Djonieri Presentation-Yogyakarta UII

Report
ERA BARU PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN
YANG TERINTEGRASI
Dr. Djonieri
UII, 27 Maret 2013
Agenda
2.
• Model Lembaga Pengawas Sektor
Keuangan
• Pembentukan Otoritas Jasa
Keuangan
3.
• Manajemen Krisis
4
• Lembaga Keuangan di Indonesia
5
• Mekanisme Pengaduan
6
• Perkembangan Pasar Modal dan
Industri Keuangan Non Bank (IKNB)
1.
2
Model Lembaga Pengawas Sektor Keuangan
Sektor keuangan merupakan ”pusat”
dari sistem dalam sebuah
perekonomian. Kegagalan sektor
keuangan dapat melemahkan
kinerja seluruh sistem dalam
perekonomian
(Joseph Stiglitz, 1994)
3
Model Lembaga Pengawas Sektor Keuangan
MODEL PENGAWASAN
1
2
3
Multi
Supervisory
Model
Twin Peak
Supervisory
Model
Unified
Supervisory
Model
4
Model Lembaga Pengawas Sektor Keuangan
FUNGSI PENGAWASAN
1
2
3
Macroprudential
Supervision
Microprudential
Supervision
Conduct of
Business
Supervision
5
Pembentukan OJK
Latar Belakang Pendirian OJK
Perkembangan
Sistem
Keuangan
Konglomerasi
bisnis
Permasalahan
di Sektor
Keuangan
Moral hazard
Hybrid products
Perlindungan
konsumen
Regulatory
arbitrage
Koordinasi
lintas
sektoral
Amanat
UndangUndang
UU Bank
Indonesia
mengamanatkan
pembentukan
lembaga
pengawasan
sektor jasa
keuangan
Perlu penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan
fungsi pengaturan dan pengawasan di industri jasa keuangan
6
Pembentukan OJK
Tujuan OJK
1
2
3
mendorong kegiatan
sektor jasa
keuangan agar
terselenggara
secara teratur, adil,
transparan &
akuntabel
mewujudkan
sistem keuangan
yang tumbuh
secara
berkelanjutan &
stabil
melindungi
kepentingan
konsumen &
masyarakat
7
Pembentukan OJK
Tugas OJK
REGULATOR & PENGAWAS
LEMBAGA JASA KEUANGAN
YANG TERINTEGRASI
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
pengaturan dan pengawasan
Perbankan
 Bank Umum,
 Bank Syariah,
 BPR / BPRS
31 Des 2013
Pasar Modal
 Perusahaan
Sekuritas
 Manajer
Investasi
IKNB
 Perasuransian,
 Dana Pensiun,
 Lembaga
Pembiayaan,
 LJK Lainnya
8
7
Pembentukan OJK
Financial Intermediaries
Bank
NonBank
Surplus Units
 Penabung
 Investor
 Pengirim Dana
Deficit Units
Pasar
Uang
Pasar
Modal
 Peminjam
 Pengusaha
 Penerima Dana
Financial Markets
Untuk menuju stabilitas sistem
keuangan, dilakukan
pengaturan dan pengawasan
berdasarkan prinsip kehatihatian dan secara simultan
dilakukan perlindungan
konsumen jasa keuangan dan
market conduct.
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Macro Prudential oleh BI
Fokus pada kesehatan &
keamanan lembaga
keuangan secara
individual
Micro Prudential oleh OJK
Prudential
Regulation
Market
Conduct &
Consumer
Protection
Fokus pada market
conduct & melindungi
kosumen dari informasi
yang tidak lengkap &
praktek yang tidak fair
9
Pembentukan OJK
Governance OJK
Ketua
Anggota (Kepala
Eksekutif Pengawas
Perbankan)
Wakil (Ketua
Komite Etik)
DK OJK
Kepala Eksekutif
•
•
memimpin pelaksanaan tugas
pengawasan Perbankan/
Pasar Modal/IKNB (a.l
pemeriksaan, penyidikan,
perintah tertulis, pengelola
statuter, mengenakan sanksi,
memberi /mencabut izin)
melaporkan pelaksanaan
tugasnya kepada Dewan
Komisioner
Anggota (Kepala
Eksekutif Pengawas
Pasar Modal)
Anggota (Kepala
Eksekutif
Pengawas IKNB)
• Bersifat kolektif dan
kolegial
• Memiliki hak suara yang
sama
• melaksanakan tugas
pengaturan
• Mengawasi pelaksanaan
tugas Kepala eksekutif
Anggota (Bid.
Edukasi &
Perlindungan
Konsumen)
Anggota (Ex
Officio BI)
Anggota (Ex
Officio
Kemenkeu)
Anggota (Ketua
Dewan Audit)
10
Pembentukan OJK
Visi dan Misi OJK
“Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya,
melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu
mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian
nasional yang berdaya saing global dan dapat memajukan
kesejahteraan umum.”
“Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa
keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mewujudkan
sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta
melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.”
