PELAKSAAN SAI TA 2005

Report
BIRO KEUANGAN – SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
PENGELOLAAN ANGGARAN
Perencanaan &
Penyusunan
Anggaran (RKAKL/DIPA)
PERTANGGUNGJAWABAN
Penyusunan LK
1. Melakukan pembukuan
terhadap semua dokumen;
2. Penyusunan Laporan
sesuai dengan kontrak
Pelak. Anggaran
1. Pembuatan Kontrak,
2. Pengajuan SPP/SPM);
3. Pelak. Kegiatan pada
satker
POKOK BAHASAN (MATERI)
1. Informasi Anggaran Kemdiknas
Tahun Anggaran 2010
2. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI
Tahun Anggaran 2009;
3. Penyaluran Bantuan Sosial (Block
Grant/Hibah);
4. •
•
•
•
PELAKSANAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN,
PEMBUKUAN, DAN
PELAPORAN KEGIATAN
ANGGARAN KEMENDIKNAS PER JENIS
KEWENANGAN TAHUN ANGGARAN 2010
dalam ribuan rupiah
No
1
2
3
4
JENIS KEWENANGAN
KANTOR PUSAT
KANTOR DAERAH
DANA DEKONSENTASI
TUGAS PEMBANTUAN
TOTAL
PAGU
%
9.958.651.049
20.475.389.707
24.446.383.992
306.754.587
18,05
37,10
44,30
0,56
55.187.179.335
100
APBN-P = Rp.63.438.179.335.000,-
ANGGARAN KEMENDIKNAS PER JENIS
PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2010
dalam ribuan rupiah
No
1
2
3
4
JENIS
PENGELUARAN
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG
BELANJA MODAL
BELANJA SOSIAL
TOTAL
PAGU
%
6.708.423.802
13.246.619.699
3.973.621.476
31.258.514.358
12,16
24,00
7,20
56,64
55.187.179.335
100
DITJEN DIKTI : Rp.19.560.827.272 (35,46%)
LHP BPK-RI (DANA HIBAH/BANSOS) 1/2
NO
TEMUAN BPK
1. Realisasi dan pertanggungjawaban dana hibah (BANSOS)
belum didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta
laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tidak
disusun dan disampaikan;
2. Masih terdapat saldo dana pada akhir tahun yang berasal
dari Belanja Sosial yang telah direalisasikan pada LRA
tetapi belum diterima oleh pihak penerima (Tertahan di Bank
Operasional KPPN) dan tidak diungkapkan dalam CaLK;
3. Terdapat pemotongan dana block grant untuk Management
Fee
4. Sisa dana bantuan belum disetor ke kas negara;
5. Aset hasil pengadaan sumber dana block grant
belum dimanfaatkan pada perguruan tinggi
LHP BPK-RI (DANA
HIBAH/BANSOS)
2/2
NO
TEMUAN
BPK
6. Penerimaan jasa giro belum disetor ke kas negara
7. Terdapat kelebihan pembayaran atas pelaksanaan
8.
9.
10.
11.
12.
kegiatan
Pelaksanaan kegiatan dilakukan sebelum dana
block grant diterima dan dibayarkan serta
dilaksanakan melampaui tahun anggaran
Penyedia barang dan Jasa belum dikenakan denda
keterlambatan
Terdapat pemecahan Kontrak pengadaan barang
hasil pelaksanaan Program Hibah
Pengadaan peralatan tidak sesuai Kontrak
Pengungkapan yang tidak/belum memadai dalam
CaLK;
PENYALURAN BANSOS (BLOCK GRANT)
1. BANSOS (Block Grant) diserahkan kepada anggota
masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan/ lembaga
non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan bahkan
ada yang lembaga pemerintah.
