41
108,088,424,768
30
146,463,261,184
0
62
1,383,621,611,008
5
162,599,992,832
14
677,462,985,344
45
1,395,091,097,504
5
162,599,992,832
14
677,462,985,344
45
1,395,091,097,504
12
259,781,974,016
0
112
0
739,928,096,768
72
1,476,013,395,456
31
ANGGARAN
4
280
108,872,069,120
2,000,000,000
239,453,595,616
4,965,336,159,456
41
BERDASARKAN KRITERIA PEMBANGUNAN
TAHAPAN
NO
KRITERIA
RANCANGAN AWAL
KEGIATAN
1
2
Me ndukung MDGS
Pro Growth
0
3
3
Pro Job
0
4
Pro Poor
0
5
6
7
8
9
10
11
12
Pro Envi rone nt
Pro Ra kya t
Jus ti ce For Al l
Pe l a ya na n Da s a r OPD Provi ns i
Ja nji Ka mpa nye Gube rnur
Ke gi a ta n I nova s i OPD Provi ns i
Ke gi a ta n Ta huna n
Ke gi a ta n Ruti n OPD Provi ns i
13
Te ma ti k Wi l a ya h Pe rba ta s a n (TWP)
14
15
16
17
18
Te ma ti k Wi l a ya h Pe rba ta s a n
Ba nte n (TWPB)
Te ma ti k Wi l a ya h Pe rba ta s a n
Ja te ng (TWPJ)
Te ma ti k Wi l a ya h Pe rba ta s a n DKI
Ja ka rta (TWPD)
Ke gi a ta n Unggul a n Ja wa Ba ra t
Kunjunga n Ke rja Pi mpi na n
1
0
0
880
109
492
1,047
2,489
74
ANGGARAN
35,000,000,000
5,454,609,263,696
596,328,103,936
2,371,991,698,544
4,754,072,860,176
11,425,689,219,168
918,419,616,912
5,379
ANGGARAN
4,500,000,000
30,217,043,872,352
KEGIATAN
8
8
0
0
1
0
0
346
58
264
369
1,214
13
1
100,000,000
1,147,913,248,144
798,550,410,112
985,909,095,168
1,233,610,641,768
5,395,995,810,632
11,987,038,048
2
125
0
2,392
1
0
1
1,147
280
1,482
3,642
2,580
60
ANGGARAN
34,949,999,744
50,554,224,384
300,000,000
3,000,000,000
500,000,000
2,247,913,248,144
4,965,336,159,456
8,043,361,908,639
11,644,522,273,928
14,010,929,688,199
137,139,028,896
0
800,000,000
0
4,656,333,109,920
MUSRENBANG
0
0
0
0
280
0
KEGIATAN
0
100,000,000
0
4
PRA MUSRENBANG
3
4,800,000,000
0
2,231,512,566,544
11,806,378,810,416
1,218
94
10,525
6,564,807,259,428
239,578,201,728
47,947,691,992,546
GRAFIK PERSANDINGAN BANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASIL
KE KABUPATEN/KOTA
BERDASARKAN WILAYAH BKPP TAHUN 2011-2015
WILAYAH BOGOR
WILAYAH PURWAKARTA
WILAYAH CIREBON
WILAYAH PRIANGAN
IKHTISAR RKPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016
VOLUME
22,787 T
PENDAPATAN
1
2
Rp 25,287 T*)
Pendapatan Asli Daerah
15,058 T
66,08%
Dana Perimbangan
2,228 T
9,78%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
5,499 T
24,14%
Belanja Langsung
6,046 T
23,58%
Belanja Tidak Langsung
19,600 T
76,42%
BELANJA
25,647 T
Belanja Pegawai
1,794 T
Belanja Bagi Hasil
Kab/Kota
7%
5,560 T
22,03%
Ban. Keu.