11
Pembentukan OJK
Proses Transisi
Pengawasan Perbankan masih berada di BI
31 Des 2012
Pengaturan dan
Pengawasan
Pasar Modal &
IKNB beralih ke
OJK
22 Nov 2011
UU OJK disahkan
(Masa Transisi)
Pengawasan Pasar Modal dan IKNB
masih berada di Bapepam-LK
31 Des 2013
Pengaturan dan
Pengawasan
Perbankan
beralih ke OJK
2015
Pengaturan dan
Pengawasan
LKM
Catatan:
• Transisi dari BI dan Bapepam-LK
ke OJK meliputi transisi
kewenangan, SDM, dokumen dan
penggunaan kekayaan
• Selama masa transisi, BI dan
Bapepam LK tetap
melaksanakan kewenangannnya
12
Pembentukan OJK
Proses Transisi
Tahap Awal
- Mengelola
masa transisi
secara efektif
- Meletakkan
fondasi
organisasi
Tahap Kedua
- Transformasi
organisasi
- Integrasi regulasi
dan pengawasan LK
- LK yang lebih
tangguh dan
kontributif
Tahap Ketiga
- Leading integrated
regulator• Credit:
• Commercial
• Retail di level
- Peran strategis
• Cross-border
regional dan
• Counterparty
internasional
• Liquidity:
•
•
•
•
• IDR
• USD
FX
Equity
Price
Interest Rate
13
2008
Meningkatkan
Koordinasi antar Institusi
1997/1998
Pengalaman Krisis
Manajemen Krisis
Peningkatan Efektivitas
Manajemen Krisis
Melanjutkan Koordinasi
Penyiapan dan
Implementasi Kebijakan
Makroprudensial
Speed
Accuracy
Flexibility
Endurance
14
Pilar Jaring Pengaman Sistem Keuangan: Kemkeu, BI, OJK, LPS dan FSSK
KONDISI
KRISIS
PRESIDEN
Keputusan Pencegahan
& Penanganan Krisis
DPR
Rekomendasi Pencegahan
& Penanganan Krisis
Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK)
KONDISI
NORMAL
BI
•Moneter
• Sistem Pembayaran
•Kebijakan
Macroprudential
pertukaran
Informasi
OJK
•Perbankan
• Pasar Modal
• IKNB
pertukaran
Informasi
LPS
•Program Penjaminan
•Penyelesaian &
Penanganan Bank Gagal
KEMKEU
• Bendahara Negara
• Otoritas Fiskal
• Emiten
• Perusahaan
Efek
• Manajer
Investasi
• Lembaga/
Profesi
Lembaga Keuangan Mikro
• Asuransi
• Perusaha
an
Pembiaya
an
• Dana
Pensiun
Pasar Modal
• Bank
Umum
• Bank
Perkred
itan
Rakyat
• Bank
Syariah
Institusi Keuangan Non Bank
Bank
Lembaga Keuangan di Indonesia
16
• Koperasi
• BMT
16
Mekanisme Layanan Konsumen Keuangan
oleh OJK Saat Ini (1)
http://konsumen.ojk.go.id
17
17
Mekanisme Layanan Konsumen Keuangan
oleh OJK Saat Ini (2)
Alamat Surat Pengaduan OJK
(Pasar Modal & IKNB)
Alamat Surat Pengaduan BI
(Perbankan)
Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Bidang Edukasi dan Perlindungan
Konsumen
Departemen Investigasi dan
Mediasi Perbankan
Bank Indonesia
Menara Radius Prawiro, Lantai 2
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. MH. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat 10350
Menara Radius Prawiro, Lantai 19
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. MH. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat 10350
Telepon : (021) 350 1938
Faksimili : (021) 386 6032
Telepon : (021) 381 8923
Faksimili : (021) 350 1918
Surel
: [email protected]
Surel
: [email protected]
18
PERKEMBANGAN PASAR MODAL DAN IKNB
Indikator
IHSG
Kapitalisasi Pasar Saham (Rp triliun)
Nilai Obligasi Korporasi (Rp triliun)
Nilai Surat Berharga Negara (Rp triliun)
Kapitalisasi Pasar Modal thd GDP (%)
Kapitalisasi Pasar Saham thd GDP (%)
Nilai Obligasi Korporasi thd GDP (%)
Nilai Surat Berharga Negara thd GDP (%)
NAB Reksadana (Rp triliun)
Jumlah Reksadana
Emiten:
Saham
Obligasi
Aset Bersih Dana Pensiun (Rp Triliun)
Aset Perusahaan Pembiayaan (Rp Triliun)
Aset Perusahaan Asuransi Konvensional (Rp
Triliun)
2012
8 Mar 2013
Ytd
(%)
2008
2009
2010
2011
1,355.41
1,076.49
73,41
2,534.36
2,019.38
88.33
3,703.51
3,247.10
115.35
3,821.99
3,537.29
141.41
4,316.69
4,127.00
179.21
4,874.50
4.719.49
182.52
12.92
14.36
1.85
534,46
574.66
641.21
723.61
820.27
854.35
4.15
33.80
21.73
1.47
10.61
74.01
567
47.78
35.97
1.57
10.24
116.57
610
62.33
50.55
1.80
9.98
153.48
558
59.27
47.63
1.90
9.74
193.72
646
68.26
54.68
2.41
11.25
187.59
754
69.84
59.14
2.21
10.37
189.38
728
396
84
90.35
168.50
398
86
112.53
174.40
420
83
130.39
230.30
440
92
141.58
291.38
459
93
148.03*
341.77**
467
98
137.20
181.81
236.66
277.53
310.79***
GDP 2012 = Rp8.241,9 triliun
*) per Juni 2012
**) per Desember 2012
***) per September 2012
19
Perkembangan Pasar Modal dan IKNB
20
Perkembangan Pasar Modal dan IKNB
21
Perkembangan Pasar Modal dan IKNB
22
Perkembangan Pasar Modal dan IKNB
23
Terima Kasih….

similar documents