PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS (D A K

Report
SELAMAT DATANG
PARA PESERTA SOSIALISASI
DANA ALOKASI KHUSUS [DAK] 2011 LANJUTAN
BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS UNTUK SMP
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
SEKSI SARANA PRASARANA BIDANG DIKMEN
1
PAPARAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011
UNTUK SMP/SMPLB
OLEH :
Drs. ASEP WAWAN BUDIMAN, M.Si
Kasi Sarana Prasarana Dikmen
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
SEKSI SARANA PRASARANA BIDANG DIKMEN
2
KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN
UNTUK SMP/SMPLB TAHUN 2011
• DAK Bidang Pendidikan dialokasikan untuk menunjang program wajib belajar
pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan merata.
• Sasaran program DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk
SMP/SMPLB dialokasikan bagi SMP/SMPLB negeri maupun swasta
• Sesuai dengan hasil kesimpulan/kesepakatan Panitia Kerja Transfer ke Daerah
lingkup kegiatan DAK diprioritaskan untuk menuntaskan rehabilitasi kelas
SMP/SMPLB yang rusak sedang dan berat termasuk untuk peningkatan mutu
bangunan, pembangunan ruang kelas baru (RKB), ruang perpustakaan
termasuk ruang belajar lainnya (RBL) dengan memperhatikan Indeks
Kemahalan Konstruksi (IKK) masing-masing daerah serta kebutuhan sarana
peningkatan mutu pendidikan
• Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SMP/SMPLB
digunakan untuk: (a) pembangunan ruang/gedung perpustakaan beserta
perabotnya; (b) pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya; (c)
rehabilitasi ruang belajar; (d) pembangunan ruang belajar lain (RBL) beserta
perabotnya; dan (e) penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu
pendidikan.
http://saprasdikmengarut.wordpress.com 3
KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN
UNTUK SMP/SMPLB TAHUN 2011 LANJUTAN…..
• DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SMP/SMPLB
sebesar Rp. 2.008.260.000.000,- (dua triliun delapan miliar dua ratus
enam puluh juta rupiah) digunakan untuk pembangunan prasarana
pendidikan dan penyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan
dengan rentang minimal 35% dan maksimal 65% untuk mencapai
100% sesuai dengan kebutuhan kabupaten/kota untuk masingmasing kegiatan berikut :
a)65% Untuk Pembangunan prasarana pendidikan berupa:
Pembangunan ruang/gedung perpustakaan beserta perabotnya;
pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya;
rehabilitasi ruang belajar; pembangunan ruang belajar lain (RBL)
beserta perabotnya;
b)35% untuk Penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu
pendidikan berupa pengadaan sarana peningkatan mutu
http://saprasdikmengarut.wordpress.com 4
pendidikan.
KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN
UNTUK SMP/SMPLB TAHUN 2011 LANJUTAN…..
• Target yang akan dicapai dalam program DAK Bidang Pendidikan untuk SMP/SMPLB Tahun
Anggaran 2011 adalah :
a) tersedianya ruang kelas baru (RKB);
b) tersedianya ruang/gedung perpustakaan;
c) tersedianya ruang belajar dalam kondisi layak sebagai tempat terselenggaranya proses
belajar mengajar;
d) tersedianya ruang belajar lain (RBL) untuk penunjang proses pembelajaran di sekolah;
e) tersedianya sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan berupa pengadaan sarana
peningkatan mutu pendidikan.
• Asas umum dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 meliputi :
a) efisien, berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan harus diusahakan dengan
menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan
dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
b) efektif, berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan yang
telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan
sasaran yang ditetapkan;
c) terbuka dan bersaing, berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan harus terbuka bagi
penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan
yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria
5
tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
PROPORSI PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN 2011
65 %
35 %
Fisik:
Mutu:
Rehabilitasi Ruang Belajar
Rusak Berat
Pengadaan
alat Pendidikan
http://saprasdikmengarut.wordpress.com
6
ALOKASI DAK
BIDANG PENDIDIKAN
Alokasi DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2011
sebesar Rp. 10,0413 Triliun.
dengan proporsi alokasi nasional sbb:
– Jenjang SD/SDLB = 80% (Rp 8,03304 triliun),
– Jenjang SMP
= 20% (Rp 2,00826 triliun).
