Bahan Presentasi Deputi Bidang Tata Lingkungan, Kementerian

Report
PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
Imam Hendargo Abu Ismoyo
Deputi Bidang Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)
Deputi I Bidang Tata Lingkungan
1
Pendahuluan
2010
1999
Perbaikan
(PP Nomor 27 tahun 1999)
revitalisasi
1993
Pengembangan
(PP Nomor 51 tahun 1993
1986
tonggak awal
(PP Nomor 29
tahun 1986)
UU Lingkungan
Hidup
Peraturan
Pemerintah
tentang AMDAL
2009
1997
1982
3
Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup (UU 32/2009)
KLHS
a
Tata ruang
b
h
i PUU berbasis LH
Baku mutu LH c
j
Kriteria baku
kerusakan LH d
AMDAL
e
UKL-UPL
f
Perizinan
g
Instrumen
ekonomi LH
Anggaran
berbasis LH
k Analisis risiko LH
l
Lingkungan
Audit LH
m Instrumen lain
sesuai kebutuhan
Amdal bukan sebagai alat serbaguna yang dapat menyelesaikan segala persoalan
lingkungan hidup. Efektivitas amdal sangat ditentukan oleh pengembangan berbagai
instrument lingkungan hidup lainnya
Sumber: Pasal 14 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Skema Pembagian AMDAL, UKL-UPL dan SPPL
USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN
WAJIB AMDAL
Pasal 22-33 UU 32/2009
USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN
WAJIB UKL/UPL
Pasal 34 UU 32/2009
SPPL
Pasal 35 UU 32/2009
Kegiatan berdampak
penting terhadap LH
Batas AMDAL
Peraturan MENLH No 11/2006
Kegiatan tidak
berdampak penting
terhadap LH
Batas dokumen UKL-UPL
Kegiatan tidak wajib UKL/UPL &
tidak berdampak penting serta
Kegiatan usaha mikro dan kecil
Peraturan Gub. atau
Bupati/Walikota
Beberapa Perbedaan Filosofis Mendasar
PP 27/1999 dengan PP 27/2012
No
PP 27 Tahun 1999 tentang
Amdal
PP No. 27/2012 tentang Izin
Lingkungan
1. Durasi penilaian amdal sekitar180
hari kerja, dokumen Amdal terdiri
atas 5 dokumen
Kemajuan Mendasarnya adalah Streamlining
Proses Amdal
 Durasi penilaian amdal sekitar 125 hari kerja,
dokumen amdal terdiri atas 3 dokumen
2. Penilaian amdal oleh komisi penilai
amdal cenderung mereduksi makna
amdal sebagai kajian ilmiah
Kemajuan Mendasarnya adalah
Mengembalikan Kaidah Amdal sebagai
Kajian Ilmiah
 Dengan memperkuat peran dan kompetensi
tim teknis dalam penilaian amdal
3. Terdapat kesulitan terhadap upaya
penegakan hukum atas pelanggar
Amdal & UKL-UPL (Kajian
Lingkungan Hidup) mengingat amdal
& UKL-UPL adalah bukan keputusan
TUN
Kemajuan Mendasarnya adalah Memberikan
Ruang Penegakan Hukum atas Pelanggar
Amdal-UK-UPL
 Dengan skema izin lingkungan yang
merupakan keputusan TUN yang enforceable
dan memiliki konsekuensi hukum atas
pelanggarannya sesuai dengan yang diatur
dalam UU 32/2009
Lanjutan Beberapa Perbedaan Filosofis Mendasar
No
PP 27 Tahun 1999 tentang
Amdal
PP No. 27/2012 tentang Izin
Lingkungan
4.
Terdapat ruang untuk
keterlibatan masyarakat
Kemajuan Mendasarnya adalah
Memperkuat Akses Partisipasi
Masyarakat
 Dengan terdapat 3 kali pengumuman
dalam tahap perencanaan suatu usaha
dan/atau kegiatan, maka ruang
masyarakat untuk memberikan saran,
tanggapan dan pendapat akan lebih
luas
5.
