KAPITA SELEKTA PEMERINTAHAN

Report
KAPITA SELEKTA
PEMERINTAHAN
Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D
MAKNA PEMERINTAHAN
Pemerintahan
• adalah suatu badan melalui mana negara
bertindak, dan karenanya diberi kekuasaan
penegakan hukum yang terakhir, dan yang
kemudian juga menjadikan pemerintah
sebagai tempat pembuatan keputusan akhir
dari masalah-masalah sosial (Brewster 1963, 7)
• adalah suatu bentuk khusus pengaturan
mengenai pemeliharaan hubungan-hubungan
yang tertata dalam suatu masyarakat (Mund 1955, 2)
Pemerintahan
• Pemerintahan sebagai suatu aktivitas, proses
dan institusi yang terbentuk atas dasar
kesepakatan warganegara adalah
pencerminan dari harapan, kebutuhan dan
keinginan warganegara untuk mewujudkan
hidup bersama yang tertib dan maju, agar
setiap orang dapat menjalani kehidupannya
secara nyaman dan wajar (Muchlis Hamdi 2002, 125)
Pemelihara
tatanan
The last
resort of
problem
solving
pembangun
nilai
PEMERINTAHAN
Fungsi pemerintahan
sebagai unsur negara:
• berkaitan dengan pertahanan, yakni
melindungi dan mengembangkan wilayah
negara.
• Berkaitan dengan keamanan eksternal, yakni
penegakan hukum.
• Peningkatan kesejahteraan penduduk.
• Pemeliharaan legitimasi ideologi dan simbolik.
(Borre dan Goldsmith dalam Borre dan Scarborough 1998, 1-2)
Fungsi pemerintahan
sebagai unsur negara (Fukuyama 2004, 11):
Fungsi minimal:
- penyediaan barang publik murni (pertahanan, trantib, hak
pemilikan, manajemen ekonomi makro, kesehatan masyarakat)
- perbaikan keadilan (melindungi kaum miskin)
Fungsi antara:
- mengurus eksternalitas (pendidikan, lingkungan)
- mengatur monopoli (regulasi kemanfaatan, anti-monopoli)
- mengatasi ketidak-sempurnaan informasi (asuransi, regulasi
keuangan)
Fungsi aktivis:
- kebijakan industri
- redistribusi kekayaan
Under pluralistic strategies of development, the state
retains responsibility for such critical functions as (Esman
1991, 158):
• Establishing policy regimes that promote
economic efficiency and expansion;
• Operating and maintaining the physical and
social infrastructures of society;
• Enforcing regulations that protect public health
and safety, the integrity of financial institutions,
natural resources, and the environment; and
• Providing services that facilitate economic
productivity and social well-being, including
management education and training.
Bagaimana fungsi pemerintahan
dilakukan?
•
•
•
•
Metode
Pengaturan
Pelayanan
Pemberdayaan
Pembangunan
Kegiatan
• Alokasi
• Distribusi
• Stabilisasi
Sektor publik berbeda dari sektor privat,
karena:
• Menghadapi tugas yang lebih kompleks dan
“ambiguous”
• Memiliki lebih banyak masalah dalam melaksanakan
keputusannya
• Memperkerjakan lebih banyak orang dengan lingkup
motivasi yang lebih besar
• Lebih berkaitan dgn pengamanan kesempatan atau
kapasitas
• Lebih berkepentingan utk mengkompensasi
kegagalan pasar
• Terkait dgn aktivitas yang memiliki signifikansi
simbolik lebih besar
• Terkait dg standar yang lebih ketat dalam komitmen
dan legalitas
• Memiliki kesempatan lebih besar untuk merespons
isyu keadilan
• Beroperasi atau tampak beroperasi dalam
kepentingan publik
• Harus memelihara level minimal dukungan publik di
atas level yang dipersyaratkan dalam industri privat.
(W.F. Baber dlm Parsons 1995, 9)
Pemerintah dan Bisnis
(Osborne & Gaebler 1992)
• Pemimpin bisnis digerakkan oleh motif keuntungan,
sedangkan pemimpin pemerintahan digerakkan oleh
keinginan untuk dipilih kembali.
• Bisnis mendapat uang dari pelanggan, sedangkan
pemerintah dari pembayar pajak.
• Bisnis digerakkan oleh kompetisi; pemerintah
biasanya menggunakan monopoli.
Politik dan Pemerintahan
• Government consists of those institutions that
have the authority to make decisions binding
on the whole society.
