Paparan Sosialisasi PMK

Report
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Tata Cara Revisi Anggaran
Tahun Anggaran 2014
(PMK No. 07/PMK.02/2014, tanggal 28 maret 2014)
Manado, 28 mAret 2014
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
1
Tata Cara Revisi Anggaran
A
Latar Belakang Revisi Anggaran;
B
Tujuan Revisi Anggaran;
C
Ruang Lingkup Revisi Anggaran;
D
Batasan Revisi Anggaran;
E
Kewenangan Penyelesaian Revisi Anggaran;
F
Mekanisme Pengesahan Revisi Anggaran;
G
Batas Akhir Penerimaan Usul Revisi Anggaran;
H
Ketentuan Lain-lain;
I
Lampiran.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
2
A. Latar Belakang Revisi Anggaran
1. Tenggat waktu antara proses perencanaan
anggaran dan pelaksanaan anggaran;
2. Perubahan keadaan atau perubahan prioritas
yang tidak diantisipasi pada saat proses
perencanaan;
3. Perubahan metodologi pelaksanaan kegiatan;
4. Perubahan atau penetapan kebijakan
pemerintah dalam tahun anggaran berjalan.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
3
B. Tujuan Revisi Anggaran
1. Antisipasi terhadap perubahan kondisi dalam
pelaksanaan anggaran dan perubahan prioritas
kebutuhan;
2. Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah yang
ditetapkan dalam tahun anggaran berjalan;
3. Mempercepat pencapaian kinerja K/L;
4. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran
yang terbatas dan meningkatkan kualitas belanja
APBN.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
4
C. Ruang Lingkup Revisi Anggaran
1) Ruang lingkup Revisi Anggaran meliputi :
2)
a.
Perubahan rincian anggaran pada Bagian Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (BA K/L); dan
b.
Perubahan rincian anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara (BA BUN).
Perubahan rincian anggaran pada BA K/L dan BA BUN terdiri atas:
a.
Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran berubah, a.l.
penambahan anggaran belanja yang bersumber dari dana PNBP,
percepatan penarikan PHLN/PHDN, penerimaan hibah langsung
dalam bentuk uang, dll.;
b.
Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap ini dibedakan
dalam pagu anggaran tetap dalam level program atau dalam 1 (satu)
program, dan pagu anggaran tetap pada level APBN atau
antarprogram.;
c.
Perubahan/ralat kesalahan administratif, seperti ralat kode akun,
ralat kode KPPN, perubahan nama pejabat perbendaharaan, dll.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
5
D. Batasan Revisi Anggaran
1)
Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi alokasi
anggaran;
2)
Revisi Anggaran dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan
ketentuan untuk hal-hal yang dibatasi atau dilarang didanai dari
APBN;
3)
Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume
Keluaran yang telah ditetapkan dalam DIPA;
4)
Revisi Anggaran berupa pergeseran antar Kegiatan dapat dilakukan
sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran yang telah ditetapkan
dalam DIPA dan digunakan untuk hal-hal yg bersifat prioritas,
mendesak, darurat, dan tidak dapat ditunda.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
6
1). Tidak Mengurangi Alokasi Anggaran
Revisi anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi alokasi anggaran
untuk :
1) Kebutuhan biaya operasional Satker kecuali untuk memenuhi biaya
operasional pada Satker lain sepanjang masih dalam peruntukan yang sama;
2) Alokasi tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan
profesor kecuali untuk memenuhi tunjangan profesi guru/dosen dan
tunjangan kehormatan profesor pada Satker lain;
3) Kebutuhan pengadaan bahan makanan dan/atau perawatan tahanan
untuk tahanan/narapidana kecuali untuk memenuhi kebutuhan pengadaan
bahan makanan dan/atau perawatan tahanan untuk tahanan/narapidana
pada Satker lain;
4) Pembayaran berbagai tunggakan;
5) Rupiah murni pendamping (RMP) sepanjang paket pekerjaan masih
berlanjut (on-going); dan/atau
6) Paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan
dananya sehingga menjadi minus.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
7
2). Hal-hal yang dibatasi atau dilarang
Revisi Anggaran dapat dilakukan dengan
memperhatikan ketentuan mengenai penyusunan dan
penelaahan RKA-K/L sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk
penyusunan dan penelaahan RKA-K/L.
Catatan :
1. Hal-hal yang dibatasi dan dilarang untuk didanai dari APBN
2. Tata cara reviu RKA-K/L oleh APIP K/L dan tata cara penelaahan
RKA-K/L oleh DJA.
(PMK No 194/PMK.02/2013 ttg Perubahan atas PMK No
94/PMK.02/2013 ttg Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA
K/L);
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
8
3). Tidak Mengurangi Volume Keluaran
1)
2)
3)
Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume
Keluaran yang telah ditetapkan dalam DIPA.