Amdal dan UKL-UPL masih
dipandang sebagai instrumen
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup yang bersifat
“dibuat bagus, tidak dibuat tidak
apa-apa”
Kemajuan Mendasarnya adalah
Mengubah Mindset Seluruh Pemangku
Kepentingan
Dengan terbitnya PP ini maka banyak
konsekuensi hukum yang dapat
diterapkan kepada pemerintah,
pemerintah daerah, dan pemrakarsa
apabila terlibat dalam pelanggaran
amdal & UKL-UPL
Faktor Penentu AMDAL
PENEGAKAN HUKUM
Kompetensi &
Integritas
Penilai/Komisi
Kompetensi &
Integritas
Penyusun
Mutu Dokumen
AMDAL
Implementasi
AMDAL
Pandangan &
Komitmen
Pemrakarsa
KEBIJAKAN & PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Sumber: Adiwibowo, 2005
2
PP No. 27 Tahun 2012
tentang Izin Lingkungan
Proses Akhir PP No. 27 Tahun 2012 Izin Lingkungan
• Recall RPP Izin Lingkungan;
• Print-out RPP Izin
Lingkungan di Kertas
Presiden; dan
• Surat Mensesneg tentang
permohonan paraf pada
RPP Izin Lingkungan
kepada MENLH, Menteri PU
dan Menteri Perindustrian
27 Des 2011
2
• Recall RPP Izin Lingkungan setelah diparaf
oleh 3 Menteri;
• Print-out di kertas Presiden; dan
• Penyiapan surat pengajuan RPP Izin
Lingkungan oleh Mensesneg kepada
Presiden
13 Jan 2012
3
27 Des 2011s/d
12 Jan2012
1
26 Des 2011
Pembahasan Terakhir
RPP Izin Lingkungan,
KLH dengan Setneg;
Proses paraf pada
RPP Izin Lingkungan
oleh 3 Menteri:
MENLH, Menteri PU,
Menteri Perindustrian
4
5
23 Februari 2012
PP Izin
Lingkungan
Hidup
diterbitkan:
PP No. 27/2012
Izin Lingkungan
(Sumber: M. Askary, 2010)
Proposal Kegiatan
Wajib AMDAL
Pengumuman &
konsultasi masyarakat
Penyusunan KA-ANDAL
Pemeriksaan Administrasi
Penilaian KA-ANDAL
Wajib UKL/UPL
Izin pembuangan air limbah
Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke
tanah [land application]
Izin penyimpanan sementara LB3
Izin pengumpulan LB3
Izin pengangkutan LB3
Izin pemanfaatan LB3
Izin pengolahan LB3
Izin penimbunan LB3
Izin pembuangan air limbah ke laut
Izin dumping ke laut
Izin reinjeksi ke dalam formasi
Izin venting ke udara
Penyusunan ANDAL & RKL-RPL,
Permohonan Penilaian
ANDAL & RKL-RPL
Permohonan Izin Lingkungan
[Persyaratan Adm & Teknis]
Permohonan
Pemeriksaan UKL/UPL
Pemeriksaan Administrasi
Pemeriksaan Administrasi
Pemeriksaan Administrasi
Pengumuman
Penilaian ANDAL & RKL-RPL
Tidak
Layak
SKKLH
Pemeriksaan UKL/UPL
Rekomendasi UKL-UPL
Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Izin Lingkungan
Usaha
dan/atau
Kegiatan
Wajib AMDAL
Wajib Memiliki
Usaha
dan/atau
Kegiatan
Wajib UKL/UPL
IZIN
LINGKUNGAN
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang
wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL
wajib memiliki izin lingkungan
Sumber: Pasal 2 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Proses Izin Lingkungan
Penyusunan Amdal
& UKL-UPL
1
Penilaian Amdal &
Pemeriksaan UKL-UPL
2
3
Permohonan &
Penerbitan Izin
Lingkungan
Izin
Lingkungan
