akuntabilitas

Report
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL DI
LINGKUNGAN KEMENDIKBUD
Inspektorat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
PANDJI DWI PRASETYO
1
• SEKILAS FAKTA TENTANG
PENDIDIKAN DI INDONESIA
2
Sesitjen’14
Managing
a
BIG SIZE
!
3
Sesitjen’14
Syukur
- Penduduk
- Pulau
- Bahasa Daerah/Etnis
- Pelajar/SILN
- Sekolah
- Aset Kemendikbud
- PTN*
- PTS*
- Mahasiswa PTN*
- Mahasiswa PTS*
: ± 250 Juta
: 17.504
: 746/± 1.300
: ± 40 Juta
: ± 275 Ribu
: ± 110 T
: 93 (3%)
: 3.068 (97%)
: 907.323 (20%)
: 2.2 Juta (80%)
- Dosen*
- Dosen PTS*
- Guru+SILN
- Guru Bersertifikasi
- Anak-anak PAUD
- Lembaga PAUD
- Satuan Kerja
- PNS/T. Kependidikan
: 273.734
: 122.092
: ± 3 Juta
: ± 1.5 Juta
: ± 11.300 Juta
: ± 162 Ribu
: 417
: ± 59.000
*Sumber Kompas, Selasa 21 Januari 2014
4
Sesitjen’14
4 Isu Pokok Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan
Tantangan
AKSES
MUTU &
RELEVANSI
PELESTARIAN &
PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN
TATA KELOLA
• Populasi yang besar
• Disparitas sosial, ekonomi,geografis
• Daya tampung merata
• .....
Arah Kebijakan
Memastikan
ketersediaan dan
keterjangkauan
• Sarana-prasarana rusak & kurang lengkap
• Disparitas mutu & distribusi guru
• Pendidikan karakter belum memadai
• Adanya kesenjangan pendidikan dengan dunia
kerja
• .......
Meningkatkan mutu dan
relevansi secara
berkelanjutan
• Konservasi produk budaya masih terbatas
• Diplomasi budaya belum efektif dimanfaatkan
• Regulasi bidang kebudayaan masih terbatas
• .......
Menuntaskan
konservasi,
pengembangan,
diplomasi, dan promosi
kebudayaan
• Penggunaan sumberdaya belum efisien
• Kurang fokus pada tupoksi
• Kurang transparan
• Kurang akuntabel
• ........
Memastikan
sumberdaya dikelola
efisien, efektif,
transparan, akuntabel
5
Kebijakan Pengawasan
Inspektorat Jenderal Kemendikbud
Sesitjen’14
1. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal;
2. Pelaksanaan kebijakan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui
kegiatan pemeriksaan, memberikan peringatan dini, memberikan jaminan kualitas atas
pelaksanaan tata kelola, memberikan masukan dan koreksi kegiatan yang berpotensi
menyimpang sebagai upaya pencegahan melalui pendampingan penyusunan
manajemen risiko dan audit berbasis risiko, serta melakukan audit investigasi atas
dugaan KKN dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya;
3. Perwujudan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
4. Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi;
5. Peningkatan kompetensi SDM Inspektorat Jenderal dan pemberdayaan Satuan
Pengawasan Intern di Satuan Kerja;
6. Pelaksanaan Tata Kelola Kemendikbud Menuju Pemerintahan yang Baik.
6
Mengawal Efektifitas Implementasi Kebijakan
Kemendikbud
Sesitjen’14
1.
2.
3.
4.
5.
Dana Dekonsentrasi;
Pengelolaan dana rehab APBN+P (Bansos);
Bantuan Sosial (Subsidi Siswa Miskin/Bidik Misi);
Pendidikan Menengah Universal 12 Tahun;
UN (pencetakan, pendistribusian,pelaksanaan, pemindaian dan
pertanggungjawaban keuangan);
