Hukum - Perum Perumnas

Report
PERUMNAS
DEPARTEMEN HUKUM
CORPORATE SECRETARY
Pembekalan Calon Pegawai Perum Perumnas 2012
Free Powerpoint Templates
Page 1
STRUKTUR ORGANISASI
Sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perum Perumnas (Surat Keputusan Direksi
Nomor : DIRUT/036/KPTS/10/2013 tanggal 17 Januari 2013 Tentang Revisi Surat Keputusan
Direksi Nomor : DIRUT/162/KPTS/10/2011 Tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional.
Departemen Hukum Litigasi dan Departemen Legal Administrasi berada di bawah Sekretaris
Perusahaan. Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas khusus dan berada langsung dibawah
Direktur Utama, Bagan Organisasi sebagai berikut :
DIREKTUR
UTAMA
SEKRETARIS
PERUSAHAAN
DEP.
ADMINISTRASI
PERUSAHAAN
DEP. HUMAS &
PROTOKOLER
DEP. HUKUM
LITIGASI
Free Powerpoint Templates
DEP. LEGAL
ADMINISTRASI
Page 2
TUGAS POKOK DEPARTEMEN HUKUM LITIGASI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Melaksanakan Pengembangan, Pengkajian, Perumusan dan Pemberian Rekomendasi
Penyelesaian masalah Hukum baik melalui Mediasi (Non Litigasi) maupun Secara Litigasi di
Pengadilan.
Memimpin pemberian pertimbangan dan nasehat hukum, pelaksanaan fasilitas dan
koordinasi bantuan hukum dan pembinaan hubungan antar lembaga hukum yang
diperlukan perusahaan.
Melaksanakan Evaluasi Standar Peraturan yang diperlukan.
Melaksanakan Sosialisasi Peraturan dan Pelatihan di Bidang Hukum.
Melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum, pengadministrasian
data dan informasi mengenai peraturan dan hukum yang diperlukan perusahaan.
Membantu Sekretaris Perusahaan dalam penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran
Departemen Hukum Litigasi, yang merupakan bagian dari RKAP.
Mengelola sumber daya dan anggaran dilingkungan Departemen Hukum Litigasi.
Melakukan penugasan, pengendalian, pembinaan, dan penilaian kerja kepada para staf
dilingkungan Departemen Hukum Litigasi.
Memimpin penyelenggaraan kegiatan pengelolaan data dan informasi dalam lingkup
Departemen Hukum Litigasi.
Manager Departemen Hukum membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan.
Free Powerpoint Templates
Page 3
TUGAS & PEKERJAAN LITIGASI & NON LITIGASI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Melaksanakan pengembangan, pengkajian, perumusan, dan pemberian rekomendasi penyelesaian
masalah hukum baik penyelesaian secara Non Litigasi (Negosiasi, Mediasi, Arbitrase) maupun secara
Litigasi di Pengadilan.
Mewakili perusahaan untuk memenuhi panggilan Kepolisian, Kejaksaan maupun berperkara di Pengadilan
terkait adanya permasalahan hukum (gugatan) dari pihak luar kepada perusahaan.
Mewakili perusahaan untuk menghadap Pejabat/Instansi lainnya terkait adanya
undangan/rapat/koordinasi/keperluan lainnya yang berhubungan dengan bidang hukum.
Menghadiri undangan/rapat yang diselenggarakan oleh internal Perusahaan terkait pembahasan
permasalahan hukum yang dihadapi oleh Divisi, Regional maupun Sub-sub divisi lainnya.
Memimpin pemberian pertimbangan dan nasehat hukum, pelaksanaan fasilitas dan koordinasi bantuan
hukum dan pembinaan hubungan antar lembaga hukum yang diperlukan perusahaan.
Menyusun usulan sasaran, rencana kerja dan anggaran yang merupakan bagian dari usulan rencana kerja
dan anggaran Sekretaris Perusahaan serta pengendalian pelaksanaan kerja.
