B - dinas pendidikan pesisir selatan

Report
BEST PRACTICES DAN LESSON LEARNED
DALAM PROGRAM BERMUTU
Penyusun :
Ade Cahyana
Direktorat P2TK Dikdas
Ditjen Dikdas Kemdikbud
2014
PEMAHAMAN BEST PRACTICES (1)
• Best practices (praksis unggulan) merupakan konsep yang sangat
menarik tentang manajemen gagasan yang meliputi teknik,
metode, proses, produk, penilaian atau penghargaan, dari suatu
produk yang dinilai berhasil dengan baik, yang terkadang melebihi
harapan;
• Keberlanjutan (sustainability), pengulangan (replikasi), dan
perluasan (diseminasi) best practices suatu program pada
dasarnya mengacu pada kapasitas pembelajaran (lesson learned)
kita terhadap program yang terdahulu agar dapat dilakukan
secara lebih cepat, lebih efektif , lebih efisien, dan lebih produktif
PEMAHAMAN BEST PRACTICES (2)
• Dari sudut pandang kebijakan pembangunan pendidikan, best
practices dapat dipandang sebagai hasil akhir (output), dampak
pelaksanaan (outcome) atau hasil antara (milestones) dari
suatu proses yang berulang (iterative), di mana kemajuan yang
diperoleh pada suatu tahapan pembangunan pendidikan akan
menentukan keberhasilan pada tahapan pembangunan
pendidikan selanjutnya. Best practices membantu pelaku
pembangunan memastikan bahwa tahap yang telah dilalui
benar-benar berhasil dilaksanakan dengan baik sebelum
memasuki tahap pembangunan selanjutnya.
TAHAPAN YANG TELAH DILALUI PROGRAM
BERMUTU 2007 - 2014
Persiapan
1. Analisis Hasil Pilot
2. Penentuan PDO
3. Loan/Grant Agreement
4. Pemilihan 75 Kab/Kota
5. Best Practices
6. Mou Dengan 75 Kab/Kota
PERENCANAAN
2005 - 2007
PERSIAPAN
2007 - 2008
Perencanaan:
1. Pilot Project di 5
Provinsi
2. Perencanaan Kegiatan
3. Best Practices
Exit Strategy
1. Analisis Kebijakan
Penyusunan Perbup
2. DBL Substitusi
3. Pencapaian PDO
4. Best Practices
PENERAPAN
2008 - 2013
Penerapan
1. Perumusan Kebijakan
2. Penerapan Kebijakan
3. Pelaksanaan DBL
4. Pencapaian PDO
5. Best Practices
EXIT
STRATEGY
2013
SUSTAINABILITY
2014
Sustainability, a.l :
1. Pelaksanaan PKB di KK/MK;
2. Adanya Perbup/Perwalikota
dlm Pembinaan PTK;
3. Repdis pada 50 kab/kot
BEST PRACTICES DAN LESSON
LEARNED DALAM IMPLEMENTASI
PROGRAM BERMUTU
2008 - 2013
PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVES (IKK)
 Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi
minimum S1
 Meningkatnya jumlah guru SD dan SMP di kabupaten/kota
BERMUTU yang menerapkan metoda pembelajaran PAIKEM
 Menurunnya tingkat kemangkiran (absenteeism) guru
 Meningkatnya jumlah program pre-service yang diakreditasi
 Meningkatnya jumlah guru yang mendapatkan PPKHB
 Meningkatnya Jumlah Lulusan Dana Insentif Akreditasi
 Meningkatnya jumlah KKG/MGMP di kabupaten/kota mitra
BERMUTU yang aktif
 Meningkatnya jumlah guru pemula yang mengikuti program
induksi
 Pengembangan kebijakan untuk Peningkatan kemampuan
profesional dan karier guru
 Pengembangan database terintegrasi untuk monitoring dan
evaluasi peningkatan kemampuan profesional dan karier guru
PENCAPAIAN IKK BERMUTU 2008 - 2013
No.
PDO
1.
2.
3a.
3b.
4.
5.
