kebijakan apbn tahun anggaran 2012

Report
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PENGALOKASIAN JENIS BELANJA
DAN AKUN
OLEH : ABDUL GOFAR
KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULUT
Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Anggaran
Tahun 2013 Jajaran Kanwil Kementerian Agama
Prov. Sulawesi Utara
Manado, 5 Juli 2012
TEMA RKP 2012 : PERCEPATAN DAN PERLUASAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS,
INKLUSIF, DAN BERKEADILAN
Prioritas Pembangunan Nasional:
1.
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ;
2.
Pendidikan;
3.
Kesehatan;
4.
Penanggulangan Kemiskinan;
5.
Ketahanan Pangan;
6.
Infrastruktur;
7.
Iklim Investasi dan Iklim usaha;
8.
Energi;
9.
LH dan Pengelolaan Bencana;
10.
Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan Pasca Konflik;
11.
Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi;
dan 3 prioritas lainnya di bidang : Polhukam, Perekonomian
dan Kesejahteraan.
ARAH KEBIJAKAN APBN 2012:
Mendorong pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas, inklusif dan berkeadilan (pro growth)
 Memperluas kesempatan kerja (pro-job)
 Menanggulangi kemiskinan (pro-poor)
 Mendukung (ramah terhadap) upaya pelestarian
lingkungan hidup (pro-environment)