Sumber: Pasal 2 PP 27/2012 Izin Lingkungan
13
Penyusunan Dokumen Amdal
Tahap Perencanaan
1
2
Rencana
Umum
Studi
Kelayakan
3
4
Disain
Rinci
Konstruksi
5
Operasi
Amdal disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha
dan/atau kegiatan
KA 1
ANDAL 2
RKL-RPL 3
Dokumen AMDAL
Lokasi rencana usaha
dan/atau kegiatan wajib
sesuai dengan rencana tata
ruang
Sumber: Pasal 4-5 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Tidak sesuai dengan
rencana tata ruang,
dokumen Amdal
tidak dapat dinilai
dan wajib
dikembalikan
kepada pemrakarsa
Pengikutsertaan Masyarakat dalam Amdal
Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal
mengikutsertakan masyarakat:
1• terkena dampak;
2• Pemerhati lingkungan hidup
3• Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan
dalam proses Amdal
10 HARI
[Pengumuman]
Pemrakarsa
1 Pengumuman
2 Konsultasi Publik
Pengikutsertaan
masyarakat dilakukan
sebelum penyusunan
dokumen kerangka
acuan
Saran, pendapat, dan tanggapan disampaikan secara tertulis kepada
pemrakarsa, Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota
Sumber: Pasal 9 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Penyusun Dokumen Amdal
Pemrakarsa
1
Penyusun dari
Pemrakarsa
sendiri
Menyusun Dokumen
Amdal
Pihak Lain:
DILARANG !
PNS di Instansi
Lingkungan Hidup
(Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota)
2•
3•
Penyusun
Perorangan
Penyusun yang
tergabung
dalam LPJP
Sumber: Pasal 10-12 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Persyaratan Penting !
Penyusunan dokumen
Amdal wajib memiliki
sertifikat kompetensi
penyusun Amdal
11.
Pendidikan dan pelatihan
penyusunan Amdal; dan
22.
Uji kompetensi
Penyusunan UKL-UPL
Tahap Perencanaan
1
2
Rencana
Umum
Studi
Kelayakan
3
Disain
Rinci
4
Konstruksi
5
Operasi
UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan
suatu usaha dan/atau kegiatan
11. Identitas pemrakarsa;
22. Rencana usaha dan/atau
33.
Formulir UKL-UPL
44.
kegiatan;
Dampak lingkungan yang
akan terjadi; dan
Program pengelolaan dan
pemantauan lingkungan
hidup.
Sumber: Pasal 14-15 PP 27/2012 Izin Lingkungan
1.Lokasi sesuai dengan
rencana tata ruang.
2.Tidak sesuai: tidak dapat
dinilai dan dikembalikan
Penilaian Kerangka Acuan
5b
Jika Hasil Penilaian:
KA memerlukan perbaikan, Komisi
mengembalikan KA ke pada permrakarsa.
Pemrakarsa menyampaikan kembali
perbaikan kerangka acuan
Tidak
Pemrakarsa
Sekretariat
1
YA
Dokumen
Kerangka
Acuan
2
Kelengkapan
Administrasi
3
Komisi
Penilai
AMDAL
3
Menugaskan
Hasil Penilain
termasuk perbaikan/
penyempurnaan
4
5a
Jangka waktu Penilaian,
Penyampaian hasil
penilaian dan
penerbitan KA:
30 Hari Kerja tidak
Tim
Teknis
Tim Teknis
Menilai KA
dengan
Melibatkan
Pemrakarsa
Jika Hasil Penilaian:
Penerbitan Persetujuan
Kerangka Acuan
KA dapat disepakati, Komisi
menerbitan persetujuan
kerangka acuan
Sumber: Pasal 21-24 PP 27/2012 izin Lingkungan
Penilaian Andal dan RKL-RPL
Hasil Rapat KPA: Dok.
