Bentuk * bentuk badan Usaha - Teknologi Industri Pertanian

Report
Nur Hidayat
Pengantar Agroindustri

Suatu unit kegiatan produksi yang mengolah
sumber2 ekonomi atau faktor-faktor
produksi untuk menyediakan barang
dan/atau jasa bagi masyarakat dengan tujuan
untuk memperoleh keuntungan dan
memuaskan masyarakat




Badan usaha menurut lapangan usahanya
Badan usaha menurut kepemilikan modal
Badan usaha berdasarkan tanggung jawab
anggotanya
Badan usaha berdasarkan perbandingan
penggunaan tenaga mesin dan tenaga kerja
manusia





Badan
Badan
Badan
Badan
Badan
usaha
usaha
usaha
usaha
usaha
pertanian
perdagangan
industri
ekstraktif
jasa



Badan usaha negara
Badan usaha swasta
Badan usaha campuran


Perusahaan perorangan dan firma
Perseroaan terbatas


Badan usaha padat modal
Badan usaha padat karya






Jenis usaha yg akan dilaksanakan
Luas operasi atau volume usaha dan luas
pasar yg dilayani
Rencana pembagian keuntungan
Keterlibatan para pemilik dalam manajemen
dan pengendalian perusahaan
Penentuan tanggung jawab usaha
Penetuan resiko yang akan dihadapi







Prinsip2 pengawasan manajemen yg akan
digunakan
Rencana luas organisasi intern
Faktor stabilitas,kesinambungan dan
pengalihan kepemilikan
Kewajiban dan hak dalam perpajakan
Maslah kerahasiaan perusahaan
Jangka waktu berdrinya perusahaan
Lokasi, sasaran serta falasafah pemilik







Perusahaan perorangan
Persekutuan (Firma, CV)
Perseroan Terbatas (PT)
Perusahaan Negara (BUMN)
Perusahaan Daerah
Koperasi
Yayasan





Modal perusahaan berasal dari seseorang yg
sekaligus pengelola, pengusaha dan
pemimpin perusahaan.
Tidak memerlukan anggaran dasar
Dapat menggunakan modal pinjaman
Tidak mengenal pemisahan kekayaan
perusahaan dan pribadi
Umumnya merupakan perusaan kecil







Mdh mendirikan dan membubarkannya
Pemilik memegang kendali penuh
Manajemen fleksibel
Pemilik menerima semua keuntungan
Biaya pengoragnisasian dan pembubaran
rendah
Pemilikdapat menjual bisnisnya kepada siapa
saja
Perusahaan tdk membayar pajak penghasilan
sbg bisnis tersendiri





Keterbatasan jumlah modal yg dapat
diinvestasikan
Tanggung jawab pemiliki terhadap resiko
tidak terbatas
Jika keuntungan tinggidapat terkena pajak
lebih tinggi daripada bentuk perseroan
Mengurangi motivasi karyawan yang akan
berperan serta secara finansial
Kematian atau ketidakcakapan pemilik dapat
menghancurkan perusahaan



Perhimpunan dari dua orang atau lebih
sebagai pemilik bisnis
Perjanjian dapat tertulis atau lisan
Terdapat dua jenis
◦ Persekutuan Firma
◦ Persekutuan komanditer



Pendiri menyerahkan seluruh atau sebagian
kekayaan untuk usaha tsb dan harus
dicantumkan dalam akta pendirian
Anggota pendiri mempunyai tanggung jawab
penuh terhadap semua perjanjian yg
dilakukan firma
Mempunyai kuasa penuh bertindak atas nama
firma








Prosedur pendirian relatif mudah
Sumberdaya keuangan lebih besar
Lebih mudah memperoleh kredit
keputusan yang diambil lebih baik
Bekerja dalam team work
Status hukum jelas
Ada pembagian kerja
Pajak yg dibayar adalah pajak perorangan

Persyaratan
◦ Fotocopy KTP para pendiri (minimal 2 orang)
◦ Fotocopy kartu keluarga penanggung jawab
◦ Fotocopy PBB (jika milik sendiri) atau surata
keterangan sewa menyewa (jika menyewa)
◦ Pasfoto 3 X 4 2 lembar (warna)

Dokumen Yang diurus
◦
◦
◦
◦
Domisis usaha
NPWP pribadi
SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)
TDP (Tanda daftar Perusahaan)



Usaha bersama, namun ada yg hanya pada
modalkomanditer) dan yang menjalankan
usaha (komplementer)
Sekutu komplementer bertanggung jawab
pada utang2 perusahaan
Sekutu komanditer bertanggung jawab
sebesar modal yang dipercayakan kpd
komplementer




Pendiriannya relatif mudah
Modal yang dikumpulkan relatif banyak
Kemampuan mendapatkan kredit lebih
mudah
Kesempatan mengembangkan usaha lebih
luas




Tanggung jawab tidak terbatas
(komplementer)
Masa hidup perusahaan tidak tentu
Kekuasaan dan pengawasan lebih kompleks
Kesulitan untuk manarik kembali
investasinya