Kab/Kota
4,786 T
Belanja Fixed
Cost
7,444 T
10 M
0,04%
Belanja Hibah
7,247 T
28,26%
Belanja Bansos
12 M
0,05%
Program dan Kegiatan
Non SKPD Pemprov
29,03%
3
18,66%
Belanja Subsidi
12,155 T
47,40%
Penerimaan Pembiayaan
2,500 T
Pengeluaran Pembiayaan
625 M
PEMBIAYAAN
Ket : *) Sudah termasuk dana BOS dari pemerintah Pusat sebesar Rp 5,497 Triliun
Belanja Tidak
Terduga
100 M
0,39%
43
MARI KITA KEMBANGKAN DAN GUNAKAN
SATU DATA
PEMBANGUNAN JAWA BARAT
TERIMA KASIH
SMS JABAR MEMBANGUN
0811 200 5500
Informasi lebih lanjut :
 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Jalan Diponegoro No.22 Bandung
Telp. (022) 4204483
 Bappeda Provinsi Jawa Barat
Jalan. Ir H.Juanda No. 287
Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731
Website : http//www.jabarprov.go.id, www.bappeda.jabarprov.go.id
RKPDJabar
-ONLINE
www.rkpdjabaronline.jabarprov.go.id
KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE
SMS SATU DATA JABAR
08778 200 5500
Contoh: RLS*JAWA
BARAT*2011#
REKAPITULASI ANGGARAN OPD/BIRO PADA RKPDJABAR ONLINE (1)
NO
(1)
1 Dinas Pendidikan
2 Dinas Kesehatan
OPD/BIRO
(2)
BELANJA LANGSUNG (BL OPD) TAHUN 2016
JUMLAH BL OPD
FIXED COST
NON FIXED COST
KEGIATAN
ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
28
69,981,092,576
100
3,298,115,736,576
128 3,368,096,829,152
16
16,961,119,584
38
198,019,943,392
54
214,981,062,976
4
7,750,000,256
17
45,850,000,512
21
53,600,000,768
5
9,580,000,000
12
39,146,499,424
17
48,726,499,424
6
116,509,771,424
19
950,369,823,872
25
1,066,879,595,296
15
8,214,279,424
37
2,441,156,869,184
52
2,449,371,148,608
7 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
8 Dinas Permukiman dan Perumahan
25
22,547,490,080
67
888,011,202,368
92
910,558,692,448
14
20,936,356,144
44
1,041,814,124,352
58
1,062,750,480,496
9 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
10 Dinas Perhubungan
8
9,717,700,096
99
61,774,249,856
107
71,491,949,952
12
19,400,336,000
57
5,421,144,142,392
69
5,440,544,478,392
11 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
12 Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
4
4,950,000,000
41
62,950,000,000
45
67,900,000,000
Anak Pengendalian dan Kependudukan dan
Keluarga Berencana
13 Dinas Sosial
5
12,900,000,256
23
59,359,012,480
28
72,259,012,736
22
16,180,000,000
56
87,580,000,512
78
103,760,000,512
14 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
14
8,801,982,048
75
195,283,259,856
89
204,085,241,904
6
5,045,400,000
26
36,294,234,912
32
41,339,634,912
16 Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
17 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4
9,700,000,128
20
19,829,999,744
24
29,529,999,872
20
30,401,970,016
181
224,612,425,488
201
255,014,395,504
18 Dinas Olah Raga dan Pemuda
4
10,100,000,000
25
435,799,334,592
29
445,899,334,592
3 Rumah Sakit Jiwa Provinsi
4 Rumah Sakit Paru Provinsi
5 Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi
Jawa Barat
6 Dinas Bina Marga