6. Implementasi Kurikulum 2013;
7. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
8. Pengelolaan/Penertiban Barang Milik Negara;
9. Pengadaan Barang / Jasa;
10. Rekening, BOPTN.
7
Outcome Inspektorat Jenderal
Opini LK
WTP
•Inmendiknas 1/2011
•Pendampingan
•Reviu LK,SAKIP,LAKIP
•Penertiban BMN
•Supervisi SPI
•Monev Tinjut LHP
•Penelitian dan Reviu
RKA-K/L
Pendidikan
Anti Korupsi
•Zona Integritas & WBK
•Program Pengendali
Gratifikasi (PPG & UPG)
•Pendidikan Anti
Korupsi (PAK)
•PRIMA (Program Revitalisasi Integritas Moral
Aparatur)
•LHKPN
•Penilaian Inisiatif Anti
Korupsi (PIAK)
•Pakta Integritas
Sesitjen’14
Sinergitas
Pengawasan
•
•
•
•
•
•
•
Kebijakan Pengawasan
SPI Unitama, PT, UPT
BPKP
Inspektorat Daerah
KPK
PPATK
K/L Terkait
8
Sesitjen’14
4 Kriteria Dalam Penentuan Opini WTP
(Unqualified Opinion)
1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP)
2. Efektivitas Pengendalian Interen
3. Kapatuhan terhadap ketentuan perundangundangan
4. Pengungkapan yang memadai dalam CaLK
9
Perkembangan Capaian Kualitas Laporan Keuangan
Kemendikbud 2005-2012
Sesitjen’14
TAHUN ANGGARAN
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Opini BPK
Disclaimer
Disclaimer
Disclaimer
WDP
WDP
Disclaimer
Disclaimer
WDP
PNBP dikelola
diluar mekanisme
• Laporan Pengelolaan Dana
Dekonsentrasi, Blockgrant,
& Tugas Pembantuan
• Kompetensi
Pengelola
Keuangan & BMN
• Inventarisasi BMN Belum
Sesuai dengan SA-BMN
Neraca Aset Pada LK Belum
Mencerminkan nilai wajar
• Penyusunan LK tidak berjenjang
• Perbedaan signifikan SAK dan SABMN
• Satker Dekonsentrasi & TP tidak menyampaikan
Laporan
• Penyajian hampir seluruh akun neraca tidak dapat
diyakini kewajarannya
• CaLK Belum mengungkapkan informasi penting
terkait LK
• Selisih Nilai Aset Tetap SAK &
SIMAK-BMN
• Penertiban BMN
• Pengendalian Persediaan
SPI &
Kepatuhan
SPI (17 Temuan ) &
Kepatuhan (29
Temuan)
• Perbedaan signifikan SAK dan SABMN
• Penyajian hampir seluruh akun neraca tidak
dapat diyakini kewajarannya
• CaLK belum mengungkapkan informasi
penting terkait LK
SPI & Kepatuhan
10
Sesitjen’14
Target Opini LK Tahun 2013
Target
2013
WTP
Kegiatan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Peningkatan kapasitas SDM Keu & BMN
Peningkatan/penguatan SPIP
Peningkatan e-Administrasi (termasuk e-Keuangan)
Peningkatan penerapan e-Procurement
Percepatan penyelesaian tinjut pemeriksaan BPK-RI, dll
Keterangan :
TMP : Tidak Memberikan Pendapat
WDP : Wajar Dengan Pengecualian
WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
11
Upaya Itjen Mewujudkan Opini WTP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Sesitjen’14
Monev TL LHP BPK RI, BPKP, & Itjen;
Penguatan Sistem Pengendalian Internal ;
Pengawasan Dini terhadap Program/Kegiatan dan Anggaran;
Meningkatkan Pengawasan dan Reviu thd Satker BLU;
Meningkatkan Pengawasan atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan
anggaran dng pendekatan audit berbasis risiko;
Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan thd satker, khususnya
pengelolaan kas, pencatatan, pelaporan piutang dan penatausahaan aset tetap,
melalui pendampingan penyusunan manajemen berbasis risiko;
Pendampingan Penyusunan LK Seluruh Satker;
Review Atas LK, LAKIP/SAKIP Unit Utama dan Kementerian (Satker);
Meminimalisasi potensi kerugian negara yang mungkin terjadi atas :
• Pengelolaan dan penertiban BMN, Ex BHMN, BHPT BLU, PTN;
• Pengelolaan PNBP;
• Rekening-rekening;
• PBJ, Barang Persediaan;
• Pengelolaan dana Hibah dan Kerjasama di PTN.
12
Sesitjen’14
Tujuan dan Lingkup Audit/Pemeriksaan
1.
Mereviu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan;
2.
Menguji kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan atas transaksitransaksi selama periode yang berlangsung;
3.