Persyaratan
◦ Fotocopy KTP para pendiri (minimal 2 orang)
◦ Fotocopy kartu keluarga penanggung jawab
◦ Fotocopy PBB (jika milik sendiri) atau surata keterangan
sewa menyewa (jika menyewa)
◦ Pasfoto 3 X 4 2 lembar (warna)

Dokumen Yang diurus
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Akte notaris/Pendirian perusahaan
Domisis Perusahaan
NPWP Perusahaan
Pengesahan pengadilan
SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)
TDP (Tanda daftar Perusahaan)




Suatu perkumpulan dari orang2 yg diberi hak
dan diakui oleh hukum untuk berusaha
dan/atau mencapai tujuan tertentu
Modal terdiri atas saham-saham.
Kerugian ditanggung atas besar kecilnya
saham
Pendirian berdasar akte notaris dan disahkan
menteri kehakiman didaftarkan ke Pengadilan
negeri dan diumumkan di Berita Negara RI




Rapat Umum pemegang saham (RUPS)
Dewan komisaris
Direksi
Dewan Audit (jika melakukan kegiatan
perbankan)



Modal dasar: modal yg disebut dalam akta
pendirian
Modal yang ditempatkan: modalyg sanggup
dimasukkan
Modal yang disetor: modal yang benar2 telah
diserahkan





Saham
Saham
Saham
Saham
Saham
biasa
prioritas/preferen
bonus
pendiri
kosong







Terbatasnya tanggung jawab
Struktur organisasi dapat mengakomodasi
karyawan yg bermotivasi tinggi
Saham mudah diperjualbelikan
Pemilik dapat mengalihkan
modal/mewariskan
Mudah menarik modalnya kembali
Pengelolaan modal lebih efetif
Perseroan bersifat abadai (tdk tergantung
pemegang saham)







Prosedur pendirian relatif sulit
Harus membuat laporan (termasuk pajak)
kepada pemerintah
Terkena pajak ganda
Kerahasiaan kurang terjamin
Pemegang saham hanya sedikit memiliki
kendali
Harus ada ijin khusus untuk usaha tertentu
Kurangnya hubungan perseorangan

Persyaratan

Dokumen Yang diurus
◦ Fotocopy KTP para pendiri (minimal 2 orang)
◦ Fotocopy kartu keluarga penanggung jawab
◦ Fotocopy PBB (jika milik sendiri) atau surata keterangan
sewa menyewa (jika menyewa)
◦ Pasfoto 3 X 4 2 lembar (warna)
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Akte notaris/Pendirian perusahaan
Domisis Perusahaan
NPWP Perusahaan
SK Kehakiman
SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)
TDP (Tanda daftar Perusahaan)
Berita negara


Seluruh modalnya dimiliki negara
Bentuk:
◦ PERJAN (Perusahaan Jawatan: bagian dari
depertemen
◦ PERUM (Perusahaan Umum): melayani kepentingan
Umum
◦ PERSERO (Perseroan Terbatas): berbentuk PT


Modal sebagian dimiliki Pemerintah Daerah
Pengesahan PD tngkat kabupaten oleh
Gubernur dan Menteri dalam negeri untuk
tingkat provinsi

Badan usaha yang beranggotakan orang
seorang atau badan hukum yg kegiatannya
berazaskan kekeluargaan
Yayasan

Perkumpulan atau organisasi yang bertujuan
sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dan
tidak mencari laba (nirlaba)







keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
pengelolaan dilakukan secara demokratis;
pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara
adil sebanding dengan besarnya jasa usaha
masing-masing anggota;
pemberian balas jasa yang terbatas terhadap
modal;
kemandirian;
pendidikan perkoperasian;
kerja sama antar koperasi.







Koperasi terdiri dari dua bentuk, yaitu Koperasi Primer dan
Koperasi Sekunder.
Koperasi Primer adalah koperasi yang beranggotakan orang
seorang, yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh)
orang.
Koperasi Sekunder adalah koperasi yang beranggotakan BadanBadan Hukum Koperasi, yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya
3 (tiga) Koperasi yang telah berbadan hukum.
Pembentukan Koperasi (Primer dan Sekunder) dilakukan dengan
Akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara
Republik Indonesia.
Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta
pendiriannya disahkan oleh pemerintah.
Di Indonesia hanya ada 2 (dua) badan usaha yang diakui
kedudukannya sebagai badan hukum, yaitu Koperasi dan
Perseroan Terbatas (PT). Oleh karena itu kedudukan/status
hukum Koperasi sama dengan Perseroan Terbatas.


