dan IZIN LINGKUNGAN - Pemerintah Kabupaten Banyumas

Report
UKL-UPL
AMDAL
IZIN
LINGKUNGAN
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
Dalam rangka Sosialisasi Perda Kab. Banyumas No. 18 Tahun 2014
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Warga Bhakti No. 03, Telp. 0281-637036, Purwokerto
1
1
Pendahuluan
Konsep Sustainable Development
Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) adalah
proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb.)
yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa
mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan“.
(sumber: wikipedia.org)
Perda Kab. Banyumas No. 18 Tahun 2014 ttg PPLH,
pada Konsideran menimbang:
“bahwa lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah
Kabupaten Banyumas merupakan modal utama bagi pembangunan
di segala bidang, sehingga pemanfaatannya harus dilakukan
secara
berkelanjutan
mempertahankan
kelestarian fungsinya”
dengan tetap
2
Konsep Pengendalian
Lingkungan Hidup
Perda 18 Th 2014 ttg PPLH,
Pasal 10 ayat (1):
“Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup meliputi:
a. Pencegahan;
a. penanggulangan; dan,
b. pemulihan.
3
Sarana Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup
KLHS
a
Tata ruang
b
i
j PUU berbasis LH
Baku mutu LH c
Kriteria baku
kerusakan LH d
AMDAL
e
UKL-UPL
f
SPPL
g
Perizinan
h
Instrumen
ekonomi LH
k
Anggaran
berbasis LH
l Analisis risiko LH
Lingkungan
Instrumen lain
m sesuai kebutuhan
Sumber: Perda 18 Th 2014 ttg PPLH, Pasal 11 ayat (1)
4
2
Dokumen Lingkungan Hidup
Dokumen lingkungan hidup terdiri atas:
a. dokumen Amdal;
b. formulir UKL-UPL; dan
c. SPPL.
UKL-UPL
AMDAL
IZIN
LINGKUNGAN
Sumber: Permen LH No. 16 Tahun 2012
5
2.a
Amdal
Perda PPLH, Pasal 1 Angka 19:
Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang
selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai
dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan
bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan, yang
terdiri dari dokumen :
1. Kerangka Acuan,
2. Andal, dan
3. RKL-RPL.
6
Amdal
Perda PPLH,
Pasal 11 ayat (5):
Amdal wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang
berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
Pasal 41 ayat (1):
Pedoman penyusunan Amdal dan tata laksana penilaian Amdal mengacu
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
 Pedoman penyusunan AMDAL, UKL-UPL, SPPL  Permen LH No. 16 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
 Tata Laksana Penilaian AMDAL dan UKL-UPL  Permen LH No. 8 Tahun
2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup serta
Penerbitan Izin Lingkungan
7
PROSES AMDAL
PENGUMUMAN
4b
4a
5
Penilaian
Andal – RKL - RPL
Permohonan Izin
Lingkungan
Penyusunan ANDAL-RKL-RPL
Penyerahan ke
Komisi Penilai AMDAL
Apabila DISETUJUI
 REKOMENDASI
3
Penilaian K.A.
Penyusunan K.A. 2
Penyerahan ke
Komisi Penilai AMDAL
1
Pengumuman &
Konsultasi Publik
10 kriteria
kelayakan
Surat
Keputusan
Kelayakan
Lingkungan
dan
IZIN
LINGKUNGAN
PENGUMUMAN
Jangka waktu Penilaian KA
30 Hari Kerja
Jangka waktu Penilaian
Andal & RKL-RPL
75 Hari Kerja
tidak termasuk perbaikan/
penyempurnaan
IZIN USAHA
dan Izin-izin lainnya
Sumber: Permen LH No. 8 Th 2013
(Eko Suhiharto, PPLH UGM)
8
2.b
UKL-UPL
Perda PPLH, Pasal 1 Angka 24:
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya
disebut
UKL-UPL,
adalah
pengelolaan
dan
pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
9
UKL-UPL
Perda PPLH,
Pasal 11 ayat (6):
UKL-UPL wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak
termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
Pasal 41 ayat (1):
Pedoman penyusunan UKL-UPL dan tata laksana pemeriksaan UKL-UPL
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
 Pedoman penyusunan UKL-UPL Permen LH No. 16 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
 Tata Laksana Pemeriksaan UKL-UPL  Permen LH No. 8 Tahun 2013
tentang Tata Laksana Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup serta
Penerbitan Izin Lingkungan
10
Pemeriksaan UKL/UPL
& Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL
Bupati
Kelengkapan
Administrasi
Tidak
UKL-UPL
YA
Pemeriksaan
Teknis UKL-UPL
Hasil
Pemeriksaan :
UKL-UPLperlu
diperbaiki
YA
Rekomendasi
UKL-UPL dan
IZIN
LINGKUNGAN
(Apabila disetujui)
Jangka waktu Pemeriksaan
Teknis UKL-UPL
14 Hari Kerja
tidak termasuk perbaikan/
penyempurnaan
Pemrakarsa
IZIN USAHA
dan Izin-izin lainnya
11
Sumber: Pasal 36-40 PP 27/2012 Izin Lingkungan
2.c
SPPL
Perda PPLH, Pasal 1 Angka 26:
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk
melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup atas dampak lingkungan hidup dari Usaha
dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan
yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
12
SPPL
Perda PPLH,
Pasal 11 ayat (7):
SPPL wajib dibuat oleh usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib
dilengkapi UKL-UPL.