IKK
Jumlah Guru
Pendidikan S1
Jmlh. Pengguna
Paikem
Kemangkiran Guru
SD (%)
Kemangkiran Guru
SMP(%)
Prg. Akreditasi
Preservice
Jumlah Lulusan DIA
Kondisi
Awal
2008
Hasil Yang
Dicapai
2013
900.000
1.550.791
Hasil Yang
Diharapkan
2013
1.400.000
-
214.380
160.000
19
6,6*
15
19
6,3**
15
-
43
75
-
(Data msh
divalidasi
dgn LPTK
ybs.)
15.000
6.
Jumlah Peserta
PPKHB
7. Jumlah KKG/MGMP
8. Peserta Program
Induksi
9. Adanya revisi
kebijakan,
pengemb.pend.&
karir guru
10. Database
yg.terintegrasi (+)
untuk PPKS-PTP,
dan ME
Keterangan
163.142
721.440
700.000
1.200
-
6.364
1.700
4.500
3.000
Ada blm
Ada
Ada sesuai
ses.
sesuai
kebutuhan
kebutuh kebutuh
an
an
Padati, Padati, Padati,NUPTK,K
NUPTK NUPTK,
K/MK
(-)
KK/MK
(+)
(-)
*Dari 8% pada tahun 2011
**Dari 14% pada tahun 2011
(-) Belum terintegrasi; (+) Sudah
terintegrasi
PENILAIAN KINERJA GURU
KOMPONEN PENILAIAN
• Persiapan
• Pelaksanaan
• Penilaian
RESPONDEN
• Guru SD Kelas Rendah
• Guru SD Kelas Tinggi
• Guru B. Indonesia SMP
• Guru B. Inggris SMP
• Guru Matematika SMP
• Guru IPA SMP
No
Komponen
N
K
1 Persiapan
3,28
BS
2 Pelaksanaan
3,43
BS
3 Penilaian
2,65
B
Jumlah
9,36
Rata-rata (Maksimum=4)
3,12
Proses KBM Secara
Umum
Persiapan
3.50
B
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
Penilaian
Pelaksanaan
No Guru
N
Kat
1 SD Bawah
3,45
BS
2 SD Atas
3,19
B
3 SMP B. Indonesia
3,33
BS
4 SMP B. Inggris
3,14
B
5 SMP Matematika
3,17
B
6 SMP IPA
3,39
BS
Jumlah
19,67
Rata-rata (Maksimum=4) 3,29
BS
SMP IPA
Perencanaan
SD Bawah
3.5
3.45
3.4
3.35
3.3
3.25
3.2
3.15
3.1
3.05
3
2.95
SMP Matematika
SD Atas
SMP B. Indonesia
SMP B. Inggris
No
1
2
3
4
5
6
Guru
SD Bawah
SD Atas
SMP B. Indonesia
SMP B. Inggris
SMP Matematika
SMP IPA
Jumlah
Rata-rata (Maksimum=4)
N
3,45
3,49
3,46
3,48
3,26
3,44
20,58
3,43
Kat
BS
BS
BS
BS
BS
BS
Pelaksanaan
SD Bawah
3.5
3.45
BS
SMP IPA
3.4
3.35
SD Atas
3.3
3.25
3.2
3.15
SMP Matematika
SMP B. Indonesia
SMP B. Inggris
No
1
2
3
4
5
6
Guru
N
SD Bawah
2,67
SD Atas
2,63
SMP B. Indonesia
2,73
SMP B. Inggris
2,71
SMP Matematika
2,71
SMP IPA
2,48
Jumlah
15,93
Rata-rata (Maksimum=4) 2,66
Kat
B
B
B
B
B
B
Penilaian
SD Bawah
2.75
B
2.7
2.65
2.6
SMP IPA
2.55
SD Atas
2.5
2.45
2.4
2.35
SMP Matematika
SMP B. Indonesia
SMP B. Inggris
PENILAIAN SINERGI KEPALA SEKOLAH DAN
PENGAWAS SEKOLAH
KOMPONEN
• Pembuatan Silabus
• Pembuatan RPP Setiap SK-KD
• Pembuatan Bank Soal
• Pembuatan Karya Tulis Ilmiah
• Pembuatan Jurnal Belajar
• Pembuatan Peta Guru (TNA)
• Pembuatan Rapor Guru
RESPONDEN
• Kepala Sekolah
• Pengawas Sekolah
No
Aspek
1 Pembuatan Silabus
2 Pembuatan RPP Setiap SK-KD
3 Pembuatan Bank Soal
4 Pembuatan Karya Tulis Ilmiah
5 Pembuatan Jurnal Belajar
6 Pembuatan Peta Guru (TNA)
7 Pembuatan Rapor Guru
Jumlah
Rata-Rata (Maksimum=2)
0,00 – 0,39
0,40 – 0,79
0,80 – 1,19
1,20 – 1,59
1,60 – 2,00
: Sangat Kurang (SK)