Kebijakan fiskal tahun 2012 diarahkan untuk memberikan dorongan
terhadap perekonomian (stimulus fiskal) seraya memelihara stabilitas
ekonomi dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal
ARAH KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2012
1.
2.
3.
4.
5.
Peningkatan belanja infrastruktur untuk mendukung upaya
debottlenecking, domestic connectivity, ketahanan pangan,
ketahanan energi, dan kesejahteraan masyarakat;
Pemberian dukungan pada pendanaan kegiatan multiyears;
Peningkatan kemampuan pertahanan menuju minimum
essential forces (MEF);
Peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim (climate change);
Penguatan Program Pro Rakyat (Klaster 4), yang terdiri
dari:
a. 6 program Utama: Rumah Sangat murah, Kendaraan
Angkutan Umum Murah, Air bersih untuk Rakyat,
Listrik Murah dan hemat, Peningkatan Kehidupan
Nelayan, peningkatan kehidupan Masyarakat Miskin
Perkotaan;
b. 3 Program Prioritas: Surplus beras 10 juta ton pada
tahun 2014, Penciptaan lapangan kerja guna
mengurangi pengangguran 1 juta jiwa / tahun,
Pembangunan Transportasi Jakarta
KEBIJAKAN BELANJA PEGAWAI ,
APBN 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok (rata-rata 10%)
Pemberian Gaji dan pensiun bulan ke 13
Kenaikan uang makan PNS (Rp. 20.000 => Rp. 25.000)
Kenaikan uang lauk pauk TNI / Polri (Rp. 40.000 => Rp.
45.000)
Penyediaan anggaran tunjangan kinerja untuk
mendukung reformasi birokrasi
Pemberian jaminan kesehatan utama (Jamkestama)
untuk Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPR, DPD, BPK,
KY, Hakim MK, dan Hakim Agung MA
Pengelolaan jumlah PNS mengacu prinsi zero growth
Penyediaan anggaran untuk pembayaran kurang bayar
tunjangan profesi guru 2009-2010
KEBIJAKAN BELANJA BARANG, APBN TAHUN
2012
1.
2.
3.
Menjaga kelancaran penyelenggaraan kegiatan
operasioanal Pemerintahan, pelayanan kepada
masyarakat, dan pemeliharaan aset;
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi dan
penggunaan Belanja Barang K/L, khususnya biaya
perjalanan dinas;
Meningkatkan capacity building pegawai serta
persiapan/evaluasi dalam rangka reformasi birokrasi.
KEBIJAKAN BELANJA MODAL, APBN TAHUN
2012
Meningkatkan anggaran belanja modal dalam rangka:
1.
Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar,
termasuk infrastruktur energi, ketahanan pangan,
dan komunikasi;
2.
Mendukung upaya debottlenecking, pengurangan
backlog pembangunan infrastruktur, dan
peningkatan domestic connectivity (keterhubungan
antarwilayah);
3.
Meningkatkan kemampuan pertahanan menuju
minimum essential forces (MEF);
4.
Mendukung pendanaan kegiatan multiyears;
5.
Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi
terhadap dampak negatif akibat perubahan iklim
(climate change), dan meningkatkan kesiagaan
dalam menghadapi bencana.
8
a. Penghitungan Alokasi Belanja Pegawai pada Satker
1.
Dalam rangka menjamin kebutuhan pembayaran gaji dan
tunjangan pegawai yang lebih realistis, maka penghitungan
alokasi gaji dan tunjangan pegawai dilakukan dengan berbasis
data dan menggunakan aplikasi Gaji Pokok Pegawai pada
Output Kegiatan Pelayanan Perkantoran. Perhitungan gaji dan
tunjangan didasarkan atas hitungan dalam aplikasi Gaji Pokok
Pegawai pada masing-masing Kantor/Satuan Kerja.
2.