• Politics is the activity generated by the conflict
over who will run the government and what
decisions it will take (Wilson 1997, 3)
TUGAS NEGARA
• Membangun identitasnya sebagai suatu negarabangsa yang bersatu dan terintegrasi dan
menciptakan suatu sistem baru untuk pembuatan
kebijakan dan keputusan.
• Membangun sistem untuk menterjemahkan aspirasi
dan tuntutan rakyat ke dalam kebijakan dan program
yang layak, suatu proses pengambilan keputusan
yang responsif terhadap hal-hal utama.
• Memperbaiki ketidak-samaan dan ketidakadilan dalam masyarakat.
• Meningkatkan standar kehidupan dan
memperbesar kesempatan individual untuk
ekspresi dan kemajuan perorangan.
TUJUAN PEMBANGUNAN
• Penghapusan kemiskinan.
• Peningkatan kualitas kehidupan dengan
memperhatikan
hak-hak
martabat
dan
kebebasan kemanusian.
(cara pengungkapannya adalah melalui peningkatan
secara progresif pilihan-pilihan dan kesempatankesempatan agar setiap orang dapat mengarahkan
kehidupannya
sesuai
dengan
pandangannya
mengenai kebahagiaan dan keberhasilan).
Kewarganegaraan
• “konsepsi dengan mana individu diberi
keanggotaan, hak, dan tanggungjawab dalam
suatu komunitas politik, khususnya suatu kota
atau suatu negara-bangsa. Ia diberikan kepada
individu oleh pemerintah, yang mempunyai
otoritas tunggal untuk menentukan kriteria
kewarganegaraan dan manfaat yang mengalir
dari status tersebut” (Gorman 1996, 177)
Warganegara mempunyai empat tujuan, yakni:
- Didengar dalam suatu cara yang bermakna,
diperlakukan seolah-olah pendapat dan informasi
mereka benar-benar penting.
- Mempengaruhi perumusan masalah dan juga
kebijakan yang disarankan.
- Bekerja dengan administrator dan pembuat
kebijakan untuk menemukan solusi bagi masalahmasalah publik.
- Mempunyai suara yang sama dalam proses kebijakan.
(Mary Timney dalam King & Stivers 1998, 200)
Warganegara mempertanyakan hubungan mereka
dengan pemerintah dan mengalami rasa keterpisahan
di bawah tiga kondisi, yakni:
- Ketika warganegara yakin pemerintah menggunakan
kekuasaan yang menentang mereka atau tidak
menolong mereka;
- Ketika warganegara menemukan kebijakan dan
pelayanan menjadi tidak efektif, tidak efisien, atau
bermasalah; dan
- Ketika warganegara tidak merasa bagian dari
pemerintahan, merasa terabaikan, atau merasa salah
dimengerti oleh pemerintah. (Berman 1997, 105-106)
Pengembangan
masyarakat warganegara
• memperkuat kapasitas masyarakat untuk
menentukan nilai dan prioritas mereka
sendiri, dan untuk mengorganisir diri
mereka sendiri untuk bertindak
berdasarkan nilai dan prioritas tersebut
• meningkatkan partisipasi anggota
masyarakat dalam proses perubahan
dengan suatu fokus pada inisiatif sendiri
dan penyediaan bantuan teknis untuk
memungkinkan pembangunan
kepemimpinan
SISTEM PEMERINTAHAN
Makna Sistem Pemerintahan
merupakan suatu
tatanan
penyelenggaraan
kekuasaan dan
fungsi
pemerintahan
tergambar dari
susunan
lembagalembaga negara
dan pemerintah
hubungan yang
berkaitan dengan
susunan lembaga
tersebut secara
internal dan
eksternal
Arahan Konstitusional
Indonesia adalah sebuah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD
Negara Indonesia adalah negara hukum
MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan negara
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah MK.
NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu
dibagi atas kabupaten dan kota,
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah.
Kelembagaan Pemerintahan Nasional
Sempit
Luas
• Eksekutif
• legislatif,
• eksekutif, dan
• yudikatif
Hubungan Fungsional Kelembagaan
Masing-masing lembaga pemerintahan
nasional mempunyai wewenang dan tugas
tertentu
Pelaksanaan wewenang dan tugas
Muncul hubungan fungsional kelembagaan
Kementerian Negara
•
•
•
•
dipimpin oleh Menteri Negara.
berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
setiap Menteri Negara membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan yang terdiri atas:
- urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya
secara tegas disebutkan dalam UUD 1945.
- urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan
dalam UUD 1945.
- urusan pemerintahan dalam rangka penajaman,
koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.