: Kurang (K)
: Cukup (C)
: Baik (B)
: Baik Sekali (SB)
Nilai
1,45
1,52
1,16
1,14
0,97
0,95
1,09
8,27
1,18
Kategori
B
B
C
C
C
C
C
C
SINERGITAS
Pembuatan
Silabus
1.60
1.40
Pembuatan Rapor
Guru
1.20
1.00
0.80
Pembuatan RPP
Setiap SK-KD
0.60
0.40
0.20
0.00
Pembuatan Peta
Guru (TNA)
Pembuatan Jurnal
Belajar
Pembuatan Bank
Soal
Pembuatan Karya
Tulis Ilmiah
No
Aspek
1 Pembuatan Silabus
2 Pembuatan RPP Setiap SK-KD
3 Pembuatan Bank Soal
4 Pembuatan Karya Tulis Ilmiah
5 Pembuatan Jurnal Belajar
6 Pembuatan Peta Guru (TNA)
7 Pembuatan Rapor Guru
Jumlah
Rata-Rata (Maksimum=2)
Nilai
1,50
1,61
1,21
1,26
0,97
0,95
1,22
8,73
1,25
Kategori
B
BS
B
B
C
C
B
SINERGITAS
KEPALA SEKOLAH
B
Pembuatan
Silabus
Pembuatan
Rapor Guru
Pembuatan Peta
Guru (TNA)
Pembuatan
Jurnal Belajar
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Pembuatan RPP
Setiap SK-KD
Pembuatan Bank
Soal
Pembuatan Karya
Tulis Ilmiah
No
Aspek
1 Pembuatan Silabus
2 Pembuatan RPP Setiap SK-KD
3 Pembuatan Bank Soal
4 Pembuatan Karya Tulis Ilmiah
5 Pembuatan Jurnal Belajar
6 Pembuatan Peta Guru (TNA)
7 Pembuatan Rapor Guru
Jumlah (Maksimum=2)
Rata-Rata
Nilai
1,40
1,43
1,11
1,01
0,97
0,95
0,95
7,81
1,12
Kategori
B
B
C
C
C
C
C
SINERGITAS PENGAWAS
SEKOLAH
C
Pembuatan
Silabus
Pembuatan
Rapor Guru
Pembuatan Peta
Guru (TNA)
Pembuatan
Jurnal Belajar
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Pembuatan RPP
Setiap SK-KD
Pembuatan Bank
Soal
Pembuatan Karya
Tulis Ilmiah
KINERJA PENGELOLAAN
KOMPONEN
• Dukungan Fasilitas
• Pembinaan Organisasi dan Manajemen Pokja
• Pengelolaan DBL
• Pengelolaan Kegiatan dan Hasil Pokja
• Penyediaan Dana Pendamping
• Pemanfaatan Jasa Konsultan Pendamping
RESPONDEN
• Kabid PMPTK
• Kasi Sub PMPTK
• Penjab Program BERMUTU
No
Komponen
1 Dukungan Fasilitas
2 Pembinaan Organisasi Dan Manajemen Pokja
Nilai
2,35
Kategori
2,73
Baik
3 Pengelolaan DBL
4 Pengelolaan Kegiatan Dan Hasil Pokja
2,21
Cukup
2,26
Cukup
5 Penyediaan Dana Pendamping
6 Pemanfaatan Jasa Konsultan Pendamping
2,06
Cukup
1,37
Kurang
JUMLAH
12,98
RERATA
2,16
0 – 0,49
= Tidak memenuhi Syarat
0,50 – 1,49 = Kurang
1,49 – 2, 49= Cukup
2,50 – 3,49 = Baik
3,50 – 4,00 = Baik sEKALI
Cukup
Cukup
Kinerja Pengelolaan
Kab/Kota
Dukungan
Fasilitas
3.00
2.50
Pemanfaatan
Jasa Konsultan
Pendamping
2.00
1.50
1.00
Pembinaan
Organisasi Dan
Manajemen…
0.50
0.00
Penyediaan
Dana
Pendamping
Pengelolaan DBL
Pengelolaan
Kegiatan Dan
Hasil Pokja
MELEMBAGAKAN BEST PRACTICES DAN
LESSON LEARNED DALAM
FUNGSI PENGATURAN KEBIJAKAN
(REGULATORY FUNCTION )
UNTUK PEMBINAAN PTK
KEDUDUKAN NOTKES SEBAGAI REGULATOR DAN
PERBUP SEBAGAI REGULASI
BEST PRACTICES SEBAGAI:
OUTPUT, OUTCOME ATAU
MILESTONES
JOINT POLICIES
(MIS NOTKES SBG
PE
REGULATOR)
PERBUP
(REGULASI)
Regulatory
Function
ANALISIS KEBIJAKAN PENERAPAN REGULASI
PEMBINAAN PTK DI KABUPATEN/KOTA
NO
1.