Memperoleh data dan informasi untuk pengembangan perencanaan pemeriksaan,
pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya dan penilaian resiko
(risk assesment);
4.
Melakukan pengujian substantif terbatas atas transaksi penerimaan dan belanja
negara serta aset tetap.
5.
Pemantauan proses pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi;
6.
Pemahaman atas peraturan intern, tupoksi, program dan kegiatan entitas;
7.
Pemahaman siklus bisnis entitas dan analisis risiko;
8.
Pemahaman sistem dan prosedur operasional entitas secara manual maupun
terkomputerisasi dan analisa kelemahannya;
9.
Pengujian subtantif transaksi tahun diperiksa
13
Wilayah Rawan Penyimpangan
Sesitjen’14
Pada umumnya sektor-sektor rawan yang sering menimbulkan
penyimpangan dan merugikan negara, antara lain :
1. Pengadaan buku-buku
2. Penyaluran Bansos
(SSM, BOPTN, dll)
3. Perbaikan / Rehab Sarpras
4. Harga (nilai mark up)
5. Penetapan pemenang lelang
6. Pembayaran fiktif
7. Pemalsuan dokumen
8. Manipulasi penggunaan
barang/dana
9. Manipulasi pembebasan tanah;
10. Realisasi pekerjaan tidak sesuai kontrak
11. Penggelapan uang;
12. Manipulasi gaji pegawai;
13. Pungutan tidak sah;
14. Penyalahgunaan biaya perjadin;
15. Penyalahgunaan wewenang;
16. Penerimaan CPNS.
14
Sesitjen’14
Pengadaan Barang/Jasa
1. Perencanaan pengadaan (RAB, dll);
2. Pembentukan panitia lelang;
3. Prakualifikasi perusahaan;
4. Penyusunan dok. lelang;
5. Pengumuman lelang (RUP), SIBAJA, SIRUP;
6. Pengambilan dok. Lelang (LPSE, e-procurement);
7. Penentuan harga perkiraan sendiri;
8. Penjelasan lelang (anwizing);
9. Penawaran harga danpembukaan penawaran;
10. Evaluasi penawaran;
11. Pengumuman calon pemenang;
12. Sanggahan peserta lelang;
13. Penunjukan pemenang lelang;
14. Penandatanganan kontrak perjanjian;
15. Penyerahan barang/jasa kepada user;
16. Denda Keterlambatan.
15
• Akuntabilitas Pengelolaan
Bantuan Sosial
16
Akuntabilitas:
• Padanan kata : Tanggung gugat
• Asal kata: Accountability
• Arti: Obligation to Answer = Kewajiban untuk
menjawab
• Akuntabel: Harus sesuai dengan prinsipprinsip dan ketentuan yang berlaku serta
mencapai sasaran yang telah ditentukan baik
fisik, keuangan, maupun manfaat.
17
• Jadi, pengelolaan hrs akuntabel, dlm rangka
memenuhi akuntabilitas
18
REFORMASI BIDANG KEUANGAN
• Mulai tahun 2003 pemerintah telah
melakukan reformasi di bidang keuangan yang
ditandai dengan berlakunya UU 17/2003 dan
UU 1/2004 dengan harapan sistem
pengelolaan keuangan negara dapat lebih
efisien dan efektif serta transparan, dengan
keinginan setiap transaksi keuangan
ditampilkan secara utuh dalam dokumen
anggaran.
• Menggunakan dana dan daya terbatas
• Untuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan
• Dalam waktu yang sesingkatsingkatnya
• Dapat dipertanggungjawabkan
• Harus sesuai dengan kebutuhan yang
telah ditetapkan
• Memberikan manfaat yang sebesarbesarnya
• Sesuai sasaran yang telah ditetapkan
TERBUKA
mengenai informasi dan
ketentuan yang akan dilakukan/diadakan.
Termasuk:
• Syarat teknis dan administrasi
• Tata cara evaluasi (kalau ada)
• Hasil evaluasi
• Penetapan calon penyedia barang /jasa,
jika ada
PENDANAAN PENDIDIKAN (UU no. 20/2003)
• Pasal 46 ayat (1) Pendanaan pendidikan menjadi
tanggungjawab bersama antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan masyarakat
• Pasal 48 ayat (1) Pengelolaan dana pendidikan
berdasarkan pada Prinsip keadilan, efisiensi,
transparan, dan akuntabilitas publik.