Apabila tidak menggunakan aplikasi GPP, K/L dapat langsung
memasukkan data pegawai yang telah di-update dalam modul
Belanja Pegawai pada aplikasi RKA-K/L.
3.
Dalam hal terdapat sisa lebih dibandingkan dengan pagu
anggaran yang dialokasikan untuk sebuah Satker, maka
kelebihan tersebut dialihkan/dikelompokkan dalam Akun
Belanja Pegawai Transito (akun 512412).
9
4.
Khusus untuk pengalokasain Gaji Dokter PTT dan Bidan PTT agar
berpedoman pada : SE DJA tanggal 5 Januari 2001 No.SE07/A/2001 perihal Pelaksanaan Pembayaran Penghasilan Dokter
dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) selama masa bakti
dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kesehatan dan
Menteri Keuangan No.1537/Menkes-Kessos/SKB/X/2000 dan
No.410/KMK.03/2000 tanggal 11 Oktober 2000 tentang
Pelaksanaan Penggajian Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak
Tetap Selama Masa Bakti.
5.
Akun belanja yang termasuk dalam Belanja Pegawai :
a. Honorarium;
b. Uang lembur  merupakan batas tertinggi;
c. Vakasi  merupakan batas tertinggi;
d. Belanja pegawai lain-lain;
e. Uang lauk pauk TNI/POLRI;
f. Uang makan PNS;
g. Uang duka wafat/tewas.
10
b. Pengalokasian Anggaran Pembangunan Bangunan Gedung Negara
1)
2)
3)
Pengalokasian anggaran untuk pembangunan/renovasi bangunan
gedung negara, berpedoman pada Permen PU nomor
45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan
Bangunan Gedung Negara.
Dasar perhitungan alokasi adalah perhitungan kebutuhan biaya
pembangunan/renovasi bangunan gedung negara atau yang
sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan
Umum setempat.
Dalam rangka optimasi pembangunan bangunan gedung negara,
K/L yang akan melaksanakan pembangunan baru bangunan
gedung negara, harus melengkapinya dengan dokumen clearance
(persetujuan prinsip) dari Kementerian Pekerjaan Umum,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
11
Penerapan Bagan Akun Standar
1.
Belanja Barang  ruang lingkup meliputi : (i) belanja Barang
Operasional, (ii) belanja Barang Non Operasional, (iii) belanja
Barang Lainnya yang secara langsung menunjang kegiatan non
–operasional, (iv) belanja Jasa, (v) belanja Pemeliharaan, dan
(vi) belanja Perjalanan Dinas.
2.
Penerapan konsep nilai perolehan (full costing), pada
Belanja Barang dan Belanja Bantuan Sosial.
3.
Penerapan konsep kapitalisasi:

Karakteristik aset tetap,

Syarat/Kategori belanja modal

Contoh belanja barang dan modal
12
DASAR HUKUM PENERAPAN BAS :

UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;

UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;





PP No. 90/2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Instansi Pemerintah;
Kinerja
PMK No. 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun
Standar.
PMK NO.101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran
OPINI BPK ATAS LKPP 2009
Wajar Dengan Pengecualian (Qualified).
Yang dikecualikan ada 3 hal dan salah
satunya adalah:
Ketidaksesuaian antara klasifikasi
anggaran
dan realisasi penggunaannya minimal sebesar
27,67 triliun sehingga dapat memberi informasi
yang tidak tepat
TEMUAN SPI BPK ATAS LKPP TA 2010
(TEMUAN BERULANG)
Anggaran Belanja minimal sebesar Rp
4,70
triliun
digunakan
untuk
kegiatan yang tidak sesuai dengan
klasifikasinya (peruntukannya)
TUJUAN BAGAN AKUN STANDAR