REKAPITULASI ANGGARAN OPD/BIRO PADA RKPDJABAR ONLINE (2)
NO
OPD/BIRO
(1)
(2)
19 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
20 Biro Pemerintahan Umum
USULAN BELANJA LANGSUNG (BL OPD) TAHUN 2016 MELALUI
JUMLAH BL OPD
FIXED COST
NON FIXED COST
KEGIATAN
ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
4
6,400,000,000
40
33,309,999,744
44
39,709,999,744
1
750,000,000
21
11,388,353,248
22
12,138,353,248
21 Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama
22 Biro Hukum dan HAM
1
935,000,000
15
7,553,068,048
16
8,488,068,048
2
738,610,000
13
20,446,879,008
15
21,185,489,008
23 Biro Perekonomian
24 Biro Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah
4
1,465,000,000
5
5,137,749,408
9
6,602,749,408
11
39,992,501,888
11
39,992,501,888
25 Biro Administrasi Pembangunan
26 Biro Pelayanan Sosial
2
9
6,502,000,000
11
8,813,000,128
39
52,590,499,520
39
52,590,499,520
27 Biro Pengembangan Sosial
28 Biro Organisasi
2
680,000,000
12
17,200,000,000
14
17,880,000,000
6
1,950,000,000
16
9,200,000,000
22
11,150,000,000
29 Biro Keuangan
30 Biro Pengelolaan Barang Daerah
6
14,510,000,128
30
10,990,000,016
36
25,500,000,144
2
9,500,000,000
19
188,499,998,976
21
197,999,998,976
31 Biro Humas Protokol dan Umum
32 Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat
29
142,180,000,000
11
57,049,999,616
40
199,229,999,616
3
47,822,590,464
8
74,434,077,952
11
122,256,668,416
33 Dinas Pendapatan Daerah
34 Inspektorat Provinsi Jawa Barat
110
98,824,392,864
96
227,611,362,936
206
326,435,755,800
2
2,574,000,888
11
25,753,062,656
13
28,327,063,544
4
4,275,000,000
25
7,174,999,872
29
11,449,999,872
4
3,600,000,000
32
6,507,390,752
36
10,107,390,752
4
4,208,030,048
29
11,782,780,064
33
15,990,810,112
35 Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan
Wilayah I
36 Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan
Wilayah II
37 Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan
Wilayah III
0
2,311,000,128
0
REKAPITULASI ANGGARAN OPD/BIRO PADA RKPDJABAR ONLINE (3)
NO
OPD/BIRO
(1)
(2)
38 Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan
Wilayah IV
39 Badan Kepegawaian Daerah
USULAN BELANJA LANGSUNG (BL OPD) TAHUN 2016 MELALUI
FIXED COST
NON FIXED COST
KEGIATAN
ANGGARAN
KEGIATAN
ANGGARAN
(3)
(4)
(5)
(6)
JUMLAH BL OPD
KEGIATAN
(7)
ANGGARAN
(8)
3
4,200,000,000
38
12,841,350,048
41
17,041,350,048
10
17,006,687,232
34
56,312,362,160
44
73,319,049,392
40 Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah
41 Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
8
31,049,999,872
54
246,324,998,080
62
277,374,997,952
5
3,395,576,968
9
82,480,508,368
14
85,876,085,336
42 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
43 Badan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan
4
3,295,000,000
11
4,222,500,000
15
7,517,500,000
3
4,975,000,000
37
20,499,999,840
40
25,474,999,840
5
4,866,000,000
25
23,050,499,968
30
27,916,499,968
6
12,868,039,936
29
