KAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA

Report
REVIEW
UPAYA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
TAHUN 2013-2014 dan INA DRI
DEPUTI BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
VISI:
KETANGGUHAN BANGSA
DALAM MENGHADAPI BENCANA
MISI:
1.Melindungi Bangsa Dari Ancaman Bencana
2. Membangun Sistem Penanggulangan Bencana
3. Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana
Secara Terencana, Terkoordinasi dan Menyeluruh
1
TUGAS DAN FUNGSI KEDEPUTIAN
BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
MENGKOORDINASIKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN UMUM
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA PADA PASCABENCANA
Perpres Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 26
Perpres Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 27
Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan umum di bidang
penanggulangan bencana pada pascabencana;
b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum
di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang
penanggulangan bencana pada pascabencana;
d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang
pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan
bencana pada pascabencana
PASCABENCANA
Tanggap Darurat
Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Kajian Kebutuhan
Pascabencana
Rencana Aksi
Rehabilitasi
dan
Rekonstruksi
Pelaksanaan
Rehabilitasi &
Rekonstruksi
(3 tahun max)
Pembangunan
Reguler
KERANGKA PEMULIHAN PASCABENCANA
ASESSMENT AWAL
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (A2R2)
KAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA
(JITU PASNA)
RENCANA AKSI
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH
PASCA BENCANA
PENDANAAN DAN PELAKSANAAN REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA BENCANA
A2R2(Asessment Awal Rehab Rekons)
A2R2 dilaksanakan masih dalam periode
tanggap darurat dalam rangka:
 Mengidentifikasi sektor dan sub sektor
yang terdampak bencana banjir dan longsor
di wilayah kota Manado.
 Mendapatkan data awal dampak bencana
 Penyusunan Langkah Kerja dan Tim untuk
melakukan Kajian Kebutuhan Pasca
Bencana (JITU PASNA)
JITU PASNA
Dikoordinasikan BNPB dengan melibatkan K/L
sektor terdampak dan SKPD terdampak.
Menilai dampak bencana melalui penilaian kerusakan dan kerugian (Damage and
Losses Assesmen-DaLA) dan Human Recovery Need Asesment (HRNA) untuk
menetapkan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi:
Komponen
 Kerusakan
 Kerugian
 Gangguan akses
 Gangguan Fungsi
pelayanan publik
 Peningkatan Risiko
Bencana
Sektor/Sub Sektor
1.Permukiman
(Perumahan
dan
Prasarana Lingkungan)
2.Infrastruktur (transportasi darat,
transportasi laut, energi, pos dan
telekomunikasi,
air dan sanitasi,
drainase, dll)
3. Sosial (kesehatan , pendidikan,
agama, budaya dan bangunan
bersejarah lembaga sosial, dll)
4. Ekonomi Produktif (pertanian,
perikanan, peternakan, industri kecil
dan menengah, perdagangan /pasar,
pariwisata, dll)
5. Lintas Sektor (lingkungan hidup,
pemerintahan, ketertiban, keamanan
dan sektor keuangan/ perbankan, dll)
RENCANA AKSI
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
Menetapkan:
 Kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi
 Rincian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
 Kebutuhan pendanaan setiap kegiatan
 Identifikasi program/kegiatan dan anggaran pada
setiap K/L yang dapat diarahkan untuk mendanai
kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
 Menetapkan Sumber pendanaan (pemerintah,
pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha,
organisasi masyarakat dalam dan luar negeri, negara
lain, dll yang sah)
 Jangka Waktu pelaksanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi
PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PENILAIAN KERUSAKAN
DAN KERUGIAN
PERKIRAAN KEBUTUHAN
PERUMUSAN
RENCANA PEMULIHAN
PERKIRAAN
KEBUTUHAN
PEMULIHAN
(FOKUS/SEKTOR)
PERKIRAAN
KERUSAKAN
&KERUGIAN
RENCANA AKSI
REHABILITASI
& REKONSTRUKSI
KEBIJAKAN
PRIORITAS
STRATEGI
REHAB-REKON
FOKUS
REHABILITASI
& REKONSTRUKSI
DATA
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
DATA
DONOR/
INGO
DATA PROVINSI
DAN
KAB/KOTA
Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Tahun 2013
I. Provinsi NTB,
Gempa,22Juni 2013
Kekuatan 5,4 SR
Kab.Lombok Utara
II. Provinsi Aceh,
Gempa 2Juli 2013
Kekuatan 6,2 SR
Aceh Tengah/Takengon
Bener Meriah
III. Provinsi Maluku,
Banjir Bdang 28Juli2013
Way Ela Maluku Tengah
IV. Provinsi NTT,
Gn.Erupsi 10Agust 2013
Gn.Rokatenda…Kab Sikka
Telah dilakukan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Penyusunan Rencana Aksi:
1.
2.
3.
4.
5.
Stimulan Perumahan
Kegiatan Pelatihan Agama
Pendampingan Ekonomi
Gelar Budaya
Pendampingan Phsycologi
Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Tahun 2014
Provinsi SULUT,
Banjir Bndang, 15Jan 2014
Kota. Menado
Provinsi SUMUT,
Erupsi 15Setp2013Skrg
Gn.Sinabung..Kab. Karo
Provinsi JATIM,
Erupsi 10Agust 2013
Gn.Kelud.Kab.Malang,Kediri
Blitar
Telah dilakukan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Penyusunan Rencana Aksi:
1.