2. Penyaluran dalam bentuk :
a. Tunai/cash = 57 (menghasilkan Aset Tetap)
b. Barang (buku, alat edukasi atau peraga)
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
DALAM PENYALURAN BANSOS (BLOCK GRANT)
1. PENYUSUNAN BUKU PANDUAN :
Persyaratan, Proposal, Mekanisme & Tata
Cara
Penyaluran,
pelaksanaan
dan
pelaporan
2. PENETAPAN LEMBAGA PENERIMA
BLOCK GRANT : Seleksi dan Penetapan,
Penandatangan kontrak/Akad Kerjasama;
3. PENYALURAN BLOCK GRANT : SPP,
SPM & SP2D memperhatikan identitas
penerima
1.Seleksi/Penilaian Proposal, dengan persyaratan
memiliki:
a. Mengajukan permohonan.
b. Akte Notaris dan/atau surat keputusan/izin
operasional;
c. No.Rek. bank atas nama lembaga/organisasi ybs;
d. NPWP atas nama lembaga/organisasi ybs;
e. Rencana program kegiatan dan rencana anggaran
yang diperlukan yang dituangkan dalam proposal;
f. Persyaratan lainnya
2. Penetapan oleh Dirjen berdasarkan rekomendasi
Tim Penilai
KONTRAK/AKAD KERJASAMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Identitas Para Pihak (No.Rek., NPWP, dll);
Nilai Bantuan dan cara Pembayaran:
Ketentuan Perpajakan;
Waktu Pekerjaan;
Pelaksanaan dan Pelaporan;
Hak dan kewajiban, serta sanksi:
a. lembaga/organisasi yang mengajukan permohonan bantuan serta
memenuhi persyaratan adminisi dan penilaian teknis berhak
mendapatkan dana bantuan;
b. lembaga/organisasi yang mendapatkan bantuan berkewajiban :
 menggunakan dana bantuan sesuai Proposal/Kontak;
 menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan & penggunaan
dana bantuan;
 membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
c. lembaga/organisasi yg mendapatkan bantuan dan tidak dapat
melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan akan dikenakan sanksi,
berupa pengembalian seluruh bantuan ..
7. Penyetoran Sisa Dana apabila terdapat Sisa;
PROSES PENCAIARAN ANGGARAN
BAGIAN PENERBITAN SPM
KANTOR/SATKER
 PELAKSANAAN
KEGIATAN/PEMBUATA
N KOMITMEN
 PEMBAYARAN
GAJI/LEMBUR
 SPK/KONTRAK
DILENGKAPI :
1. BA PEMERIKSAAN
PEKERJAAN/BARA
NG
2. BA SERAH TERIMA
 BUKTI-BUKTI
TAGIHAN
KPPN
PEMERIKSAAN
KELENGKAPAN
SPP
Ok
PENGUJIAN
SPM
BESERTA LAMPIRANNYA
TIDAK SESUAI
PENGEMBALIAN
SPP
3
Ok
PENGUJIAN SPP
BESERTA
LAMPIRANNYA
2
1
ATASAN LANGSUNG/
PJBT.PEMBUAT
KOMITMEN/BENDAHARA
MENGAJUKAN SPP
UP/TUP/GU/NIHIL/LS
KE PENERBIT SPM
BENDAHARA
13 KANTOR/SATKER
ATAU PIHAK KETIGA
Ok
4
7
TIDAK SESUAI
PENGEMBALIAN
SPP
PEMBUATAN SPM
DENGAN APLIKASI
KOMPUTER
K
P
P
N
5
CETAK DAN
Backup data
SPM
6
PENGAJUAN SPM
9
PENERBITAN
SP2D
8
TRANSPER
KE REKNING
SYARAT-SYARAT SPP-LS UNTUK
BANTUAN SOSIAL/BLOCKGRANT
14
1. SPP-LS :
2. Surat Keputusan mengenai penetapan
penerima bantuan
3. Kontrak/Akad Kerjasama;
4. Kuitansi ;
5. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan;
6. Berita Acara Penyelesaian/Prestasi
Pekerjaan;
7. Berita Acara Pembayaran;
8. Berita Acara Serah terima Pekerjaan;
9. Daftar Nominatif Penerima Bantuan
(apabila dibayarkan secara kolektif)
CONTOH FORMAT DAFTAR NOMINATIF
PENERIMA BANTUAN
15
N
O
NAMA
PENERIMA
1.
Universitas
…….
JUMLAH
N.P.W.P
00.493.627.4-077.000
NOMOR
NAMA
BANK
REKENING
NILAI
(Rp.)
Bank BNI’46
Cab. ……, …
00000000
10.000.000,-
……………..
KET.
Termin …..