Anggota masyarakat yang akan mendirikan koperasi
harus mengerti maksud dan tujuan berkoperasi serta
kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi
untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi anggota. Pada dasarnya
koperasi dibentuk dan didirikan berdasarkan
kesamaan kepentingan ekonomi.
Agar orang-orang yang akan mendirikan koperasi
memperoleh pengertian, maksud, tujuan, struktur
organisasi, manajemen, prinsip-prinsip koperasi, dan
prospek pengembangan koperasinya, maka mereka
dapat meminta penyuluhan dan pendidikan serta
latihan dari Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha
Kecil dan Menengah setempat.

Para pendiri koperasi mengajukan
permohonan pengesahan akta pendirian
secara tertulis kepada Pejabat, dengan
melampirkan:
◦ 2 (dua) rangkap akta pendirian koperasi satu di
antaranya bermaterai cukup (dilampiri Anggaran
Dasar Koperasi).
◦ Berita Acara Rapat Pembentukan.
◦ Surat bukti penyetoran modal.
◦ Rencana awal kegiatan usaha.

Permohonan pengesahan Akta Pendirian kepada
pejabat, tergantung pada bentuk koperasi yang
didirikan dan luasnya wilayah keanggotaan koperasi
yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:
◦ Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan
Menengah Kab/Kodya mengesahkan akta pendirian koperasi yang
anggotanya berdomisili dalam wilayah Kabupaten/Kodya.
◦ Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan
Menengah Propinsi/DI mengesahkan akta pendirian koperasi
Primer dan Sekunder yang anggotanya berdomisili dalam wilayah
Propinsi/DI yang bersangkutan dan Koperasi Primer yang
anggotanya berdomisili di beberapa Propinsi/DI, namun
koperasinya berdomisili di wilayah kerja Kanwil yang
bersangkutan.
◦ Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan
Menengah (Pusat) mengesahkan akta pendirian Koperasi Sekunder
yang anggotanya berdomisili di beberapa propinsi/DI.





Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak,
alasan penolakan diberitahukan oleh Pejabat kepada para
pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah diterimanya permintaan.
Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para
pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu
paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.
Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang
diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.
Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan
pengesahan.
Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

UU No 28 tahun2004
◦ Minimal didirikan oleh satu orang atau lebih
◦ Pendiri tersebut harus memisahkan kekayaan
pribadinya dengan kekayaan Yayasan
◦ Dibuat dalam bentuk akta Notaris yang kemudian di
ajukan pengesahannya pada Menteri Kehakiman
dan Hak Azasi Manusia, serta diumumkan dalam
berita negara Republik Indonesia.
1.
2.
3.
4.
Surat keterangan domisili Perusahaan
(SKDP) dari Kelurahan/kecamatan setempat
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama
Yayasan
Ijin dari Dinas sosial (merupakan pelengkap,
jika diperlukan untuk melaksanakan
kegiatan-kegiatan sosial) atau
Ijin/terdaftar di Departemen Agama untuk
Yayasan yang bersifat keagamaan (jika
diperlukan).

Persyaratan :
◦ Copy KTP para penghadap/pendiri
◦ Copy Akta pendirian (untuk pembuatan Akta
Perubahan/PKR)
◦ Copy SK Kehakiman (untuk pembuatan Akta
Perubahan/PKR)
◦ Notulen Rapat Umum Pemegang Saham

bukti bahwa Perusahaan/Badan Usaha telah
melakukan Wajib Daftar Perusahaan
berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun
1982 Tentang “WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN”.
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) wajib dimilki
oleh perusahaan/badan usaha Penanaman
Modal Asing (PT-PMA), PT Non PMA, CV,
Koperasi, Firma atau perusahaan perorangan
yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kota/Kabupaten cq. Kantor
Pendaftaran Perusahaan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Copy seluruh Akta Perusahaan, mulai dari Akta
Pendiriran sampai dengan Akta Perubahan
terakhir
Copy seluruh SK/Pelaporan dari Depkumham
Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan
Copy NPWP Perusahaan
Copy KTP Direktur Utama
Copy Kartu Keluarga Direktur Utama jika
Direktur Utama seorang wanita
Copy SIUP
Asli TDP yang lama ( untuk perubahan/daftar
ulang TDP)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah
surat izin untuk dapat melaksanakan
kegiatan usaha perdagangan. Setiap
perusahaan, koperasi, persekutuan maupun
perusahaan perseorangan, yang melakukan
kegiatan usaha perdagangan wajib
memperoleh SIUP yang diterbitkan
berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku
di seluruh wilayah Republik Indonesia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Copy seluruh Akta Perusahaan, mulai dari Akta
Pendiriran sampai dengan Akta Perubahan
terakhir
Copy seluruh SK/Pelaporan dari Depkumham
Copy NPWP Perusahaan
Copy TDP ( Untuk perubahan / daftar ulang SIUP )
Copy KTP Direktur Utama
Copy Kartu Keluarga Direktur Utama jika Direktur
Utama seorang wanita
ASLI Surat Keterangan Domisili Perusahaan
ASLI SIUP yang lama (untuk perubahan/daftar ulang
SIUP)
Pas Photo Direktur Utama, 3×4 = 2 lbr berwarna

similar documents