Keuangan Negara
• Penyelenggaraan
pemerintahan negara
untuk mewujudkan
tujuan bernegara
menimbulkan hak dan
kewajiban negara yang
dapat dinilai dengan
uang
• Pengaturan mengenai
pengelolaan hak dan
kewajiban negara diatur
dengan undang-undang
PEMERINTAHAN DAERAH
Manfaat Desentralisasi
(Cheema dan Rondinelli 1983,14-16)
•
•
•
•
•
•
•
sarana untuk mengatasi limitasi yang akut dari perencanaan
nasional terpusat
memangkas prosedur yang panjang dan berbelit-belit
meningkatkan pengetahuan dan kepekaan pejabat pusat
terhadap masalah dan kebutuhan lokal
memungkinkan “penetrasi” politik dan administratif
pemerintah pusat yang lebih baik pada bagian-bagian
pelosok negara
memungkinkan representasi masyarakat dalam pembuatan
keputusan
mengarah pada pembangunan kapabilitas administratif yang
lebih besar
meningkatkan efisiensi pemerintah pusat
•
•
•
•
•
•
•
menyediakan suatu struktur utk lebih mengefektifkan
koordinasi
melembagakan partisipasi masyarakat
mewadahi pengaruh dan kontrol elit lokal
mengarah pada pemerintahan yang lebih fleksibel,
inovatif, dan kreatif.
memungkinkan para pemimpin lokal untuk
menempatkan pelayanan dan fasilitas yang lebih
efektif dalam komunitas
meningkatkan stabilitas politik dan kesatuan bangsa
meningkatkan jumlah barang dan layanan publik
dengan biaya yang lebih rendah.
Makna
Pemerintahan Daerah
Muncul sebagai
bagian dari
Dalam negara
pelaksanaan
kesatuan,
prinsip
daerah otonom
desentralisasi
dibentuk oleh
dalam suatu
pemerintahan
pemerintahan
nasional
negara
Merupakan
jenjang
pemerintahan
yang paling
dekat dengan
masyarakat
Makna Pemerintahan Daerah
• Daerah otonom adalah suatu istilah yang tak
dapat dilepaskan, dan muncul sebagai bagian
dari pelaksanaan prinsip desentralisasi dalam
suatu pemerintahan negara.
• Dalam negara kesatuan, daerah otonom
dibentuk oleh pemerintahan nasional
• Dari segi letaknya, pemerintahan daerah
dipahami merupakan jenjang pemerintahan
yang paling dekat dengan masyarakat.
Prinsip Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Desentralisasi
Tugas
pembantuan
Dekonsentrasi
Kelembagaan Pemerintahan Daerah
Disusun berdasarkan pada
urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan daerah dan
urusan lainnya yang dipandang
oleh daerah perlu
diselenggarakan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan
warganya
Disusun dengan
memperhatikan juga prinsipprinsip efisiensi, efektivitas,
dan kemudahan interaksi
Keuangan Daerah
keuangan daerah merupakan bagian
dari keuangan negara
semua pengaturan mengenai
keuangan daerah merupakan
pelaksanaan lebih lanjut dari
ketentuan mengenai keuangan
negara
bagian dari
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
Perencanaan
pembangunan
daerah
didasarkan pada
data dan informasi
yang akurat dan
dapat
dipertanggungjawabkan
Partisipasi masyarakat
Dalam konteks good
Peningkatan partisipasi
governance, otonomi
masyarakat dalam
daerah adalah
otonomi daerah
kepentingan, komitmen,
dipandang sebagai suatu
dan interaksi dari semua
bentuk pendidikan warga
unsur pemerintahan
negara dan pembangunan
negara, termasuk
sosial budaya
masyarakat
HUBUNGAN PEMERINTAHAN
Hubungan Negara dan Warganegara
• Negara atau pemerintah berkewajiban membekali
atau mempengaruhi warganegaranya dengan nilai dan
ketrampilan yang akan membuat mereka menjadi
anggota komunitas yang berguna dan setia.
• Kewajiban warganegara mencakup preservasi dan
proteksi negara, dan tanggungjawab untuk membayar
bagian mereka yang wajar (fair share) dari
pembiayaan program publik, biasanya melalui pajak.