…%
PELAKSANAAN KEGIATAN SETELAH
MENERIMA BANTUAN
1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan
dalam kontrak/Proposal dan memperhatikan
ketentuan peraturan keuangan;
2. Bukti-bukti pengeluaran dibuat sesuai ketentuan
yang berlaku;
3. Dalam pelaksanaannya memerhatikan ketentuan
perpajakan yang berlaku;
4. Apabila terdapat sisa dana agar disetorkan ke kas
negara dengan menggunakan kode satker
pemberi bantuan dan mengirimkan bukti setoran
ke pemberi bantuan;
5. Bukti-bukti pengeluaran dibukukan dan
diarsipkan dengan rapi dan baik;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan baik
keuangan maupun fisik kepada pemberi bantuan;
17
MEKANISME BELANJA (1/2)
Dana APBN (DIPA) dibelanjakan dengan
mekanisme:
Menggunakan
Penyedia barang/jasa;
Swakelola;
Pemilihan penyedia B/J dilaksanakan
melalui:
PELELANGAN
UMUM
- Pascakualifikasi
• Jml rek. Min.3
PELELANGAN
TERBATAS
- Prakualifikasi
• Jml rek. Terbatas
• Nilai > 100 juta);
• Nilai > 100 juta);
PEMILIHAN
LANGSUNG
- Prakualifikasi
• Jml rek.3 dan
Nilai < 100 juta);
PENUNJUKAN
LANGSUNG
- Prakualifikasi
• Jml rek. 1
• Nilai < 50 juta);
18
MEKANISME BELANJA (2/2)
• Seleksi umum;
• Seleksi terbatas;
• Seleksi langsung:
• Jml rek.3 dan Nilai < 100 juta);
• Penunjukan langsung:
• Jml rek. 1 dan Nilai < 50 juta);
1.
2.
3.
4.
Lulus PK : Daftar Pendek 5 s.d. 7 rekanan
Kurang dari 5 = PK ulang
Setelah diulang = 2 – 4 rekanan lanjut
Telah diulang hanya 1 yg MS = PL
Prakualifikasi
Pemilihan penyedia jasa konsultansi dilaksanakan melalui:
Media Pengumuman
1. Untuk Pengadaan Konsultan
dgn Nilai s/d 200 Juta
a. Media Cetak
b. Media Elektronika yang
jangkauannya terbatas
2. Untuk Pengadaan Konsultan
dgn Nilai > 200 Juta
Media
Cetak
yang
jangkauannya Nasional
Swakelola dapat dilaksanakan oleh :
• Kantor/satker pengguna barang/jasa;
• Instansi pemerintah lainnya yang membantu satuan kerja
bersangkutan;
• Penerima hibah/bantuan
19
HAL-HAL YG PERLU DIPERHATIKAN
DALAM PEMBAYARAN
Setiap pembayaran dalam pengadaan/pekerjaan/
pemborong memperhatikan hal-hal berikut :
1. Pambayaran sampai dengan Rp.500.000,-,
menggunakan kuitansi bermeterai secukupnya;
2. Pambayaran di atas Rp.500.000,- s.d. Rp.1.000.000,kuitansi bermeterai secukupnya (beban PPN + PPh);
3. Pambayaran di atas Rp.1.000.000,- s.d. Rp.5.000.000,: kuitansi bermeterai dilengkapi dgn Faktur
Pembelian (beban PPN + PPh);
4. Pembayaran di atas Rp.5.000.000,- menggunakan
kuitansi bermeterai dilengkapi dengan Faktur
Pembelian dan SPK (beban PPN+PPh);
20
BUKTI-BUKTI PENGELUARAN
1. BELANJA HONOR:
a. Kuitansi atau
b. Daftar penerima honor
2. BELANJA BARANG
a. Pengadaan ATK, dll
b. Belanja sewa/jasa
c. Perjalanan Dinas
•
•
•
•
Surat tugas
SPPD
KUITANSI/TIKET
RINCIAN BIAYA
(Kuitansi/Faktur,
SPK/Kontrak)
3. BELANJA MODAL
(Kuitansi/Faktur, SPK/Kontrak)
21
CONTOH KUITANSI
KEMENTERIAN/LEMBAGA
…………………………………………………………...
Tahun Anggaran
No. Bukti
Beban MAK.
