Kebijakan Publik Sebagai Proses Sosial Politik

Report
PURWO SANTOSO
Jurusan Politik & Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Univiersitas Gadjah Mada
1
SALAH FAHAM
TENTANG DINAMIKA
PROSES KEBIJAKAN
2
Persoalan
perspektif ?
3
Preferensi,
Tindakan &
Perilaku
INFORMASI yang
dimiliki, KERANGKA
TEORI dan NILAINILAI yang dianut
analis kebijakan
lensa
pandang
BAYANGAN
TENTANG
REALITAS
(HASIL
ANALISIS)
perspektif
REALITA
4
Mengapa perlu kesadaran
akan ‘perspektif’ ?
Pre-konsepsi yang berbeda-beda tentang
obyek kajian.
 Pre-konsepsi: Optimis vs. skeptis
Setengah kosong ?
Setengah penuh ?
5
Mengapa perlu kesadaran
akan ‘perspektif’ ?
Bayangan tentang normalitas: perdebatan
publik, keniscayaan ataukah kendala
demokrasi.
Gambar
mana
yang
lebih baik
?
6
Mengapa perlu kesadaran
akan ‘perspektif’ ?
Adanya kesulitan mendapatkan
pengamatan yang utuh tentang suatu
fenomena.
–
–
–
Illustrasi: Cerita tentang lima orang buta dan
deskripsinya tentang gajah.
Implikasi: Dalam melakukan kajian akademisi harus
membatasi cakupan kajiannya, namun memiliki
kejelasan perspektif.
Manifestasi: variasi bidang keilmuan adalah variasi
perspektif dalam memandang fenomena.
Ilmu politik  kekuasaan
Psikologi  kejiwaan
Ekonomi  kesejahteraan
7
Mengapa perlu kesadaran
akan ‘perspektif’ ?
Kehirauan (concern) seseorang sangat
dipengaruhi stand-point-nya (titik dimana
dia berpijak).
Titik pijak
Administrator
& militer
Pengusaha
Kehirauan
Kelangsungan prosedur,
terlaksananya perintah
Tercapainya tujuan
diri/kelompoknya
Keuntungan
Aktivis
Perubahan tatanan
Politisi
8
Preferensi,
tindakan dan
perilaku ‘Y’
Preferensi,
tindakan dan
perilaku ‘X’
BAYANGAN
TENTANG
BAYANGAN
TENTANG
REALITA
REALITA
INFORMASI
yang dimiliki,
KERANGKA
TEORI dan
NILAI-NILAI
yang dianut
analis
lensa
pandang
kebijakan
REALITA
INFORMASI yang
dimiliki, KERANGKA
TEORI dan NILAINILAI yang dianut
analis kebijakan
perspektif
9
Perspektif
macam apa
saja?
10
APA SIH ESENSI DARI
KEBIJAKAN PUBLIK:
• KEPUTUSAN PEJABAT publik
yang otoritatif/mengikat ?
• Pelaksanaan FUNGSI
BIROKRASI pemerintahan ?
• Rekayasa untuk memecahkan
PERMASALAHAN PUBLIK?
• Pengejawantahan DEMOKRASI
(democratic policy-making) ?
11
Variasi berdasarkan lingkup
disain
mendisain
kebijakan
formula
formulaasi
kebijakan
keputusan
otoritatif
memutuskan
opsi kebijakan
12
Komprehensifitas dan derajat
perubahan
disain
formula
keputusan
otoritatif
system,
paradigma,
budaya
Mekanisme,
prosedur,
tatanan,
aksi-reaksi
Langkah untuk
ditempuh
13
‘Kewajaran’ atau ‘normalitas’
= konsistensi kaitan antara
asumsi, nilai dan sudut pandang
asumsiasumsi
nilai nilai
yang dianut
jendela
pandang
14
Penerbitan buku: Kampanye bernada protes:
• Omongan
Provokator:
Bikin gara-gara
saja !
• Efek dari tata
kelola pelayanan
kesehatan
• Orang miskin
terjebak dalam
stuktur/kultur.
Terimalah
nasibmu !
“ORANG
MISKIN
DILARANG
SAKIT !”