Dalam hal terdapat perubahan prioritas penggunaan anggaran atau
perubahan kebijakan Pemerintah atau keadaan kahar yang
mengakibatkan volume Keluaran dalam DIPA berkurang, usul
pengurangan volume Keluaran diatur dgn ketentuan sbb:
a. Dalam hal volume Keluaran yang berkurang mrp volume Keluaran
dari Kegiatan Prioritas Nasional, usul pengurangan volume Keluaran
disampaikan kpd Kementerian Perencanaan/Bappenas sbg acuan
perubahan Rencana Kerja K/L dan RKP 2014.
b. Dalam hal volume Keluaran yang berkurang mrp volume Keluaran
dari Kegiatan Prioritas K/L, usul pengurangan volume Keluaran
disampaikan kpd Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna
Anggaran.
Berdasarkan persetujuan dari Kementerian Perencanaan/ Bappenas
dan/atau Menteri/Pimpinan Lembaga, Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga mengajukan
usul revisi anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
9
4). Pergeseran anggaran antar Kegiatan
1)
Pergeseran anggaran antar Kegiatan dapat dilakukan sepanjang tidak
mengurangi volume Keluaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan
digunakan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak,
kedaruratan, atau yang tidak dapat ditunda.
2)
Hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan, atau yang
tidak dapat ditunda merupakan kegiatan-kegiatan K/L yang telah
ditetapkan dalam Rencana Kerja K/L Tahun 2014 dan/atau kebijakan
Pemerintah yang ditetapkan dalam tahun anggaran 2014.
3)
Pergeseran anggaran antar Kegiatan harus dilengkapi Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kuasa
Pengguna Anggaran dan surat persetujuan dari pejabat Eselon I sebagai
penanggung jawab Program.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
10
E. Kewenangan Penyelesaian Revisi Anggaran
Kewenangan penyelesaian revisi anggaran dapat dilakukan
melalui:
a. Direktorat Jenderal Angaran (DJA);
b. Kanwil Ditjen Perbendaharaan;
c. Persetujuan dari Unit Eselon I Kementerian/Lembaga
(K/L);
d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
e. Persetujuan DPR-RI.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
11
Tahun Angg.
2013
2014
Kewenangan 2014
DJA
Kwl DJPBN
No.
Uraian Revisi
1
Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP.
V
V
V
2
Lanjutan pelaks. Kegiatan yg dananya bersumber dari
PHLN dan/atau PHDN.
V
V
--
V
3
Percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN.
V
V
V
--
4
Penerimaan HLN/HDN setelah UU APBN TA 2014
ditetapkan.
V
V
V
--
5
Penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang.
V
V
--
V
6
Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari
PNBP diatas pagu APBN untuk satker BLU.
V
V
--
V
7
Pengurangan alokasi pinjaman luar negeri.
V
V
V
--
8
Perubahan pagu anggaran pembayaran subsidi energi.
V
V
V
--
9
Perubahan pagu anggaran pembayaran bunga utang.
V
V
V
--
10
Lanjutan Pelaksanaan kegiatan PNPM.
--
V
--
V
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
12
Tahun Angg.
No.
Uraian Revisi
2013
2014
Kewenangan 2014
DJA
Kwl DJPBN
11
Lanjutan Pelaksanaan kegiatan Penerusan Pinjaman.
--
V
V
--
12
Percepatan Pelaksanaan kegiatan Penerusan Pinjaman.
--
V
V
--
13
Lanjutan Pelaksanaan kegiatan penerusan hibah.
--
V
V
--
14
Percepatan Pelaksanaan kegiatan Penerusan Hibah.
--
V
V
--
15
Percepatan relaisasi pelaksanaan proyek yang dananya
bersumber dari SBSN PBS.
--
V
V
--
16
Perubahan pagu anggaran pembayaran cicilan pokok
utang.
--
V
V
--
17
Perubahan pagu anggaran Penyertaan Modal Negara
(PMN).
--
V
V
--
18
Perubahan pagu anggaran dalam rangka penyesuaian
kurs.
--
V
V
--
19
Pengurangan alokasi hibah luar negeri.
--
V
V
--
20
Perubahan pagu anggaran transfer daerah.
--
V
V
--
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
13
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Uraian Revisi
Pergeseran dalam satu Keluaran, satu Kegiatan dan
satu Satker.
Pergeseran antar Keluaran, satu Kegiatan dan satu
Satker.
Pergeseran dlm keluaran yg sama, Kegiatan yg sama
dan antarsatker dlm satu wil.kerja kwl DJPBN.
Pergeseran dlm keluaran yg sama, Kegiatan yg sama
dan antarsatker dlm wil.kerja kwl DJPBN yg
berbeda.