:
: :
:
SUDAH TERIMA DARI
:
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas
JUMLAH UANG
:
Rp. …………………………………………………………………………………………………...
TERBILANG
:
(………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..)
UNTUK PEMBAYARAN
:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Setuju dibayar
PPK / PJK
………………………………………..
NIP. …………………………
Lunas dibayar tgl.
BP / BPP
……………………………..
NIP. ……………………..
…………….,
Yang menerima uang
……………………………..
CONTOH DAFTAR PENERIMA HONOR
N
O
NAMA
NOMOR
NPWP
JUMLAH
HONOR
(Rp.)
PPh Pasal
21 (15%)
(Rp.)
2
3
4
1
JUMLAHYANG
DITERIMA
KET.
(Rp.)
5 (3 – 4)
JUMLAH
PPK/PJK
ttd
Achmad
BP/BPP
ttd
Tahir
6
RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
LUMP
SUM
1. Menurut jumlah hari
2. Meliputi Uang Makan, Uang Harian, dan
Tranport Lokal
BIAYA
TRANSPORT
PEGAWAI
AT
COST
1. Perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal
bis / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan
sampaitempat tujuan pergi pulang.
2. pengeluaran retribusi dalam rangka keberangkatan/
kepulangan di terminal bis / stasiun / bandara /
pelabuhan.
BIAYA
PENGINAPAN
AT
COST
1. Menginap di hotel
2. Menginap di tempat lain bila tidak ada hotel
UANG
HARIAN
24
BUKTI PENGELUARAN PERJALANAN DINAS
1.
Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai adalah :
a. Tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bis/stasiun /
bandara / pelabuhan pergi pulang;
b. Tiket transportasi dari terminal bis / stasiun / bandara / pelabuhan ke
tempat tujuan pergi pulang;
c. Tiket pesawat dilampiri boarding pass, airport tax, tiket kereta api,
tiket kapal laut, dan tiket bus;
d. Bukti pembayaran moda transportasi lainnya
e. Dalam hal untuk a, b, dan d sulit dan tidak dapat diperoleh
pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar
pengeluaran riil yg dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang
disetujui PPK, disertai Pernyataan tanggung jawab sepenuhnya atas
pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud
2. Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan adalah
kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan
oleh hotel tempat menginap.
 Dalam hal di tempat menginap lainnya tidak dapat
mengeluarkan kwitansi, pejabat/pegawai yang melakukan
perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil disertai
pernyataan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran
sbgi pengganti bukti pengeluaran dimaksud yg disetujui PPK
25
 PPK menilai kesesuaian dan kewajaran
tercantum dalam daftar pengeluaran riil.
atas
biaya-biaya
yang
CONTOH RINCIAN PERJALANAN DINAS
Nomor
:
Kode Akun
:
Dibukukan tanggal :
RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Lampiran SPPD Nomor
Tanggal
Nomor
Perincian Biaya
NO
1
2
3
:
:
:
Jumlah
Transpor : Jakarta - Bogor, PP
Uang Harian : 3 hr x Rp.350.000,Uang Penginapan : 2 hr x Rp.350.000,-
Keterangan
200.000
1.050.000
700.000
Jumlah:
1.950.000
Terbilang : satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah
Jakarta, 23 Februari 2010
Telah dibayar sejumlah
Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp. ………………………………
1.950.000
Rp. …………………………………
1.950.000
BP/BPP
Yang menerima
………………………………………..
A hm ad
NIP. …………………………
NIP. ……………………..
Ditetapkan sejumlah
Yang telah dibayar semula
Sisa kuran/lebih
PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG
: Rp …………………………………………….
: Rp …………………………………………….
: Rp …………………………………………….
PPK / PJK
(…………………………………………….)
NIP. ……………………………
Contoh format SPPD (halaman depan)
KEMENTERIAN/LEMBAGA
DEPARTEMEN/LEMBAGA
…………………………………………………………...
Lembar ke
Kode Nomor
Nomor
:
:
:
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
1 Pejabat yang berwenang memberi perintah
2 Nama /NIP Pegawai yang diperintahkan
3 a. Pangkat dan golongan ruang gaji menurut PP
Nomor 6 Tahun 1997
b. Jabatan/Instansi
c. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas
a.
b.
c.