15
CARA MENDIAGNOSIS
PERSOALAN  CERMIN
PEMAHAMAN KEBIJAKAN
Telaah
macam
mana yang
biasa anda
pakai
Telaah AKTOR
Telaah
KELEMBAGAAN
Telaah SOSIOKULTURAL
16
CARA MENDIAGNOSIS
PERSOALAN  TINGKAT
KEDALAMAN PERUBAHAN
Telaah AKTOR
Telaah KELEMBAGAAN
Telaah SOSIOKULTURAL
17
No
Esensi
Proses Paling
Penting
1
Keputusan
Pejabat Publik
Pengambilan
Keputusan
2
Pelaksanaan
fungsi birokrasi
Berjalannya Prosedur
3
Rekayasa kolektif
Instrumentasi secara
untuk
rasionalmemecahkan
komprehensif.
masalah
4
Bekerjanya
demokrasi
Interaksi negararakyat
18
No
1
Proses Paling
Penting
Pengambilan
Keputusan
Urgensi untuk
Dinamis dan Inovatif
Tidak ada; Inovasi 
penyimpangan
Kecil: Perlu Adaptasi
Berjalannya
kecil-kecilan
agar
2 Prosedur
prosedur bisa
ditegakkan
Instrumentasi
Besar: Tergantung
3 secara rasional- pada pemahaman akan
komprehensif. prinsip.
Sangat
luas:
Masalah
bg
Interaksi
4 negara-rakyat
seseorang adl solusi
bagi org lain.
19
Pelajaran penting
• Maraknya kesalahfahaman policymakers tentang ESENSI KEBIJAKAN
PUBLIK sebagai fenomena multidimensional mereka gagal
memahami kegagalan/ keberhasilan
kebijakan.
• Ada kecenderungan para birokrat
memahami kebijakan sebagai
proses birokratis belaka  birokrat
INSENSITIF terhadap fenomena
sosial politik dalam proses
kebijakan.
20
Pelajaran penting
• Ada arogansi teknokrat. Dengan
teori, data, metodologi yang
dimilikinya, mereka begitu percaya
bahwa analisisnya menghasilkan
resep jitu. Asumsinya: mereka bisa
netral.
• Pola penyelenggaraan kebijakan a
la pemerintahan otoriter banyak
yang masih bercokol  perlu
transformasi ke arah DEMOCRATIC
GOVERNANCE
21
Lapis-lapis
Makna
Kebijakan
22
Lapis-Lapis Pemaknaan:
Kebijakan sbg Keputusan
POLICY:
“What the
government
choose to do or
not to do”
(Thomas Dye)
Decision
making
KEBIJAKAN PUBLIK:
penggunaan
keputusan
otoritatif, termasuk
keputusan untuk
membiarkan sesuatu
terjadi, demi
teratasinya suatu
persoalan publik.
23
Lapis-Lapis Pemaknaan:
Kebijakan sbg Proses Management
Serangkaian
fase kerja
pejabat publik
Decision
making
FASE-FASE DLM PROSES KEBIJAKAN
•Agenda setting
•Formulasi kebijakan & legalisasi keputusan
•Implementasi
•Monitoring dan evaluasi
•Reformulasi/terminasi
24
Lapis-Lapis Pemaknaan:
Kebijakan sbg Intervensi Pemerintah
Serangkaian
fase kerja
pejabat publik
ISSUE KUNCI DALAM
PROSES KEBIJAKAN:
Merancang Instrumentasi
yang Sensitif Konteks dan
Dinamika Sosial-Politik
Decision
making
“Intervensi”
sosio-kultural
dengan
mendayagunakan
berbagai
intrumen untuk
mengatasi
persoalan publik
25
Lapis-Lapis Pemaknaan:
Kebijakan sbg Democratic Governance
Serangkaian
fase kerja
pejabat publik
Interaksi negara
dengan rakyatnya
dalam rangka
mengatasi
persoalan publik
Decision
making
“Intervensi”
sosio-kultural
dengan
mendayagunakan
berbagai
intrumen untuk
mengatasi
persoalan publik
26
Mengelola
Proses
Sosial
Politik
27
Penciptaan issue (agenda)
inisiator
Terciptanya
issue
Perangkat
pemicu
28
Memperbaiki Keadaan
Advokasi
kebijakan
problema
Pejabat
?
ya
tidak
stop
Pembaruan
Proses Kebijakan
Merumuskan isi,
Proses dan efek
Kebijakan sesuai
aspirasi masyarakat
tidak
efektif
ya
stop
29
Mengelola Pembuatan Keputusan
Kebijakan
• Keputusan BENAR dari rasionalitas
pejabat, belum tentu TEPAT dari
kacamata masyarakat.
