Lanjutan

Report
SOSIALISASI
PENGAWAS SATUAN
UJIAN NASIONAL
SMA/MA dan SMK
Tahun Pelajaran 2011/2012
Tim Pengawasan Ujian Nasional Propinsi Jawa Barat
Bandung, April 2012
INFORMASI PENGAWASAN UJIAN NASIONAL
http://dku.upi.edu/un2012
Telp/Fax. (022) 2011240
Email : [email protected]
[email protected]
Halaman 1
KONTAK PERSON PANITIA TIM PENGAWASAN
PROPINSI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dr. Uyu Wahyudin : 081321271620 (ketua)
Dr. Ramdani Wahyu: 08122169672 (Sekretaris)
Dr. Ikin Solikin
: 085861247961 (bendahara)
Dr. H. Aziz M
: 08122136921 (ket. tim pendataan P. Satuan)
Dr. Dudi H
: 08122000076 (ket.tim distribusi bahan UN)
Dr Jajat S.A
: 02261613429 (ket.tim monev & pelaporan)
Dr. Munir
: 08157021112 (ket. Tim pemindaian)
Dr. Suwatno
: 081321821477 (Tim Humas)
Sekretariat
Rika wulandani
: 081910268902
Gina
: 081220900882
Ari
: 081809206090
Halaman 2
DASAR HUKUM UJIAN NASIONAL
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4301);
• Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4496);
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2011 tentang
tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan
Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian
Sekolah/Madrasah
dan Ujian Nasional.
Halaman
3
Lanjutan …
• Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor:
0011/P/BSNP/xii/2011 Tentang Prosedur Operasi
Standar Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama,
Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama
Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah,
Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah
Menengah Kejuruan Tahun pelajaran 2011/2012
• Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor
004/P/BSNP/II/2011 tentang Prosedur Pengawasan
Ujian Nasional SMP/MTs,SMA/MA, SMALB dan SMK,
Halaman 4
Tujuan Ujian Nasional
Menilai pencapaian kompetensi
lulusan secara nasional pada
mata pelajaran tertentu dalam
kelompok mata pelajaran ilmu
pengetahuan dan teknologi
Halaman 5
Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah
satu pertimbangan untuk:
a. pemetaaan mutu program dan/atau satuan
pendidikan
b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan
berikutnya.
c. penentuan kelulusan peserta didik dari program
dan/atau satuan pendidikan
d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada
satuan pendidikan dalam upayanya untuk
meningkatkan mutu pendidikan
Halaman 6
JADWAL UN SMA dan MA
Hari dan Tanggal
1.
UN
Selasa 17 April 2012
UN Susulan
Selasa 24 April 2012
3.
UN
Rabu, 18 April 2012
Mata Pelajaran
Program
IPA
Program
IPS
Program
Bahasa
Program
Keagamaan
Bahasa
Indonesia
Bahasa
Indonesia
Bahasa
Indonesia
Bahasa
Indonesia
08.00– 10.00
Bahasa
Inggris
Bahasa
Inggris
Bahasa
Inggris
Bahasa
Inggris
11.00- 13.00
Fisika
Ekonomi
Bahasa
Asing
Tafsir
Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
08.00– 10.00
Kimia
Sosiologi
Antropologi
Fikih
11.00– 13.00
Biologi
Geografi
Sastra
Indonesia
Hadis
UN
Senin 16 April 2012
UN Susulan
Senin 23 April 2012
2.
Jam
08.00– 10.00
08.00– 10.00
UN Susulan
Rabu, 25 April 2012
4.
UN
Kamis,19 April 2012
UN Susulan
Kamis, 26 April 2012
7
JADWAL UN SMK
No
Hari dan Tanggal
UN
Senin, 16 April 2012
1
3
08.00 – 10.00
Bahasa Indonesia
08.00 - 10.00
Bahasa Inggris
08.00 – 10.00
Matematika
UN Susulan:
Selasa, 24 April 2012
UN
Rabu 18 April 2012
UN Susulan:
Rabu, 25 April 2012
8
Mata pelajaran
UN Susulan:
Senin, 23 April 2012
UN
Selasa, 17 April 2012
2
Jam
BENTUK FORMULA UN 2012
Formula baru UN 2012 memberi pembobotan 40% untuk nilai sekolah/madrasah
dan 60% untuk nilai UN.
