klik disini - WordPress.com

Report
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1
2
3
SOSIALISASI
PENOMORAN FAKTUR PAJAK
PER-24/PJ/2012 TGL 22 NOVEMBER 2012
(MULAI BERLAKU TGL 1 APRIL 2013)
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM
RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA
PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
Materi Sosialisasi
1
2
3
4
5
ARAH KEBIJAKAN PERATURAN FAKTUR PAJAK
PERUBAHAN PENGATURAN FAKTUR PAJAK
TATA CARA PEMBERIAN NOMOR FAKTUR PAJAK
POIN-POIN PERUBAHAN FAKTUR PAJAK
PERSIAPAN KPP
Arah Kebijakan Pengaturan FP
1
Penomoran
Faktur Pajak
2
Penomoran Faktur Pajak tidak lagi
dilakukan sendiri
oleh PKP, tetapi
dikendalikan
oleh
DJP
melalui
pemberian nomor seri Faktur Pajak,
dimana bentuk dan tata caranya
ditentukan oleh DJP.
Mengembalikan pengaturan Faktur Pajak
sesuai dengan UU KUP dan UU PPN.
Sehingga mempunyai basis legal yang
kuat dan lebih memberikan kepastian
hukum baik bagi PKP maupun bagi DJP
Sumber: Pengantar Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Penomoran Faktur Pajak
Landasan Hukum PER-24/PJ/2012
UU
PPN
PMK
PER
DJP
Catatan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan untuk mengatur tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak
Pengertian
Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan
oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Pengusaha Kena
Pajak (PKP) dengan mekanisme tertentu untuk penomoran
Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau
kombinasi angka dan huruf yang ditentukan DJP.
Kode Aktivasi adalah kode yang berupa karakter yang dapat
terdiri dari angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf
yang diberikan DJP kepada PKP melalui surat pemberitahuan
kode aktivasi.
Password adalah kode yang berupa karakter yang dapat
terdiri dari angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf
yang diberikan DJP kepada PKP melalui surat elektronik
(email).
Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Penomoran Faktur Pajak
Penyempurnaan Pengaturan FP
Pasal 13 (5) UU PPN
a
b
Identitas
Penjual/Pembeli
Alamat
Sesuai dengan alamat
yg sebenarnya
c
Jenis BKP/JKP
BKP/ JKP
Menggambarkan
keadaan sebenarnya
Dalam hal diketahui jumlah unit atau satuan
tertentu lainnya, maka harus dicantumkan
f
g
Nomor Seri FP
Meminta
ke DJP
Tata cara ditentukan
oleh DJP
Nama
Penandatangan
FP
Identitas:
- KTP
- SIM
- Passport
Sesuai identitas yang
sah & berlaku
Keterangan
FP Lengkap
(fotocopy dilampirkan pada saat
pemberitahuan pejabat
penandatangan FP)
Catatan: Selain 5 Butir Pengaturan di atas, masih terdapat butir lain, untuk lebih lengkapnya dapat Saudara lihat selengkapnya di PER-24/PJ/2012
Perubahan Nomor Seri Faktur Pajak
.
Kode transaksi & status
.
Kode tahun
Nomor Seri
Jumlah Digit:
8 digit
Ditentukan oleh PKP sendiri
Penomoran FP
Sesuai dengan
Per-13/65
.
Kode transaksi & status
Penomoran FP
Sesuai dengan
Per-24
Kode cabang
-
-
.
Nomor Seri
Jumlah Digit:
13 digit
Ditentukan oleh sistem DJP, termasuk kode tahun akan
dicreate oleh sistem DJP dan kode cabang dihapus.
KODE TRANSAKSI DAN STATUS FAKTUR PAJAK
Per-24/PJ/2012
Kode Transaksi :
01- kepada Selain Pemungut PPN
02- kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah
03- kepada Pemungut PPN lainnya, selain Bendahara Pemerintah
(KKS Migas & BUMN)
04- yang menggunakan DPP Nilai Lain kpd Selain Pemungut PPN (PMK-75
/PMK.03/2010)
05- tidak digunakan
06- penyerahan Lainnya kpd Selain Pemungut PPN
(penyerahan yg menggunakan tarif selain 10%, penyerahan hasil tembakau
dan penyerahan kepada turis asing)
07- yang PPN-nya Tidak Dipungut (TDP), Penyerahan yg PPN-nya Ditanggung Pemerintah
08- yang dibebaskan dari pengenaan PPN
09- penyerahan Aktiva pasal 16 D kepada Selain Pemungut PPN
Kode Status :
0 – Normal
1 - Penggantian
Apa Yang WAJIB Dilakukan PKP ???