• PARTISIPASI menjadi kaharusan untuk
mengeleminir keterbatasan pejabat
mengembangkan KAPASITAS DETEKSI.
• Pembuat kebijakan harus MENCARI
TAHU sebanyak mungkinkan, namun
tidak harus MERASA PALING TAHU.
• Jajagi betapa pentingnya OPSISI dalam
proses pembuatan keputusan.
30
Oposisi Dalam
Decision making
MASALA
MASALAHH
masalah
msl
31
ADVOKASI
• Memperjuangkan tercapainya misi
kebijakan melalui keterlibatan
dalam proses policy-making.
• Bentuk keterlibatan:
– Case-by-case
– Sistematik
• Cara kerjanya:
– Reaktif vs. pro-aktif
– Dari dalam pemerintahan vs dari luar
pemerintahan
32
ADVOKASI
• Melekat dalam setiap proses kebijakan
yang dilakukan aktivis parpol yg duduk
di DPR-RI maupun DPRD:
– Sebagai Kiprah/komitmen
perorangan
– Perjuangan
organisasional/kelembagaan yang
dikelola oleh parpol
– Mengandalkan jejaring informal
yang sudah terjalin sebelumnya
– Melibatkan berbagai teknik/strategi
dan counter teknik/strategi
33
Kebijakan Publik
Sebagai Proses Advokasi
Koalisi
Advokasi
A
Broker
kebijakan
Koalisi
Advokasi
B
Kesepakatan
Keputusan
Kebijakan
Output dan outcome
kebijakan
34
Mengembangkan Kualitas
Instrumentasi Kebijakan
• Disamping piawai MENGELOLA
KONFLIK, penentu kebijakan dituntut
untuk:
– Memahami dengan baik KONTEKS
kebijakan
– Mensiasati konteks yang ada dengan
mencari dan mendayagunakan
INSTRUMEN KEBIJAKAN dengan baik.
Kecenderungan untuk mengandalkan
dana, perlu ditinjau kembali.
35
Kerangka
“intervensi”/instrumentasi
ISI KEBIJAKAN
Policy output
individu
PERUBAHAN
SOSIAL
TERARAHKAN
KONTEKS KEBIJAKAN
INFRASTRUKTUR KEBIJAKAN
HASIL
KEBIJAKAN
(KONDISI YANG
DIKEHENDAKI)
policy
outcome
36
Instrumen Kebijakan
(Christopher Hood)
• Nodality (informasi)
• Authority (kewenangan)
• Treasure (harta benda,
termasuk dana)
• Organisation
37
ALOKASI
REGULASI
DISTRIBUSI
REDISTRIBUSI
SISTEM SOSIAL
struktur sosial
tata kelembagaan
sistem nilai
pola perilaku
dll.
INSENTIF DAN
DISINSENTIF
38
MODEL KERANJANG SAMPAH:
AKTOR KEBIJAKAN TIDAK
BERFIKIR
PERMASALAHAN
PERMASALAHAN
39
Kebijakan
publik dalam
benak
BIROKRAT
40
Reduksi; Kebijakan =
Tahapan Kerja Pejabat
Agenda setting:
 Berkembangnya persepsi ttg adanya masalah
 Pendefinisian masalah
 Mobilisasi dukungan untuk diagendakan
Produk
Menghasilkan
Formulasi dan legitimasi tujuan & program:
 Pengumpulan informasi, analisis dan
diseminasi
 Pengembangan opsi-opsi keputusan kebijakan.
Meng Advokasi dan pengembangan koalisi.
haruskan
 Kompromi, negosiasi dan pengambilan
keputusan
Implementasi program:
 Akuisisi sumberdaya
 Interpretasi
 Perencanaann dan Pengorganisasian
Meng Penyediaan jaminan-jaminan, layanan dan
hasilkan
penggunaan paksaan.