Nilai sekolah/madrasah diperoleh dari gabungan antara nilai ujian
sekolah/madrasah dan nilai rata-rata
rapor:
a. untuk SD/MI dan SDLB semester 7 (tujuh) sampai dengan 11 (sebelas);
b. untuk SMP/MTs, dan SMPLB semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima);
c. untuk SMA/MA dan SMALB semester 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima);
d. untuk SMK semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima);
dengan pembobotan 60% untuk nilai US/M dan 40% untuk nilai rata-rata
rapor. Nilai gabungan ini selanjutnya disebut nilai sekolah/madrasah (NS/M),
yang ikut diperhitungkan dalam penentuan kelulusan UN.
9
PERBEDAAN UN 2011 DAN 2012
Halaman 10
PERBEDAAN UN 2011 DAN 2012
Halaman 11
Pengawasan
Membagikan naskah soal UN yang terdiri atas 5 (lima) paket
kepada peserta UN untuk setiap mata pelajaran dengan
cara sebagai berikut:
P1
P1: Pengawas 1
P2: Pengawas 2
Halaman 12
P2
1
2
3
4
1
2
3
4
3
4
5
5
2
1
3
4
5
5
2
1
Pengolahan Hasil UN
1. Perguruan Tinggi Negeri memindai dan memvalidasi
LJUN SMA, MA dan SMK serta mengirimkan
hasilnya ke Penyelenggara Pusat
2. Penyelenggara UN Tingkat Provinsi mengirim nilai
sekolah (NS) ke penyelenggara pusat paling lambat
satu minggu sebelum UN.
3. Penyelenggara UN Tingkat Provinsi memindai dan
memvalidasi LJUN SMP, MTs, SMPLB, dan SMALB
serta mengirimkan hasilnya ke Penyelenggara UN
Tingkat Pusat
Halaman 13
Pengumuman kelulusan dari
satuan pendidikan paling lambat :
• SMA/MA, SMALB dan SMK : 26 Mei 2012
• SMP/MTs, dan SMPLB
: 2 Juni 2012
• SD/MI dan SDLB
: 16 Juni 2012
Halaman 14
Ujian Nasional
• Kredibel
• Dilakukan Uji Petik oleh BSNP
• Surat pernyataan akan melaksanakan UN dengan jujur
1.
2.
3.
4.
5.
Penyelenggara UN Tingkat Provinsi
Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota
Penyelenggara UN Satuan Pendidikan
Pengawas ruang UN
Peserta UN
Halaman 15
Peran Perguruan Tinggi
UN SMA/MA, SMK, BSNP memberikan sebagian
wewenang kepada perguruan tinggi negeri :
1. menetapkan pengawas satuan pendidikan bersama LPMP.
2. menetapkan pengawas ruang ujian bersama LPMP
berdasarkan masukan dari Dinas Pendidikan dan
Kankemenag Kabupaten/Kota.
3. mengawasi penggandaan dan pendistribusian naskah soal
UN SMA/MA, SMK, SMP/MTs, SMPLB, dan SMALB
4. melakukan pemindaian LJUN SMA/MA dan SMK (Ada 14
Poin sesuai POS)
Halaman 16
Pengawasan
 Pengawas ruang UN pada setiap sekolah/madrasah
dilakukan oleh tim pengawas yang terdiri atas guruguru yang mata pelajarannya tidak sedang diujikan.
 Pengawasan ruang diatur dengan sistem silang
dalam satu kabupaten/kota, sedapat mungkin antara
sekolah dan madrasah.
Dalam kondisi tertentu
sistem silang dapat dilakukan antar sekolah atau
antar madrasah.
 Guru yang mata pelajarannya sedang diujikan tidak
boleh berada dalam lokasi sekolah/madrasah
penyelenggara UN.
Halaman 17
STRUKTUR TIM PENGAWASAN
TIM PENGAWASAN PROP JABAR
Penanggung jawab
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Wkl sekretaris
Bendahara
Wakil Bendahara
Tim Kesekretariatan
Tim Pendataan Penyelenggara dan Pengawas
Satuan Pendidikan
10. Tim pendstribusian bahan ujian dan
pengembalian LJUN
11. Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
12. Tim Pemindaian
13. Tim Humas
(SK REKTOR UPI)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Halaman 18
TIM PENGAWAS KAB/KOTA
1. Penanggung Jawab: Rektor PTS
2. Ketua
3. Sektetaris
4. Bendahara
5. Anggota
(SK REKTOR UPI)
Lanjutan ….
