UUG / HO - Widyawati Boediningsih WebBlog

Report
BAB III – PERATURAN PERUUAN
LANDASAN :
1.Konstitusional
2,Operasional
3,Yuridis
UU ttg Lingkungan Hidup
A> Zaman Hindia Belanda
B> Zaman Jepang
C> Zaman Kemerdekaan
Zaman Hindia belanda :
Antara lain :
1. Ordonansi dibidang Perikanan
( Stb 1927 No.144 , tgl 1 September 1927 )
2. Ordonansi di bidang Perlindungan Satwa
( Stb 1931 No.134, tgl 1 Juli 1931 )
3. Ordonansi di bidang Gangguan
(Stb 1926 No.226 ,tgl 1 Agustus 1926 )
Zaman Jepang :
Osamu S Kanrei No.6
Zaman Kemerdekaan :
1.Tersebar diberbagai macam peraturan
2.Dapat dibagi menjadi 2 :
* Sebelum Th 1982
Sesudah Thn 1982
UUG / HO
Stablad / Stb 1836 No.110 (di Belanda )
Di Hindia Belanda

HB
Stb 1926 N0.226
tgl 13 Juni 1926
mulai berlaku pd 1-8-1926
Kemudian dirubah . Di +
Stb 1940 No.450
 Stb
1926 No.226
PERDA NO.6 / 1999
SK WALIKOTA / SK BUPATI
SURABAYA
SK
WALIKOTA
a> No.11 / 2001 ,tgl 19-4-2001
b> No.31 / 2003, tgl 23-6-2003
c> No.01 / 2004
 SK BUPATI
A> NO.10 / 2001
B> NO.16 / 2001
SK WALIKOTA
• 1.NO.11 / 2001 Tgl 9-4 -2001
14 Bab , 29 Pasal
Isinya antara lain Ttg :
+> Jenis2 Tempat Usaha Yang
wajib memiliki Izin gangguan
Pasal 2
+> Persyaratan2 Untuk memiliki
Izin Gangguan = Pasal 3
PERDA NO,31 THN 2003

tgl 23 Juni 2003, 9 Bab , 17 Pasal
Lembaran Daerah Kota Surabaya
Thn 2003 ,Nomor 22 / D
Isinya antara lain :
+> Pasal 2 - Obyek Izin Gangguan
+> Pasal 3 – Persyaratan
Permohonan izin
Gangguan
+> Pasal 12 – Jangka Waktu
PERDA NO.01 TAHUN 2004
TGL 19 JANUARI 2004
 LD KOTA SURABAYA 2004 NOMOR 1 /
C
 21 BAB , 33 PASAL
 ISINYA ANTARA LAIN :
1> Pasal 2 – Obyek & Subyek Izin