4 Maksud Perjalanan Dinas
5 Alat angkut yang dipergunakan
6 a. Tempat berangkat
b. Tempat tujuan
a.
b.
7 a. Lamanya perjalanan dinas
b. Tanggal berangkat
c. Tanggal harus kembali/Tiba di tempat baru *)
a.
b.
c.
8 Pembebanan anggaran :
a. Instansi
b. Fungsi/Sub Fungsi/Program/Kegiatan/MAK
a.
b.
9 Ketarangan lain-lain :
*) coret yang tidak perlu
Dikeluarkan di
Pada tanggal
PPK / PJK
: ……………………………..
: …………………………….
(……………………………………)
NIP ………………………………..
Contoh format SPPD (halaman belakang)
Berangkat dari
:
(tempat kedudukan)
Ke
:
Pada Tanggal
:
PPK/PJK
(………………………………………..)
NIP. ………………………………….
Tiba di
:
Pada Tanggal
Kepala
:
(...............................................................)
Tiba di
:
Pada Tanggal
Kepala
:
(...............................................................)
Tiba di
:
Pada Tanggal
Kepala
:
(...............................................................)
Tiba di
:
(tempat kedudukan)
Pada tanggal
:
Penanggungjawab kegiatan
(………………………………………)
NIP. ……………………………..
Berangkat dari
Ke
Pada Tanggal
Kepala
:
:
:
(...............................................................)
Berangkat dari
Ke
Pada Tanggal
Kepala
:
:
(...............................................................)
Berangkat dari
Ke
Pada Tanggal
Kepala
:
:
(...............................................................)
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan
tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan
semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu
yang sesingkat-singkatnya.
Pejabat yang memberi perintah
Penanggungjawab kegiatan
(………………………………………)
NIP. ……………………………..
DAFTAR PENGELUARAN RIIL
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
:
NIP.
:
Jabatan :
Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal …… No…….,
dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak
dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, meliputi :
NO
UR A I A N
JUMLAH
J U M LA H
2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk
pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat
kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke
Kas Negara.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana
…… tgl. ……………………….
mestinya.
MENGETAHUI /MENYETUJUI:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEGAWAI YG MELAKUKAN PERJALANAN
DINAS
(………………………..)
29
KETENTUAN PERPAJAKAN
1.
PPh Pasal 21:
a. PNS Punya NPWP 15% dari bruto
b. PNS tdk Punya NPWP 18% dari bruto
c. Non PNS Punya NPWP 5% dari bruto
Konsultan
d. Non PNS tdk Punya NPWP 6% dari bruto individu
2. Pasal 22
a. Pengadaan barang 1,5% x DPP;
b. konsumsi Rmh makan = 1,5%
3. Pasal 23:
a. Semua jasa konsultan 2%, kecuali untuk
konsultan perencana dan pengawas 4%
b. Sewa komputer = 2%, Gedung = 10%,
kendaraan=1,5%
c. Konsumsi : Akom hotel = 2%
4. PPN 10%:
a. Pengadaan Barang/Jasa;
b. Jasa konsultan;
30
c. Jasa Sewa
PENYETORAN SISA ANGGARAN
9. Sisa uang harus segera disetorkan ke Kas Negara sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tidak ada
ketentuan yang mengatur waktu penyetorannya, setoran
dilakukan paling lambat pada akhir bulan berkenaan.
Penyetoran ke Kas Negara dilakukan dengan menggunakan
formulir sbb. :
a. Formulir SSP untuk setoran pajak, dengan menggunakan
mata anggaran sesuai dengan jenis pajak berkenaan;
b. Formulir SSPB untuk setoran pengembalian belanja yang
bersumber dari SPM tahun anggaran berjalan, dengan
menggunakan mata anggaran pengembalian atas SPM
berkenaan;
c. Formulir SSBP untuk setoran PNPB termasuk
pengembalian belanja yang bersumber dari SPM tahun
anggaran yang lalu.
d. Elemen data pada SSP, SSBP atau SSPB diisi dengan
benar dan lengkap,
SSBP
023
003
673474
10-06-2387
2387-04686
01-51
572113
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN
SSBP
SSBP
Lembar
(SURAT SETORAN BUKAN PAJAK)
Untuk
WAJIB SETOR/WAJIB
BAYAR/BENDAHARA
PENERIMA SEBAGAI BUKTI
SETORAN
Nomor
:………………(2)
Tanggal
………………………(1)……………………
:………………(3)
……. KAS NEGARA NOMOR
KE REKENING
: ……………………………………………………………………4)
A.