2.
3.
4.
Land Clearing lahan
Kegiatan Pelatihan Agama
Gelar Budaya
Pendampingan Phsycologi
INA - DRI
INDONESIA DISASTER RECOVERY INDEK
Sejarah : Tumbuhnya Kesadaran PRB sejak Tsunami Aceh 2004, HFA 20052015, UU 24/207 PB Perpres 8/2008 tentang BNPB
Visi : Menuju Indonesia Tangguh
Pengalaman dalam penanggulangan bencana secara holistik, terencana,
dan terpadu untuk Build back better and safer
Pemulihan pasca bencana dilaksanakan secara terencana dan terpadu
melalui Renaksi yang resposive PRB
Bagaimana mengukur capaian build back better and safer?
Monev dan pengendalian pelaksanaan program pemulihan masih
didominasi indikator output bukan outcome
RR lebih dilihat sebagai pembangunan fisik, bukan manusia/masy tangguh
InaDRI/Indonesia Disaster Recovery Index atau Indek Pemulihan Pasca
Bencana Indonesia ( IP Pasna)
INA - DRI
INDONESIA DISASTER RECOVERY INDEK
Tujuan Ina-DRI (1)
Baseline data :
Mengetahui kondisi masyarakat terdampak sebelum dan sesudah
terjadinya bencana
Instrumen Monev berkala:
perkembangan pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana di
wilayah terdampak
perkembangan ketangguhan masy di wilayah beresiko tinggi
Instrumen Pengambilan keputusan :
Menyediakan data dan rekomendasi secara berkala untuk
pengembangan kebijakan pemerintah maupun pemangku
kepentingan lainnya untuk RR paskabencana yang
mengarusutamakan PRB
Keluaran InaDRI
>Instrumen Pengendalian :
Data dan rekomendasi secara berkala untuk pengembangan
kebijakan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk
penyesuaian kembali rencana aksi RR paska bencana yang
responsive RPB
>Penilaian :
Angka relatif Disaster Recovery Index / Indeks Pemulihan
Bencana yang responsive PRB; yang mengukur tingkat
pemulihan sejak bencana terjadi dan dukungan pemulihan
digulirkan.
> Informasi tentang kemajuan pulihnya :
akses masyarakat korban bencana pada kebutuhan dasar
ketangguhan masyarakat korban bencana secara berkala di
wilayah yang beresiko tinggi sejak Renaksi RR dilaksanakan.
>Informasi tentang kemajuan pulihnya :
akses masyarakat korban bencana pada kebutuhan dasar
ketangguhan masyarakat korban bencana secara berkala
di wilayah yang beresiko tinggi sejak Renaksi RR di
laksanakan.
>Kerjasama strategis yang dibutuhkan guna
mendukung pemenuhan kebutuhan percepatan
pemulihan masyarakat di wilayah terdampak
bencana
•Kementerian/Lembaga
•Pemerintah Daerah
•Swasta
•Universitas
•Komunitas Internasional
Peran Ina-DRI Pada Proses PB
>Menunjang pembuatan kebijakan pemerintah dalam
bidang permukiman, kesehatan, pendidikan,
ketenagakerjaan dan bidang sosio-ekonomi dan lainnya
dan pada keseluruhan proses Rehabilitasi dan
Rekonstruksi pasca bencana
>Menentukan perubahan masa pelaksanaan Renaksi RR
dan penyesuaian bagi pengalihan otoritas dari pusat ke
daerah
INA - DRI
INDONESIA DISASTER RECOVERY INDEK
Peraturan Kepala BNPB No 17/2010
Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasal 8
Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan
dokumen perencanaan yang selanjutnya disebut sebagai Rencana
Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RENAKSI) untuk jangka waktu
paling lama 3 (tiga) tahun
•Penyesuaian
•Dukungan lanjutan
•Hand over pusatdaerah
INA - DRI
INDONESIA DISASTER RECOVERY INDEK
INA - DRI
INDONESIA DISASTER RECOVERY INDEK
Tantangan InaDRI (1)
> Ketersediaan instrumen dan variabel yang
sesuai dengan kebutuhan pengukuran tingkat
pemulihan pascabencana, dan ketersediaan
data baseline
> Perbaikan formula InaDRI yang bisa
dipertanggungjawabkan secara akademis dan
kompatibel dengan index-index yang selama ini
digunakan di Indonesia (HDI, Governance
Index, dst.)
Tantangan InaDRI (2)
> Belum tersedianya Manual-SOP untuk secara efektif
dan tepat guna membantu implementasi dan
replikasi Longitudinal Study dan InaDRI di kejadian
bencana di Indonesia
> Kesiapan pemangku kepentingan yang akan
berperan dalam pelaksanaan dan pemanfaatan
InaDRI
> Mekanisme yang mendukung pemanfaatan hasil
LS/InaDRI untuk mendukung perencanaan ulang
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
INA - DRI
INDONESIA DISASTER RECOVERY INDEK
Terima Kasih
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
KEDEPUTIAN BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
Jl. Ir. H.Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120
Telp.
: 021-3458400
Fax.
: 021-3458500
Email
: [email protected]
Website
: www.bnpb.go.id
Facebook
: www.facebook.com/bnpb.indonesia
Twitter
: @BNPB_Indonesia
YouTube
: BNPBIndonesia

similar documents