Memastikan rencana keuangan
(anggaran), realisasi dan pelaporan
keuangan dinyatakan dalam istilah
yang sama;
Meningkatkan kualitas informasi
keuangan;
Memudahkan pengawasan
keuangan.
KLASIFIKASI AKUN 2012
Organisasi
(BA, Es, Satker)
Fungsi
Sub Fungsi
Program
Kegiatan
Fungsi
Sub Fungsi
Program
Kegiatan
Keluaran/Output
Kode Ekonomi/
Jenis belanja
Program
Kegiatan
Keluaran/Output
Kode Ekonomi/
Jenis belanja
Kode Ekonomi/
Jenis belanja
KLASIFIKASI BELANJA
MENURUT FUNGSI :
Pelayanan Umum Pemerintahan;
Pertahanan;
Hukum, Ketertiban dan Keaman
an;
4. Ekonomi;
5. Lingkungan Hidup;
6. Perumahan dan Pemukiman;
7. Kesehatan;
8. Pariwisata dan Budaya;
9. Agama;
10. Pendidikan;
11. Perlindungan Sosial.
1.
2.
3.
18
MENURUT JENIS :
1.
Belanja Pegawai;
2.
Belanja Barang dan jasa;
3.
Belanja Modal;
4.
Bunga;
5.
Subsidi;
6.
Hibah;
7.
Bantuan Sosial;
8.
Belanja Lain-Lain.
KlaskkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkK
l(JENIS BELANJA)
- Pegawai
- Barang
- Modal
- Bantuan Sosial
- Pembayaran bunga
utang
- Belanja Hibah
- Belanja Subsidi
- Belanja Lain-lain
• Belanja K/L
• PMK 91, 101
• Belanja BUN
• PMK 91, 171, 101
DEFINISI JENIS BELANJA
MENURUT
KLASIFIKASI EKONOMI
BELANJA PEGAWAI
Kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau
barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah
(di dalam negeri dan di luar negeri) sebagai imbalan atas
pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode
akuntansi,
kecuali
pekerjaan
yang
berkaitan
dengan
pembentukan modal.
Pembayaran kepada pekerja yang dipekerjakan
sendiri,
dan pekerja lain yang bukan karyawan
pemerintah tidak
termasuk dalam kelompok belanja pegawai tetapi dalam
kelompok belanja barang dan jasa.
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN :
a.
Belanja Pegawai difokuskan untuk membayar gaji dan tunjangan yang
melekat dengan gaji, honor-honor pegawai non PNS serta tunjangantunjangan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
b.
Sementara itu, sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka
pembayaran honor-honor untuk pelaksana kegiatan yang semula
disediakan dari “Belanja Pegawai : Uang honor tidak tetap”
diintegrasikan ke dalam kegiatan induknya dan kode akun yang
digunakan mengikuti jenis belanja kegiatan yang bersangkutan.
BELANJA BARANG
Pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk
memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun
tidak dipasarkan, Barang dan Jasa yang digunakan untuk
riset dan pengembangan,
pelatihan staf, riset pasar
termasuk.




ATK dan operasional kantor lainnya
Biaya pemeliharaan
Biaya perjalanan.
Barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada
masyarakat
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN :
a.
Belanja Barang difokuskan untuk membiayai kebutuhan operasional
kantor (barang dan jasa), pemeliharaan kantor dan aset tetap lainnya
serta biaya perjalanan.
b.
Disamping itu, belanja barang juga dialokasikan untuk pembayaran
honor-honor bagi para pengelola anggaran (KPA, PPK, Bendahara dan
Pejabat Penguji/Penandatangan SPM, termasuk Petugas SAI/
SIMAKBMN).
c.
Selanjutnya sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka
pembayaran honor untuk para pelaksana kegiatan menjadi satu
kesatuan dengan kegiatan induknya.
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN :
d.
e.
Selain itu, Belanja Barang juga meliputi hal-hal :
• Pengadaan Aset Tetap yang nilai persatuannya di bawah nilai
minimum kapitalisasi (< Rp300.000,-/unit);
• Belanja pemeliharaan aset tetap yang tidak menambah umur
ekonomis, manfaat atau kapasitas;
• Belanja perjalanan dalam rangka perolehan barang pakai habis.
Disamping itu, belanja barang juga dialokasikan untuk kegiatan
operasional Satker BLU (gaji dan operasional pelayanan Satker BLU).
KLASIFIKASI BELANJA BARANG
Kodefikasi akun baru (526):
Belanja Barang untuk diserahkan kepada
masyarakat yang dipisahkan dari akun 521219
(Belanja Barang Non Operasional Lainnya).
Sehingga Jenis Belanja Barang dan jasa menjadi:
52
521
Belanja
barang
522
Belanja
Jasa
523
524
Belanja
Pemelihara
an
Belanja
Perjalanan
525
Belanja
BLU
526
Belanja
Barang untuk
diserah-kan
kpd masy./
Pemda
BELANJA MODAL
Belanja Modal adalah Pengeluaran anggaran untuk perolehan
aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari
satu periode akuntansi.
Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan
oleh masyarakat umum.
Aset Lainnya diantaranya aset tak berwujud, tagihan penjualan
angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, dan aset
kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).
(Lampiran II PP 71 dan PMK 91/PMK.06/2007)
BELANJA MODAL





Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Modal
Modal
Modal
Modal
Modal
Tanah
Gedung dan Bangunan
Peralatan dan Mesin
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Fisik Lainnya
KONSEP NILAI PEROLEHAN

Komponen belanja modal untuk perolehan aset tetap
meliputi:
Harga beli aset tetap
 Semua biaya yang dikeluarkan sampai AT siap digunakan,
termasuk:
* biaya perjalanan dinas
* ongkos angkut
* biaya uji coba
* biaya konsultan

BELANJA BARANG ATAU BELANJA MODAL?
Pemilihan
antara Belanja
Barang dan
Belanja Modal
dalam
pengadaan
awal
Memenuhi
Kriteria
Pengakuan
Aset
Tetap/Aset
Lainnya?
T
Belanja Barang
sesuai
peruntukannya
Belanja Modal
sesuai
peruntukannya
Y
Memenuhi
Nilai Min.
kapitalisasi
:
P/M ≥ 300.000
G/B ≥ 10.000.000
T
Y
DEFINISI ASET TETAP
1.
2.
3.
4.
Dimiliki dan Berwujud;
Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
Digunakan
dalam
kegiatan
operasional
pemerintah
atau
dimanfaatkan
oleh
masyarakat umum;
Memenuhi kriteria nilai satuan minimum
kapitalisasi
KRITERIA PENGAKUAN ASET TETAP
1.
2.
3.
4.
Mempunyai masa manfaat lebih dari 12
bulan;
Biaya perolehan dapat diukur secara
andal;
Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam
operasi normal entitas;
Diperoleh atau dibangun dengan maksud
untuk digunakan
RKA-KL
BELANJA MODAL
BELANJA BARANG
TERPENUHINYA SALAH SATU
KRITERIA KAPITALISASI
1.
2.
BERTAMBAHNYA MASA MANFAAT/ UMUR
EKONOMIS;
BERTAMBAHNYA KAPASITAS,
PENINGKATAN STANDAR KINERJA ATAU
VOLUME ASET
TIDAK
dan
YA
NILAI MINIMUM KAPITALISASI:
≥ 300.000 untuk Peralatan & Mesin
≥10.000.000 untuk Gedung & Bangunan
TIDAK
BELANJA BANTUAN SOSIAL
Transfer uang atau barang yang diberikan
kepada
masyarakat guna melindungi dari
kemungkinan
terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung
diberikan kepada
anggota masyarakat dan/atau
lembaga
kemasyarakatan termasuk didalamnya
bantuan untuk lembaga non pemerintah
bidang
pendidikan dan keagamaan
BULTEK 10 SAP AKUNTANSI
BELANJA BANTUAN SOSIAL
Risiko sosial menurut Buletin Teknis 10 adalah kejadian
atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi
terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh
individu, keluarga, kelompok dan / atau masyarakat
sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis
politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak
diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk
dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN :
a. Belanja Bantuan Sosial secara prinsip dimaksudkan untuk
melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko
sosial.
b. Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat dapat
berupa uang atau barang.
c.
Pengadaan barang atau bantuan peralatan yang akan
diberikan kepada masyarakat dalam rangka bansos walaupun
berupa barng fisik, pencatatannya tetap menggunakan akun
belanja bantuan sosial. (57xxxx)
d. bantuan sosial diberikan oleh instansi pemerintah dan
diberikan kepada institusi selain pemerintah atau masyarakat
serta harus memenuhi kriteria risiko sosial;
KRITERIA BANTUAN SOSIAL
MENURUT BULTEK 10 SAP (1)
1.
Tujuan penggunaan
a)
Rehabilitasi sosial
b)
Perlindungan sosial
c)
Pemberdayaan Sosial
d)
Jaminan Sosial
e)
Penanggulangan kemiskinan
f)
Penanggulangan bencana
KRITERIA BANTUAN SOSIAL
MENURUT BULTEK 10 SAP (2)
2.
Pemberi Bantuan
a)
b)
Pemberi bantuan sosial adalah Pemerintah Pusat dan/ atau
Pemerintah Daerah. Institusi pemerintah baik pusat atau
daerah yang dapat memberikan bantuan sosial adalah
institusi yang melaksanakan perlindungan sosial, rehabilitasi
sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan
kemiskinan dan pelayanan dasar serta penanggulangan
bencana.
Bantuan sosial yang diberikan oleh masyarakat,
lembaga
sosial atau lembaga lain selain Pemerintah,
selama tidak
dimasukkan dalam anggaran pemerintah, adalah di luar ruang
lingkup pengaturan buletin teknis ini
KRITERIA BANTUAN SOSIAL
MENURUT BULTEK 10 SAP (3)
3.
Persyaratan Penerima Bantuan Sosial


Pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah
haruslah selektif, yaitu hanya diberikan kepada calon
penerima yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam
pengertian belanja bantuan sosial yaitu "melindungi
dari
kemungkinan risiko sosial". Oleh
karena
itu
diperlukan
persyaratan/kondisi
yang
harus
dipenuhi oleh calon
penerima, yaitu adanya perlindungan atas kemungkinan
terjadinya "Risiko Sosial".
Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang, keluarga,
kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang
tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial,
ekonomi,politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat
memenuhi kebutuhan
hidup minimum, termasuk di dalamnya
bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang
pendidikan,
keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi
individu,kelompok dan/atau masyarakat
dari kemungkinan
terjadinya risiko sosial
KRITERIA BANTUAN SOSIAL
SAP (4)
4.
MENURUT
BULTEK 10
Bersifat sementara atau berkelanjutan


Pemberian belanja bantuan sosial umumnya bersifat sementara
dan
tidak terus menerus, namun terdapat kondisi dimana Belanja Bantuan
Sosial tersebut diberikan secara terus menerus atau berkelanjutan.
Yang
dimaksud
dengan
Belanja
Bantuan
Sosial
berkelanjutan yaitu bantuan yang diberikan secara terus menerus
untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya
untuk
mengembangkan kemandirian.
Belanja bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak
mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan
tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, belanja bantuan sosial
dihentikan pada saat pihak yang dibantu telah
lepas dari masalah
sosial tersebut. Bantuan sosial dapat terus
menerus, misalnya untuk
menjaga kinerja sosial yang telah
tercapai agar jangan menurun
kembali.
Aset yg diserahkan
Ke masyarakat
Bel Barang
Bantuan
Sosial
* Risiko Sosial
Barang ( BAST )
Uang ( LS-Kel Masyarakat)
Notes: Dana Bansos yg belum disalurkan
Kas
 di Neraca ( Kas Lainnya)
Barang -> di Neraca ( Persediaan)
KLASIFIKASI BELANJA BANTUAN SOSIAL
Restrukturisasi kodefikasi belanja bantuan sosial (57):
Belanja bantuan sosial dipisahkan berdasarkan jenis
kegiatannya sesuai dengan Bultek 10 SAP tentang Akuntansi
Belanja Bantuan Sosial.
Sehingga Jenis Belanja Bantuan Sosial menjadi:
57
571
572
Belanja
Bansos utk
Rehabilita
si Sosial
Belanja
Bansos utk
Jaminan
Sosial
573
Belanja
Bansos utk
Pemberdaya
an Sosial
574
575
576
Belanja
Bansos utk
Perlindung
an Sosial
Belanja
Bansos utk
Penanggul
angan
kemiskina
n
Belanja
Bansos utk
Penanggul
angan
Bencana
PERMASALAHAN IMPLEMENTASI BAS
Akuntansi:
Kesalahan
penganggaran
antar jenis belanja
(level 2 digit kode
akun);
Pelaksanaan Anggaran:
Pengeluaran/belanja yang
tidak/belum sesuai dengan
uraian kode akun
43
PERMASALAHAN DALAM PENGGUNAAN
BAGAN AKUN STANDAR