Melaksanakan Bisnis Proses, antara lain membuat Ijin Prinsip & Surat Kuasa Direksi, melakukan evaluasi
biaya penanganan perkara dan membuat SK Direksi kepada pihak-pihak pejabat dilingkungan Perum
Perumnas berdasarkan permintaan Divisi, Regional, dan Sub-sub divisi lainnya sesuai dengan disposisi
Direksi.
Melakukan evaluasi, monitoring dan membuat laporan perkembangan perkara-perkara perusahaan yang
ditangani oleh Lawyer/Kuasa Hukum eksternal kepada Sekretaris Perusahaan.
Melakukan monitoring dan pengendalian penggunaan anggara biaya hukum dalam rangka penanganan
perkara untuk seluruh Regional.
Melakukan pengelolaan data dan informasi dalam lingkup Departemen Hukum Litigasi.
Free Powerpoint Templates
Page 4
LITIGASI & NON LITIGASI
• Litigasi adalah suatu masalah yang telah masuk ranah
peradilan, artinya telah terjadi gugatan di Pengadilan.
Sedangkan Non Litigasi adalah permasalahan yang masih
dapat ditangani secara kekeluargaan atau mediasi oleh para
pihak, tidak melalui badan peradilan.
• Litigasi mempunyai tugas yaitu penyelesaian masalah/kasus
hukum keperumnasan baik yang ditangani sendiri maupun
melalui konsultan hukum.
Free Powerpoint Templates
Page 5
PROSES PELAKSANAAN PEKERJAAN LITIGASI & NON LITIGASI
• Indikasi masalah dari : Direksi, Regional, Divisi Lain, Cabang,
Eksternal.
• Disposisi Direksi terhadap surat dari : Internal, Eksternal.
• Klaim dari pihak eksternal dan internal.
• Indentifikasi masalah/analisa.
• Usulan alternatif penyelesaian masalah : Mediasi atau melalui
Arbitrase Nasional / Proses hukum melalui pengadilan.
Free Powerpoint Templates
Page 6
PROSES PELAKSANAAN PEKERJAAN LITIGASI & NON LITIGASI
•
Proses Usulan Biaya :
1. Ijin prinsip menggunakan konsultan hukum dan rencana RAB.
2. Regional mengajukan biaya untuk penyelesaian hukum ditujukan kepada
Sekretaris Perusahaan Hukum dengan ditembuskan kepada Direktur
Pemasaran, Direktur Keuangan, GMD. Keuangan dan MD. Hukum
3. Sekretaris Perusahaan bersama sama MD. Hukum mengevaluasi biaya yang
diajukan Regional.
4. Direksi melalui Sekretaris Perusahaan dan MD. Hukum menerbitkan Surat Kuasa
kepada Regional untuk menunjuk konsultan hukum.
5. Setelah dievaluasi biaya diajukan ke GMD. Keuangan setelah mendapat
persetujuan dari Direktur Utama (usulan PPRA).
6. Persetujuan anggaran terbit dari GMD. Keuangan.
7. Regional mengusulkan konsultan hukum.
8. Sekretaris Perusahaan bersama sama MD. Hukum membuat SK. Direksi untuk
pengeluaran biaya hukum.
9. Transfer dana biaya hukum ke Regional.
Free Powerpoint Templates
Page 7
PROSEDUR PENANGANAN PERKARA
Free Powerpoint Templates
Page 8
LEGAL ADMINISTRASI
• Legal Administrasi adalah proses persiapan dokumen
legal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian
dengan mitra guna melindungi kepentingan perusahaan
yang sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP)
yang ada di Perumnas. Yang dimaksud perjanjian dalam
hal ini adalah suatu perbuatan/tindakan hukum
perusahaan mengikatkan diri terhadap pihak lain (mitra)
mengenai hal tertentu (kerjasama usaha, pinjam
meminjam, sewa, dll) yang dibuat secara tertulis.
Free Powerpoint Templates
Page 9
TUGAS POKOK DEPARTEMEN LEGAL ADMINISTRASI
•
•
•
•
•
Membantu / Memberikan Rekomendasi / Opini Hukum kepada Divisi Lain dalam
melaksanakan pembuatan Kontrak / Perjanjian.