Pergeseran antarkeluaran, Kegiatan yg sama dan
antarsatker dlm satu wil.kerja kwl DJPBN.
Pergeseran antarkeluaran, Kegiatan yg sama dan
antarsatker dlm wil.kerja kwl DJPBN yg berbeda.
Pergeseran antar Kegiatan dalam satu Satker;
Pergeseran antarKegiatan dan antarSatker dalam
satu wil.kerja Kwl DJPBN.
Pergeseran antarKegiatan dan antarSatker dalam
wil.kerja Kwl DJPBN yang berbeda.
Penghapusan/perubahan catatan halaman IV DIPA
Tahun Angg.
Kewenangan 2014
2013
2014
DJA
Kwl
Esl I
KPA
V
V
--
V
--
V
V
V
--
V
--
V
--
V
--
V
V
--
--
V
V
--
V
--
--
V
--
V
V
--
--
V
V
--
V
--
V
V
--
V
V
--
--
V
--
V
V
--
--
V
V
--
V
--
--
V
V
--
--
--
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
14
Tahun Angg.
No.
Uraian Revisi
Kewenangan 2014
2013
2014
DJA
Kwl
Esl I
KPA
11
Penambahan cara penarikan PHLN/PHDN
--
V
V
--
V
--
12
Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian
inkracht;
V
V
V
--
--
--
13
Penggunaan dana output Cadangan;
V
V
V
--
--
--
14
Perubahan/penambahan rumusan kinerja;
V
V
V
--
--
--
15
Perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang.
V
V
V
--
--
--
16
Pergeseran anggaran dalam satu subbagian anggaran
BUN.
--
V
V
--
--
--
17
Pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan
Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran K/L;
V
V
V
--
--
--
18
Pergeseran antar subbagian anggaran dalam Bagian
Anggaran 999 (BA BUN);
V
V
V
--
--
--
19
Pergeseran anggaran dari BA K/L ke BA BUN
--
V
V
--
--
--
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
15
No.
Uraian Revisi
2
Ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan
dan sasaran yg sama.
Ralat kode KPPN dalam satu wil.kerja Kwl DJPBN
3
Ralat kode KPPN dalam wil.kerja Kwl DJPBN yang berbeda.
1
14
Perubahan nomenklatur bagian anggaran dan/atau satker sepanjang
kode tetap;
Ralat kode nomor register PHLN/PHDN;
Ralat kode kewenangan;
Ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam satu wil.kerja Kwl DJPBN.
Ralat Kode lokasi dlm wil kerja Kwl DJPBN yg berbeda dan lokasi KPPN
dlm satu wil kerja Kwl DJPBN
Ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam wil.kerja Kwl DJPBN yang
berbeda.
Ralat kode satker
Ralat cara penarikan PHLN/PHDN;
Ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan keluaran yang berbeda
antara RKA-K/L dan RKP atau hasil kesepakatan DPR dg Pemerintah.
Ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam
halaman III DIPA.
Ralat pencantuman volume Keluaran dalam DIPA.
15
Perubahan Pejabat Perbendaharaan.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Tahun Angg.
Kewenangan 2014
2013
2014
DJA
Kwl DJPBN
V
V
--
V
--
V
--
V
--
V
V
--
V
V
--
V
V
V
V
V
-V
V
--
--
V
--
V
--
V
--
V
--
V
V
--
-V
V
V
V
--
-V
V
V
V
--
--
V
--
V
--
V
--
V
--
V
--
V
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
16
Revisi Anggaran yg memerlukan persetujuan
Eselon I K/L
1. pergeseran dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar
Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPBN;
2. pergeseran dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar
Satker dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN yang berbeda;
3. pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam
1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPBN;
4. pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam
wilayah kerja Kanwil DJPBN yang berbeda;
5. pergeseran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker;
6. pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja
Kanwil DJPBN;
7. pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kanwil
DJPBN yang berbeda; dan/atau
8. penambahan cara penarikan PHLN/PHDN.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
17
Revisi Anggaran pada KPA
1. pergeseran dalam 1 (satu) Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu)
Satker; dan/atau
2. pergeseran antar Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker.
Revisi Anggaran pd KPA dilaksanakan dengan ketentuan sbb :
a. dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan perubahan DIPA Petikan,
KPA menyampaikan usul Revisi Anggaran kepada Kanwil DJPBN; dan
b. dalam hal Revisi Anggaran tidak mengakibatkan perubahan DIPA
Petikan, KPA mengubah ADK RKA Satker berkenaan melalui aplikasi
RKA-K/L-DIPA, mencetak Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dan
KPA menetapkan perubahan POK.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
18
Revisi Anggaran yang Memerlukan Persetujuan
DPR-RI
No.