2> Pasal 4 – Persyaratan & tata Cara
memperoleh izin
3> Pasal 7 – Penolakan Permohonan Izin
4> Pasal 8 - Masa Berlaku Izin
YANG WAJIB PUNYA IZIN GANGGUAN
GANGGUAN RINGAN
1.Usaha yang tidak mengerjakan,menyimpan
atau memproduksi bahan berbahaya & beracun ( B 3 )
2> Usaha yang tidak menggunakan
peralata produksi yang dijalankan
dengan memakai tenaga aelektro motor
maupun motor lain lebih dari 3 KW / 4
PK ;
3> Bangunan Tempat Usaha tidak
bertingkat
GANGGUAN BERAT
• = PASAL 1 UUG / UUHO
• USAHA –USAHA LAINNYA :
1. DI BIDANG PARIWISATA
a. RUMAH MAKAN,RESTAURANT,DEPOT &
CAFÉ
b.TEMPAT PENGINAPAN
c.TEMPAT PENYELENGGARAAN MUSIK DSB
B> USAHA DIBIDANG PERINDUSTRIAN &
PERDAGANGAN
1>Ruang/gedung/tempat penyimpanan penimbunan barang-barang Dagangan ;
2> Perusahaan Konveksi
3> Perusahaan Percetakan
4>Pengelolaan gedung2
perkantoran/pertokoan
5> Toko Elektronika
6> bengkel perbaikan Speda/
speda motor,/motor ,aki ,
dinamo
7> Ruang Pamer
8> Tempat pembuatan makanan & minuman
C> USAHA DIBIDANG KESEHATAN
1.Apotek ,Toko Obat
2.Klinik Spesialis / Rumah Sakit
Bersalin/ RS /Laboratirium ,Balai
Pengobatan . Industri Farmasi
.Klinik Kecantikan .
3.Peredaran produk makanan,minuman,rokok
• D.> USAHA DI BIDANG PERHUBUNGAN
1> Stasiun Radio & TV
2> Tempat penyimpanan / pool container
E. USAHA DI BIDANG JASA
1.Tempat Pencucian Kendaraan Bermotor
2.Travel,Perusahaan TKI
F> USAHA DI BIDANG PERTANIAN
1.Tempat Peternakan Unggas ,
sapi ,sapi perah Dan
sebagainya .
G.USAHA LAINNYA YANG DITETAP
KAN DGN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH
.
UUG / HO
UNDANGUNDANG
GANGGUAN / HINDER
ORDONANTIE
-Terdiri dari 18 Pasal
-Diuraikan pasal-pasal tertentu ,antara
-Lain Pasal 1 ( 1 ) & Pasal 9
-Pasal 1 :
(1) Dilarang mendirikan tanpa izin
tempat usaha yang berikut :
I. Yang dijalankan dengan alat kerja kekuatan
uap air dan gas,demikian pula dengan elektro
motor & tempat usaha lainnya yang mempergunakan uap air,gas atau uap bertekanan
tinggi ;
Ada 20 butir di dalamnya, antara lain :
UUG / HO
HINDER ORDONANTI
• PASAL 1, BUTIR :
• XX – Warung Dalam Bangunan Tetap, Begitu
Juga Semua Tempat Usaha lainnya yang
dapat menimbulkan Bahaya,Kerugian
atau Gangguan .
* Bagaimana Menurut Sdr !
• XIV
TEMPAT PERSEWAAN
KENDARAAN
* Bagaimana Menurut Anda ?
* Apa yang dimaksud dengan Kendaraan ?
* Bagaimana Dengan saat kini ?
• BUTIR MANA LAGI DARI PASAL 1 YANG
MASIH RELEVAN DENGAN SAAT KINI ?
• KESIMPULAN ?
• PASAL 5
• PASAL 1
• PASAL 5 HO :
* PASAL 9
PERAN SERTA
MASYARAKAT
PERIZINAN
• SISTEM PERIZINAN
*Bentuk TERTULIS
Diberikan oleh PENGUASA
Dalam Bentuk BESCHIKKING
Merupakan Instrument yang amat
penting .
• UU 4 / 1982
PASAL 7 ( 2 )
UU NO.23 / 1997
PASAL 18 ( 2 ) ( 3 )
• UU NO.32 / 2009 – Paasal
• Kesimpulan Pasal 1 HO ?
PASAL 9
• IZIN BARU DIPERLUKAN UNTUK :
1.Memperluas Tempat Usaha atau
Mengadakan lain cara mengerjakan yang
mengakibatkan perubahan sifat tempat
usaha itu ;
2.Menjalankan kembali Tempat Usaha yang
telah 4 Tahun berhenti
3> Memperbaiki suatu tempat usaha yang telah
hancur karena suatu bencana sebagai akibat
daripada sifat atau pemakaian tempat
usaha itu
* KESIMPULAN !!!
UNDANG-UNDANG TTG
LINGKUNGAN HIDUP
( UULH ):
•Merupakan pijakan Ix bagi Pemerintah
untuk menjalankan roda pemerintahan
nya ;
* Sebelumnya dibentuklah :BAPEDAL
BAPEDAL :
Keppres No.23 / 1990
tGl : 5 Juni 1990