Setiap kabupaten/kota penerima DAK bidang pendidikan
tahun anggaran 2011 wajib menyediakan dana
pendamping dari APBD minimal sebesar 10% (sepuluh
persen) dari alokasi dana yang diterima.
http://saprasdikmengarut.wordpress.com
7
KRITERIA UMUM SMP/SMPLB PENERIMA DAK
BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011
• diprioritaskan untuk sekolah yang berlokasi di daerah
•
miskin, terpencil, tertinggal dan terbelakang, serta
daerah perbatasan dengan negara lain;
belum memiliki sarana peningkatan mutu pendidikan
yang memadai;
• pada Tahun Anggaran 2011 dan atau Tahun
Anggaran Pelaksanaan DAK tersebut tidak
menerima dana bantuan sejenis baik dari
sumber dana pusat (APBN) maupun dari sumber
dana daerah (APBD I atau APBD II); dan
• bagi sekolah swasta memiliki status minimal terdaftar.
http://saprasdikmengarut.wordpress.com
8
KRITERIA KHUSUS SMP/SMPLB PENERIMA
REHABILITASI RUANG BELAJAR
Diperuntukkan bagi SMP/SMPLB yang :
1. Memiliki ruang kelas rusak berat dengan tingkat kerusakan
lebih besar dari 46%
2. Mempunyai potensi berkembang dan dalam tiga tahun
terakhir mempunyai jumlah siswa stabil atau meningkat; dan
3. Dibangun di atas lahan milik sendiri (milik pemerintah untuk
sekolah negeri; milik yayasan untuk sekolah swasta) yang
dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat atau
surat kepemilikan lain yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang.
http://saprasdikmengarut.wordpress.com
9
KRITERIA KHUSUS SEKOLAH PENERIMA
ALAT PENDIDIKAN
Telah memiliki ruang Lab IPA untuk alat Lab IPA.
Telah memiliki ruang Lab Bahasa untuk alat Lab
Bahasa.
Alat yang dimiliki tidak memadai.
http://saprasdikmengarut.wordpress.com
10
PENGGUNAAN DAK
A. FISIK
• Unit Cost :
 Untuk Rehab Berat = Rp. 45juta per paket
 Untuk Rehab Sedang = Rp. 90juta per paket
• Menggunakan metode penunjukan langsung sesuai pasal 31
Perpres 54 tahun 2010
• Jumlah ruang belajar yang direhabilitasi disesuaikan dengan
kebutuhan sekolah berdasarkan hasil pemetaan sekolah terbaru;
• Urutan Prioritas:
1. Penuntasan Rehab Ruang Belajar Rusak Berat
2. Jika masih ada sisa, digunakan untuk Rehab Ruang Belajar
Lainnya (RBL, RPL, RG, RKS,
3. Jika masih ada sisa lagi, digunakan untuk merehab ruang lainnya
http://saprasdikmengarut.wordpress.com
11
PENGGUNAAN DAK
.....lanjutan)
B. MUTU
•
•
Menggunakan mekanisme pemilihan
penyedia barang dan jasa sesuai
Perpres 54 tahun 2010
Unit Cost:
1. Alat Lab Bahasa: Rp. 125 juta per paket
2. Alat Lab IPA
: Rp. 50 juta per paket
3. Alat IPS
: Rp. 9 juta per paket
http://saprasdikmengarut.wordpress.com
12
PENYALURAN, PELAKSANAAN, DAN PELAKSANA
DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2011
PENYALURAN
Cara pemindahbukuan dari
Rekening Kas Umum Negara
(Pemerintah Pusat c.q Kementerian
Keuangan)
Rekening
Kas Umum Daerah
(kabupaten/kota)
PELAKSANAAN
PELAKSANA
1. Pemilihan
Penyedia
barang/Jasa
(Rehan dan alat
pendidikan)
1. Panitia
Pembangunan
Sekolah untuk
Fisik (Rehab)
2. Dinas
Pendidikan
untuk Mutu
(Alat
Pendidikan)
http://saprasdikmengarut.wordpress.com
13
Peraturan yang Mengatur Rehab
• PerMendagri
•
•
1. DAK digunakan utk belanja modal
2. Dilakukan oleh SKPD
Perpres 54 Tahun 2010
1. Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa
2. Swakelola
a. Swakelola oleh K/L/D/I
b. Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain
c. Swakelola oleh Kelompok Masyarakat
Permendikbud no 57 tahun 2011
1. Dilakukan dengan swakelola
2. Oleh Panitia Pembangunan Sekolah
http://saprasdikmengarut.wordpress.com
14
KEGIATAN-KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT
DIBIAYAI DAK
1. Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK adalah:
a. administrasi kegiatan;
b. penyiapan kegiatan fisik;
c. penelitian;
d. pelatihan; dan
e. perjalanan dinas. Dan
f. Kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk dalam Petunjuk Teknis
Penggunaan DAK Pendidikan TA 2011 untuk SMP/SMPLB
seperti izin mendirikan bangunan, pembebasan tanah,
pematangan tanah, konsultan, dan sebagainya.
2. Kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK sebagaimana
dimaksud pada angka 1, pembiayaannya dibebankan dari
anggaran/biaya umum yang disediakan melalui APBD atau
sumber pembiayaan lain di luar dana pendamping
http://saprasdikmengarut.wordpress.com
15
Tugas dan Tanggung Jawab
Pemerintah
Kabupaten/Kota
B
Pemerintah
Pendidikan
Provinsi
Komite
Sekolah
A
C
Tugas &
Tanggung
Jawab
Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota
D
F
E
Kepala Sekolah
Dewan Pendidikan
Kabupaten/Kota
A
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
1. Mengkoordinasikan sosialisasi pelaksanaan DAK
bagi kabupaten/kota sebagai tindak lanjut
sosialisasi di tingkat pusat dengan mengundang
nara sumber dari institusi yang relevan;
2. Melaksanakan supervisi dan monitoring serta
penilaian terhadap pelaksanaan DAK bidang
pendidikan untuk SMP/SMPLB di kabupaten/kota;
3. Melaporkan hasil supervisi dan monitoring kepada
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, u.p. Direktur
Pembinaan SMP
http://saprasdikmengarut.wordpress.com
17
B
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
1. Menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurangkurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK
yang diterimanya, sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;
2. Menyediakan anggaran/dana biaya umum untuk kegiatan
perencanaan, sosialisasi, pengawasan, biaya lelang dan biaya
operasional lainnya sesuai dengan kebutuhan;
3. Menetapkan nama-nama SMP/SMPLB penerima DAK Bidang
Pendidikan Tahun Anggaran 2011 dalam Keputusan
Bupati/Walikota dan salinannya disampaikan kepada Direktur
Jenderal Pendidikan Dasar up. Direktur Pembinaan SMP, dan
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat;
4. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di
tingkat kabupaten/kota.
http://saprasdikmengarut.wordpress.com
18
C
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
1. Membentuk Tim Teknis untuk melakukan pemetaan dan
pendataan kondisi prasarana sekolah dan sarana
peningkatan mutu pendidikan di sekolah;
2. Menghitung jumlah paket rehab per sekolah;
3. Membuat rencana jumlah SMP/SMPLB yang akan
menerima DAK Bidang Pendidikan, sesuai dengan
kriteria yang telah ditetapkan;
4. Mengusulkan nama-nama SMP/SMPLB sasaran DAK
Bidang Pendidikan tahun 2011 kepada Bupati/Walikota,
berdasarkan hasil pemetaan dan pendataan;
http://saprasdikmengarut.wordpress.com
19
C
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
4. Menyampaikan rencana penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun
Anggaran 2011 kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar c.q
Direktur Pembinaan SMP dengan tembusan kepada Menteri Keuangan
c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun pelaporan
kegiatan DAK Bidang Pendidikan dengan mengacu pada Surat Edaran
Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri
Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008,
SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008
perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan
Evaluasi Pemanfaatan DAK; dan
6. Melaporkan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran
2011 kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar up. Direktur
Pembinaan SMP.
http://saprasdikmengarut.wordpress.com
20
D
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan tugas
dan fungsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Dalam konteks kegiatan DAK Bidang Pendidikan
Tahun
Anggaran
2011,
Dewan
Pendidikan
Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab
melakukan pengawasan dalam rangka transparansi
dan
akuntabilitas
pelaksanaan
DAK
Bidang
Pendidikan di tingkat kabupaten/kota.
http://saprasdikmengarut.wordpress.com
21
E
1.
2.
3.
4.