Uraian revisi
1.
tambahan Pinjaman Proyek Luar Negeri/Pinjaman Dalam Negeri baru setelah
Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2014 ditetapkan;
2.
pergeseran anggaran antar Program selain untuk memenuhi kebutuhan Biaya
Operasional dan penyelesaian inkracht;
3.
pergeseran anggaran yang mengakibatkan perubahan Hasil (Outcome)
Program;
4.
penggunaan anggaran yang harus mendapat persetujuan DPR-RI terlebih
dahulu;
5.
penghapusan catatan dalam halaman IV DIPA yang digunakan tidak sesuai
dengan rencana peruntukan; dan/atau
6.
pergeseran antar provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka
Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, atau antarprovinsi untuk Kegiatan
dalam rangka Dekonsentrasi.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
19
F. Mekanisme Pengesahan Revisi Anggaran
a. Revisi Anggaran oleh KPA;
b. Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan
Eselon I;
c. Pengesahan revisi anggaran oleh Kanwil DJPBN;
d. Pengesahan revisi anggaran oleh DJA;
e. Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan DPRRI.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
20
a. Revisi Anggaran oleh KPA
4
KPA
 Melakukan revisi
anggaran.
2
1
DIPA
Petikan
berubah?
3
Y
N
 Update ADK RKA-K/L;
 Cetak POK;
 Menetapkan POK.
KPA menyiapkan:
 Surat usulan revisi;
 Download ADK RKAK/L unt menyusun
Matriks SemulaMenjadi;
 Update ADK RKA-K/L;
 Dokumen pendukung;
 SPTJM.
5
Kanwil
DJPB
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
21
b. Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan
Eselon I
1
2
KPA
KPA
KPA
6
Eselon I
Eselon I
 Meneliti Surat usulan
revisi;
 Mengecek kewenangan;
 Memeriksa kelengkapan
Dokumen pendukung;
Melampirkan:
 Surat Usulan revisi;
 Data dan Dokumen
Pendukung
Eselon I menyiapkan:
 Surat usulan revisi;
 Data dan Dokumen Pendukung
3
Srt. Penolakan
Esln I
N
Revisi
Setuju?
Y
Srt.
Persetujuan
Esln I
Kanwil
DJPB
4
Y
Kewenangan
Kanwil
DJPB?
N
7
DJA
5
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
22
c. Revisi Anggaran oleh Kanwil DJPB
3
Eselon I
Surat
Persetujuan
Eselon I
 Meneliti usulan Revisi Anggaran
dan menerbitkan persetujuan
revisi anggaran
5
1
Persetujuan
Esln I
 Surat Usulan Revisi Anggaran;
 Data dan Dokumen Pendukung
4
N
 Meneliti Surat usulan revisi
anggaran dan kelengkapan
Dokumen pendukung;
Y
Revisi
DIPA
Setuju?
10
KPA
N
2
6
 Surat penolakan revisi.
Kanwil DJPB
Y
KPA
9
 Surat pengesahan revisi,
dilampiri Notifikasi.
KPPN
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
 Upload ke server
RKA-K/L-DIPA
7
Notifikasi dari sistem :
 pengesahan revisi;
 Kode digital stamp yg baru.
8
23
d. Revisi Anggaran oleh DJA
APIP K/L
1
Eselon I
 Surat usulan
revisi;
 Data dan
Dokumen
Pendukung
2
 Mereviu Surat usulan
revisi anggaran dan
kelengkapan Dokumen
pendukung;
DJA
4
 Meneliti Surat usulan
revisi anggaran dan
kelengkapan Dokumen
pendukung;
Dokumen
Lengkap?
3
Y
N
5
Y
Pagu
berubah?
Penelaahan
N
6
N
Revisi
DIPA
Setuju?
 Surat penolakan revisi.
11
Esl. I
Dit. SP
DJPBN
10
 Surat
pengesahan
revisi, dilampiri
Notifikasi.
9
Notifikasi dari sistem :
 persetujuan revisi;
 Kode digital stamp
yg baru.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
Y
7
DJA
 Pencetakan
DHP RKAK/L.
8
 Upload ke
server
RKA-K/LDIPA
24
e. Revisi yang Memerlukan persetujuan DPR-RI
Eselon I
APIP K/L
DPR
DJA
1
2
3
4
1
 Surat usulan revisi;
 Matriks perubahan
semula-menjadi;
 Surat persetujuan DPR
 ADK RKA-K/L DIPA
Usulan
Persetujuan DPR
3
2
 Meneliti Surat usulan
revisi;
 Mengecek kewenangan;
 Memeriksa kelengkapan
Dokumen pendukung;
Mereviu Surat usulan
revisi anggaran dan
kelengkapan Dokumen
pendukung;
Persetujuan DPR
Usulan Revisi
N
4
5
Apakah
disetujui?