Uu no.4 / 1982 :
•UU ttg ; KETENTUAN POKOK PENGELOLAHAN
LINGKUNGAN HIDUP ;
•Merupakan UU Nasional yang Pertama kali, mengatur Masalah Lingkungan Hidup.
UU NO.4 / 1982 :
* Di sahkan pd tgl 11 Maret 1982
Terdiri dari 9 BAB ; 24 Pasal
Lembaran Negara Thn 1982 No.12 ,
TLN No.3215
SISTEMATIKA :
BAB
URAIAN
PASAL JUMLAH
I
II
III
IV
Ketentuan Umum
Asas & Tujuan
Hak,Kewajiban & Wewenang
Perlindungan L Hidup
V
VI
VII
VIII
IX
Kelembagaan
Ganti Rugi & Kelayakan
Ketentuan Pidana
Ketentuan Peralihan
Ketentuan Penutup
1,2
3,4
5 s.d 10
11 s.d
17
18,19
20,21
22
23
24
2
2
6
7
2
2
1
1
1
UU NO.23 TAHUN 1997
•Disahkan pada tanggal 19 =9 -1997
•LNRI 1997 No.68 ; TLN No.3699
•Terdiri : 11 Bab , 52 Pasal
Sistematikanya :
BAB
URAIAN
PASAL JUMLAH
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Ketentuan Umum
Asas ,Tujuan & Sasaran
Hak,Kewajiban & Peran Serta
Wewenang Pengelolaan LH
Pelestarian Fungsi LH
Persyaratal Penataan LH
Penyelesaian Sengketa LH
Penyidikan
Ketentuan Pidana
Ketentuan Peralihan
Ketentuan Penutup
1,2
3,4
5 s.d 7
8 s.d 13
14=17
18-29
30-39
40
41-48
49
50-52
2
2
3
6
4
12
10
1
8
1
3
UU NO.32 TAHUN 2009 :
disahkan :3 -10-2009
LNRI Tn.2009 No.140
TLNRI No.5059
Isi : 17 BAB , 127 Pasal
Sistematika :
BAB
URAIAN
PASAL JUMLAH
I
II
III
IV
V
VI
VII
Ketentuan Umum
Asas ,Tujuan & Ruang Lingkup
Perencanaan
Pemanfaatan
Pengendalian
Pemeliharaan
Pengelolaann Bahan
Berbahaya & Beracun Serta
Limbah Bahan Berbahaya &
Beracun
1
2,3,4
5 s.d 11
12
13=56
57
58-61
1
3
7
1
1
4
BAB
URAIAN
VIII
IX
Sistem Informasi
Tugas,Wewenang Pemerintah
& Pemerintah Daerah
Hak,Kewajiban & Larangan
Peran Serta Masyarakat
Pengwasan & Sanksi
Administratif
Penyelesaian Sengketa LH
Penyidikan & Pembuktian
Ketentuan Pidana
Ketentuan Peralihan
Ketentuan Penutup
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
PASAL JUMLAH
*Untuk dibahas lebih lanjut :
1.Pasal 1 dari UU No.23 / 1997 dan
UU No.32 / 2009
2.Cari Pasal=pasal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut ;
3. Dikumpulkan ;
* Perbedaan ke 2 UU ttg LH
PENJABARAN PASAL:
1.Pasal 1 (19 ) & Pasal 1 ( 25 )
“
Sengketa Lingkungan Hidup adalah Perselisihan antara dua pihak atau lebih yang
ditimbulkan oleh adanya atau diduga ada –
nya pencemaran dan / atau perusakan
Lingkungan Hidup “
Pasal 1 (25 ) UU 32 / 2009 :
“Sengketa Lingkungan Hidup adalah Perselisihan antara dua pihak atau lebih yang
timbul dari kegiatan yang potensial dan /
atau telah berdampak pada Lingkungan
Hidup “
PERAN SERTA :
* UUHO – Pasal 5
UULH
1.UU No.4 / 1982
2.UU No.23 / 1997
3.UU No.32 / 2009
4.UU yg lainnya :
+>UU 18/2003
UU 24 / 1992
PERIZINAN :
* UU HO / UUG
UU NO.4 / 1982
UU No.23 / 1997
UU No32 / 2009
Pasal 1
Pasal 7
Pasal 18
Pasal
* Sebutkan macam-macam bentuk
sanksi dari perizinan .
•Jenis Perizinan Lingkungan :a.l
1> Izin Tempat Usaha
( UUHO .Stb.l926 . Pasal 1 )
2> Izin Usaha Industri
UU No.5 / 1984 , Pasa; 13 (1)
3.Izin Usaha Kawasan Industri :KEPPRES
No.53 Thn l989
4.Izin Usaha Perikanan : UU No.9/ 1985
5.Izin Mengambil / Memungut Hasil Hutan
6. Izin Memperbaiki Monomen,Menghancur
kan,Merobah Wujud,Bentuk atau penggunaannya,Mengambil Benda-benda yang tidak
bergerak dari sebuah Monomen atau Memisahkan kelain tempat Benda-benda bergerak
milik Monomen ataupun bagian dari
Monomen.
( Ordonansi Cagar Budaya ,Stb 1931 No.238 )
7. Dan Sebagainya

similar documents