Pemahaman Klasifikasi Belanja
Pemahaman Pemakaian Akun dalam BAS untuk Kepentingan
Perencanaan, Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
PERENCANAAN
(RKA-KL)
BAS
PELAPORAN
(LKPP)
PELAKSANAAN
(DIPA)
PERDIRJEN PERBENDAHARAAN TENTANG
PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN BAS
PERDIRJEN PBN NO.PER.80/PB/2011
Perdirjen Perbendaharaan tentang BAS:
1.
Batang Tubuh: Pasal-pasal yang memberikan
penjelasan bahwa penambahan dan perubahan
hanya mencakup akun pendapatan, belanja dan
transfer yang berlaku mulai tahun 2012
2.
Lampiran yang terdiri dari:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Lampiran I: Seluruh kodefikasi akun pendapatan,
belanja dan transfer;
Lampiran II: Penjelasan penggunaan kode akun;
Lampiran III: Mapping perubahan kodefikasi dan
uraian akun;
Lampiran IV: Restrukturisasi akun pendapatan dari
pengelolaan BMN;
Lampiran V: Restrukturisasi akun Belanja Bansos;
Lampiran VI: Penambahan dan perubahan uraian/
penjelasan akun;
Lampiran VII: Akun yang tidak digunakan lagimulai
tahun anggaran 2012.
LATAR BELAKANG
Terdapat akun-akun pada PMK 91/PMK.05/2007
tentang Bagan Akun Standar dan Per-08/PB/2009
tentang Perubahan BAS, yang tidak digunakan
lagi/tidak sesuai/berubah.
 Adanya restrukturisasi akun belanja, pendapatan,
dan transfer.
 Adanya penambahan dan perubahan uraian/
penjelasan akun.
 Penajaman uraian pada beberapa akun belanja.

46
POKOK-POKOK PERUBAHAN (1/9)
Kodefikasi akun baru (526):
Belanja Barang untuk diserahkan kepada
masyarakat yang dipisahkan dari akun 521219
(Belanja Barang Non Operasional Lainnya.
Sehingga Jenis Belanja Barang dan jasa menjadi:
52
521
Belanja
barang
522
Belanja
Jasa
523
524
Belanja
Pemelihara
an
Belanja
Perjalanan
525
Belanja
BLU
526
Belanja
Barang untuk
diserah-kan
kpd masy./
Pemda
BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN
KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH
526BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMDA
5261Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda
52611Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda
526111Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda
526112Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda
526113Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda
526114Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda
526115Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda
5262Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk
diserahkan kepada pemerintah daerah
52621Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk
diserahkan kepada pemerintah daerah
526211Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk diserahkan kepada
pemerintah daerah
526212Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada pemerintah
daerah
5263Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda
52631Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda
526311Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda
48
POKOK-POKOK PERUBAHAN (2/9)
Restrukturisasi kodefikasi belanja langganan daya
dan jasa (52211):
Belanja langganan daya dan jasa dipecah sehingga
dapat menghasilkan informasi yang lebih detil,
sehingga Belanja Langganan Daya dan Jasa
menjadi:
52211
522111 522112 522113 522119
Belanja
Langganan
Listrik
Belanja
Langganan
Telepon
Belanja
Langganan Air
Belanja
Langganan Daya
dan Jasa
Lainnya
POKOK-POKOK PERUBAHAN (3/9)
Restrukturisasi kodefikasi belanja bantuan sosial (57):
Belanja bantuan sosial dipisahkan berdasarkan jenis
kegiatannya sesuai dengan Bultek 10 SAP tentang Akuntansi
Belanja Bantuan Sosial.
Sehingga Jenis Belanja Bantuan Sosial menjadi:
57
571
572
Belanja
Bansos utk
Rehabilita
si Sosial
Belanja
Bansos utk
Jaminan
Sosial
573
Belanja
Bansos utk
Pemberdaya
an Sosial
574
575
576
Belanja
Bansos utk
Perlindung
an Sosial
Belanja
Bansos utk
Penanggul
angan
kemiskina
n
Belanja
Bansos utk
Penanggul
angan
Bencana
RESTRUKTURISASI AKUN
BELANJA BANTUAN SOSIAL
57
TAHUN ANGGARAN 2011
BELANJA BANTUAN SOSIAL
57
571
BELANJA BANTUAN KOMPENSASI SOSIAL
571
5711
Belanja Bantuan Kompensasi Sosial
5711
BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK
REHABILITASI SOSIAL
Belanja Rehabilitasi Sosial
57111
Belanja Bantuan Kompensasi Sosial
57111
Belanja Rehabilitasi Sosial
571111
Belanja Rehabilitasi Sosial
571111 Belanja Bantuan Kompensasi Kenaikan
Harga BBM
572
TAHUN ANGGARAN 2012
BELANJA BANTUAN SOSIAL
5721
BELANJA BANTUAN SOSIAL LEMBAGA
572
PENDIDIKAN DAN PERIBADATAN
Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan 5721
BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK JAMINAN
SOSIAL
Belanja Jaminan Sosial
57211
Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan 57211
Belanja Jaminan Sosial
572111 Belanja Bantuan Langsung (Block Grant)
Sekolah/Lembaga/Guru
572112 Belanja Bantuan Imbal Swadaya
Sekolah/Lembaga
572113 Belanja Bantuan Beasiswa
572111
Belanja Jaminan Sosial
51
RESTRUKTURISASI AKUN
BELANJA BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2011
TAHUN ANGGARAN 2012
5722
Belanja Bantuan Sosial Lembaga
Peribadatan
57221 Belanja Bantuan Sosial Lembaga
Peribadatan
572211 Belanja Bantuan Sosial Lembaga
Peribadatan
573
BELANJA LEMBAGA SOSIAL LAINNYA
573
BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK
PEMBERDAYAAN SOSIAL
5731
Belanja Lembaga Sosial Lainnya
5731
Belanja Pemberdayaan Sosial
57311 Belanja Lembaga Sosial Lainnya
57311
Belanja Pemberdayaan Sosial
573119 Belanja Lembaga Sosial Lainnya
573111 Belanja Pemberdayaan Sosial
52
RESTRUKTURISASI AKUN
BELANJA BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2011
5741
TAHUN ANGGARAN 2012
BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK
PERLINDUNGAN SOSIAL
Belanja Perlindungan Sosial
57411
Belanja Perlindungan Sosial
574111
Belanja Perlindungan Sosial
575
5751
BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Belanja Penanggulangan Kemiskinan
57511
Belanja Penanggulangan Kemiskinan
575111
Belanja Penanggulangan Kemiskinan
576
5761
BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK
PENANGGULANGAN BENCANA
Belanja Penanggulangan Bencana
57611
Belanja Penanggulangan Bencana
576111
Belanja Penanggulangan Bencana
574
53
POKOK-POKOK PERUBAHAN (4/9)
Restrukturisasi kodefikasi belanja lain-lain
(58) sehingga Jenis Belanja Lain-lain menjadi:
58.
Belanja Lain-lain