Evaluasi thd implementasi, kinerja dan dampak
Menggiring
Keputusan tentang masa depan kebijakan dan
program.
Menghasilkan
Menggiring
Merangsang
Sumber: Diterjemahkan dari
41
Randal B. Ripley (1985)
Kebijakan
publik dalam
benak
TEKNOKRAT
42
Teledor dalam
Memperjuangan Pemecahan
Masalah
Penyebab
Kebijakan
Efek
43
impact
outcome
output
Proses
perencanaan,
netapan &
instrumentasi
kebijakan
input
Dua Level Proses Kebijakan
Proses Kebijakan
Sebagai Rekayasa Perubahan
44
Terlena oleh Model SISTEM ?
(Seolah-olah sistem kita tidak bermasalah)
Aspirasi:
• Tuntutan
• Dukungan
Agregasi
Penentuan DSP
Tawar-menawar
Bridging, mediasi,
arbritasi
• Penegakan prosedur
•
•
•
•
Umpan balik
Keputusan
kebijakan:
• Untungkan fihak
tertentu.
• Rugikan fihak lain
45
OUTCOME
OUTPUT
Konflik &
Kegiatan
kerja sama terlaksana
Manajemen: Instrumen
perencanaan, terpakai
penentuan
prioritas &
sekuens dll.
Sinergi berbagai
instrumen kebij
Dana,
peralatan,
organisasi
PROSES
PENTUAN
INPUT
Informasi
& aspirasi
Misi
terlaksana
Visi
terwujud
46
INPUT
2
3
PROSES PENTUAN
5
OUTPUT
6
7
OUTCOME
1
8
4
47
1
7
OUTCOME
INPUT
3 pendek. 5
 Ingatan
OUTPUT
PROSES PENTUAN
 Tidak ada tradisi serius dalam
melakukan evaluasi terhadap janjijanji pejabat.
 Kegagalan/keberhasilan di masa lalu
tidak menjadi pelajaran penting dalam
mempersiapkan kebijakan.
 Kegagalan
justru menjadi
alasan
2
6
untuk meminta tambahan dana lagi.8
4
48
OUTCOME
OUTPUT
PROSES PENTUAN
INPUT
2
1
 Melebih-lebihkan arti
penting uang: meremehkan
ataupun ketidakbecusan
dalam mengelola faktorfaktor non finansial.
3
5
7
 Gejala pengkaplingan uang:
yang penting
organisasi/kelompoknya
sendiri dapatkan uang,
6
sambil mempersetankan
8
tujuan kebijakan.
4
49
2
OUTCOME
OUTPUT
menguasai pembelanjaan)
diselesaikan mandahului
aspirasi masyarakat.
ruang7 DPRD
3 Penyempitan
5
dalam penyusunan Perda
APBD oleh ketentuan DDN
dan Dep Keu.
 Keterbatasan kompetensi
partai dan DPRD
dalam
6
8
formulasi kebijakan.
PROSES PENTUAN
INPUT
 Aspirasi1 birokrasi (untuk
4
50
2

OUTCOME

OUTPUT
3

PROSES PENTUAN
INPUT

1
Para politisi terjinakkan
oleh birokratisasi
pemerintahan daerah.
DPRD enggan menata
7
ulang5 proses formulasi
yang partisipatoris.
Proses demokrasi di
subversi oleh proses
birokrasi.6
8
4Rakyat terjanlur apatis
51
1
2
4
5


OUTCOME

konflik DPRDKepala Daerah.
Aturan
7 pusat
Pemerintah
yang sgt ketat.
Support system di
DPRD sangat
6
lemah.
8
Tdk terencana.
OUTPUT
3
PROSES PENTUAN
INPUT
 Sejumlah insiden:
52
PROSES PENTUAN
INPUT
dan antisipatif
dalam pengembangan
3
instrumen
kebijakan.
 Tidak seksama
dalam
2
mengawal
implementasi
4
5
6
7
OUTCOME
 Tidak serius
OUTPUT
1
8
53
6
7
OUTCOME
PROSES PENTUAN
INPUT
dalam patologi
birokrasi:
merasa cukup
3
5
dengan
menjacapai
output.
 Agenda
2
strategis
jangka panjang
4
terlupakan.