Andal dan RKL-RPL perlu
diperbaiki
REKOMENDASI
HASIL
PENILAIAN
8b
Tidak
Pemrakarsa
1
Hasil Rapat KPA: Dok. Andal dan
RKL-RPL tidak perlu diperbaiki
Sekretariat
8a
YA
Dokumen
ANDAL dan
RKL-RPL
2
Kelengkapan
Administrasi
3
Komisi
Penilai AMDAL
(KPA)
Menugaskan
4
Jangka waktu Penilaian
ANDAL dan RKL-RPL
75 Hari Kerja
tidak termasuk perbaikan/
penyempurnaan
Menteri, Gubernur,
Bupati/Walikota sesuai
kewenangannya
Tim
Teknis
5
6
Rapat Komisi
Penilai AMDAL
7
Hasil Penilain
Tim Teknis
Menilai
ANDAL dan
RKL-RPL
secara Teknis
Sumber: Pasal 28-31 PP
27/2012 Izin Lingkungan
Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup
MENTERI
GUBERNUR
Bupati/Walikota
Jangka waktu penetapan
10 Hari Kerja
Keputusan Kelayakan
Lingkungan atau
Ketidaklayakan
Muatan Keputusan Kelayakan Lingkungan
1.
1 Dasar pertimbangan dikeluarkannya
penetapan; dan
Rekomendasi Hasil
Penilai an Andal & RKLRPL dari Komisi Penilai
Amdal
Sumber: Pasal 32-33 PP 27/2012
Izin Lingkungan
2.
2 Pernyataan kelayakan lingkungan usaha
dan/atau kegiatan;
3.
3 Persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai
dengan yang tercantum dalam RKL-RPL.
4.
4 Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak
terkait
1.
5 jumlah dan jenis izin PPLH yang
diwajibkan (Jika wajib memiliki izin
PPLH)
Pemeriksaan UKL/UPL & Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL
Pemeriksaan UKL-UPL & penerbitan rekomendasi UKLUPL dapat dilakukan oleh:
• Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri,
• Kepala Instansi LH Provinsi, atau;
• Kepala Instansi LH Kab/kota
• Menteri
• Gubernur
• Bupati/
Walikota
Kelengkapan
Administrasi
Tidak
UKL-UPL
YA
Pemeriksaan
Teknis UKL-UPL
Hasil
Pemeriksaan :
UKL-UPLperlu
diperbaiki
YA
Rekomendasi
UKL-UPL
•Persetujuan , atau
•penolakan
Jangka waktu Pemeriksaan
Teknis UKL-UPL
14 Hari Kerja
tidak termasuk perbaikan/
penyempurnaan
Pemrakarsa
Sumber: Pasal 36-40 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL
MENTERI
GUBERNUR
Bupati/Walikota
Pemeriksaan
Teknis
UKL-UPL
Sumber: Pasal 38 PP 27/2012
Izin Lingkungan
Menerbitkan
Melalui pejabat yang
ditunjuk Menteri,
atau kepala isntansi
LH prov atau
kab/kota
Rekomendasi
UKL-UPL
Muatan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL
1. Dasar pertimbangan dikeluarkannya
1 persetujuan UKL-UPL;
2.
2 Peryataan persetujuan UKL-UPL
3.
3
persyaratan dan kewajiban pemrakarsa
sesuai dengan yang tercantum dalam RKLRPL.
1.