1.
Kementerian/Lembaga
:
(5)…………………………………………………………………
2.
Unit Organisasi Eselon I
:
(6)…………………………………………………………………
3.
Fungsi, Sub Fugsi, Program
:
4.
Satuan Kerja
:
5.
Lokasi
6.
KP/KD/DK/TP/DS
B.
1.
2.
Nama/Jabatan Wajib Setor/Wajib Bayar
Alamat
C.
(7)
(8)………………………………………………
(9)………………………………………………………
:
(10)………………………………………………………………
:
:
(11)…………………………………………………………………………
(12)…………………………………………………………………………
MAP dan Uraian Penerimaan
:
(13)……………………………………………
D.
Jumlah Setoran
Dengan Huruf
:
:
Rp (14)………………………………………………………………..
(15)…………………………………………………………………….........
E.
Surat Penagihan (SPN) atau
Surat Pemindahan Penagihan
Piutang Negara (SP3N)
:
Tanggal : (16)………………………..........................
PERHATIAN
Bacalah Dahulu Petunjuk pengisian formulir
SSBP pada halaman belakang lembar ini
KPPN
(18)……………………………………………
Keperluan :
(20)………………………….tanggal…………………
(21)……………………………………………………
NIP:……………………………………………………
(19)
19)
Diterima Oleh:
BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO
Tanggal (22)…………………………………………………….
Cap
Tanda Tangan (23)…………………………………………….
Nama Terang…………………………………………………...
PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP)
NO.
Catatan
1
2
3
4
5
7
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
URAIAN ISIAN
:
-
Diisi dengan huruf Capital atau diketik
Satu formulir SSBP hanya berlaku untuk satu Mata Anggaran
Penerimaan (MAP)
Diisi dengan Kode KPPN (3) tiga digit dan uraian KPPN Penerima Setoran
Diisi
dengan
nomor
SSBP
dengan
metode
penomoran
BAESINomor
(15040001)
Diisi dengan Tanggal SSBP dibuat.
Diisi Kode Rekening Kas Negara (KPPN bersangkutan ……diisi petugas
Bank)
Diisi Kode diikuti dengan uraian Kementerian/ Lembaga sesuai dengan yang
tercantum pada pagu anggaran.
Diisi dengan Kode Unit Organisasi Eselon I dan Uraian.
Diisi dengan Kode Program (4) digit
Diisi dengan Kode Sub Fungsi (2) digit
Diisi dengan Kode Fungsi (2) digit
Diisi dengan Kode Satker (6) enam digit dan uraian Satker.
Diisi Kode Kabupaten/Kota (2) digit
Diisi Kode Lokasi Propinsi (2) digit
Diisi dengan kode apakah Satkernya Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD),
Dekonsrentrasi
(DK),
Tugas
Perbantuan
(TP)
atau
Desentralisasi
(DS)
sebanyak (2) dua digit.
Disi dengan Nama Wajib Setor.
Diisi dengan Alamat Jelas Wajib Setor.
Diisi dengan Kode Mata Anggaran Penerimaan (6) enam digit disertai dengan
Uraian Penerimaan sesuai dengan Format.
Diisi dengan Jumlah Rupiah Setoran Penerimaan.
Diisi dengan Jumlah Rupiah yang dibayarkan dengan huruf.
Diisi dengan tanggal SPN dan SP3N kalau ada Surat Penetapannya.
Diisi dengan Nomor SPN dan SP3N.
Diisi Kode (3) tiga digit dan Nama KPPN yang akan menerima setoran
dimaksud.
Diisi keperluan pembayaran
Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal dibuatnya SSBP.
Diisi sesuai nama Wajib Setor, NIP dan stempel Satker.
Diisi dengan tanggal diterimanya setoran tersebut oleh Bank Persepsi atau
Kantor Pos dan Giro.
