NEGARA HUKUM

Report
TIK:
Setelah pertemuan ini, mhs diharapkan dapat:
1.
Memahami dan menjelaskan tentang
konsep negara hukum
2.
Memahami dan menjelaaskan tentang
konsep negara hukum Eropa Kontinental
dan negara hukum Anglo Saxon
3.
Memahami dan menjelaskan tentang
negara hukum Inoonesia
Ubi societas ibi ius, di mana ada
masyarakat, di situ ada hukum. Setiap
negara di dunia ini memiliki hukumnya
mading-masing, yakni hukum yg dibuat
oleh masyarakatnhya sendiri dan harus
pula dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri.
Persoalannya lagi adalah apakah
hukum yg berlaku tsb responsif (otonom)
ataukah
hukum
yg
elitis/represif
(menindas) yg erat kaitannya dengan
sistem pmerintahaan yg dilaksanakan di
negara tsb.
Plato dlm bukunya Nomoi merumuskan
bahwa penyelenggaraan pemerintahan yg
baik adalah yg diatur oleh hukum.
Aristoteles
(murid
Plato),
dalam
bukunya Politica, juga merumuskan bahwa
suatu negara yg baik adalah negara yg
diperintah dgn konstitusi dan berkedaulatan
hukum.
Bagi Aristoteles, yg memerintah dlm
negara bukanlah manusia melainkann pikiran
yg adil, dan kesusilaanlah yg menentukan
baik buruknya suatu hukum.
Wirjono Prodjodikoro: negara hukum
adalah suatu negara yg di dlm wilayahnya
adalah:
a. Semua alat-alat perlengkapan negara,
khususnya alat-alat perlengkapan dari
pemerintah dlm tindakannya baik thd para
warga
negara
maupun
dlm
saling
berhubungan nasing-masing, tidak boleh
sewenang-wenang,
melainkan
harus
memperhatikan peraturan-peraturan hukum
yg berlaku.
b. Semua orang (penduduk) dlm hubungan
kemasyarakatan hrs tunduk pd peraturanperaturan hukum yg berlaku.
Dilihat dr bentukn ya, negara hukum
dibedakan sbb:
a. Negara hukum formal (Ngr. Hukum dlm
arti sempit), yakni suatu negara hukum
di mana pemerintah dlm berhubungan
dgn warga negaranya bertindak laksana
penjaga malam.
b. Negara hukum material (dlm arti luas),
yakni
pemerin
tah
tidak
saja
berkewajiban melindungi wargaanya,
tetapi juga hrs (aktif) memajukan
kesejahteraan sosial rakyatnya.
Ciri-ciri Negara Hukum Eropa Kontinental
(Rechtsstaat) menurut Immanuel Kant adalah:
a. Adanya perlindungan terhadap HAM
b. Adanya pemisahan kekuasaan dalam
negara tsb
Berdasarkan rumusan Kant ini, lahirlah
negara yg disebut konsep “negara hukum
penjaga malam” atau “negara polisi”, di mana
kekuasaan negara baru bertindak apabila
terdapat perselisihan (sengketa) antar individu
dlm masyarakat.
Dlm perkembangan berikutnya,
pemikiran
negara
hukum
Eropa
Kontinental banyak dipengaruhi ole
faham Liberal yg menjunjung faham
negara kesejahteraan (welfare state),
sehingga konsep negara hukum Eropa
Kontinental bergeser ke arah bentuk
negara hukum kesejahteraan. F. J. Stahl
dlm teorinya merumuskan bentuk negara
hukum kesejahteraan ini sbb:
a.
b.
c.
d.
Adanya jaminan thd perlindungan HAM
Adanya pemisahan kekuasaan
Adaanya pemerintahan berdasarkan UU
Adanya peradilan administrasi negara
Menurut Stahl, negara hukum bertujuan
melindungi hak asasi warga negaranya dengan
cara membatasi dan mengawasi gerak langkah
dan kekuasaan negara dengan UU.
Konsep negara hukum Anglo Saxon
ini berkembang di Inggris dan AS yg
dikenal dgn sebutan rule of law.