OUTPUT
 DPRD hanyut
1
8
54
7
OUTCOME
OUTPUT
PROSES PENTUAN
INPUT
1
 Tidak dilakukan
evalulasi secara
serius.  Urgen
dibiasakan adanya
policy review untuk
3
5
mendeteksi benturan
dan sinergi
kebijakan.
 Sistem evaluasi yg
2 formalistik:
ada
6
tidak menjangkau
substansi. 4
8
55
OUTCOME
OUTPUT
PROSES PENTUAN
INPUT
1
 Lemahnya spirit dan
kemampuan menagih
kinerja kebijakan.
 Tidak
3
5
7
terkonsolidasikannya
suport system diluar
DPRD.
 Terlupakannya visi-misi
2 menjadi acuan 6
yang
dasar
penyusunan kebijakan.
4
8
56
Komplikasi dengan
kebijakan pemerintah tk
lebih atas.
 Daerah perlu melakukan damage
control terhadap kesimpangsiuran
kebijakan pemerintah yang
tingkatannya lebih tinggi.
 Daerah perlu menjaga sinergi
kebijakan dengan daerah tetangga
maupun daerah sejenis.
57
INPUT
BENEFIT
IMPACT
OUTCOME
OUTPUT
PROSES
58
Penciptaan Outcome
Output
1
Output
2
Output
3
OUTCOME
1
59
Penciptaan Impact
Outcome
1
Outcome
2
Outcome
3
IMPACT 1
60
Penciptaan Benefit
Impact
2
Impact 3
Impact 1
BENEFIT
61
INPUT
BENEFIT
IMPACT
OUTCOME
OUTPUT
PROSES
62
Melihat keluar !
kesempatan
Resiko/ancaman
63
Melihat ke dalam
kekuatan
kelemahan
64
Pertanyaan:
• Seberapa handal
infrastruktur kebijakan
yang Bapak/Ibu miliki
dalam mengoptimalkan
kinerja ?
• Apa yang bisa dilakukan
untuk meningkatkan
kualitasnya ?
65
Pertanyaan:
• Apa sajalah kekuatankekuatan infrastruktur
kebijakan yang selama ini
ada ?
• Apa sajakah kelemahankelemahan infrastruktur
kebijakan yang selama ini
ada ?
66
Pertanyaan:
• Apa sajakah peluangpeluang untuk
memperbaiki infrastruktur
kebijakan yang ada ?
• Apa sajakah resiko/
ancaman jika tidak
memperbaiki infrastruktur
kebijakan ?
67
Metode Berfikir Untuk
MEMPERBAIKI KEADAAN
penggalangan
refleksi
aksi
observasi
68
“Intervensi” setengah hati
ISI KEBIJAKAN
Policy output
individu
PERUBAHAN
SOSIAL
TERARAHKAN
KONTEKS KEBIJAKAN
INFRASTRUKTUR
KEBIJAKAN
HASIL
KEBIJAKAN
(KONDISI YANG
DIKEHENDAKI)
policy
outcome
69
Instrumentasi yang tumpul
Christopher Hood:
• Nodality (informasi)
• Authority (kewenangan)
• Treasure (harta benda,
termasuk dana)
• Organisation
70
PERSPEKTIF
NON-BIROKRATIS
71
Mengembangkan model
kebijakan yang OUTWARD
LOOKING
ALOKASI
REGULASI
DISTRIBUSI
REDISTRIBUSI
SISTEM
SOSIAL
struktur sosial
tata kelembagaan
sistem nilai
pola perilaku
dll.
INSENTIF DAN
DISINSENTIF
72
Kembangkan Kapasitas
Mengelola Konflik
Koalisi
Advokasi
A
Broker
kebijakan
Kesepakatan
Keputusan
Kebijakan
Output dan outcome
kebijakan
73
Jajagi Perspektif Social Marketing
PUBLIC
HEARING
RUMUSKAN
DAN
EVALUASI
ALTERNATIFALTERNATIF
KONSULTASIKAN,
LIBATKAN,
AKOMODASIKAN
DEFINISI
MASALAH
DAN
SETTING
AGENDA
Perspektif
Social marketing
KETERLIBATAN
STAKEHOLDERS
 Pendidikan thd
policy makers
ttg. Kebutuhan
stake holders
dan efek kebij.