Menerbitkkan
surat
pernolakan
revisi;
Selesai
6
Y
 Cetak DHP
 Upload ke server RKA-K/LDIPA;
Surat persetujuan
revisi, dilampiri
Notifikasi.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
9
7
Notifikasi dari sistem :
 persetujuan revisi;
 Kode digital stamp
yang baru.
8
25
Hal-hal yang harus Diperhatikan…(1/3)
1)
Dalam rangka pengajuan usul revisi anggaran, Satker wajib mendownload ADK RKA-K/L dari database RKA-K/L-DIPA Kementerian
Keuangan untuk memastikan :
a. Posisi data terakhir RKA-K/L-DIPA yang akan menjadi acuan data
“Semula” dalam matriks “Semula-Menjadi”;
b. Data RKA-K/L-DIPA sudah di-cleansing dan memenuhi kaidah SPAN;
2)
Tambahan pengaturan terkait Revisi Anggaran pada Kanwil DJPBN,
meliputi :
a. Revisi Anggaran pada Kanwil DJPBN mencakup pergeseran antar
Satker dalam satu wilayah kerja Kanwil DJPBN yg memungkinkan
pagu anggaran Satker berkurang.
b. Untuk memastikan proses revisinya dapat dilakukan dan disahkan,
maka Satker-Satker yg direvisi harus menyampaikan usul revisi kpd
Kanwil DJPBN dlm waktu yg bersamaan.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
26
Hal-hal yang harus Diperhatikan…(2/3)
Penyederhanaan Persyaratan Revisi Anggaran :
1)
Persyaratan Revisi Anggaran pada DJA :
a. Surat Usulan Revisi Anggaran dari Eselon I K/L;
b. Matriks Semula-Menjadi;
c. SPTJM dari Eselon I K/L;
d. RKA Satker;
e. ADK RKA-K/L-DIPA Revisi;
f. Dokumen terkait penghapusan catatan Halaman IV DIPA.
2)
Persyaratan Revisi Anggaran pada Kanwil DJPBN :
a. Surat Usulan Revisi Anggaran dari KPA;
b. Matriks Semula-Menjadi;
c. SPTJM dari KPA;
d. Copy DIPA terakhir;
e. ADK RKA-K/L-DIPA Revisi;
f. Dokumen terkait (persetujuan Eselon I, verifikasi BPKP/APIP K/L,
BA Rekonsilisasi KPPN).
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
27
Hal-hal yang harus Diperhatikan…(3/3)
Penyederhanaan Mekanisme Revisi Anggaran :
1)
Mekanisme Revisi Anggaran pada DJA :
a. Pengesahan Revisi Anggaran yg mengakibatkan perubahan pagu,
tidak diikuti dengan pengesahan Revisi DIPA Induk;
b. Surat Pengesahan Revisi Anggaran oleh DJA, disampaikan kpd
Eselon I pengusul revisi dan Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q.
Direktur Sistem Perbendaharaan;
2)
Mekanisme Revisi Anggaran yg memerlukan persetujuan DPR-RI :
a. Usulan Revisi Anggaran diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga
c.q. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Sekretaris/ Pejabat
Eselon I K/L kepada Pimpinan DPR-RI untuk mendapat persetujuan;
b. Berdasarkan persetujuan Pimpinan DPR-RI, Sekretaris
Jenderal/Sekretaris Utama/ Sekretaris/ Pejabat Eselon I K/L
mengajukan usulan revisi anggaran kpd DJA.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
28
Lanjutan Pelaksanaan Kegiatan PNPM
1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya lanjutan pelaksanaan
PNPM bersifat menambah pagu anggaran belanja TA 2014.
2) Lanjutan PNPM terdiri atas:
a. PNPM Mandiri Perdesaan;
b. PNPM Mandiri Perkotaan;
c. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP); dan
d. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).
3) Pelaksanaan lanjutan PNPM dapat dilaksanakan s.d. akhir April 2014.
4) Pengajuan usulan lanjutan PNPM disampaikan kepada Kepala Kanwil DJPBN
dalam bentuk Revisi Anggaran paling lambat tgl 31 Januari 2014.
5) Pengajuan usulan Revisi Anggaran dilakukan sbb :
a. KPA melakukan rekonsilisasi dg KPPN, dituangkan dalam Berita Acara
Rekonsiliasi (BAR) paling lambat 15 Jan 2014;
b. KPPN menyampaikan BAR kpd Kanwil DJPBN paling lambat 22 Jan 2014;
c. Berdasarkan BAR, KPA mengajukan usulan Rervisi Anggaran kpd Kanwil
DJPBN paling lambat 31 Jan 2014.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
29
Penghapusan/perubahan Catatan dlm Hal IV DIPA
1)
Perubahan karena penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV
DIPA mrp penghapusan/perubahan sebagian atau seluruh catatan dalam
halaman IV DIPA pada alokasi yang ditetapkan untuk mendanai suatu
Kegiatan.