TAHAPAN
AGENDA
SETTING
DESKRIPSI
OUTPUT
Menginisiasi agenda kerja analisis
kebijakan dimulai pada bulan Juni
sampai Desember 2013 dalam rangka
sustainability program pembinaan PTK
di 75 kab/kot, pasca berakhirnya
Program BERMUTU di akhir 2013
Adanya hasil inventarisasi
dan verifikasi kebijakan
Pembinaan PTK di 85
kabupaten/kota mitra
BERMUTU (Juni-Juli 2013)
ANALISIS KEBIJAKAN MENYONGSONG SUSTAINABILITY
PEMBINAAN PTK DI TAHUN 2014
2.
FORMULASI
KEBIJAKAN
Menyusun Perbup/ Perwali yang
mengakomo dasikan aspirasi
kabupaten/kota mitra BERMUTU dlm
pembinaan PTK
Adanya draft Perbup/
Perwali yang telah dikaji
dan diberimasukan oleh
Biro Hukum dan Tim RUURPP Balitbang (Agustus‘13)
3.
LEGITIMASI
KEBIJAKAN
Pengusulan draft Perbup/ Perwali
sebagai payung kebijakan pembinaan
PTK (Agustus-Oktober)
Peluncuran Perbup/Perwali
oleh Bupati/Walikota Mitra
BERMUTU pada Rakornas
Prog. BERMUTU 4 Des ‘13
4.
EVALUASI
KEBIJAKAN
Kajian terhadap lingkungan strategis
konten kebijakan lokal menyongsong
kegiatan Pembinaan PTK tahun 2014 dst.
Adanya kesiapan kab/kota
mitra BERMUTU mengguna
kan potensi lingkungan stra
tegis kebijakan daerahnya
AGENDA PENYUSUNAN DAN PELUNCURAN
REGULASI PEMBINAAN PTK DI KABUPATEN/KOTA
NO
1.
2.
3
4
5
6.
7.
AGENDA KERJA PENUNTASAN
PERBUP/PERWALI
PELAKSANAAN
PENGUSULAN REGULASI DAN PENYUSUNAN DRAFT
PERBUB/PERWALIKOTA PEMBINAN PTK
PENYEMPURNAAN KONTEN KEBIJAKAN DRAFT
PERBUP/PERWALIKOTA
PENYAMPAIAN PERBUP/PERWALIKOTA KEPADA BUPATI/
WALIKOTA MITRA BERMUTU
REVISI DAN FINALISASI PERBUP/PERWALIKOTA
BERDASARKAN MASUKAN DARI
BUPATI/WALIKOTA/PENGELOLA KANTOR DINAS
PENDIDIKAN DI KABUPATEN/KOTA (RAKORNAS 1)
USULAN PENANDATANGANAN PERBUP/PERWALIKOTA
DENGAN SURAT PENGANTAR DARI DIRJEN DIKDAS
KEPADA KABUPATEN/KOTA MITRA BERMUTU
PROSES PENANDATANGANAN PERBUP/PERWALIKOTA
PADA 75 KABUPATEN/KOTA MITRA BERMUTU
14-15 JUNI
PELUNCURAN 40 PERBUP/PERWALIKOTA TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESIONAL PTK
UNTUK SUSTAINABILITY PEMBINAAN PTK DAN
PENGEMBANGAN PKB PASCA 2013
RAKORNAS II
DESEMBER 2013
NARASUMBER
RAKORNAS 1
21 JUNI
25 JUNI –
10 JULI
TIM RUU/RPP TIM
BERMUTU P2TK DIKDAS
TIM RUU/RPP TIM
BERMUTU P2TK DIKDAS
KEPALA BPSDMPKPMP/ DIR.
