MASALAH-MASALAH DALAM PENANGANAN

Report
MASALAH – MASALAH DALAM
PENANGANAN PERTAMBANGAN RAKYAT
DI PAPUA (SUATU TINJAUAN HISTORIS)*
Disampaikan oleh :
Prihananto Setiadji, ST. MT.**
*) Disampaikan pada Semiloka Pengembangan Pertambangan Rakyat di Papua
Pada tanggal 12 April 2013, tempat Aula Susteran Maranatha – Waena.
Penyelenggara : Dewan Adat Daerah Paniyai.
**) 1. Dosen Jurusan Teknik Pertambangan – Fak. Teknik – UNCEN
2. Kepala Pusat Studi Sumber Daya Alam dan Energi – UNCEN
3. Sarjana Teknik Geologi (UGM) dan Magister Teknik Geologi (ITB)
SISTEMATIKA PAPARAN :
1) Pengertian Pertambangan Rakyat
2) Latar Belakang munculnya
pertambangan rakyat
3) Arti penting pertambangan rakyat bagi
masyarakat dan pemerintah
4) Pertambangan rakyat di Provinsi Papua
5) Masalah-masalah pertambangan rakyat
6) Konsep pertambangan rakyat
7) Best mining practise
8) Upaya tindak lanjut
1) PENGERTIAN :
Pertambangan Rakyat :
Suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian - dari semua
golongan A,B dan C – yang dilakukan oleh rakyat setempat secara
kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat sederhana
untuk pencaharian sendiri (UU No. 11 thn 1967, psl 2)
Suatu kegiatan penambangan yang dilakukan oleh perorangan,
kelompok, keluarga atau koperasi dengan peralatan mekanik yang
minimal atau tanpa peralatan mekanik, serta sering berada pada
sektor informal pasar (world bank)
UU NO. 4 THN 2009 TTG PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATU BARA
Mineral
Pertambangan
M. Radioaktif
M. Logam
M. Non Logam
Batuan
Batu bara
Usaha
Pertambangan
Izin Usaha Pertambangan
(IUP)
IUP Eksplo & IUP Operasi Prod.
Izin Pertambangan Rakyat
(IPR)
•
Prospeksi
•
Wilayah
•
Pertambangan
•
•
•
Wilayah Usaha
•
Pertambangan (WUP)
•
Wil. Izin Usaha Pertambangan (WIUP) •
•
Wilayah Pertambangan
Pengelolaan
&
Pengusahaan
Penyelidikan umum
Eksplorasi
Studi kelayakan
Konstruksi
Penambangan
Pengolahan
Pemurnian
Pengangkutan
Penjualan
Pasca tambang
Rakyat (WPR)
Izin Usaha Pertambangan
Khusus (IUPK)
Wilayah Pencadangan
Negara (WPN)
IUPK Eksplo & IUPK Operasi Prod.
Wil. Usaha Pertambangan Khusus (WUPK)
Wilayah Izin Usahan Pertambangan Khusus
KLASIFIKASI PERTAMBANGAN
RAKYAT
• Artisanal (pendulang)  secara manual tanpa peralatan mekanik
• Pertambangan skala sangat kecil  Menggunakan peralatan
mekanik, skala produksi sedikit dan luas area sangat sempit
• Pertambangan skala kecil  menggunakan peralatan mekanik,
skala produksi sedikit da luas area tidak luas.
CIRI-CIRI
PERTAMBANGAN RAKYAT
1)
Sangat sedikit menggunakan peralatan mekanik, hanya mengandalkan
tenaga manusia.
2) Tingkat keselamatan dan kesehatan kerja yang rendah.
3) Memiliki keragaman kualifikasi sumber daya manusia pada level operasi
yang sama.
4) Proses eksploitasi dan pengolahan yang tidak efisien, serta tingkat
produksi yang rendah.
5) Tingkat gaji dan penghasilan yang rendah.
6) Intensitas kegiatan sangat tergantung pada perkembangan harga pasar.
7) Tingkat kepedulian lingkungan dan sosial yang kurang memadai.