• Pasal 49 ayat (3) Dana pendidikan dari Pemerintah
dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan
diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
TRANSPARANSI
PERTANGGUNGJAWABAN
• Penggunaan dana bantuan sosial harus dapat
dipertanggungjawabkan secara transparan
baik kepada pemberi bantuan maupun
kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap
pengeluaran dana bantuan harus memiliki
bukti yang dapat dipertanggungjawabkan
• Ketua Lembaga sebagai penerima dana
bantuan sosial bertanggungjawab penuh atas
pengeluaran dana bansos.
Mekanisme pemberian bantuan sosial (secara
umum) :
> Penyusunan Proposal.
- Calon penerima bantuan harus mengajukan
proposal, dibuat/ditandatangani oleh pimpinan
lembaga serta harus mendapat rekomendasi
dari Dinas/Subdin
> Seleksi/penilaian proposal, meliputi :
- Administrasi, substansi, dan verifikasi/visitasi
lapangan jika diperlukan oleh Tim Penilai.
> Penetapan Lembaga penerima subsidi/Bansos, dilakukan
berdasarkan rekomendasi dari Tim Penilai.
> Penyaluran dana
NB: Setiap tahap penilaian proposal hrs dibuat BA Penilaian dan ditandatangani
seluruh Tim Penilai.
PENYALURAN DANA :
• Setelah SK Penetapan dan MOU/akad kerjasama
ditandatangani, diusulkan ke KPPN untuk
membayarkan dana ke rekening lembaga penerima
subsidi/Bansos
• Paling lambat Satu minggu setelah menerima dana
program kegiatan harus sudah dilaksanakan sesuai
jadwal yg disetujui.
HATI2 TERHADAP MARSAL TEMANNYA MARKUS YANG
BERGENTAYANGAN ……
PENGGUNAAN DANA:
• Dana harus digunakan secara:
 Efisien dan hemat,
 Terarah sesuai dengan tujuan,
 Sesuai dengan jumlah dan porsi pemanfatatannya
• Penggunaan dan Pertanggungjawaban dana
transparan
 Setiap pengeluaran/pembelanjaan dicatat sesuai ketentuan
 Setiap pengeluaran/pembelanjaan hrs dpt
dipertanggungjawabkan
1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea materai
3. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/jasa
yang dibayar, tanggal dan nomor bukti.
4. Realisasi pengadaan barang/jasa yang diterima tidak boleh lebih kecil
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh peneriman dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan dalam
buku penerimaan dan pengeluaran (BUKU KAS UMUM)
6. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran harus dibukukan
atau dicatat sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya.
7. Setiap akhir bulan, Buku Kas Umum ditutup, dihitung saldonya, dan
dicocokkan dengan saldo yang ada, baik yang ada di Kas maupun yang
ada di Bank, kemudian dilaporkan kepada penanggung jawab kegiatan
tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota
8. Buku Kas Umum harus ditulis dengan rapi, tidak boleh di-tip ex
atau dihapus. Jika terjadi kesalahan agar dicoret dengan dua garis dan
diparaf.
 Kuitansi/tanda bukti pembayaran/nota/bon
asli dari pihak yang menerima pembayaran
 Bukti transaksi lainnya
 Semua dokumen yang ditandatangani ketua
lembaga penerima subsidi/Bansos,
diketahui dan dicap dengan stempel
1.
2.
3.
4.
5.
Memberikan sumbangan, hadiah, uang terima kasih, uang
balas jasa, uang komisi, atau yang sejenis kepada pihak
manapun, baik di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota,
Kecamatan, konsultan/fasilitator maupun masyarakat.
Dipindahbukukan/disimpan di Bank lain dalam jangka waktu
lama guna memperoleh bunga.
Dipinjamkan kepada siapapun/pihak lain
Membayar lembur paniti, bonus, dan kegiatan rutin lainnya
Diinvestasikan pada kegiatan produktif, misalnya membeli
ternak dsb.
Apabila di kemudian hari berdasarkan laporan masyarakat
dan/atau hasil monev terdapat penyimpangan penggunaan
dana maka akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan
yang berlaku.