Hal-hal yang dilakukan PKP adalah :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Melakukan update alamat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, apabila alamat
sebenarnya berbeda dengan alamat dalam Surat Keterangan Terdaftar atau Surat
Pengukuhan PKP.
Membuat alamat email.
Mengajukan surat permohonan Kode Aktivasi dan Password.  mulai 1 Maret 2013
Mengajukan Surat Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak. mulai 1 Maret 2013
Menyampaikan Surat Pemberitahuan Nama PKP atau Penunjukkan Pejabat/Pegawai
yang berwenang menandatangani Faktur Pajak.
Menyampaikan Surat Pemberitahuan Perubahan Pejabat/Pegawai yang berwenang
menandatangani Faktur Pajak.
Menyampaikan Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak Yang Tidak Digunakan
(bersamaan dengan SPT Masa PPN Masa Pajak Desember).
Kendali Nomor Seri Faktur Pajak
Nomor seri Faktur Pajak hanya dapat diberikan kepada PKP yang:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Telah dilakukan registrasi ulang PKP sesuai dengan Per-05 dan perubahannya atau
telah dilakukan verifikasi dalam rangka pengukuhan PKP.
Telah melakukan update alamat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, apabila
terjadi perubahan alamat .
Telah mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan password.
Telah menerima surat pemberitahuan kode aktivasi dari KPP .
Telah menerima pemberitahuan password melalui e-mail.
Telah mengajukan surat permintaan nomor seri faktur pajak.
Telah memasukkan kode aktivasi dan password dengan benar pada saat
mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak.
Telah menyampaikan SPT masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir berturutturut yang telah jatuh tempo pada tanggal surat permohonan nomor seri faktur
pajak disampaikan ke KPP.
Kegiatan Permohonan Kode Aktivasi dan Password
Petugas TPT
di KPP
1
Surat
permohonan
kode aktivasi
2
Surat
pemberitahuan
kode aktivasi
dikirim via pos
Petugas
Seksi
Pelayanan
di KPP
3
3
Password di email
PKP
5
Pemberitahuan
kempos di email
4
Surat
pemberitahuan
kode aktivasi
kempos
Direkam di aplikasi
di KPP
Data base Registrasi
Ulang PKP dan verifikasi
Pengukuhan PKP
Penerima surat
masuk KPP
Catatan: Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password secara lebih lengkap, dapat Saudara lihat pada SE-52/PJ/2012
Kegiatan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak
PKP
2
memasukkan
kode aktivasi
dan password
1
surat
permintaan
nomor seri
3
Surat
Pemberitahuan
nomor seri Faktur
Pajak
PKP
Petugas TPT
di KPP
Data base
kepatuhan 3
masa pajak
terakhir
Data base
penomoran
Faktur Pajak
Catatan: Tata Cara Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak secara lebih lengkap, dapat Saudara lihat pada SE-52/PJ/2012
Jangka Waktu Penyelesaian
• Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi/Surat Penolakan Pemberian Kode
Aktivasi diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja
sejak permohonan diterima secara lengkap;
• Surat Pemberitahuan Nomor Seri faktur Pajak diterbitkan pada hari yang
sama sejak permintaan diterima secara lengkap;
Kepatuhan Penyampaian SPT Masa PPN (1)
Kepatuhan penyampaian SPT masa PPN 3 bulan berturut-turut
yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
4 April
Sudah lapor SPT Masa PPN bulan
Desember, Januari, dan Februari
18 Sep
Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Mei,
Juni, dan Juli
Jika PKP tidak/belum menyampaikan SPT masa PPN 3 bulan berturut-turut yang telah
jatuh tempo, maka TIDAK DAPAT diberikan Nomor Seri Faktur Pajak
Kepatuhan Penyampaian SPT Masa PPN (2)
Kepatuhan penyampaian SPT masa PPN 3 bulan berturut-turut
yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
4 April
Sudah lapor SPT Masa PPN bulan
Desember, Januari, dan Februari
18 April
Sudah lapor SPT Masa PPN bulan
Desember, Januari, dan Februari
Jika PKP tidak/belum menyampaikan SPT masa PPN 3 bulan berturut-turut yang telah
jatuh tempo, maka TIDAK DAPAT diberikan Nomor Seri Faktur Pajak
Jumlah Nomor Seri yang dapat Diberikan (1)
Jumlah Nomor Seri Faktur Pajak yang dapat diberikan kepada
PKP oleh DJP:
• Perhitungannya by system
• Nomor Seri yang dapat diberikan paling banyak:
1) 75 Nomor Seri untuk PKP baru atau PKP yang melaporkan SPTnya
secara manual/hardcopy; atau
2) 120% dari jumlah Faktur Pajak yang diterbitkan PKP selama 3 bulan
berturut-turut yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan
permintaan untuk PKP yang melaporkan SPTnya secara elektronik
pada masa sebelumnya.