2)
Penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA terdiri atas:
a. penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA karena
masih memerlukan persetujuan DPR RI;
b. karena harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau
dokumen terkait;
c. karena masih harus dilengkapi loan agreement atau nomor register;
d. karena masih harus didistribusikan ke masing-masing satker;
e. karena masih memerlukan penelaahan dan/atau persetujuan
Kementerian Perencanaan Nasional/Bappenas;
f. karena masih memerlukan reviu BPKP; dan/atau
g. penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA yang
dicantumkan oleh APIP K/L karena masih harus dilengkapi dokumen
pendukung.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
30
Penghapusan/perubahan Catatan ....(2/2)
3)
Penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA dapat dilakukan
setelah persyaratan dipenuhi dengan lengkap.
4)
Dalam hal persetujuan DPR RI sbgmn dimaksud pada ayat (2) huruf a
isinya berbeda dengan rincian yang dituangkan dalam RKA-K/L dan
DIPA, penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA dapat
dilakukan setelah dilakukan penelaahan antara Kementerian/Lembaga,
Kementerian Perencanaan Nasional/Bappenas, dan Kementerian
Keuangan.
5)
Tata cara penelaahan sbgmn dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai
ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk
penyusunan dan penelahaan RKA-K/L.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
31
Pergeseran anggaran dlm rangka penyelesaian
tunggakan tahun yg lalu
1)
Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang
lalu dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran
dalam DIPA.
2)
Dalam hal jumlah seluruh tunggakan per DIPA per Satker nilainya:
a. sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), harus
dilampiri SPTJM dari Kuasa Pengguna Anggaran;
b. di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), harus dilampiri hasil
verifikasi dari APIP K/L; dan
c. di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), harus dilampiri
hasil verifikasi dari BPKP setempat.
3)
Dalam hal tunggakan tahun lalu terkait dengan:
a. belanja pegawai khusus gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji;
b. uang makan;
c. belanja perjalanan dinas pindah;
d. Langganan daya dan jasa;
e. Tunjangan profesi guru/dosen;
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
32
Pergeseran anggaran dlm rangka penyelesaian
tunggakan tahun yg lalu....(2/2)
4)
f. tunjangan kehormatan profesor;
g. tunjangan tambahan penghasilan guru PNS;
h. tunjangan kemahalan hakim;
i. tunjangan hakim adhoc;
j. imbalan jasa layanan Bank/Pos Persepsi;
k. bahan makanan dan/atau perawatan untuk tahanan/narapidana;
l. pembayaran provisi benda meterai,
yang alokasi dananya tidak cukup tersedia atau belum dibayarkan pada
tahun sebelumnya, dapat dibebankan pada DIPA tahun anggaran berjalan
tanpa melalui mekanisme revisi DIPA sepanjang alokasi anggaran
untuk peruntukan yang sama sudah tersedia.
Untuk tunggakan lain dan/atau tunggakan yang alokasi anggarannya
belum tersedia, dapat dibebankan pada DIPA tahun anggaran berjalan,
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. merupakan tagihan atas pekerjaan/penugasan yang alokasi
anggarannya cukup tersedia pada DIPA tahun lalu; dan
b. pekerjaan/penugasannya telah diselesaikan tetapi belum
dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran lalu.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
33
G. Batas Akhir Penerimaan Usul Revisi Anggaran
a. Revisi Anggaran yang bersifat reguler;
b. Revisi Anggaran yang Dikecualikan;
c. Revisi Anggaran sampai dengan akhir Desember.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
34
a. Usul Revisi Anggaran Reguler
1
Batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran untuk TA 2014
ditetapkan sbb:
a. Tanggal 31 Oktober 2014, untuk Revisi Anggaran pada DJA; dan
b. Tanggal 12 Desember 2014, untuk Revisi Anggaran pada Kanwil
DJPBN.
Catatan :
Batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran di atas, termasuk untuk
penyelesaian revisi dalam rangka APBN-P TA 2014.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
35
b. Usul Revisi Anggaran yg Dikecualikan
2
Dalam hal Revisi Anggaran berkenaan dengan:
a. Kegiatan yang dananya bersumber dari PNBP, PLN, HLN, HDN, dan PDN;
b. Kegiatan dalam lingkup BA BUN termasuk pergeseran anggaran dari BA
BUN (BA 999.08) ke BA K/L, pergeseran dalam satu sub BA BUN dan
pergeseran antar subbagian anggaran dalam BA BUN; dan/atau
c. Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan data/dokumen pendukung yang
harus mendapat persetujuan dari unit eksternal K/L seperti
persetujuan DPR, persetujuan Menteri Keuangan, hasil audit eksternal,
dan sejenisnya.
batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran oleh DJA ditetapkan paling
lambat tanggal 19 Desember 2014.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
36
c. Usul Revisi Anggaran s.d. Akhir Desember
3
Dalam hal Revisi Anggaran berkenaan dengan :
 pembayaran Subsidi Energi;
 pembayaran bunga utang;
 pembayaran cicilan pokok utang;
 pergeseran anggaran untuk bencana alam; dan
 revisi anggaran dalam rangka pengesahan,
batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran dan penyelesaiannya
oleh Direktorat Jenderal Anggaran ditetapkan paling lambat tanggal
30 Desember 2014.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
37
H. Ketentuan Lain-lain
a. Batas akhir penggunaan dana Output Cadangan;
b. Revisi Anggaran terkait APBN-P TA 2014;
c. Revisi Otomatis;
d. Revisi anggaran terkait DIPA Pengesahan;
e. Revisi Anggaran terkait pagu minus gaji dan tunjangan;
f. Rekonsiliasi data Anggaran;
g. Pengesahan Revisi Anggaran dalam rangka penyusunan
Laporan Keuangan K/L;
h. Revisi Anggaran terkait sisa pekerjaan TA 2013.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
38
a. Batas Akhir Penggunaan dana Output Cadangan
1) Dalam hal terdapat alokasi anggaran yang dituangkan dalam
Output Cadangan, usul penggunaan dana Output Cadangan
diajukan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/
Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga kepada Direktur Jenderal
Anggaran paling lambat tanggal 4 April 2014.
2) Usul penggunaan dana Output Cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34.
3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada
Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
56 berlaku mutatis mutandis dalam pengajuan Revisi Anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
39
b. Revisi Anggaran terkait APBN-P TA 2014
1) Revisi anggaran yang terjadi sebagai akibat dari ditetapkannya APBN
Perubahan Tahun Anggaran 2014, menjadi dasar penyelesaian revisi
dokumen RKA-K/L DIPA Tahun Anggaran 2014.
2) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara
lain:
a. pergeseran anggaran antar Kegiatan yang mengakibatkan
pengurangan volume keluaran;
b. pergeseran anggaran antar Program; dan/atau
c. realokasi anggaran termasuk pemanfaatan kembali alokasi anggaran
output cadangan.
3) Ketentuan mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal
Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 berlaku mutatis
mutandis dalam pengajuan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
40
c. Revisi Otomatis
1) Dalam hal penyelesaian revisi anggaran ditemukan kesalahan berupa:
a. Kesalahan pencantuman kantor bayar (KPPN);
b. Kesalahan pencantuman kode lokasi;
c. Kesalahan pencantuman sumber dana;
d. Terlanjur memberikan approval/persetujuan revisi;
e. Tidak tercantumnya catatan pada halaman IV DIPA;
dan revisi DIPA Petikan yang telah disahkan belum direalisasikan, atas
kesalahan tersebut dapat dilakukan revisi secara otomatis.
2) Revisi otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh DJA
atau Kantor Wilayah DJPBN sesuai dengan kewenangannya.
3) Mekanisme revisi otomatis dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Unit Eselon I menyampaikan surat pemberitahuan kesalahan kepada DJA
atau Kepala Kanwil DJPBN dilampiri ADK RKA-K/L; atau
b. Berdasarkan hasil penelitian DJA/Kanwil DJPBN ditemukan adanya
kesalahan;
c. Berdasarkan surat pemberitahuan dan/atau hasil penelitian, DJA atau
Kanwil DJPBN mengunggah kembali ADK RKA-K/L dan disahkan.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
41
d. Revisi Anggaran terkait DIPA Pengesahan
1) Dalam hal terdapat Kegiatan/Keluaran yg dananya bersumber dari PHLN
dan telah dilaksanakan pada tahun berjalan tetapi sampai berakhirnya
tahun anggaran belum dapat disahkan pengeluarannya, pengesahan
transaksi tsb harus diselesaikan melalui mekanisme revisi DIPA.
2) Revisi DIPA sbgmn dimaksud pada ayat (1) merupakan revisi dalam rangka
pengesahan.
3) Mekanisme revisi DIPA dalam rangka pengesahan dilakukan dengan
ketentuan sbb :
a. Unit Eselon I mengajukan usulan revisi anggaran kepada DJA;
b. Pengeluaran yang akan disahkan dituangkan dalam RKA-K/L dalam
Output tersendiri dan diberi catatan akun “dalam rangka pengesahan”;
c. Direktur Jenderal Anggaran meneliti usulan revisi dan kelengkapan
dokumen.
4) Ketentuan mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran
sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 berlaku mutatis mutandis dalam
pengajuan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
42
e. Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai …(1/2)
1) Dalam hal terdapat pagu minus terkait pembayaran gaji dan tunjangan yang
melekat pada gaji untuk TA 2014, pagu minus tersebut harus diselesaikan
melalui mekanisme revisi DIPA.