Belanja lain-Lain Dana Cadangan
Belanja Lain-Lain Lembaga Non Kementerian
Belanja lain-Lain Jasa Pelayanan BUN
Belanja Lain-Lain BUN
Belanja Lain-Lain Tanggap Darurat
Belanja Lain-Lain lainya
MAPPING AKUN
BELANJA LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2011
TAHUN ANGGARAN 2012
58
BELANJA LAIN-LAIN
58
BELANJA LAIN-LAIN
581
BELANJA LAIN-LAIN
581
BELANJA LAIN-LAIN
5811
Belanja Lain-lain
5811
Belanja Lain-lain Dana Cadangan
58111 Belanja Rekonstruksi
58111
Belanja Lain-lain Dana Cadangan
581111 Belanja untuk Rekonstruksi Aceh
581511 Belanja Tanggap Darurat
Penanggulangan Bencana
58112 Belanja Lain-lain I
581121 Belanja Kerjasama Teknis Internasional 581411 Belanja Kerjasama Teknis Internasional
581122 Belanja Pengeluaran Tak Tersangka
581412 Belanja Pengeluaran Tak Tersangka
581123 Belanja Cadangan Umum
581111 Belanja Cadangan Umum
581124 Belanja Pemilu tahunan
581911 Belanja Pemilu
581125 Belanja Cadangan tunjangan beras
PNS/TNI/Polri
581126 Belanja Cadangan dana reboisasi
581114 Belanja Cadangan tunjangan beras
PNS/TNI/Polri
581113 Belanja Cadangan dana reboisasi
581127 Belanja Tunggakan dan klaim pihak
ketiga
581128 Belanja Dana Cadangan Tanggap
Darurat (Dana Kontijensi)
581413 Belanja Tunggakan dan klaim pihak
55
ketiga
581112 Belanja Dana Cadangan Tanggap Darurat
(Dana Kontijensi)
Mapping Akun
Belanja Lain-lain
TAHUN ANGGARAN 2011
58113 Belanja Lain-lain II
581131 Belanja Biaya/Upah Pungut PBB untuk
DJP
581132 Belanja KONI
TAHUN ANGGARAN 2012
581311 Belanja Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP
581133 Belanja Dana Penunjang (PHLN)
581135 Belanja karena rugi selisih kurs dalam
581211 Belanja KONI
581414 Belanja Dana Penunjang (PHLN)
581415 Belanja karena rugi selisih kurs dalam
pengelolaan Rekening Milik BUN
581136 Jasa Surveyor
pengelolaan Rekening Milik BUN
581312 Jasa Surveyor
581137 Jasa Perbendaharaan
581313
581138 Jasa Pelayanan Bank Operasional
581314
58114 Belanja Lain-lain III
581141 Belanja TVRI
581213
581142 Belanja RRI
581214
581143 Belanja Pengembalian Penerimaan Hibah 581416
Jasa Perbendaharaan
Jasa Pelayanan Bank Operasional
Belanja TVRI
Belanja RRI
Belanja Pengembalian Penerimaan Hibah
Karena Pengeluaran Ineligible
Karena Pengeluaran Ineligible
581144 Belanja Kompensasi Kenaikan Harga BBM 581417 Belanja Kompensasi Kenaikan Harga BBM
581145 Dana Cadangan Resiko Kenaikan Harga 581115 Dana Cadangan Resiko Kenaikan Harga 56
Tanah
Tanah
581149 Belanja lain-lain
581919 Belanja lain-lain
PENAJAMAN/PERUBAHAN URAIAN DAN
PENJELASAN AKUN (6/9)
Belanja Barang Operasional dan Non Operasional:
5211 (Belanja Barang Operasional):
Merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai
yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan
dasar suatu satker dan umumnya pelayanan yang bersifat
internal
5212 (Belanja Barang Non Operasional):
Merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai
dikaitkan dengan dengan strategi pencapaian
target kinerja
suatu satker dan umumnya pelayanan yg bersifat eksternal
PERUBAHAN URAIAN/PENJELASAN
AKUN BELANJA (CONTOH) (7/9)
TA 2011
536111 Belanja Modal Fisik Lainnya
TA 2012
536111 Belanja Modal Lainnya
PenjelasanPengeluaran untuk memperoleh modal fisik lainnya yang Penjelasan Pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset
tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah,
Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi
tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,
dan jaringan dan belanja modal non fisik sampai siap
irigasi dan jaringan.
pakai. Termasuk dalam belanja modal ini : kontrak sewa
Pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset
beli (leasehold), pengadaan/pembelian barang-barang
Lainnya sampai dengan siap digunakan.
kesenian , barang-barang purbakala dan barang-barang
Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pengadaan
untuk museum serta hewan ternak selain untuk dijual
software, pengembangan website, pengadaan lisensi yang
dan diserahkan kepada masyarakat, buku-buku dan jurnal
memberikan manfaat lebih dari satu tahun baik secara
ilmiah
swakelola maupun dikontrakkan kepada Pihak Ketiga.
Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pembangunan
aset tetap renovasi yang akan diserahkan kepada entitas lain
dan masih di lingkungan pemerintah pusat.
Termasuk dalam belanja modal lainnya : pengadaan/pembelian
barang-barang kesenian, dan koleksi perpustakaan.
536121 Belanja Penambahan Nilai Fisik Lainnya
536121 Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau
Aset Lainnya
PenjelasanBelanja Modal setelah perolehan Aset tetap lainnya yang Penjelasan Belanja Modal setelah perolehan Aset Tetap Lainnya dan/atau
memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau
Aset Lainnya yang memperpanjang masa manfaat/umur
yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di
ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat
masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan
ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan
kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja. Dan
kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja.
memenuhi batasan minimun kapitalisasi sesuai dengan
peraturan menteri keuangan yang mengatur batasan
58
minimun kapitalisasi
POKOK-POKOK PERUBAHAN (8/9)
Restrukturisasi kodefikasi Transfer ke Daerah (6),
sehingga Akun Transfer ke Daerah menjadi:
6
61
Transfer
Dana
Bagi Hasil
62
Transfer
Dana
Alokasi
Umum
63
Transfer
Dana
Alokasi
Khusus
64
65
Transfer Dana
Otonomi
Khusus
Transfer
Dana
Penyesuaian
POKOK-POKOK PERUBAHAN (9/9)
AKUN YANG TIDAK DIGUNAKAN LAGI
MULAI TAHUN ANGGARAN 2012 (CONTOH)
423919
Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL
521311
Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi
521321
Belanja Barang Penunjang Kegiatan Tugas Pembantuan (TP)
521411
Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan (TP)
522211
Belanja Jasa Untuk Transaksi Non Kas
581141
Belanja TVRI
581142
Belanja RRI
60
T
ERIMA
K
ASIH
61

similar documents