• Dalam hal yang diminta PKP < dari formula/ketentuan maka PKP akan
menerima sejumlah yang diminta
Jumlah Nomor Seri yang dapat Diberikan (2)
Jumlah Nomor Seri Faktur Pajak yang dapat diberikan
kepada PKP oleh DJP
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
4 April
Sudah lapor SPT Masa PPN bulan
Desember, Januari, dan Februari
100
150
18 Sep
250
Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Mei,
Juni, dan Juli
Maksimal diberi = 120% X (100+150+250)
= 600 .
•
•
55
Yang diminta >600: diberikan 600 nomor
Yang diminta <600: diberikan sebesar
diminta
25
0
Maksimal diberi = 120% X (55+25+0)
= 96.
•
•
Yang diminta >96: diberikan 96 nomor
Yang diminta <96: diberikan sebesar
diminta
POIN PERUBAHAN
No
Keterangan
PER-13/PJ/2010 stdd PER65/PJ/2010
1
PER-24/PJ/2012
1
Otorisasi
pemberian
nomor seri
Nomor Urut FP ditentukan
sendiri oleh PKP secara
berurutan
2
Syarat
diberikan
nomor seri
FP
Tidak ada syarat khusus, baik PKP Nomor Seri Faktur Pajak
ataupun non PKP dapat
diberikan kepada PKP yang telah
membuat nomor sendiri.
diregistrasi ulang dan PKP baru
yang telah diverifikasi dalam
rangka pengukuhan PKP
3
Identitas PKP
khususnya
alamat dan
jenis
barang/jasa
Tidak ditegaskan
Catatan:
Nomor Seri FP diberikan oleh DJP
dengan mekanisme yang
ditentukan oleh DJP
Penegasan Keterangan FP
mengenai alamat dan jenis
barang/jasa harus diisi sesuai
dengan keterangan yang
sebenarnya atau sesungguhnya
18
POIN PERUBAHAN
No
Keterangan
PER-13/PJ/2010 stdd
PER-65/PJ/2010
2
PER-24/PJ/2012
4
Penunjukan
PKP tidak disyaratkan
dan
melampirkan fotokopi
Penandatangan kartu identitas yang sah
an FP
Mengatur pejabat/pegawai
penandatangan FP yang berhak:
- PKP wajib memberitahukan ke KPP
surat penunjukan penandatangan
FP; dan
- fotokopi kartu identitas yang sah
(dilegalisasi oleh pejabat
berwenang)
5
Istilah Faktur
Pajak Cacat
Diatur dan digunakan
istilah “Faktur Pajak
cacat”
Istilah “Faktur Pajak cacat“ diganti
dengan “Faktur Pajak tidak lengkap”
agar sinkron dengan ketentuan UU KUP
6
Penggunaan
Kode Transaksi
(02 dan 03)
Menimbulkan multitafsir
untuk transaksi yang
harus dipungut oleh
Pemungut dengan
mekanisme normal
Mempertegas peruntukan Kode
Transaksi, yaitu kode 02 (bendahara
pemerintah) & 03 (BUMN dan KPS)
digunakan untuk penyerahan yang
PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN
Catatan: Pengaturan butir ke 4, PKP harus menyampaikan surat pemberitahuan penandatangan FP + copy kartu identiitas
19
POIN PERUBAHAN
PER-13/PJ/2010 stdd PER65/PJ/2010
3
No
Keterangan
PER-24/PJ/2012
7
Urutan nomor
seri Faktur
Pajak
- Wajib membetulkan FP
sehingga sequence number
tetap terjaga
- Apabila tidak dibetulkan, PKP
penerbit dikenai sanksi Ps 14
(4) UU KUP dan PKP Pembeli
tetap dapat mengkreditkan
PM
- Nomor seri Faktur Pajak
diberikan oleh DJP dengan
blok nomor urut
- Penggunaan nomor yang tidak
urut tidak dikenakan sanksi
- Terdapat kewajiban pelaporan
nomor yang tidak terpakai
8
Nomor Seri FP
ganda (lebih
dari satu)
- Wajib membetulkan FP
sehingga sequence number
tetap terjaga
Seluruh Faktur Pajak dengan
