disini - Pengadilan Tinggi Bandung

Report
LINGKUNGAN HIDUP
Disampaikan oleh:
DR. Hj. Marni Emmy Mustafa, SH., MH
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat
Pada Acara Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat di Jawa Barat
Bertempat di Hotel Savoy Homan Jalan Asia Afrika No. 112
11 Juni 2014 - Bandung
KOMITMEN

Membebaskan seluruh humanitas,
demi anak dan cucu kita, dari
ketakutan akan kehidupan yang
disebabkan oleh perbuatan manusia
dan sumber daya yang akan tidak
mencukupi lagi untuk memenuhi
kebutuhan (sidang umum PBB 2000)

Modernisasi tidak dapat dipisahkan
dengan
atas
berdirinya
pabrik-pabrik
industri-industri
baru
guna
menunjang mantapnya perekonomian
di Negara yang sedang membangun
tersebut.

Konsekuensi
adalah
adanya
Soetandyo
tersebut
dari
pembangunan
dampak.
Menurut
Wignyosubroto,
meliputi
suatu
ini
dampak
lingkungan
alami yang merupakan suatu sistem
dan terdiri dari komponen-komponen
kehidupan.
Lanjutan . . . .
 Masing-masing
dikenal sebagai :
Sistem budaya
b. Sistem sosial atau
hukum
c. Sistem politik
d. Sistem ekonomi
a.
sistem

Sistem ekonomi adaptasinya
dengan lingkungan perubahan
dalam lingkungan alami sebagai
dampak
dari
pembangunan.
Ekonomilah yang dapat cepat
beradaptasi ditunjang aparat
lembaga / sistem politik sedang
sistem budaya dan yang terakhir
sistem hukum sangat lambat
untuk segera beradaptasi bila
terjadi perubahan lingkungan.

Menciptakan dan melaksanakan pembangunan yang
selain
berwawasan
Nasional
juga
berwawasan
lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan bukan saja
diakibatkan
oleh
pembangunan
(dengan
segala
komponen-komponen pencemar yang dihasilkannya),
akan
tetapi
dikaitkan
pencemar/limbah
domestik
juga
yang
oleh
pencemar-
dihasilkan
oleh
penduduk setempat. Penelitian secara prosentase,
angka yang paling tinggi akan dihasilkan oleh faktor
pembangunan.
PENEGAKAN
HUKUM
LINGKUNGAN
UU. No. 32 / 2009
PPLH
Pengawasan &
Sanksi Administrasi
(Psl 76 s.d. 83)
Penyelesaian
Sengketa LH di
Luar Pengadilan
(Psl 83 s.d. 93)
Penegakan Hukum
Pidana
(Psl 93 s.d. 120)
PENEGAKAN HUKUM TERPADU
( UU. No. 32/2009 Pasal 95)
PPNS LH
Kewenangan Lainnya
Surat Pemberitahuan
dimulainya Penyidikan (SPDP)
Berkas Penyidikan
Menangkap dan menahan
Koordinasi
Pemeriksaan
Penyitaan
Penggeledahan
Penyidik POLRI
Jaksa Penuntut
Umum
KASUS-KASUS LINGKUNGAN DALAM
PROSES PERADILAN
1. (PERKARA NO. 558/PID.B/2002/PN. BB)
NAMA TERDAKWA : DIREKTUR PT. ITM
DAKWAAN JPU :
Telah melakukan perbuatan yang
mengakibatkan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan
hidup yaitu matinya ikan, kurakura dan hewan lainnya,
berakibat pula bagi manusia
mengalami luka bakar, gatalgatal, melepuh
Penuntut Umum menyertakan
bukti adanya manusia yang luka
bakar dan gatal-gatal tanpa bukti
laboratorium bahwa industri atau
usaha tersebut telah membuang
limbahnya di atas baku mutu
lingkungan yang diizinkan, hanya
menyertakan keterangan saksi
yang menyatakan banyaknya ikan
yang mengapung dipermukaan air
2. (PERKARA NO. 161/Pid.B/2003/PN. BB

Nama Terdakwa :
1. Kepala Bagian Umum PT. Gladiatex
 2. Human Resour Development PT. Gladiatex
 3. Kepala Bagian Utility PT. Gladiatex

Penuntut Umum menyertakan
bukti
laboratorium
yang
menyatakan bahwa limbah yang
dibuang
terdakwa
telah
melampaui batas baku mutu
lingkungan
yang
diperkenankan, tanpa adanya
bukti kerusakan alam atau
korban manusia.
Majelis menyatakan bahwa terdakwa
telah terbukti secara sah dan
meyakinkan
telah
melakukan
perbuatan
karena
kelalaiannya
melakukan
perbuatan
yang
menyebabkan
tercemarnya
lingkungan hidup yaitu dakwaan lebih
subsidair karena telah membuang
limbah diatas baku mutu lingkungan
yang diperkenankan.
3. (PERKARA NO. 50/Pid.B/2004/PN. BB

Nama Terdakwa :
1.
Direktur Utama PT. Senayan Sandang Makmur
2. Kepala Bagian Maintenance PT. Senayan Sandang Makmur
Jaksa Penuntut Umum
menyertakan bahwa terdakwa
telah membuang limbah ke
alam bebas diatas baku mutu
lingkungan yang
diperkenankan, tanpa
menyertakan bukti rusaknya
alam atau matinya hewan,
tumbuhan atau manusia
4. (PERKARA NO. 344/Pid/Sus/2013/PT. Bdg

Nama Terdakwa :
1. Chrisdianto Rahardjo
(Direktur Utama PT. Albasi Priangan Lestari)
 2. PT. Albasi Priangan Lestari
Terdakwa I :
# Terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana
“Pelanggaran
Baku
Mutu
Air
Limbah”
# Menjatuhkan pidana penjara selama
1 (satu) tahun dan pidana denda
sebanyak Rp. 200.000.000 (dua ratus
juta rupiah.) dengan ketentuan
apabila denda tsb tidak dibayar
diganti dengan pidana kurungan
selama 4 (empat) bulan
Terdakwa II :
# Menjatuhkan pidana denda kepada
Terdakwa
II
sebanyak
Rp.
1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tsb
tidak dibayar diganti dengan pidana
kurungan selama 4 (empat) bulan

Adanya
walaupun
peraturan
telah
belum
tersedia
sempurna
sebagaimana diharapkan, tetapi apa
artinya
perangkat
hukum,
penegakan/penegak wibawa hukum,
kalau budaya hukum terus dicemari
dengan berbagai “Limbah”.
CITARUM DULU
CITARUM SEKARANG

Contoh
sungai
diatas
yang
menjadi
pemasok air untuk kehidupan warga Jawa
Barat sudah betul-betul tercemar dengan
limbah
industri.
diketahui
Asal
limbah
Undang-undang
sudah
untuk
menindakpun sudah ada ternyata budaya
kita
adalah
diseminarkan,
budaya
diinspeksi
berbicara,
tetapi
belum
memasuki budaya hukum dalam kerangka
peningkatan penegakkan hukum.
 Sudah
masanya bahwa kita
memasuki budaya hukum
dalam
kerangka
budaya bertindak.
konteks

similar documents