P2TK DIKDAS
TIM RUU/RPP TIM
BERMUTU P2TK DIKDAS
1 AGUSTUS
TIM BERMUTU P2TK DIKDAS
AGUSTUS –
OKTOBER 2013
TIM BERMUTU P2TK DIKDAS
PENGELOLA BERMUTU
KABUPT./KOTA
WAMENDIK, BUPATI/
WALIKOTA, BAPPENAS
DIRJEN DIKDAS, KEPALA
BPSDMPK-PMP, BANK
DUNIA,
17-19 JUNI
KONTEN REGULASI PERBUP/PERWALI
BAB
MUATAN/ISI
PASAL
KONSIDERAN
I
KETENTUAN UMUM (Pengertian, lingkup,prinsip)
PS.1-4
II
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIK
PS. 5=8
III
PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA
PS.9-11
IV
PENILAIAN KINERJA GURU
PS.12-15
V
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
PS.16-17
VI
SUMBERDAYA PENDIDIK ( Kelembagaan, Ketenagaan, Sarana- PS.18-22
Prasarana, Pendanaan, Manajemen)
VII
KETENTUAN PENUTUP
PS.23
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI/WALIKOTA/WALIKOTA.………………………..
NOMOR......TAHUN ......
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN PROFESIONAL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI/WALIKOTA …………………………….
Menimbang
: 1.
2.
Mengingat
1.
2.
bahwa dalam komitmen nasional untuk meningkatkan mutu
dan daya saing sumber daya manusia Indonesia hasil
pendidikan memerlukan pengembangan dan pembinaan
profesi pendidik dan tenaga kependidikan secara utuh;
dst.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pendidik
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4536);
Dst.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/WALIKOTA …………………………
dan
BUPATI/WALIKOTA …………………..
MEMUTUSKAN :
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten/Kota ………………………
2. Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota …………………….
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan dan kebudayaan;
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota …………. sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab di
bidang pendidikan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota/ ……………………………
8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara,
tutor,
instruktur,
fasilitator,
dan
sebutan
lain
yang
sesuai
dengan
kekhususannya,
serta
berpartisipasi
dalam
menyelenggarakan pendidikan.
9. Tenaga
kependidikan
adalah
anggota
masyarakat
yang
mengabdikan
diri
dan
diangkat
untuk
menunjang
penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola
satuan pendidikan, pengawas, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten/Kota ………………………
2. Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota …………………….
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan;
5. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan dan kebudayaan;
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota …………. sebagai organisasi perangkat
daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/ ……………………………
8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor,
pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai
dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat
untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan,
perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi
sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan.
• Pasal 2
(1)Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional
pendidik yang diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota ini
meliputi guru, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah
pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
(2)Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional
tenaga
kependidikan
yang
diatur
dalam
Peraturan
Bupati/Walikota ini ditujukan untuk pengawas sekolah
pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
Pasal 6
Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan
profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan
oleh pemerintah Kabupaten/Kota meliputi:
(1) Program Induksi bagi Guru Pemula
(2) Penilaian Kinerja Guru
(3) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
Pasal 25
Bagian Keempat
Pendanaan
(1) Pemerintah Kabupaten/Kota
mengalokasikan anggaran untuk program
induksi bagi guru pemula (PIGP), penilaian kinerja guru (PK Guru), dan
pengembangan
keprofesian
berkelanjutan
(PKB)
pendidik
tenaga
kependidikan yang ada di wilayahnya melalui APBD.
(2) Pendanaan penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan keprofesian
pendidik dan tenaga kependidikan
selain bersumber dari
APBD dapat
menggunakan sumber lain yang sah.