Nomor Seri FP yang sama /ganda
termasuk Faktur Pajak Tidak
Lengkap
9
Penerbitan FP
Pengganti
- Menggunakan Nomor Seri baru
- Dilaporkan di 2 Masa Pajak SPT,
yaitu di masa FP yang diganti
dan di masa pembuatan FP
pengganti
- Menggunakan Nomor Seri yang
sama
- Hanya dilaporkan di SPT FP
yang diganti
20
POIN PERUBAHAN
No
Keterangan
10 Pengkreditan
FP
4
PER-13/PJ/2010 stdd PER65/PJ/2010
PER-24/PJ/2012
Kesalahan pengisian
keterangan FP di luar kuasa PKP
Pembeli tetap dapat
dikreditkan (nomor tidak urut,
kode cabang dan
penandatangan belum
diberitahukan ke KPP)
FP yang tidak diisi dengan
keterangan yang sebenarnya atau
sesungguhnya dan yang tidak
mengikuti tata cara sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini tidak
dapat dikreditkan oleh PKP Pembeli
21
Catatan: Selain 10 Butir Perubahan, masih terdapat butir lain, untuk lebih lengkapnya dapat Saudara lihat selengkapnya di PER-24/PJ/2012
FP Pengganti, FP Hilang dan Pembatalan FP
Pasal 15 Per-24/PJ/2012
(1) Atas Faktur Pajak yang rusak, salah dalam pengisian, atau salah
dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang
lengkap, jelas, dan benar, PKP yang menerbitkan Faktur Pajak
tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak pengganti.
(2) Atas Faktur Pajak yang hilang, baik PKP yang menerbitkan
maupun pihak yang menerima Faktur Pajak tersebut dapat
membuat copy dari arsip Faktur Pajak.
(3) Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang
Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur
Pajak-nya telah diterbitkan, PKP yang menerbitkan Faktur Pajak
harus melakukan pembatalan Faktur Pajak.
FP Pengganti, FP Hilang dan Pembatalan FP
Pasal 15 Per-24/PJ/2012
(4) Penerbitan Faktur Pajak pengganti atau pembatalan Faktur Pajak dapat dilakukan
sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana Faktur
Pajak yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan masih dapat dilakukan
pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.
(5) Pembetulan SPT Masa PPN sebagaimana pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang
terhadap SPT Masa PPN dimana Faktur Pajak yang diganti atau dibatalkan tersebut
dilaporkan belum dilakukan pemeriksaan, belum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan
yang bersifat terbuka, dan/atau PKP belum menerima Surat Pemberitahuan Hasil
Verifikasi.
(6) Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak yang telah melakukan
pengkreditan Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai pada Faktur Pajak yang
diganti atau dibatalkan oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual, harus melakukan
pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak
dimana Faktur Pajak yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan, sepanjang
terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana Faktur Pajak yang
diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan belum dilakukan pemeriksaa belum dilakukan
pemeriksaan bukti permulaan yang bersifat terbuka, dan/atau PKP belum menerima
Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi.