TUGAS DAN TANGGUNG
KEPALA SEKOLAH
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
program Dana Alokasi Khusus di tingkat
sekolah;
Menandatangani surat perjanjian pemberian
bantuan DAK bidang pendidikan dengan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
Membentuk panitia pelaksana program DAK di
tingkat sekolah, terdiri dari unsur-unsur
sekolah, komite sekolah dan masyarakat.
Melaporkan keadaan keuangan dan
penggunaannya secara periodik kepada
Bupati/Walikota u.p. Kepala Dinas Pendidikan
Kab/Kota.
http://saprasdikmengarut.wordpress.com
22
F
TUGAS DAN TANGGUNG
KOMITE SEKOLAH
Komite Sekolah melakukan tugas dan fungsi sesuai
dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam konteks DAK
Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011, Komite
Sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab
melakukan pengawasan dalam rangka transparansi
dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Bidang
Pendidikan di tingkat sekolah.
http://saprasdikmengarut.wordpress.com
23
PELAPORAN
a. Laporan dilakukan secara berjenjang:
1. Laporan panitia tingkat sekolah,
2. Kepala sekolah,
3. Laporan kab/kota, dan
4. Laporan pusat.
Bupati/walikota menyusun laporan triwulanan yang
memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan
DAK bidang pendidikan sebagaimana Format Laporan
terlampir kepada:
1) Menteri Keuangan;
2) Menteri Pendidikan Nasional; dan
3) Menteri Dalam Negeri.
http://saprasdikmengarut.wordpress.com
24
PELAPORAN (….lanjutan)
b. Penyampaian laporan triwulan sebagaimana
dimaksud huruf (a) dilakukan selambat-lambatnya
14 (empat belas) hari setelah triwulan yang
bersangkutan berakhir.
c. Rincian pelaporan sebagaimana dimaksud huruf
(a) mengacu pada ketentuan yang tercantum
dalam SEB Meneg PPN/Kepala Bappenas, MenKeu,
dan Mendagri No:0239/M.PPN/11/2008, SE
1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tgl 21 November
2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan
Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan
DAK.
http://saprasdikmengarut.wordpress.com
25
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN
PEMANTAUAN & EVALUASI
KEMDIKNAS
PEMERINTAH
PROVINSI
PEMERINTAH
KAB/KOTA
INSTITUSI LAIN
SESUAI SEB
PENGAWASAN
Inspektorat Jenderal
Kementerian
Pendidikan Nasional
dan
Inspektorat Daerah
http://saprasdikmengarut.wordpress.com
26
SANKSI
1. Setiap orang atau sekelompok orang di setiap
tingkat pelaksana yang melakukan tindakan
penyalahgunaan, penyimpangan pelaksanaan
kegiatan dan keuangan sebagaimana tertuang
dalam petunjuk teknis ini serta peraturan
perundang-undangan yang terkait, ditindak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Pemerintah kabupaten/kota yang melakukan
kegiatan tidak berpedoman pada petunjuk teknis
ini serta peraturan perundangan lain yang terkait,
dipandang sebagai penyimpangan yang akan
dikenai sanksi hukum.
http://saprasdikmengarut.wordpress.com
27
KETENTUAN LAIN
1. Bagi Daerah yang terkena dan/atau dalam hal
terjadi bencana alam, dana DAK bidang
pendidikan
dapat
digunakan
secara
keseluruhan
untuk
rehabilitasi
atau
rekonstruksi bangunan, setelah sebelumnya
mengajukan usulan perubahan dan mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan
Nasional.
2. Bencana alam sebagaimana dimaksud pada
angka 1 merupakan bencana alam yang
dinyatakan secara resmi oleh kepala daerah
setempat.
http://saprasdikmengarut.wordpress.com
28
KETENTUAN LAIN (….lanjutan)
3. Mekanisme
pengajuan
usulan
tersebut adalah sebagai berikut:
kegiatan
a. Pemerintah kabupaten/kota mengajukan
usulan perubahan kegiatan kepada Menteri
Pendidikan Nasional dengan tembusan
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.
b. Berdasarkan
pertimbangan
Direktur
Jenderal
Pendidikan
Dasar,
Menteri
Pendidikan Nasional memberikan surat
rekomendasi
kepada
pemerintah
Kabupaten/Kota
untuk
melakukan
perubahan kegiatan tersebut.
http://saprasdikmengarut.wordpress.com
29

similar documents