2) Penyelesaian pagu minus melalui mekanisme revisi DIPA TA 2014 sbgmn
dimaksud pada ayat (1) merupakan penyesuaian administratif.
3) Penyelesaian pagu minus sbgmn dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
ketentuan:
a. Selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran dari sisa anggaran
pada Satker yang bersangkutan dalam satu Program.
b. Dalam hal sisa anggaran pada Satker yang bersangkutan tidak mencukupi,
selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Satker dalam
satu Program.
c. Dalam hal selisih minus tidak dapat dipenuhi melalui pergeseran anggaran
antar Satker dalam satu Program, selisih minus dipenuhi melalui
pergeseran anggaran antar Program dalam satu Bagian Anggaran.
d. Dalam hal selisih minus tidak dapat dipenuhi melalui pergeseran anggaran
antar Program dalam satu Bagian Anggaran, selisih minus dipenuhi
melalui Bagian Anggaran 999.08.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
43
e. Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai …(2/2)
4) Mekanisme Penyelesaian pagu minus sbgmn dimaksud pada ayat (3)
huruf a dan huruf b diajukan kepada Kepala Kanwil DJPBN. Dalam hal
lokasi Satker tidak berada dalam satu wilayah Kanwil DJPBN, usul revisi
diajukan kepada Ditjen Anggaran.
5) Mekanisme Penyelesaian pagu minus sbgmn dimaksud pada ayat (3)
huruf c dan huruf d diajukan kepada Direktur Jenderal Anggaran
6) Batas akhir penyelesaian pagu minus sbgmn dimaksud pada ayat (1)
paling lambat tanggal 30 Desember 2014.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
44
f. Rekonsilisasi Data Anggaran
Dalam rangka memperoleh data yang akurat, Direktorat
Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan melakukan pemutakhiran data
anggaran (rekonsiliasi) berdasarkan revisi anggaran
yang telah disahkan paling sedikit 2 (dua) bulan sekali.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
45
g. Pengesahan Revisi Anggaran dalam rangka
Penyusunan Laporan Keuangan K/L…(1/2)
1) Dalam hal tdp usul revisi anggaran Tahun Anggaran 2013 berkaitan dgn :
a.
b.
c.
d.
pagu minus terkait pembayaran gaji dan tunjangan yg melekat pada gaji;
pagu minus terkait non belanja pegawai;
pengesahan pendapatan dan belanja untuk Satker BLU;
pengesahan belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk
uang;
e. pengesahan belanja yang dananya bersumber dari PHLN/PHDN; dan
f. pengesahan pendapatan/belanja/pembiayaan anggaran untuk subbagian
anggaran BA BUN;
yang diajukan setelah batas akhir penerimaan usul revisi TA 2013, usul revisi
anggaran dimaksud dapat diproses dan disahkan mengikuti batas akhir
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
2) Pengesahan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penyesuaian administratif dan digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan
Keuangan Kementerian/Lembaga.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
46
g. Pengesahan Revisi Anggaran dalam rangka
Penyusunan Laporan Keuangan K/L…(2/2)
3) Kewenangan penyelesaian revisi anggaran dan mekanisme pengesahannya
dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai
tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2013.
4) Pengesahan atas revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan bagian dari pelaksanaan anggaran TA 2013.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
47
h. Revisi Anggaran terkait sisa pekerjaan TA 2013
1)
Dalam rangka penyelesaian sisa pekerjaan tahun 2013 yang dibebankan
pada DIPA TA 2014, dapat dilaksanakan dengan ketentuan sbb :
a. penyediaan alokasi anggaran dilakukan melalui mekanisme revisi
anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
b. batas akhir pengajuan usul Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud
pada huruf a mengacu pada ketentuan dalam PMK mengenai
pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang
tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran; dan
c. sisa pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2014 tidak
termasuk pekerjaan Kontrak tahun jamak (multiyears contract).
2)
Pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian sisa pekerjaan tahun
2013 yang dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2014 mengacu pada
PMK mengenai pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian
pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
48
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
I. Lampiran : I s.d. IX
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Format Surat Persetujuan Pejabat Eselon I K/L;
Mekanisme Penyelesaian Revisi pada DJA;
Mekanisme Penyelesaian Revisi pada Kanwil DJPBN;
Mekanisme Penyelesaian Revisi yang memerlukan
persetujuan Eselon I K/L;
Mekanisme Penyelesaian Revisi pada KPA;
Daftar rincian ruang lingkup, kewenangan penyelesaian, dan
persyaratan Revisi Anggaran;
Format Surat Usulan Revisi Anggaran;
Format SPTJM;
Format Surat Pengesahan Revisi Anggaran;
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
49
Terima Kasih
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
50

similar documents