Tata Cara Pembetulan atau Penggantian FP
Pasal 15 Per-24/PJ/2012
(1) Faktur Pajak Pengganti tetap menggunakan Nomor Seri FP yang sama
dengan Nomor Seri Faktur Pajak yg diganti. Sedangkan tanggal FP
Pengganti diisi dengan tanggal pada saat FP Pengganti dibuat.
(2) Pada FP Pengganti dibubuhkan cap yg mencantumkan Kode dan Nomor Seri
FP serta tanggal FP yg diganti.
(3) Penerbitan FP Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk
membetulkan SPT Masa PPN pada masa pajak terjadinya kesalahan
pembuatan FP tersebut.
(4) FP Pengganti dilaporkan dalam SPT Masa PPN masa pajak yang sama
dengan masa pajak dilaporkannya FP yg dilakukan penggantian dengan
mencantumkan nilai dan/atau keterangan yg sebenarnya atau sesungguhnya
setelah penggantian.
(5) Pelaporan FP Pengganti pada SPT Masa PPN tersebut harus mencantumkan
Kode dan Nomor Seri FP yang diganti pada kolom yg telah ditentukan.
Pasal 17
Pedagang
Eceran
PKP Pedagang Eceran
Tanpa keterangan :
identitas pembeli
nama dan tanda tangan
penjual
Membuat
Faktur Pajak tidak
lengkap
Kegiatan
usaha
/
pekerjaannya
melakukan penyerahan BKP dengan
cara :
a. melalui suatu tempat penjualan
eceran atau langsung datang ke
tempat konsumen akhir;
b. langsung kepada konsumen akhir,
tanpa didahului dengan penawaran;
dan
c. pada umumnya dilakukan secara
tunai dan penjual/pembeli langsung
menyerahkan/membawa BKP yang
dibeli.
25
Tidak diterbitkan
Surat Tagihan
Pajak
Kegiatan
usaha/pekerjaannya
melakukan penyerahan JKP dengan
cara :
a. melalui suatu tempat penyerahan
jasa secara langsung kepada
konsumen akhir atau langsung
datang ke tempat konsumen akhir;
b. langsung kepada konsumen akhir,
tanpa
didahului
dengan
penawaran; dan
c. pada umumnya dilakukan secara
tunai.
Pasal 18
Kode &
Nomor
Seri FP
PKP Pedagang Eceran
PKP Pedagang
Eceran
26
PER-58/PJ/2010
Tgl 13-12-2010
Langkah Persiapan KPP
2012
31 Des 2012
Batas Akhir Registrasi
Ulang PKP
1
2
2013
1 Maret 2013
PKP meminta kode aktivasi,
pasword dan nomor seri ke KPP
2013
1 April 2013
Nomor seri mulai
digunakan PKP
Diminta kepada Kepala KPP dan Kanwil untuk menginformasikan kebijakan
ini kepada setiap pegawai dilingkungan kerja masing-masing dan PKP yang
dikukuhkan diwilayah kerja masing-masing.
Kepala KPP diminta untuk menyelesaikan seluruh kegiatan Registrasi Ulang
PKP paling lambat tanggal 31 Desember 2012 dan mendokumentasikannya
secara baik dan benar.
Sumber: Per-05/PJ/2012 dan perubahannya, Pasal 19 Per-24/PJ/2012, dan Surat Dirjen S-243/PJ/2012
PER-24/PJ/2012
Pasal 21
Pada saat PER-24/PJ/2012 berlaku
1
2
PER-13/PJ/2010
Dicabut & Dinyatakan
Tidak Berlaku
PER-65/PJ/2010
Ketentuan-ketentuan lain yang
mengatur tentang Faktur Pajak
Masih Berlaku
sepanjang
Tidak
bertentangan
28
PENJELASAN LEBIH LANJUT TERKAIT SOSIALISASI PER-24/PJ/2012, HUBUNGI ACCOUNT REPRESENTATIVE SAUDARA
Terima Kasih
“DALAM KESUSAHAN SELALU ADA KEMUDAHAN”
SELESAI

similar documents