Untuk penyelesaian pajak yang terkait dengan
penggunaan dana subsidi/Bansos harus
memperhatikan:
1. Usahakan untuk berkonsultasi dengan kantor
pajak setempat tentang hal-hal yang berkaitan
dengan pajak.
2. Setiap pembelian barang yang kena pajak, harus
disertai dengan tanda bukti yang sah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
3. Pajak yang dipungut oleh bendahara tim
pelaksana rehabilitasi dan pembangunan sekolah
harus disetor ke Kantor Kas Negara sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
• Dana Bansos berasal dari APBN
• Dalam penggunaan dana yang bersumber dari APBN
terdapat potensi penerimaan pajak, yang dilakukan melalui
mekanisme pemotongan dan atau pemungutan oleh
Bendaharawan/pihak yang melakukan pembayaran atau yang
menggunalan dana
. PPh yang dipotong atau yang dipungut merupakan
beban/kewajiban pihak yang menerima pembayaran sehingga
mengurangi jumlah pembayaran yang diterima
. PPN yang dipungut merupakan beban yang harus ditanggung
oleh lembaga penerima Block grant dan menambah jumlah
pos pengeluaran (tidak mengurangi jumlah pembayaran yang
diterima oleh pemasok
TATA CARA PENYELENGGARAAN BUKU KAS UMUM
BERDASARKAN SK. MEN. KEU. NO. 332/M/V/9/1968
TANGGAL 26 SEPTEMBER 1968
NO
URAIAN
Cara mengerjakan yg
seharusnya
1
2
3
1
Penerimaan/pengeluaran Semuanya penerimaan/pengeluaran
uang/surat berharga
hrs dicatat dlm Buku Kas Umum dan
dlm Buku Kepala/Register
2
Catatan dalam Bukubuku Kepala/Register
Catatan dlm Buku Kas Umum adalah
cataatn yg pertama, setelah itu baru
dalam Buku Kepala/Register
3
Halaman pertama Buku
Kas Umum
Pada halaman pertama BKU dicatat
jumlah halaman, diberi tanggal dan
ditandatangani pemegang kas.
4
Halaman-halaman Buku
Kas Umum
Setiap halaman Buku Kas Umum
diberi nomor urut dan diparaf
bendaharawan
TATA CARA PENYELENGGARAAN BUKU KAS UMUM
BERDASARKAN SK. MEN. KEU. NO. 332/M/V/9/1968
TANGGAL 26 SEPTEMBER 1968
(lanjutan)
1
2
3
5
Halaman terakhir Buku Kas
Umum
Pemeriksaan kas oleh atasan langsung
atau pemeriksa fungsional dicatat pada
halaman terakhir Buku Kas Umum
6
Saat mencatat
penerimaan/pengeluaran
Penerimaan/pengeluaran dicatat terlebih
dahulu, setelah itu baru uangnya
diterima/dibayarkan
7
Tempat mencatat
penerimaan/pengeluaran
Penerimaan dicatat di sebelah kiri,
pengeluaran dicatat di sebelah kanan
Buku Kas Umum
8
Tinta yang dipergunakan
Catatan dalam Buku Kas Umum
mempergunakan tinta hitam
TATA CARA PENYELENGGARAAN BUKU KAS UMUM
BERDASARKAN SK. MEN. KEU. NO. 332/M/V/9/1968
TANGGAL 26 SEPTEMBER 1968
1
2
(lanjutan)
3
9
Koreksi atas kesalahan
Angka/huruf yg salah dicoret dgn dua
garis lurus dgn rapi shg tulisan yg semula
masih dpt dibaca, kemudian diparaf
10
Waktu penutupan Buku
Dilakukan sebulan sekali pd akhir
bulan/setiap saat bila atasan langsung
menganggap perlu (lihat Lampiran: IV a)
11
Penjumlahan lajur
penerimaan dan lajur
pengeluaran
Pada waktu penutupan buku,
penjumlahan pos-pos sebelah penerimaan
sama dgn penjumlahan pos-pos sebelah
pengeluaran
12
Hubungan Saldo Buku
dengan Saldo Kas
Saldo buku pada saat penutupan sama
dengan saldo kas, bila terjadi selisih
kurang bendaharawan harus mengganti,
bila terjadi selisih lebih harus disetor ke
Kantor Kas Negara
TATA CARA PENYELENGGARAAN BUKU KAS UMUM