Diisi dengan Nama dan tanda tangan Penerima di Bank Persepsi atau Kantor
PEMBUKUAN
Dasar Hukum :
1. PMK No.:73/PMK.05/2008 Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian
Negara/Lembaga/Kantor/Satker
2. Perdirjen Perbendaharaan No.:47/PB/2009
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan
dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Kementerian
Negara/Lembaga/Kantor/Satker
YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PEMBAYARAN
1. Pelaksanaan pembayaran hanya dapat dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran atas perintah PA/Kuasa PA.
2. Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran setelah:
a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diajukan oleh
PA/Kuasa PA meliputi kuitansi/tanda terima, faktur pajak, dan dokumen
lainnya yang menjadi dasar hak tagih;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah
pembayaran, termasuk perhitungan pajak dan perhitungan atas
kewajiban lainnya yang berdasarkan ketentuan dibebankan kepada
pihak ketiga; dan
c. menguji ketersediaan dana, meliputi pengujian kecukupan pagu/sisa
anggaran untuk jenis belanja yang dimintakan pembayarannya.
3. Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah pembayaran dari
PA/Kuasa PA apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2
tidak terpenuhi.
4. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas
pembayaran yang dilaksanakannya.
5.
Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan pembayaran wajib memperhitungkan kewajiban-kewajiban (pajak dan bukan pajak) pihak ketiga kepada negara.
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PEMBUKUAN (1/2)
1. Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran harus segera dicatat
dalam Pembukuan
2. Dokumen sumber pembukuan bendahara yang harus dicatat dalam
Pembukuan, antara lain:
a. Bukti Penerimaan :
• Bukti Transper dari Ditjen Dikti (SPM/SP2D/);
• Penerimaan Pajak (Pajak yang dipungut oleh bendahara atau
disetor oleh wajib bayar)
b. Bukti-Bukti Pengeluaran:
• Kuitansi/tanda terima, faktur pajak;
• Daftar Penerima honor;
• Bukti Perjalanan Dinas;
• Dokumen lainnya yang menjadi dasar hak tagih
c. Faktur pajak, bukti potongan atas pembayaran yang dilakukan oleh
bendahara sebagai bukti pembukuan penerimaan bendahara;
d. SSP/SSBP/SSPB yang dinyatakan sah (sebagai bukti pembukuan
pengeluaran bendahara);
3. Dokumen sumber pembukuan bendahara, dibukukan sebesar nilai
bruto.
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PEMBUKUAN (2/2)
4. Pasal 7 Perdirjen Perbendaharaan
No.:47/PB/2009 :
a. Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan
pengeluaran dapat dilakukan dengan tulis
tangan atau komputer;
b. Dalam hal pembukuan dilakukan dengan
komputer, bendahara wajib:
• Mencetak buku kas umum dan buku
pembantu sekurang-kurangnya satu kali
dalam satu bulan;
• Menatausahakan hasil cetakan BKU dan
buku-buku pembantu bulanan yang telah
ditandatangani bendahara dan diketahui
KPA/PPK
CONTOH PEMBUKUAN (1/4)
HALAMAN MUKA
BUKU KAS UMUM
Departemen/Lembaga
Unit Organisasi
Prov./Kab./Kota
Satuan Kerja
Tanggal No. SP DIPA
Revisi Ke : 1
2
Tahun Anggaran
KPPN
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Mengetahui
KPA/PPK/PJK
ttd
Rahmat
........., .................... 2010
BP/BPP
ttd
Muh. Aidhin
CONTOH PEMBUKUAN (2/4)
Halaman ISI
Bulan Mei 2010