 Pendidikan thd.
stakeholders ttg.
issue kebijakan
REDISAIN
KEBIJAKAN
PUTUSKAN,
KOMUNIKASIKAN,
PIMPIN
IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN
MONITOR
DAN
SESUAIKAN
74
Sumber: J.A. Altman, 1994
75
76
77
78
Mengembangkan Kualitas
Instrumentasi Kebijakan
• Disamping piawai MENGELOLA
KONFLIK, penentu kebijakan dituntut
untuk:
– Memahami dengan baik KONTEKS
kebijakan
– Mensiasati konteks yang ada dengan
mencari dan mendayagunakan
INSTRUMEN KEBIJAKAN dengan baik.
Kecenderungan untuk mengandalkan
dana, perlu ditinjau kembali.
79
MODEL
KEBIJAKAN
DAN
MODEL
GOVERNANCE
80
Kaitan
Ex-Ante Dengan Ex-Post
standard
rencana
penyesuaian
implementasi
evaluasi
kinerja
81
Kaitan
Ex-Ante Dengan Ex-Post
standard
rencana
penyesuaian
implementasi
evaluasi
kinerja
82
Kaitan
Ex-Ante Dengan Ex-Post
83
Kaitan
Ex-Ante Dengan Ex-Post
kinnerja
evaluasi
implementasi
penyesuaian
rencana
standar
84
Kaitan
Ex-Ante Dengan Ex-Post
kinnerja
standard
evaluasi
rencana
Ex-Ante
evaluasi
kinerja
Ex-Post
rencana
standar
85
KINERJA
KEBIJAKAN
evaluasi
perumusan
masalah
HASIL-HASIL
KEBIJAKAN
pemantauan
MASALAH
KEBIJAKAN
perumusan
masalah
peramalan
MASA DEPAN
KEBIJAKAN
rekomendasi
AKSI
KEBIJAKAN
86
Model Manajemen Publik: Ex Ante vs Ex
Post
Pola
Manajemen
EX ANTE
EX POST
Titik tekanan
Perencanaan
Evaluasi
Motif
pembuatan
keputusan
Mengontrol
Menimbangnimbang
Regulasi
Sangat rinci
Sekedar
mengkerangkai
tiap
Penganggaran Membiayai
item
Block grant
87
Model Manajemen Publik: Ex Ante vs Ex
Post
Pola
Manajemen
EX ANTE
EX POST
Fokus
perhatian
Mematuhi cara
yg ditetapkan
Pencapaian
tujuan
Mengukur
capaian sasaran
& dampak
Penentuan
arah
Menyetir
Pemberian
insentif
Sumber
pendanaan
Kolektif
Individal
Pajak
Pembeli layanan
Motif kerja
Menggunakan
kewenangan
Bertukar
88
CATATAN
• Ada dua model dasar managemen
publik: ex ante and ex post
• Masing-masing memberikan tekanan
pada aspek tertentu, dan mengabaikan
aspek lainnya.
• Masing-masing model dibangun di atas
asumsi tertentu. Model tertentu bisa
mencapai kinerja yang optimal ketika:
– semua asumsi-asumsi
(persyaratannya) dipenuhi.
– Sesuai dengan situasi dan kondisi
masyarakatnya.
89
CATATAN
• Tidak ada model yang berlaku untuk
semua situasi dan segala kebutuhan.
• Dalam prakteknya, kedua model
tersebut di atas sama-sama bisa dipakai.
• Yang menjadi persoalan sekarang ini
bukanlah semata-mata mengubah model
manajemen publik yang sudah ada,
namun juga memastikan apapun model
yang dipakai, bisa dijamin kinerjanya
optimal.
90
91
KUALITAS
KEBIJAKAN
• Kejelasan dan
ketepatan
langkah-langkah
• Komitmen stake
holders.
• Pemahaman dan
kesesuaian
konteks
Kembangkan
disain kebijakan
dg mengacu pd
teori-teori dan
konsep-konsep
akademis
Galang komitmen
pelaksana &
kelompok sasaran
Curahkan
kemampuan
menarik pelajaran
dari praktekpraktek kebijakan
sukses/
kegagalan
kebijakan
92

similar documents