BERDASARKAN SK. MEN. KEU. NO. 332/M/V/9/1968
TANGGAL 26 SEPTEMBER 1968
(lanjutan)
1
2
3
13
Pencatatan selisih kurang
atau selisih lebih
Baik selisih kurang maupun selisih lebih
harus dicatat dlm Buku Kas Umum
14
Pencatatan Saldo pada
awal bulan
Saldo buku waktu penutupan Buku Kas
Umum pd akhir bulan merupakan pos
pertama Buku Kas Umum pada awal bulan
berikutnya
15
Uang-uang lain yg
disimpan Brandkast
Uang-uang lain yg dikuasai Bendaharawan
dan disimpan dalam satu Brandkast,
penerimaan/pengeluaran harus dicatat
dlm Buku Kas Umum
16
Pencatatan uang yg
disimpan di Bank
Uang yg disimpan di Bank hrs dicatat dlm
Buku Kas Umum dan Buku Bank
17
Bank tempat menyimpan
uang
Uang hrs disimpan di Bank Indonesia, bila
tidak ada disimpan di Bank Pemerintah
LANDASAN HUKUM kewajiban pembuatan
laporan :
1. UU RI No. 17 Tahun 2003 Ttg Keuangan
Negara;
2. Keppres No. 42 Tahun 2002 Ttg Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara; Bab VII Pasal 57 ayat (1),(2).
3. Lampiran I Keppres No. 80 tahun 2003
Bab III huruf C.
• Laporan dimaksudkan untuk memberikan
gambaran mengenai peristiwa yang terjadi.
• Isi laporan yang benar akan mendorong mutu
penulisan laporan yang baik, artinya
kebenaran isi tercakup pada laporan yang
memiliki bentuk yang sistematik, penalaran
yang jelas dan menggunakan bahasa dengan
kritis.
• Secara umum laporan dapat dianggap sebagai
pelaksanaan komunikasi secara tertulis dan
lisan.
• Secara khusus, dalam konteks administrasi, laporan
memperoleh pengertian khusus sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi setiap organisasi.
• Laporan dana Bansos , dapat berbentuk :
a. Laporan pertanggungjawaban keuangan
b. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan
Atau gabungan antara keduanya
TEMUAN YANG SERING TERJADI
No.
Permasalahan
1
Realisasi Kemajuan Fisik
Pembangunan berpotensi mengalami
keterlambatan.
-
Terdapat beberapa item pekerjaan
pembangunan Ruang Praktik Siswa
volumenya tidak sinkron antara RAB
dengan gambar rencana.
-
Dana (Block Grant) Bantuan
Pengadaan Peralatan Siswa APBN-P
Tahun 2012 tidak terlaksana.
Panitia pengadaan dan Panitia
penerima tidak difungsikan.
2.
3.
Penyebab
-
-
Adanya campur tangan pihak
yayasan.
Kurangnya
tenaga
kerja
(tukang/buruh) yang dipergunakan.
Kelalaian pihak sekolah/perencana
tidak melakukan perhitungan RAB
secara cermat.
Perencana
pekerjaan
tidak
kompeten dibidangnya.
Lanjutan...
No.
Permasalahan
Penyebab
6.
Pekerjaan pembangunan Ruang
Belajar tidak sempurna, antara lain
dinding yang terpasang tidak
dilakukan pengacian, kusen tidak
dilakukan pengamplasan, langsung
dicat
Tim pembangunan kurang
melakukan pengawasan
7.
Kelebihan penganggaran pekerjaan
pondasi dalam Pembangunan Ruang
Kelas Baru.
Kekurangcermatan Tim
Pembangunan dalam menghitung
RAB dan lemahnya suprvisi oleh
pemberi bantuan.
8.
Realisasi fisik pekerjaan pembangunan Pihak pelaksana tidak mematuhi
Ruang Praktik Siswa tidak sesuai
RAB dan gambar rencana yang
dengan gambar rencana dan RAB.
telah dibuat.
Sesitjen’14
PENDIDIKAN
Rahmatan Lil Alamin
42
Sesitjen’14
PEGAWAI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD
TIDAK MENERIMA GRATIFIKASI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS
 Perjanjian Kinerja
 Pakta Integritas
Terima kasih
43

similar documents