42,321,391,296
35
55,189,431,232
11
6,015,000,000
12
4,565,750,016
23
10,580,750,016
4
3,700,000,000
21
35,424,795,200
25
39,124,795,200
10
11,145,107,624
45
93,323,977,056
55
104,469,084,680
5
9,193,659,136
28
63,735,190,592
33
72,928,849,728
4
9,276,246,528
31
64,695,886,848
35
73,972,133,376
31
23,227,774,024
41
282,355,326,560
72
305,583,100,584
10
9,800,000,000
37
61,175,000,192
47
70,975,000,192
18
9,608,000,000
118
103,969,343,520
136
113,577,343,520
4
3,370,626,016
20
49,936,166,080
24
53,306,792,096
10
17,523,000,064
37
79,265,503,584
47
96,788,503,648
16
11,165,881,376
44
149,350,243,616
60
160,516,124,992
22
17
15,862,682,048
26,364,850,752
68
115
212,177,245,376
121,260,219,400
90
132
228,039,927,424
147,625,070,152
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah
44 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
45 Satuan Polisi Pamong Praja
46 Sekretariat DP KORPRI
47 Badan Ketahanan Pangan Daerah
48 Badan Pemberdayaan M asyarakat dan
Pemerintahan Desa
49 Dinas Komunikasi dan Informatika
50 Badan Perpustakaan dan Kearsipan daerah
51 Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
52 Dinas Perkebunan
53 Dinas Peternakan
54 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa
Barat
55 Dinas Kehutanan
56 Dinas Energi dan Sumber Daya M ineral
57 Dinas Perikanan dan Kelautan
58 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
JUMLAH
604
980,310,254,128
2,233 18,129,523,841,016
2,837 19,109,834,095,144
REKAPITULASI USULAN KABUPATEN/KOTA
HASIL PEMBAHASAN PASCA PRA-MUSRENBANG
PROVINSI TAHUN 2016
WKPP II PURWAKARTA
REKAPITULASI
NO
1.
KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN
PURWAKARTA
KEGIATAN
19
REKAPITULASI
NO
KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN
17
52.892.157.000
ANGGARAN
(Rp.)
2.
KABUPATEN KUNINGAN
29
43.541.047.000
3.
KABUPATEN MAJALENGKA
34.260.762.250
4.
KABUPATEN INDRAMAYU
64
47.050.000.000
3.
KABUPATEN BEKASI
18
45.722.554.300
4.
KABUPATEN KARAWANG
19
64.289.256.100
5.
KOTA BEKASI
4
44.359.000.000
124
235.681.572.650
5.
KOTA CIREBON
JUMLAH
-
REKAPITULASI
KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp.)
-
36
56.229.720.000
-
-
82
152.662.924.000
WKPP IV PRIANGAN
REKAPITULASI
NO
KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN
WKPP I BOGOR
KABUPATEN/KOTA
ANGGARAN
(Rp.)
KABUPATEN CIREBON
KABUPATEN SUBANG
NO
32
1.
2.
JUMLAH
WKPP III CIREBON
ANGGARAN
(Rp.)
1.
KABUPATEN BANDUNG
33
59.669.197.000
2.
KABUPATEN GARUT
21
18.000.000.000
3.
KABUPATEN TASIKMALAYA
20
53.359.650.000
1.
KABUPATEN BOGOR
16
63.832.005.400
4.
KABUPATEN CIAMIS
18
47.552.029.000
2.
KABUPATEN CIANJUR
21
50.789.196.018
5.
KABUPATEN SUMEDANG
44
38.707.349.500
3.
KABUPATEN SUKABUMI
39
52.803.730.000
4.
KOTA SUKABUMI
6.
14
26.778.450.000
KABUPATEN BANDUNG
BARAT
22
47.239.158.000
5.
KOTA BOGOR
16
32.187.628.500
7.
KOTA BANDUNG
12
54.720.793.000
6.
KOTA DEPOK
19
35.551.340.000
8.
KOTA TASIKMALAYA
22
34.062.750.000
125
261.942.349.918
9.