TIM PENGAWAS UNTUK RAYON DAN
SUBYARON
Ditugaskan Dosen dari PTN sebanyak jumlah
rayon/sub rayon di masing-masing Kab/Kota
(SURAT TUGAS REKTOR UPI)
Halaman 19
TIM PENGAWAS UNTUK SATUAN PENDIDIKAN
Ditugaskan Dosen dari PTSN/PTS sebanyak jumlah
satuan pendidikan di masing-masing Kab/Kota
(SURAT TUGAS REKTOR UPI)
TEKNIS PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS
• Koordinator Tim Pengawasan Propinsi adalah UPI ditambah
dengan PTN lain (UIN, ITB, UNPAD, STSI) dan LPMP
diangkat berdasarkan SK penanggungjawab pengawasan
UN Tingkat Propinsi
• Koordinator Tim Pengawasan Kab/Kota adalah PTS
Kab/kota yang diketuai oleh rektor PTS atau yang lainnya
selaku penanggungjwab UN di kab/kota ditambah pelaksana
yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
Halaman 20
Lanjutan …
• Pengawas subrayon adalah dosen PTN yang
diangkat dengan Surat Tugas dari koordinator
penanggungjawab pengawasan UN Tingkat
Propinsi Jawa Barat.
• Pengawas satuan pendidikan adalah dosen
PTN/PTS yang diangkat berdasarkan Surat Tugas
dari koordinator penanggungjawab pengawasan UN
Tingkat Propinsi Jawa Barat atas usulan dari tim
pengawasan UN Kab/Kota.
Halaman 21
IDENTITAS PENGAWAS
• Setiap tim pengawasan sebelum ditetapkan
sebagai pengawas mengisi form identitas
pengawas secara lengkap ditambah pas foto 3 x 4
berwarna atau hitam putih
• Form identitas dilampiri SK (dosen PNS/Yayasan)
Halaman 22
INSTRUMEN PENGAWASAN
• Instrumen pengawasan dibuat dalam format pra
pelaksanaan UN, pada saat pelaksanaan UN dan
setelah pelaksanaan UN;
• Instrumen pengawasan dari POS disesuaikan
dengan kepentingan pengawasan untuk kab./kota
Halaman 23
Tugas Pengawas UN Tingkat Satuan Pendidikan
A. Sebelum pelaksanaan
1. Menerima surat penetapan sebagai Pengawas .
2. Mempelajari Permendikbud No. 59 thn 2011, Pos UN
dan Juknis pengawas satuan
3. Melapor kepada Penyelenggara UN di Tingkat sekolah/
Madrasah.
4. Menyaksikan serah terima bahan ujian dari Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten ke sekolah/Madrasah
setiap hari ujian dengan memastikan:
a) Jumlah amplop sesuai ruang ujian;
b)-Amplop dalam keadaan tersegel;
Halaman 24
LANJUTAN ....
5. Memeriksa kelayakan dan keamanan
penyimpanan bahan ujian.
6. Menyaksikan serah terima bahan ujian dari
Sekolah/Madrasah kepada para Pengawas
ruangan ujian;
Halaman 25
Lanjutan …
8. Mengawasi penyimpanan bahan UN;
a) Disimpan dalam ruang khusus;
b) Dikunci dan kunci dipegang oleh seorang petugas
sekolah dan petugas Pengawas;
c) Akses satu pintu yang dijaga petugas keamanan;
d) Ada Berita Acara Penyimpanan bahan ujian dari
Penyelenggara UN Tingkat sekolah/Madrasah
kepada petugas keamanan penyimpanan.
Halaman 26
Lanjutan ….
9. Mengawasi daftar Pengawas:
a) Jumlah Pengawas sesuai kebutuhan dua
orang
setiap ruangan;
b) Pengawas silang antar sekolah dengan
madrasah;
c) Pengawas silang antar sekolah atau
madrasah.
Halaman 27
Lanjutan ….
10 Mengawasi ruang-ruang ujian UN di
sekolah/madrasah;
a) Luas memadai;
b) Terdapat tanda larangan masuk kecuali peserta
dan
Pengawas ;
c) Terpasang poster/alat peraga;
d) urutan nomer meja peserta sesuai
e) Jumlah peserta maksimal 20
11 Mendampingi dan menyaksikan pengambilan bahan
UN
dari ruang penyimpanan.
Halaman 28
Lanjutan ….
12. Ada berita Acara Penyerahan bahan ujian dari petugas
keamanan
penyimpanan kepada Penyelenggara UN Tingkat sekolah/
Madrasah.