4 jumlah dan jenis izin PPLH yang
diwajibkan (Jika wajib memiliki izin
PPLH)
Permohonan Izin Lingkungan
Permohon izin lingkungan
disampaikan bersamaan
dengan pengajuan
penilaian Andal dan RKLRPL atau Pemeriksaan
UKL-UPL
Permohonan
tertulis
Penanggung Jawab
Usaha/Kegiatan
Persyaratan
1. Dokumen Amdal atau
formulir UKL-UPL;
2. Dokumen pendirian
usaha dan/atau kegiatan,
dan
3. Profil usaha dan/atau
kegiatan
Sumber: Pasal 42-43 PP 27/2012 Izin Lingkungan
• Menteri
• Gubernur
• Bupati/
Walikota
Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan
Saran, Pendapat & Tanggapan
10 hari: Andal &
RKL-RPL
• Menteri
• Gubernur
• Bupati/
Walikota
Sumber:
Pasal 45-46
PP 27/2012 Izin
Lingkungan
3 hari: UKL-UPL
Pengumuman
Multimedia & Papan Pengumuman
Paling lama 5
(lima) hari
kerja terhitung
Paling lama 2
(Tiga) hari
kerja terhitung
sejak dokumen
persyaratan
administratif serta
sejak dokumen
persyaratan
administratif serta
UKL-UPL yang
dimohonkan
dinyatakan lengkap
Andal dan RKL-RPL
yang dimohonkan
dinyatakan lengkap
Masyarakat
Penerbitan Izin Lingkungan Hidup
AMDAL
SK Kelayakan LH dari Menteri
Izin lingkungan dari Menteri
SK Kelayakan LH dari gubernur
Izin lingkungan dari gubernur
SK Kelayakan LH dari bupati/
walikota
Izin lingkungan dari bupati/
walikota
UKL-UPL
Rekomendasi dari Menteri
Izin lingkungan dari Menteri
Rekomendasi dari gubernur
Izin lingkungan dari gubernur
Rekomendasi dari bupati/
walikota
Izin lingkungan dari bupati/
walikota
Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota bersamaan
dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL
Sumber: Pasal 47 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan
• Menteri
• Gubernur
• Bupati/
Walikota
Pengumuman Penerbitan
Izin Lingkungan
Media Massa dan/atau multimedia
Paling lama 5 (lima) hari kerja
sejak Izin Lingkungan diterbitkan
Sumber: Pasal 49 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Masyarakat
Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan
•
Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk:
a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat
dalam izin lingkungan;
b. membuat dan menyampaikan laporan
pelaksanaan terhadap persyaratan dan
kewajiban dalam izin lingkungan kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan
c. Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan
fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU;
•
Laporan disampaikan secara berkala setiap 6
(enam) bulan
Sumber: Pasal 53 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Pembinaan Penatalaksanaan Amdal & UKL-UPL
Instansi Lingkungan Hidup Pusat
Pembinaan
Instansi
Lingkungan
Hidup
Provinsi
Komisi Penilai
AMDAL Provinsi
Pembinaan
Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota & Instansi
LH Kabupaten/Kota
Sumber: Pasal 64 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Evaluasi Kinerja Komisi Penilai Amdal
Instansi Lingkungan Hidup Pusat
Evaluasi Kinerja
Instansi Lingkungan
Hidup Provinsi
Evaluasi Kinerja
Instansi Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
Sumber: Pasal 66 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Evaluasi Kinerja
dilakukan terhadap:
a. Pelaksanaan
norma, standar,
prosedur, dan
kriteria di bidang
Amdal dan UKLUPL;
b. Kinerja komisi
penilai Amdal
provinsi dan
kabupaten/kota;
dan
c. Kinerja pemeriksa
UKL-UPL di
instansi
lingkungan hidup
provinsi dan
kabupaten/kota
Sanksi Administratif
Pasal 53: Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan: (a) menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam
izin lingkungan, (b) membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan
kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan (c) Menyediakan dana
penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU. Laporan disampaikan secara
berkala setiap 6 (enam) bulan
1
Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif
yang meliputi:
• teguran tertulis;
• paksaan pemerintah;
• pembekuan izin lingkungan; atau
• pencabutan izin lingkungan
2
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) di terapkan oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
Sumber: Pasal 56 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Ketentuan Penutup
Dokumen lingkungan yang
telah mendapat persetujuan
sebelum berlakunya PP ini,
dinyatakan tetap berlaku dan
dipersamakan sebagai izin
lingkungan
Sumber: Pasal 73 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Terima kasih
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)
Deputi I Bidang Tata Lingkungan – Asdep Kajian Dampak Lingkungan
Jl. D.I. Panjaitan Kab. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur 13410
Gedung A lanta 6, Telp/Fax: 021-85904925
http://www.menlh.go.id/

similar documents