KOTA CIMAHI
5
33.183.710.000
10
KOTA BANJAR
33
38.547.316.000
11
KABUPATEN PANGANDARAN
29
48.810.000.000
259
473.851.952.500
JUMLAH
TOTAL KABUPATEN/KOTA SE-JAWA BARAT
KEGIATAN : 590
ANGGARAN : Rp. 1.124.138.799.068,-
JUMLAH
REKAPITULASI KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
TEMATIK SEKTORAL
NO
KABUPATEN/KOTA
(1)
(2)
1
2
3
4
KABUPATEN BOGOR
KABUPATEN SUKABUMI
KABUPATEN CIANJUR
KOTA BOGOR
5
KOTA SUKABUMI
6
KOTA DEPOK
7
KABUPATEN PURWAKARTA
8
KABUPATEN SUBANG
9
KABUPATEN KARAWANG
10
KABUPATEN BEKASI
11
KOTA BEKASI
12
KABUPATEN CIREBON
13
KABUPATEN INDRAMAYU
14
KABUPATEN KUNINGAN
•
BIDANG BAPPEDA PROVINSI
EKONOMI
FISIK
KEG ANGGARAN KEG ANGGARAN
PEMERINTAHAN
KEG
ANGGARAN
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
TOTAL
SOSIAL BUDAYA
KEG ANGGARAN
(8)
(9)
KEG
(10)
(11)
ANGGARAN
(12)
HD
4
11.280.731.400
7
15.616.084.000
4
19.600.000.000
1
17.335.190.000
16
63.832.005.400
DO
4
11.396.206.400
8
17.616.084.000
7
66.409.380.000
3
49.485.190.000
22
144.906.860.400
HD
6
8.977.283.000
5
3.500.000.000
9
27.800.000.000
19
12.526.447.000
39
52.803.730.000
DO
10
11.927.283.000
5
3.762.000.000
15
99.444.500.000
28
52.550.000.000
58
3.762.000.000
HD
7
13.900.000.000
10
7.600.000.000
4
29.289.196.018
0
-
21
50.789.196.018
DO
8
18.900.000.000
30
72.813.000.000
27
217.170.633.000
24
65.967.836.500
89
374.851.469.500
HD
1
1.000.000.000
4
7.640.000.000
7
21.910.000.000
4
1.637.628.500
16
32.187.628.500
DO
2
66.000.000.000
4
7.640.000.000
0
-
12
208.850.527.500
18
282.490.527.500
HD
0
-
3
5.000.000.000
2
15.478.450.000
9
6.300.000.000
14
26.778.450.000
DO
5
41.287.640.000
8
60.532.400.000
27
114.320.548.000
36
228.508.626.000
76
444.649.214.000
HD
1
2.908.900.000
8
3.000.000.000
5
25.642.440.000
5
4.000.000.000
19
35.551.340.000
DO
1
2.908.900.000
9
4.000.000.000
5
25.642.440.000
5
4.000.000.000
20
36.551.340.000
HD
1
13.425.000.000
6
1.982.800.000
7
13.940.000.000
5
4.912.962.250
19
34.260.762.250
DO
11
6.846.450.000
8
2.422.800.000
19
28.315.000.000
18
205.274.741.200
56
242.858.991.200
HD
3
3.000.000.000
10
5.050.000.000
39
20.000.000.000
12
19.000.000.000
64
47.050.000.000
DO
9
11.650.000.000
31
21.670.804.000
89
35.350.000.000
27
129.343.435.000
156
198.014.239.000
HD
1
2.000.000.000
4
7.048.390.000
10
47.124.860.000
4
8.116.006.100
19
64.289.256.100
DO
0
-
9
9.616.200.000
8
33.848.000.000
10
19.025.465.000
27
62.489.665.000
HD
1
15.000.000.000
7
2.216.800.000
7
17.999.515.300
3
10.506.239.000
18
45.722.554.300
DO
1
15.000.000.000
7
2.216.800.000
7
17.999.515.000
2
10.000.000.000
17
45.216.315.000
HD
0
-
2
1.500.000.000