13. Peserta UN dan Pengawas UN tidak membawa alat
komunikasi, dan berbagai peralatan lain kecuali alat tulis.
14. Menyaksikan serah terima bahan ujian dari
sekolah/Madrasah
kepada para Pengawas ruangan ujian.
15. Seluruh bahan UN masih dalam amplop tertutup yang
disegel.
16. Mengawasi distribusi naskah soal UN kepada peserta ujian.
Halaman 29
Lanjutan ….
18. Mengawasi pelaksanaan ujian di sekolah/madrasah:
a. Jumlah Pengawas dua orang setiap ruangan.
b. Ada peserta tidak datang.
c. Ada peserta datang terlambat.
d. Ada lembar soal ujian yang cacat.
e. Sisa soal ujian.
f. seluruh sisa lembar soal ujian dimasukkan dalam amplop dan
tidak ada yang dibawa keluar ruangan selama ujian
matapelajaran yang bersagkutan berlangsung
19. Memasuki ruang ujian karena terjadi indikasi pelanggaran
tata tertib:
a. Pengawas ruang tidak sesuai dengan daftar ;
b. Pengawas ruang membiarkan kerja sama antar peserta;
Halaman 30
Lanjutan ….
c. Alat komunikasi dibawa ke ruangan ujian ;
d. Peserta ujian dibantu dalam mengerjakan soal;
e. Guru mata pelajaran yang diujikan ikut
mengawas;
f. Dijumpai tulisan/catatan di luar naskah UN;
g. Membawa sisa soal ke luar ruangan;
h. Ada orang masuk ruangan selain Pengawas dan
peserta
i. Pengawas membaca dan/atau mengerjakan soal
UN
Halaman 31
Lanjutan ….
21. Mengawasi tempat-tempat di lingkungan sekolah/
madrasah yang memungkinkan untuk ditempel
jawaban soal UN (seperti toilet, ruang khusus)
23. Mengawasi pengumpulan LJUN:
a. Dimasukkan dalam amplop dan dilak/dilem di dalam
ruang ujian
b. Tidak ada LJUN yang tertinggal di ruang ujian;
22. Menyaksikan serah terima LJUN dalam amplop yang telah
dilak/dilem dari Pengawas Ruang ke Penyelenggara UN
Tingkat sekolah/Madrasah.
23. Ada Berita Acara serah Terima Lembar Jawaban Uji an
Nasional (LJUN) dari Pengawas ruang kepada
penyelenggara UN Tingkat Satuan Pendidikan;
Halaman 32
Lanjutan ….
23.Ada Berita Acara serah Terima Lembar
Jawaban
ujian Nasional (LJUN) dari
kepala sekolah/ madrasah penyelenggara
UN kepada sub rayon atau penyelenggara
UN Tingkat Kabupaten/Kota
Halaman 33
LANJUTAN ...
Setelah pelaksanaan UN
1. Menyaksikan serah terima LJUN dalam amplop
yang telah dilak/dilem dari Pengawas Ruang ke
Penyelenggara UN Tingkat Satuan Pendidikan;
2. Mendampingi dan menyaksikan serah terima
LJUN dari sekolah/madrasah ke sub rayon atau
penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota;
LANJUTAN ....
4. Mengawasi pengiriman LJUN dari
sekolah/madrasah ke sub rayon atau
Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota.
5. Melaporkan kegiatan pengawasan pelaksanaan
UN ke tim pengawasan UN Tingkat
Kabupaten/Kota.
Halaman 35
RUANG UJIAN NASIONAL
1. Ruang ujian yang digunakan aman dan layak
untuk pelaksanaan UN;
2. Setiap ruang ditempati paling banyak 20 peserta,
dan 2 (dua) meja untuk dua orang pengawas UN;
3. Setiap meja dalam ruang ujian diberi nomor
peserta UN;
4. setiap ruang ujian ditempel pengumuman yang
bertuliskan “DILARANG MASUK SELAIN
PESERTA UJIAN DAN PENGAWAS”
5. Setiap ruang UN disediakan denah tempat duduk
peserta UN;
Halaman 36
Lanjutan ….