8) Dukungan organisasi dan modal yang rendah
9)
Sering beroperasi tanpa izin (ilegal)
2) LATAR BELAKANG
Sejarah pertambangan di Indonesia
•
•
•
•
•
•
Orang India, Cina dan Agama Hindu (awal masehi)
Tambang emas ( abad 4) dan intan (abad 7) di Kalimantan
Tambang logam atau besi di Sumatera dan Jawa (abad 12)
Tambang batu bara di Sumatera (abad 17)
Tambang timah di Bangka (abad 18)
Pengusahaan tambang oleh kolonial dan pemimpin masyarakat
• Kemerdekaan (1945)  UUD psl 33
• UU No 11 thn 1967  ketentuan-ketentuan pokok pertambangan
• UU No 4 thn 2009  pertambangan mineral dan batu bara
Riwayat pertambangan di Papua
• Estberg (1967)  produksi 1973  Kontrak Karya I – III
• Pendulangan emas (1994)  Daerah Topo (Nabire)
• Krisis monoter atau ekonomi (1997)  demam emas di Jayapura, Keerom,
Nabire, Paniai, Mimika dll.
3) ARTI PENTING
PERTAMBANGAN RAKYAT
•
•
•
•
Penyerapan tenaga kerja yang banyak (3 – 15 juta org)
Kontribusi produksi mineral cukup besar (15 – 20%)
Perkembangan pertambangan umum berawal dari pertambangan
rakyat.
Terbukanya isolasi daerah, alih pengetahuan dan perputaran
ekonomi
4) PERTAMBANGAN RAKYAT DI
PAPUA
• 1990-an  pendulang di kampung Amgroto, Semografi dan
Wembi (Kec. Web – Kab. Keerom, dulu masuk Kab. Jayapura)
• 1994  SK mentamben No. 163.K/20/M.PE/1994 ttg WPR
di Kec. Web
• 1994  pendulangan di Dist. Topo Kab. Nabire
• 1998  SK mentamben No 284.K/20.01/DJP/98 ttg WPR di
Kec. Uwapa dan No. 560.K/20.01/DJP/1998 ttg WPR di
Topo
• 1998  pendulangan di Jayapura
• 1999  SK dirjen Pertambum No. 184.K/20.01/DJP/1999
ttg WPR di Kec. Senggi, Kec. Sentani Timur dan Kec. Sentani
Barat (Kab. Jayapura).
PETA LOKASI
PENAMBANGAN
WPR DAN PETI
5) MASALAH-MASALAH
PERTAMBANGAN RAKYAT
• Penambangan ilegal (PETI)  merugikan negara atau
perusahaan
• Ancaman lingkungan hidup  kawasan hutan
konservasi dan teknologi tidak ramah lingkungan
• Budaya mobilitas penambang  konflik sosial
• Tidak memiliki struktur organisasi dan tidak taat
hukum
• Pengangguran dan kemiskinan
6) KONSEP PERTAMBANGAN RAKYAT
Aspek
Kebijakan
PENAMBANG
INTERNAL
Budaya
Sosial Ekonomi
Keahlian
Mobilitas
KOMBINASI
Organisasi
Pasar
EKSTERNAL
Data Geologi
Aspek Legal
Teknologi
Aspek
Modalitas
DAMPAK
Kesejahteraan
Lingkungan
Aspek
Kelembagaan
Aspek
Teknologi
Aspek
lingkungan
US $
Start
operasi
Stop
operasi
Years
• Sumberdaya mineral harus diperlakukan sebagai modal pembangunan, dan
harus dapat ditransformasikan menjadi sumberdaya manusia dan potensi
ekonomi lain secara berkelanjutan.
• Bahan tambang yang tidak terbarukan harus dikelola dan dimanfaatkan secara
optimal sesuai dengan prinsip konservasi.
• Industri pertambangan merupakan primer mover pembangunan di daerah.
• Penerapan pollution prevention principle.
7) GOOD MINING PRACTISE
Penerapan Teknik Pertambangan yang Tepat
Penetapan cadangan
Kajian kelayakan
Konstruksi
Penambangan, pengolahan, pengangkutan
Penutupan tambang
Pasca tambang / pembangunan berkelanjutan
Peduli Kesehatan &
Keselamatan Kerja
Peduli lingkungan
Pengelolaan
Pertambangan yang
Baik dan Benar
Penerapan Prinsip
Konservasi
Optimalisasi Pemanfaatan
Logam & Mineral
Bagi Masyarakat
Nilai Tambah
Pengembangan wilayah
Atau masyarakat
KEMANDIRIAN MASYARAKAT
Pembangunan Berkelanjutan
8) UPAYA TINDAK LANJUT
a) Kebijakan  legalitas, pembinaan dan pengawasan,
relasi
b) Modalitas  kualitas SDM, modal/ekonomi,
c) Kelembagaan  lembaga ekonomi, lembaga profesi
d) Teknologi  Teknik penambangan, pengolahan, K3,
e) Lingkungan  good mining practise, pengolahan
limbah
Terima Kasih

similar documents