2
42.859.000.000
0
-
4
44.359.000.000
DO
0
-
2
1.500.000.000
2
42.859.000.000
0
-
4
44.359.000.000
HD
2
5.000.000.000
4
15.829.660.000
4
15.791.497.000
7
16.271.000.000
17
52.892.157.000
DO
3
17.303.261.300
5
16.125.749.000
37
80.771.500.000
8
18.397.100.000
53
132.597.610.300
HD
1
800.000.000
14
10.340.720.000
10
22.921.000.000
11
22.168.000.000
36
56.229.720.000
DO
1
800.000.000
30
13.532.100.000
37
664.332.500.000
27
492.283.761.000
95
1.170.948.361.000
HD
6
5.750.000.000
8
5.671.122.000
7
14.806.321.000
8
17.313.604.000
29
43.541.047.000
DO
10
7.125.000.000
8
975.000.000
5
14.006.321.000
8
17.313.604.000
31
39.419.925.000
KOTA CIREBON. KABUPATEN MAJALENGKA Belum Melakukan Asistensi Pasca Pra Musrenbang
PAGU
SIMULASI
(12 – 13)
(13)
(14)
SELISIH
65.157.420.000 -1.325.414.600
58.187.310.000 -5.383.580.000
58.578.390.000 -7.789.193.982
33.147.080.000
-959.451.500
31.878.350.000 -5.099.900.000
35.551.340.000
-
42.194.700.000 -7.933.937.750
47.056.360.000
-6.360.000
59.687.040.000
4.602.216.100
51.899.390.000 -6.176.835.700
44.359.000.000
-
52.571.660.000
320.497.000
56.479.430.000
-249.710.000
42.741.050.000
799.997.000
HD = Hasil Desk Pasca Pra Musrenbang
DO = Data RKPDJabar Online 2101
BIDANG BAPPEDA PROVINSI
NO
KABUPATEN/KOTA
(1)
(2)
15 KOTA CIREBON
PEMERINTAHAN
17 KABUPATEN BANDUNG
18 KABUPATEN BANDUNG BARAT
19 KABUPATEN SUMEDANG
20 KOTA BANDUNG
21 KOTA CIMAHI
22 KABUPATEN GARUT
23 KABUPATEN TASIKMALAYA
24 KABUPATEN CIAMIS
25 KABUPATEN PANGANDARAN
26 KOTA TASIKMALAYA
27 KOTA BANJAR
JUMLAH
•
FISIK
TOTAL
SOSIAL BUDAYA
KEG
ANGGARAN
KEG
ANGGARAN
KEG
ANGGARAN
KEG
ANGGARAN
KEG
ANGGARAN
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
PAGU
SIMULASI
(12 – 13)
(13)
(14)
SELISIH
HD
DO
16 KABUPATEN MAJALENGKA
EKONOMI
2
1.477.000.000
13
13.750.000.000
15
13.050.000.000
19
19.328.580.500
49
47.605.580.500
DO
3
49.342.350.000
17
25.692.550.000
209
428.996.060.000
30
110.382.389.000
259
614.413.349.000
HD
3
6.000.000.000
14
15.000.000.000
8
23.669.197.000
8
15.000.000.000
33
59.669.197.000
DO
2
2.500.000.000
14
15.000.000.000
11
35.669.197.000
14
51.686.100.000
41
104.855.297.000
HD
2
2.000.000.000
7
8.164.880.000
6
28.226.300.000
7
8.847.978.000
22
47.239.158.000
DO
2
2.000.000.000
7
8.614.880.000
12
31.226.300.000
7
8.847.978.001
28
50.689.158.001
HD
HD
5
6.191.102.000
18
10.151.837.500
13
17.242.940.000
8
5.121.470.000
44
38.707.349.500
DO
5
6.191.102.000
18
10.151.837.500
13
17.242.940.000
10
7.021.470.000
46
40.607.349.500
HD
1
5.477.109.000
2
5.477.000.000
2
27.385.550.000
7
16.381.134.000
12
54.720.793.000
DO
1
5.477.109.000