11.Setiap ruang UN disediakan lak/segel untuk
amplop LJUN;
12.Gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan
materi UN dikeluarkan dari ruang UN;
13.tempat duduk peserta UN diatur sebagai berikut:
a. satu bangku untuk satu orang peserta UN;
b. jarak antara meja yang satu dengan meja yang
lain disusun dengan mempertimbangkan jarak
antara peserta yang satu dengan peserta yang
lain minimal 1 (satu) meter;
Halaman 37
Lanjutan ….
c. penempatan peserta UN sesuai dengan nomor
peserta
d. Pintu ruangan ujian selama ujian berlangsung
dalam keadaan tertutup
Halaman 38
PENYELENGGARA UN TINGKAT SATUAN
PENDIDIKAN
Sekolah/madrasah yang dapat menyelenggarakan UN
adalah:
a. sekolah/madrasah yang memiliki peserta UN minimal
20 peserta didik atau terakreditasi dan memiliki
fasilitas ruang yang layak, serta persyaratan lainnya
ditetapkan oleh Penyelenggara UN Tingkat Provinsi;
atau
b. sekolah/madrasah rintisan bertaraf internasional
(RSBI) atau sekolah/madrasah bertaraf internasional
yang memiliki peserta didik kurang dari 20 orang
setelah mendapat izin dari Dinas Pendidikan Provinsi
atau Kanwil Kementerian Agama.
Halaman 39
ALUR LAPORAN PENGAWASAN
PENGAWAS PROVINSI
PENGAWAS SATUAN
PENGAWAS
SUB RAYON
PUSAT/
BSNP
40
PENGAWAS KAB/KOTA
PENGAWAS PROVINSI
LAPORAN PENGAWAS SATUAN
1. Melaporkan hasil pengawasan sebelum, pada saat dan
sesudah pelaksanaan pengawasan UN;
2. Laporan pengawas satuan UN berisi sekurang-kurangnya :
pendahuluan, Isi (temuan, permasalahan , pemecahan),
kesimpulan dan rekomendasi
3. Bagian akhir laporan dilampiri ringkasan laporan pengawas
satuan dan instrumen pengawas satuan
4. Diserahkan kepada tim pengawas kab/kota.
Halaman 41
CONTOH : RINGKASAN LAPORAN PENGAWAS
SATUAN
N
TEMPAT
TEMUAN
O
A.SEBELUM PELAKSANAAN UN
1
2
A.SELAMA PELAKSANAAN UN
1
2
A.SETELAH PELAKSANAAN UN
1
2
Halaman 42
SMA / MA/ SMK
PERMASALAHAN
PEMECAHAN
BERITA ACARA
• Berita acara digunakan sebagai bukti proses
tahapan penyelenggaraan pengawasan UN;
• Penggunaan berita acara meliputi : serah terima
bahan UN, temuan pelanggaran UN, kejadian
khusus dan sebagainya;
• Format berita acara dibuat oleh Tim Pengawasan
Propinsi.
Halaman 43
SANKSI BAGI PENGAWAS SATUAN
• Pengawas Satuan UN yang melanggar ketentuan
POS dibebastugaskan dan diganti oleh yang lain,
serta tidak diikutsertakan dalam kegiatan UN
berikutnya dan dilaporkan kepada pimpinan
lembaga asal yang bersangkutan.
• Pembebas tugasan sebagaimana dimaksud di atas
dilakukan oleh Tim Pengawasan UN Kab/kota dan
ditembuskan kepada Tim Pengawas UN Propinsi.
Halaman 44
Tugas Pengawas Ruang UN
 Menandatangani pernyataan kesediaan
melaksanakan tugas pengawasan dengan jujur
 Memeriksa isian identitas peserta didik dan
kode paket soal pada lembar jawaban UN
 Mengingatkan peserta didik untuk memeriksa
kelengkapan soal UN
 Mengingatkan peserta didik untuk mengerjakan
soal UN dengan jujur dan menandatangani
LJUN
Halaman 45
SANKSI
• Orang perseorangan, kelompok,
dan/atau lembaga yang terbukti secara
sah melakukan pelanggaran akan
diproses dan dikenakan sanksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Halaman 46
SANKSI
• Pengawas satuan pendidikan yang melanggar
ketentuan POS dibebastugaskan
• Sekolah/Madrasah penyelenggara UN yang
melanggar ketentuan POS diberi sanksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
• Semua pelanggaran yang dilakukan oleh pengawas
ruang UN, dan sekolah/madrasah penyelenggara
dilaporkan kepada pimpinan lembaga asal yang
bersangkutan.
Halaman 47
Akhir Presentasi
Terima Kasih
Diskusi & Tanya-Jawab

similar documents