Pedoman penyusunan SPPL dan tata laksana pemeriksaan SPPL mengacu
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
 Pedoman penyusunan SPPL  Permen LH No. 16 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
 Tata laksana pemeriksaan SPPL  Permen LH No. 8 Tahun 2013 tentang
Tata Laksana Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin
Lingkungan
13
Skema Pembagian AMDAL, UKL-UPL dan SPPL
USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN
WAJIB AMDAL
Pasal 22-33 UU 32/2009
USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN
WAJIB UKL/UPL
Pasal 34 UU 32/2009
SPPL
Kegiatan berdampak
penting terhadap LH
AMDAL
Batas AMDAL
Peraturan MENLH No 5/2012
Kegiatan tidak
berdampak penting
terhadap LH
Batas dokumen UKL-UPL
Kegiatan tidak wajib UKL/UPL &
tidak berdampak penting serta
Kegiatan usaha mikro dan kecil
UKL-UPL
Peraturan Bupati
Banyumas no. 31
Tahun 2006
Selain kategori dalam
PerMENLH No
5/2012 dan Perbup
31 th 2006
Pasal 35 UU 32/2009
14
3
IZIN LINGKUNGAN
Usaha
dan/atau
Kegiatan
Wajib AMDAL
Wajib Memiliki
WAJIB
MEMILIKI
Usaha
dan/atau
Kegiatan
Wajib UKL/UPL
IZIN
LINGKUNGAN
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang
wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL
wajib memiliki izin lingkungan
Sumber: Pasal 40 ayat (1) Perda PPLH
15
Proses Izin Lingkungan
Penyusunan Amdal /
UKL-UPL
1
Penilaian Amdal /
Pemeriksaan UKL-UPL
2
3
Permohonan &
Penerbitan Izin
Lingkungan
Izin
Lingkungan
Sumber: Pasal 40 ayat (2) Perda PPLH
16
Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan
•
Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk:
a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat
dalam izin lingkungan;
b. membuat dan menyampaikan laporan
pelaksanaan terhadap persyaratan dan
kewajiban dalam izin lingkungan kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan
c. Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan
fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU;
•
Laporan disampaikan secara berkala setiap 6
(enam) bulan
Sumber: Pasal 47 Perda PPLH
17
IZIN LINGKUNGAN
Pasal 48 Perda PPLH
 Izin Lingkungan menjadi bagian persyaratan untuk
memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
 Izin usaha dan/atau kegiatan tidak berlaku jika Izin
Lingkungan yang diberikan dinyatakan dicabut
atau dibatalkan.
Pasal peralihan PP 27/2012
 Dokumen lingkungan yang telah mendapat
persetujuan sebelum berlakunya PP 27 Tahun 2012,
dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai
izin lingkungan
18
4
Ketentuan Pidana
Pasal 109 UU 32/2009
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin
lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Pasal 111 UU 32/2009
 Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan
tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
 Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin
usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda
paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
19
Ketentuan Pidana
Pasal 93 Perda PPLH
 Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang
melaksanakan usaha dan/atau kegiatan tanpa membuat SPPL
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan
dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah).
 Setiap pemegang Izin Lingkungan yang tidak melaporkan
pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin
Lingkungan kepada penerbit Izin dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling
banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
20
4
Penutup
Pasal 95 Perda PPLH
Paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan
Daerah ini, setiap penanggung jawab usaha
dan/atau
kegiatan yang ada di Kab. Banyumas wajib menyesuaikan
dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
Pasal 96 Perda PPLH
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2009 tentang
Pengendalian Lingkungan Hidup di Kabupaten Banyumas
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor
10 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
21
Dan apabila mata air terakhir telah berhenti mengalir,
dan pohon terakhir telah habis ditebang,
barulah manusia tersadar,
bahwa uang tak dapat dimakan…
22

similar documents