(3) Pendidik dapat secara mandiri mendanai kegiatan
keprofesian berkelanjutan untuk dirinya.
pengembangan
BAB IX
PERATURAN PENUTUP
Pasal 22
• Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi
dan karier pendidik dan tenaga kependidikan oleh pemerintah
Kabupaten/Kota mengenai program induksi bagi guru pemula,
penilaian
kinerja
guru,
dan
pengembangan
keprofesian
berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 harus
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang melakukan
pengaturan khusus pada hal-hal tersebut, baik peraturan
perundang-undangan yang masih/sudah diberlakukan sebelum
Peraturan
Bupati/Walikota
ini
ditetapkan,
maupun
yang
diberlakukan kemudian setelah Peraturan Bupati/Walikota telah
ditetapkan.
NOTA KESEFAHAMAN SEBAGAI KOMITMEN
KEBERLANJUTAN PEMBINAAN PTK
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BUPATI/WALIKOTA .................................................
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : ................./......./......./2014
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN PROFESIONAL
DAN PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
(PKPROP-PTK)
Pasal 1
a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah institusi Pemerintah yang berwenang dalam menentukan
kebijakan nasional dalam penyelenggaraan sertifikasi dan peningkatan kualifikasi guru
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah yang memiliki wewenang dan tanggung
jawab dalam penyelenggaraan pendidikan, tercakup didalamnya urusan Peningkatan
Kemampuan Profesional dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (untuk
selanjutnya disebut PKPROP-PTK) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
Pasal 2
Pasal 2
Ruang lingkup pelaksanaan Program Peningkatan Kemampuan Profesional dan Pembinaan
PTK (PKPROP-PTK) meliputi: (1) Program Induksi bagi guru Pemula; (2) Program Penilaian
Kinerja Guru (PKG); (3) Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) berbagai
kelompok dan musyawarah kerja tenaga kependidikan; dan (4) Program Fasilitasi Sarana dan
Sarana Pembelajaran untuk PKPROP-PTK, dimana kesemua hal tersebut merujuk kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 3
Pasal 3
(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban:
a. Memfasilitasi penguatan regulasi, institusi, dan program Pemerintah
Kabupaten/Kota ……………………………dalam pelaksanaan program PKPROPPTK, yang mencakup peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru sesuai dengan
standar nasional, serta kegiatan-kegiatan pengembangan kualitas guru secara
berkelanjutan
b. Memfasilitasi pengembangan jaringan kemitraan dengan para pemangku
kepentingan pada tingkat
lokal, nasional, maupun internasional untuk
meningkatkan kualifikasi dan kompetensi sesuai standar nasional, dan
pengembangan kualitas guru secara berkelanjutan.
c. Memberikan pelatihan, lokakarya, dan atau workshop untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan Program PKPROP-PTK.
Pasal 3
(1) PIHAK KEDUA berkewajiban:
a. Memasukkan manajemen guru, termasuk upaya peningkatan kualifikasi dan proses
sertifikasi guru ke dalam Rencana Strategis Pembangunan Daerah dan/atau dalam
bentuk kebijakan formal lainnya.
b. Melakukan kerjasama dengan LPMP di Provinsi yang bersangkutan untuk membina
Kelompok Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok kerja
Kepala Seko!ah (KKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), atau kelompok
kerja kependidikan lainnya.
c. Membentuk pengurus atau sekretariat Program PKPROP-PTK dalam struktur
organisasi pemerintah daerah dan menyediakan sarana kerja yang diperlukan bagi
implementasi Program PKPROP-PTK.
d. Memberikan ijin penggunaan satuan pendidikan beserta sarana dan prasana serta
siswa dan guru sebagai sasaran implementasi Program PKPROP-PTK.
Pasal 4
Pasal 4
Untuk menjamin keberlangsungan Program PKPROP-PTK secara berkelanjutan, PIHAK
KEDUA berkewajiban untuk menerbitkan dan memberlakukan perangkat pearaturan
perundang-undangan tentang Peningkatan Kemampuan Profesional dan Pembinaan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PKPROP-PTK) dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota,
yang secara khusus ditujukan untuk meningkatkan kualitas Pendidik dan Tenaga
Kependidikan (PTK) dalam rangka upaya peningkatan mutu pendidikan nasional.

similar documents