Menurut A.V. Dicey. Ciri negara
hukum adalah:
a. Supremasi hukum/kekuasaan tertinggi
negara adalah hukum
b. Kesamaan di hadapan hukum
c. Perlindungan terhadap HAM
Persamaan
antara
konsep
rechtsstaat dgn rule of law, yakni terletak
pada
adanya
keinginan
untuk
memberikan
perlindungan
dan
penghormatan terhadap HAM.
Perbedaannya, jika pada negara
hukum Anglo Saxon lebih menekankan
kepada prinsip persamaan di depan
hukum, maka pada negara hukum
rechtsstaat (Ero kont) memasukkan
unsur peradilan administrasi negara
(PTUN) sebagai salah satu uns ngr
Perbedaan lainnya adalah, jika dlm
negara hukum Rechtsstaat (Eropa Kont)
sumber hukumnya lebih mengutamakan
civil
law
(hukum
tertulis)
demi
terwujudnya kepastian hukum, maka
dalam negara hukum Anglo Saxon (rule
of law) lebih mengutamakan common law
(yurisprudensi)
agar
terwujudnya
keadilan.
Psl 1 ayat (3) UUD-1945: “Negara
Indonesia
adalah
negara
hukum”.
Berdasarkan
penegasan
ini
dapat
dipahami bahwa sgl tindakan yg
dilakukan atau diputuskan oleh alat
negara
dan
masyarakat
haruslah
berdasarkan kepada hukum.
Hal ini telah menunjukkan adanya
supremasi hukum/kekuasaan tertinggi
dalam negara adalah hukum.
Jika dikaitkan dengan ciri-ciri negara
hukum baik pada rechtsttaat begitu juga
pada rule of law, maka negara hukum
Indonesia tidak secara kaku (strict)
mengacu pada salah satu dari kedua
bentuk negara hukum tsb, tetapi adalah
mengintegrasikan (konsep prismatik)
nilai-nilai positif dari keduanya.
Hal ini dapat dijelaskan sbb:
 Adanya supremasi hukum (Psl. 1 ayat
(3) UUD-1945
 Adanya
pemisahan kekuasaan (Psl. 2
s/d Psl 24 C UUD-1945
 Adanya pemerintahan berdasarkan UUD
(Psl. 4 ayat (1) dan Psl 9 ayat (1) UUD1945
 Adanya kesamaan dihadapan hukum
(Psl 27 ayat (1) UUD-1945
 Adanya Peradilan administrasi (Psl 24
ayat (2) UUD-1945
 Adanya jaminan perlindungan HAM (Psl
28 A s.d Psl 28 J UUD-1945
Penegakan hukum merupakan salah satu
aspek terpenting dlm suatu negara hukum, karena
hanya dgn penegakan hukumlah maka tujuan
hukum, yakni keadilan, kepastian hukum dan
ketertiban akan dapat dirasakan masyarakat.
Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, ada
tiga hal penting yg harus diperhatikan dlm
menegakkan hukum, yaitu: keadilan, kemanfaatan
dan kepastian hukum .Sekaitan dgn ini, Satjipto
Raharjo menyatakaan bahwa penegakan hukum
merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide
tentang
keadilan,
kepastian
hukum
dan
kemaanfaantan sosial menjadi kenyataan.
Studi tentang penegakan hukum selalu
dikaitkan dgn paradigma sistem hukum sbgmn
dikemukakan Lawrence M. Fiedman, yg
membagi sistem hukum itu ke dalam 3 sub
sistem sbb:
a. Substansi hukum (legal substance) yg
diibaratkan sbg apa yag dikerjakan atau
dihasilkan oleh sebuah mesin
b. Struktur
Hukum
(legal
structur)
yg
diibaratkan sbg mesin
c. Kultur hukum (legal cultur), yakni apa sajaa
atau siapa saja yg memutuskan mesin itu
digunakan.
Faktor-faktor
yg
mempengaruhi
penegakan hukum adalah:
a. Faktor hukumnya sendiri
b. Faktor penegak hukumnya, yakni pihakpihak yg membentuk maupun menerapkan
hukum
c. Faktor sarana atau fasilitas yg mendukung
penegakan hukum
d. Faktor masyarakatnya, yakni lingkungan di
mana hukum tsb berlaku atau diterapkan
e. Faktor kebudayaan, hyakni hasil karya, cipta
dan rasa yg didasarkan pada karsa manusia
di dlm pergaulan hidup.

similar documents