Selain itu, setiap warganegara juga diwajibkan untuk
mematuhi hukum negerinya, dan dapat dihukum
apabila tidak demikian (Gorman 1996)
Makna Hubungan Pusat dan Daerah
Dalam suatu
negara kesatuan,
hubungan Pusat
dan Daerah
bersifat hirarkis
Hubungan
tersebut bersegi
banyak, mulai
dari distribusi
fungsi sampai
dengan
kemudahan akses
dan kemungkinan
diskresi
Hubungan
wewenang
Hubungan
keuangan
Dimensi hubungan
Pusat dan Daerah
Hubungan
pelayanan
Hubungan
pemanfaatan
sumberdaya
Hubungan kewilayahan dan
hubungan administratif
Binwas
Pembinaan
• ditujukan untuk
peningkatan kondisi (kinerja
dan kapasitas) yang lebih
baik dari waktu ke waktu
Pengawasan
• bertujuan untuk menjamin
agar kegiatan pelaksanaan
pemerintahan sesuai
dengan spefisikasi yang
telah ditentukan, secara
prosedural dan substansial
Tercapainya tujuan pembentukan pemerintahan daerah
dan tujuan pemerintahan negara
Kerjasama Daerah
Makna
• merupakan salah satu opsi bagi peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan
• kerjasama daerah yang membebani APBD dan masyarakat harus mendapat
persetujuan dari DPRD.
Bingkai
• Tersedianya peta kebutuhan dan kapasitas masing-masing daerah.
• Tersedianya peta konektivitas antar daerah berkaitan dengan penyelenggaraan
urusan pemerintahan tertentu
Ruanglingkup
• dari teknis penyediaan pelayanan sampai dengan penyusunan kebijakan dan
program pelayanan.
• objek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang menjadi
kewenangan daerah otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan
pelayanan umum
Globalisasi
Makna
• Proses meningkatnya saling
ketergantungan masyarakat
dunia.
• Globalisasi hubunganhubungan sosial hendaknya
dipahami terutama sebagai
penataan kembali waktu
dan jarak dalam kehidupan
kita (Giddens 1989, 519-20)
•
•
•
•
•
Karakter
Complexity and diversity.
Intense pattern of
interaction.
The permeability of the
nation-state.
Rapid and cascade change.
The fragility of order and
governance (McGrew & Lewis 1992)
BIROKRASI PEMERINTAHAN
Makna Birokrasi Pemerintahan
• Institusi pelaksana untuk
mencapai tujuan
pemerintahan
• Memiliki karakter berupa:
- hirarki yang terumuskan
dengan baik
- adanya sistem aturan
- adanya sistem prosedur
- hubungan yang bersifat
impersonalitas
- seleksi dan promosi
atas dasar kompetensi
Peranan Birokrasi Pemerintahan
Melalui pelayanan,
pengaturan, pemberdayaan,
dan pembangunan, birokrasi
"mengajarkan" kepada
masyarakat mengenai
kebijakan dan praktek
penyelenggaraan
pemerintahan yang
sebenarnya
Birokrasi merupakan
“essential and vitally
important instrument of
development”
Penyakit birokrasi
dysfungsi
Penipuan, pemborosan,
penyalahgunaan
politisasi
Reformasi Birokrasi
tidak hanya
berkaitan dengan
organisasi,
“reform is endless,
manajemen atau
oscillating and
kinerja dari satu
merupakan upaya
repetitive for there is
persatu instansi
untuk memperbaiki
always need for
pemerintah, tetapi
kinerja pemerintah
improvement. When
dengan keseluruhan
secara sistemik
people tire of
kegiatan pemerintah
reform, they tire of
dan perilaku
life.”
menyeluruh dari
pelaksana kegiatan
pemerintahan
Profil Birokrasi
Yang Diharapkan
administrator aktif bercirikan perilaku:
- memberikan informasi pd warganegara
- bermusyawarah dgn warganegara,
- belajar dari pengalaman warganegara,
- membuat proses dan praktek
administratif yang membangun, atau
membangun kembali, kepercayaan
publik dan rasa keterhubungan dgn
pemerintah" (King & Stivers 1998, 197)
MODEL
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
good governance
• bermakna "penerapan kewenangan politik,
ekonomi, dan administratif untuk mengelola
urusan-urusan negara; dan terdiri dari
mekanisme, proses, dan institusi untuk warga
negara dan kelompok mengartikulasikan
kepentingan, memediasi perbedaan, dan
melaksanakan hak dan kewajiban“
wilayah governance:
negara, swasta, masyarakat
• Negara (mencakup legislatif, yudikatif, eksekutif,
dan militer) menciptakan suatu lingkungan
hukum dan politik yang kondusif.
• Sektor swasta (dari usaha kecil sampai bisnis
raksasa) menghasilkan pekerjaan dan
pendapatan.
• Masyarakat sipil (mencakup organisasi non
pemerintah dan berbasis-masyarakat, asosiasi
profesional, kelompok agama, kelompok wanita,
dan semua warganegara) memfasilitasi interaksi
sosial dan politik.