TANGGAL
PENGELUARAN (K)
NOMOR
BUKTI
URAIAN
1
Menerima uang (Blocgrant) dari
Direktorat Jenderan DIKTI
2
Budi, SPPD, Jakarta-Bogor
-
500.000,-
9.500.000,-
3
Badu, Transport
-
100.000,-
9.400.000,-
7 Mei
4
CV. Aman, pembelian ATK
200.000,-
9.200.000,-
31 Mei
5
Amran, honor
50.000,-
9.150.000,-
850.000,-
9.150.000,-
1 Mei
5 Mei
JUMLAH
Mengetahui
KPA/PPK/PJK
ttd
Rahmat
PENERIMAAN (D)
10.000.000,-
10.000.000,-
-
SALDO
10.000.000,-
........., .................... 2010
BP/BPP
ttd
Muh. Aidhin
CONTOH PEMBUKUAN (3/4)
Bulan Juni 2010
TANGGAL
NOMOR
BUKTI
1 Juni 2010
10 Juni 2010
URAIAN
Saldo akhir Mei 2010
PENERIMAAN (D)
9.150.000,-
PENGELUARAN (K)
SALDO
-
9.150.000,-
6
CV. Taruna, pengadaan
komputer
-
7.500.000,- 1.650.000,-
7
Badu, Transport
-
150.000,- 1.500.000,-
JUMLAH
Mengetahui
KPA/PPK/PJK
ttd
Rahmat
9.150.000,-
7.650.000,- 1.500.000,-
........., .................... 2010
BP/BPP
ttd
Muh. Aidhin
CONTOH BUKU PAJAK (4/4)
TANG NOMOR
GAL BUKTI
1
2
URAIAN
3
PPN
4
Mengetahui
KPA/PPK/PJK
ttd
Rahmat
PENERIMAAN (DEBET)
PPh
PPh
PPh
Psl 21 Psl 22 Psl 23
5
6
7
8
PENGELUARAN
(KREDIT)
SALDO
9
10
........., .................... 2010
BP/BPP
ttd
Muh. Aidhin
PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN
1. Lembaga/organisasi diharuskan menyampaikan
laporan kegiatan sesuai ketentuan dalam kontrak
misalnya :
a. Laporan secara tertulis disampaikan paling
lambat 31 Desember 2010;
b. Laporan berisi progres pelaksanaan kegiatan &
pertanggung jawaban penggunaan dana.
c. Menyampaikan dokumen sumber pengembalian
sisa anggaran (SSPB dan SSBP) ke Ditjen Dikti
(Satker Pemberi)
2. Penyusunan Laporan Keuangan (LRA, Neraca dan
CaLK)  Ditjen DIKTI (Satker Pemberi)
Belanja Barang (Block Grant) yang pengadaannya oleh
Satker :
a. Apabila belum diserahkan ke pihak ke-3 dicatat sebagai
persediaan, & apabila diserahkan buatkan BAST ?
b. Apabila digunakan oleh satker dekon/TP dan belum
dihibahkan dicatat sebagai aset Depdiknas (52/53/57)
c. Ungkapkan dalam CaLK.
2. Bansos (Block Grant  Tunai), menghasilkan Aset Tetap:
a. Apabila digunakan/dikuasai oleh Pemda dan belum
dihibahkan dicatat sebagai aset Depdiknas dan
sebaliknya apabila telah dihibahkan dicatat sebagai aset
Pemda;
b. Apabila bansos dalam bentuk tunai ke lembaga swasta
cukup dijelaskan dalam CaLK
1.
ASET TETAP DALAM PELAKSANAAN
BLOCK GRANT
1. Semua Aset yang diperoleh dari Dana APBN
menjadi barang milik Negara dan dapat dihibahkan
kepada Daerah.
2. Aset yang dihibahkan kepada Daerah dikelola dan
ditatausahakan oleh Daerah.
3. Aset yang tidak dihibahkan kepada Daerah
dikelola dan ditatausahakan oleh kementerian
negara/lembaga
yang
memberikan
pelimpahan/Penugasan wewenang.
PEMBUKUAN ASET TETAP
ASET TETAP
DIHIBAHKAN
Berita Acara Hibah yang
disetujui Pengelola Barang
Dibukukan dalam
Neraca PEMDA
TIDAK DIHIBAHKAN
Dibukukan dalam
Neraca K/L
Persyaratan dan Tata Cara Hibah
1. BMN yang akan dihibahkan terlebih dahulu harus
ditatausahakan dalam Sistem Informasi Manajemen
dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)
2. Status BMN yang akan dihibahkan kepada daerah
harus jelas
3. BMN yang akan dihibahkan terlebih dahulu harus
diusulkan oleh K/L kepada Menkeu c.q Dirjen
Kekayaan Negara untuk mendapat persetujuan
htpp://simkeu.depdiknas.go.id
Help desk SIMKeu : 021-500 005 ext.4
Email : [email protected] 48

похожие документы