2
5.477.000.000
2
27.385.550.000
7
61.516.784.000
12
99.856.443.000
HD
0
-
2
2.008.710.000
1
30.000.000.000
2
1.175.000.000
5
33.183.710.000
DO
5
25.980.000.000
2
2.308.710.400
2
36.000.000.000
11
140.816.300.000
20
205.105.010.400
HD
4
7.650.000.000
8
3.250.000.000
0
-
9
7.100.000.000
21
18.000.000.000
DO
6
5.500.000.000
23
15.850.000.000
27
79.604.977.000
13
45.071.000.000
69
146.025.977.000
HD
2
2.500.000.000
7
7.859.650.000
7
30.000.000.000
4
13.000.000.000
20
53.359.650.000
DO
7
10.525.000.000
16
27.109.650.000
33
528.690.000.000
14
64.053.167.000
70
630.377.817.000
HD
3
11.000.000.000
6
10.000.000.000
4
17.550.000.000
5
8.502.029.000
18
47.552.029.000
DO
3
11.500.000.000
6
10.000.000.000
63
55.206.700.000
5
8.502.029.000
77
85.208.729.000
HD
4
6.020.000.000
10
6.750.000.000
10
21.890.000.000
5
14.150.000.000
29
48.810.000.000
DO
7
26.213.500.000
8
33.119.000.000
13
24.980.000.000
6
14.660.000.000
34
98.972.500.000
HD
5
8.900.000.000
14
11.235.400.000
7
10.500.000.000
7
7.911.916.000
33
38.547.316.000
DO
24
72.263.227.000
29
48.864.600.000
38
521.549.337.000
17
64.657.814.000
108
4.154.900.000
HD
1
2.200.000.000
4
3.200.000.000
9
22.760.000.000
8
5.902.750.000
22
34.062.750.000
DO
6
5.542.900.000
5
3.250.000.000
11
47.260.000.000
14
7.162.750.000
36
63.215.650.000
HD
64
140.980.125.400
184
175.093.053.500
184
DO
138
435.656.928.700
324
453.611.164.900
734
564.386.266.318
158
3.287.330.398.000 375
KOTA CIREBON. KABUPATEN MAJALENGKA Belum Melakukan Asistensi Pasca Pra Musrenbang
243.979.353.850
590
2.104.706.647.701 1571
1.123.638.799.068
55.669.197.000
4.000.000.000
35.222.732.105
12.016.425.895
40.607.350.000
-1.900.000.500
54.771.090.000
-50.297.000
33.183.710.000
-
55.522.480.000
-37.522.480.000
53.759.650.000
-400.000.000
42.303.610.000
5.248.419.000
50.000.000.000
-1.190.000.000
38.311.915.503
235.400.497
34.062.830.000
-80.000
1.172.903.084.608
-49.264.285.540
5.328.413.277.801
HD = Hasil Desk Pasca Pra Musrenbang
DO = Data RKPDJabar Online 2101
PERENCANAAN
POSISI
TAHUNAN DALAM RPJMD DAN RPJPD
2018
TAHAP AWAL
MENCAPAI
KEMANDIRIAN
2017
2016
TAHAP
PEMANTAPAN
TAHAP
DIVERSIFIKASI
2015
2014
Tahapan Pembangunan
Jangka Menengah
2023-2025
TAHAP
PENGEMBANGAN
2018-2023
TAHAP AWAL
2013-2018
2008-2013
2005-2008
Penataan dan
persiapan pranata
pendukung melalui
kualitas sumber
daya manusia
PENYIAPAN
KEMANDIRIAN
MASYARAKAT
JAWA BARAT
MEMANTAPKAN
PEMBANGUNAN
SECARA
MENYELURUH
MENCAPAI
KEMANDIRIAN
MASYARAKAT
JAWA BARAT
MENCAPAI
KEUNGGULAN
MASYARAKAT
JAWA BARAT
DISEGALA
BIDANG
Tahapan Pembangunan Jangka Panjang
3

similar documents