NEGARA berfungsi untuk
• memediasi kepentingan yang berkenaan
dengan public good,
• menjamin suatu lingkungan bagi pembangunan
berkelanjutan,
• memelihara hukum, ketertiban, dan keamanan,
• menciptakan suatu visi dan identitas nasional,
• mengembangkan kebijakan dan program publik,
• menghasilkan pendapatan untuk membiayai
infrastruktur dan pelayanan publik,
• mengembangkan anggaran dan
implementasinya,
• menyediakan peraturan dan insentif bagi pasar.
SEKTOR SWASTA
berfungsi dalam pasar untuk:
• menghasilkan barang-barang, memberikan
pelayanan,
• menciptakan pekerjaan bagi warganegara,
• memperkuat perusahaan swasta.
MASYARAKAT SIPIL
berfungsi untuk:
• menggerakkan kelompok warganegara untuk
berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial,
dan politik, dan
• menyumbangkan berbagai perspektif yang
dinamis dan multi-tingkat.
Karakteristik good governance
•
•
•
•
•
•
•
•
•
akuntabilitas,
keterbukaan,
partisipasi,
tertib hukum,
daya-tanggap,
orientasi konsensus,
keadilan,
efisiensi dan efektivitas, dan
visi strategis.
Reinventing Government
• pengemudian (steering) ketimbang
pendayungan (rowing).
• pemberdayaan ketimbang pelayanan.
• menyuntikkan kompetisi kedalam penyediaan
pelayanan.
• mentransformasi organisasi yang dipandu
aturan.
• mendanai hasil, bukan masukan.
• memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan
kebutuhan birokrasi.
• mengupayakan pendapatan ketimbang
pembelanjaan.
• melakukan pencegahan ketimbang
penyembuhan.
• mengupayakan pemerintahan yang partisipatif
dan team-work.
• mendorong perubahan melalui pasar
Penutup
• Pemerintahan sebagai suatu
aktivitas, proses dan institusi
yang terbentuk atas dasar
kesepakatan warganegara
adalah pencerminan dari
aspirasi warganegara untuk
mewujudkan hidup bersama
yang tertib dan maju, agar
setiap orang dapat menjalani
kehidupannya secara nyaman
dan wajar
• Persoalan
pemerintahan
terutama akan
berkaitan dengan
siapa sesungguhnya
yang akan menjadi
pemetik manfaat
utama dari
penyelenggaraan
pemerintahan
Daftar Pustaka
Berman, Evan. 1997. "Dealing with Cynical Citizens." Public Administration Review, 57 (2), 105-112.
Borre, Ole & Scarborough, Elinor (eds). 1998. The Scope of Government. Oxford, UK: Oxford University
Press.
Brewster, R. Wallace. 1963. Government in Modern Society: With Emphasis on American Institutions. 2nd
Edition. Boston: Houghton Mifflin Company.
Esman, Milton J. 1991. Management Dimensions of Development: Perspectives and Strategies. West Hartford,
Connecticut: Kumarian Press.
Finer, Herman. 1962. The Major Governments of Modern Europe. New York: Harper & Row, Publishers.
Fukuyama, Francis. 2004. State Building: Governance and World Order in the Twenty-First Century. London:
Profile Books Ltd
Gant, George F. 1979. Development Administration: Concepts, Goals, Methods. Madison, USA: The
University of Wisconsin Press.
Gorman, Robert F. 1996. “Citizenship in World Governments.” Dalam Magill, Frank N. International
Encyclopedia of Government and Politics. Volume One. New Delhi: S. Chand & Company Ltd, pp. 177-180.
Howlett, Michael & M. Ramesh. 1995. Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems.
Toronto: Oxford University Press.
Ivancevich, John M, James H. Donnelly, Jr, & James L. Gibson. 1989. Management: Principles and Functions.
4th edition. Boston, MA: Richard D. Irwin, Inc.
King, Cheryl Simrell & Camilla Stivers. 1998. Government is Us: Public Administration in an AntiGovernment Era. Thousand Oaks: SAGE Publications.
Smith, Brian C. 1967. Field Administration: An Aspect of Decentralization. London: Rouledge and Kegan Paul.
Starling, Grover. 1986. Managing the Public Sector. 3rd edition. Chicago, Illinois: The Dorsey Press.
Wright, Deil S. 1978. Understanding Intergovernmental Relations. North Scituate, Massachusetts: Duxbury
Press.
Znaniecki, Florian. 1952. Modern Nationalities: A Sociological Study. Urbana: The University of Illinois Press

similar documents