Membantu Sekretaris Perusahaan dalam penyusunan usulan rencana kerja dan
anggaran Departemen Legal Administrasi, yang merupakan bagian dari RKAP.
Mengelola sumber daya dan anggaran dilingkungan Departemen Legal Administrasi.
Melakukan penugasan, pengendalian, pembinaan, dan penilaian kerja kepada para
staf dilingkungan Departemen Legal Administrasi.
Manager Departemen Legal Administrasi membantu pelaksanaan tugas Sekretaris
Perusahaan.
Free Powerpoint Templates
Page 10
TUGAS & PEKERJAAN LEGAL ADMINISTRASI
• Bekerja sama dengan divisi Pengembangan Usaha dan divisi lain untuk
memproses perjanjian/perikatan yang menyangkut : Kontrak, KSU, Sewa
menyewa, Perjanjian lainnya, SK. Direksi.
• Membuat Surat Kuasa Direksi kepada pihak-pihak pejabat dilingkungan
Perum Perumnas berdasarkan permintaan divisi, Regional, dan sub-sub
divisi lainnya sesuai dengan disposisi Direksi.
• Memberikan asistensi terhadap konsep-konsep Surat Keputusan, Kontrak,
Perjanjian, dan produk-produk hukum lainnya yang menyangkut
keperumnasan.
• Bekerja sama dengan Notaris dalam hal pembuatan perjanjian notaril, dan
Akte Notaril lainnya.
• Bekerja sama dengan konsultan legal yang ditunjuk dalam pelaksanaan
pekerjaan legal administrasi yang dianggap perlu ditangani oleh
konsultan.
Free Powerpoint Templates
Page 11
ASPEK HUKUM KEPERUMNASAN YANG PERLU
DIPERHATIKAN
Pertanahan
Site Selection, Ijin Lokasi, Inventarisasi Tanah, Musyawarah harga dan
sistem pembayaran ganti rugi tanah, Pengukuran oleh BPN, Pelaksanaan
ganti rugi tanah, Permohonan Sertifikat (HPL, HGB Induk, HGB Persil), SIPPL
(Surat Ijin Penyerahaan Penggunaan Lahan).
Produksi
Pengukuran & Gambar poligon & Kontur Tanah, BRKB, Site Plan yang
disyahkan oleh Pemda, Amdal (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan),
IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), IPB (Ijin Penggunaan Bangunan),
Pelelangan/Pemberian Pekerjaan (Berdasarkan APP II), Turn Key Project.
Pemasaran
Analisa Peluang Pasar I (APPI), Analisa Peluang Pasar II (APP II), Promosi,
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Serah Terima Phisik Bangunan, Akta
Jual beli, KPR, Tunai, dan Cicilan Tunai, Estate Manajemen, Kerja Sama
Usaha, Joint Venture, dll, BoT, Undang-undang konsumen.
Keuangan
Sistem Operasional Prosedur (SOP) Transaksi, Fakta, dan Data, Standar
Akuntansi Keuangan (SAK), Peraturan Menteri Keuangan terhadap Laporan
Keuangan Perusahaan Negara, Peraturan Perpajakan, Peraturan-peraturan
lainnya yang menyangkut keuangan/Asset Negara dan BUMN, Peraturan
Pemerintah mengenai pengadaan barang dan jasa.
Free Powerpoint Templates
Page 12
UPAYA-UPAYA MEMINIMALISIR TIMBULNYA
PERMASALAHAN HUKUM
• Membuat SOP sesuai dengan bidang usahanya.
• Melaksanakan tertib administrasi dengan
menginventarisir dokumen-dokumen keperumnasan,
saling mendukung antar bidang yang terkait.
• Menginventarisir kelengkapan dokumen-dokumen hukum
• Memberikan bantuan legal baik terhadap Litigasi maupun
Legal Administrasi pada seluruh aspek hukum yang
berkaitan dengan Perumnas.
• Memberikan saran dalam hal pelaksanaan tindakan
hukum yang dilakukan oleh perusahaan.
• Melaksanakan sosialisasi hukum keperumnasan kepada
seluruh organ-organ perusahaan.
Free Powerpoint Templates
Page 13
Free Powerpoint Templates
Page 14

similar documents