Tujuan - Registrasi Ulang Koperasi

Report
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN
KOPERASI DAN UKM
Bahan Rakornas
Tanggal 9 s/d 12 Desember 2013
Hotel Mercure, Ancol Jakarta
1
I. PENDIRIAN KOPERASI
Koperasi
sebagai
Badan
Hukum
di
dirikan
berdasarkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris.
Yang terdaftar di Kementerian Koperasi & UKM
Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian
yang dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi
yang memuat Anggaran Dasar dan Keterangan yang
berkaitan dengan pendirian Koperasi.
Pengesahan Akta Pendirian oleh Menteri.
2
TIME SCHEDULE
Permohonan
Pengesahan
akte
pendirian
Pengajuan
Ulang
Ditolak
Penindakan
Rapat
Persiapan
Pendirian
30 Hari
30 Hari
30 Hari
Merumuskan Hal-hal
Yang disepakati dalam
AD dan jenis, nama
Koperasi
Pendirian
Penandatanganan
Akte
Di depan
Notaris
Pengesahan
Pengesahan
3
II. PENDAFTARAN NOTARIS
UU No 30 Tahun 2004 ttg JABATAN NOTARIS DAN DRAF PERMEN ttg NPAK
JALUR PROFESI KERJASAMA DENGAN IKATAN
NOTARIS INDONESIA (INI)
1.
2.
3.
TANDA BUKTI PEMBEKALAN BID.
PERKOPERASIAN
SK PENGANGKATAN NOTARIS OLEH
KEMENKUMHAM
ALAMAT KANTOR, CONTOH TTD, PARAF DAN
STEMPEL NOTARIS
JALUR AKADEMISI KERJASAMA DENGAN
11 (SEBELAS) *) PRODI KENOTARIATAN
PERGURUAN TINGGI
1.
2.
3.
4.
TANDA BUKTI PEMBEKALAN BID.
PERKOPERASIAN
SK PENGANGKATAN NOTARIS OLEH
KEMENKUMHAM
ALAMAT KANTOR, CONTOH TTD,
PARAF DAN STEMPEL NOTARIS
TRANSKRIP NILAI MAGISTER
KENOTARIATAN
*( 11 PRODI MKn)
1. UI;
2. UNPAD
3. UNDIP;
4. UNAIR;
5. UGM;
6. UNBRAW;
7. USSU;
8. UDAYANA;
9. UNAND;
10.UNHAS;
11.UNSRI.
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM RI
KETERANGAN TERDAFTAR
*) Daftar Universitas lihat terlampir
4
III.
PENGUMUMAN DALAM BERITA NEGARA
( UU 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 24)
 Dalam rangka memenuhi Asas Publisitas, Koperasi yang telah berBadan
Hukum wajib diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
PENDIRIAN BADAN HUKUM
KOPERASI
AKTA PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR
PENGGABUNGAN KOPERASI
PEMBUBARAN KOPERASI
PEMBAGIAN KOPERASI
PENGUMUMAN BERITA NEGARA
OLEH KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
 Masih banyak Daerah yang tidak melaporkan, sehingga belum di
umumkan dalam Berita Acara
5
IV.PEMBUBARAN KOPERASI
(UU 17 Thn 2012 tentang Perkoperasian Pasal 102)
Tiga Cara Pembubaran Koperasi :
a. Keputusan Rapat
Anggota
•
•
Diajukan pada RA
Minimal 1/5
Jumlah Anggota
Ditetapkan oleh RA
b. Jangka Waktu Berdiri
Berakhir
Diatur dalam
Anggaran Dasar (AD)
c. Oleh Pemerintah
(Keputusan Menteri)
 Koperasi Pailit
berdasarkan
Putusan Pengadilan
yg Berkekuatan
Hukum Tetap
 Selama 2 (tahun)
tdk menjalankan
kegiatan Organisasi
dan Usaha
V. PENANGANAN KASUS KOPERASI
 Preventif
Pengawasan dan Pembinaan oleh Dinas Koperasi dan UKM setempat
yang membidangi urusan Koperasi.
 Mediasi
Menyediakan dokumen pendukung/ berkas Koperasi
 Kasus-kasus yang terjadi di Koperasi di sebabkan karena :
1. Lemahnya pemahaman sebagai Koperasi Badan Hukum
2. Tidak dilengkapi dengan ART dan Persus-persus
3. Adanya dominasi seorang Pengurus
4. Pembina harus respsonsif terhadap modus-modus operandi
penyimpangan Koperasi
(lihat lampiran)
7
VI. PEMBENAHAN KOPERASI TIDAK AKTIF
Tujuan
• Membangun kembali koperasi yang masih memiliki potensi untuk
hidup, melalui penataan dan konsolidasi di bidang organisasi dan
usaha (aktivasi);
• Menata koperasi yang ada untuk taat azas dan mampu melaksanakan
fungsi kelembagaan dan usaha yang bermanfaat bagi ekonomi anggota
dan masyarakat sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku (penataan);
• Menertibkan koperasi yang tidak memiliki potensi untuk hidup
kembali atau pembubaran sesuai ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku (penertiban).
• Diperoleh kesimpulan apakah sebuah Koperasi tidak aktif dapat di
aktifkan kembali atau bubar.
8
VII. SOSIALISASI UU NOMOR 17 TAHUN2012
TENTANG PERKOPERASIAN
• Tahun 2013 telah dilaksanakan sosialisasi UU Nomor 17
Tahun 2012 tentang Perkoperasian di 33 propinsi, 29
Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pemahaman dan
menyamakan persepsi pembina koperasi, gerakan koperasi
dan masyarakat atas substansi UU Nomor 17 Tahun 2012
tentang Perkoperasian.
• Dalam hal daerah akan menyelenggarakan sosialisasi UU
Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, kami siap
membantu narasumber.
9
VIII. PERATURAN PEMERINTAH
•
•
Surat Menteri Sekretaris Negara nomor B-644/M.Sesneg/D-4/PU.02/06/2013
tanggal 5 Juni 2013, Bapak Presiden menyetujui izin prakarsa penyusunan RPP
tentang:
1. RPP tentang Penyelenggaraan Perkoperasian,
2. RPP tentang Koperasi Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah,
3. RPP tentang Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam,
4. RPP tentang Koperasi Simpan Pinjam, dan
5. RPP tentang Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam.
Penyusunan dan pembahasan RPP melibatkan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM,
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pertanian,
Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Dewan
Syariah Nasional, Dewan Koperasi Indonesia, pakar koperasi, akademisi, gerakan
koperasi, dan beberapa dinas koperasi.
•
Pada tanggal 1 November 2013, seluruh RPP telah diserahkan kepada BPHNKementerian Hukum dan HAM untuk dimasukkan dalam prolegnas, artinya RPP
menjadi prioritas pembahasan tahun 2014.
•
Saat ini RPP sedang dibahas di tingkat pembahasan antar kementerian (PAK).
10
IX. PERATURAN MENTERI
Amanat UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
a. Tata cara dan persyaratan permohonan pengesahan Koperasi sebagai badan hukum
b. Persyaratan dan tata cara pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu,
dan Kantor Kas
c. Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi
d. Penggabungan atau peleburan Koperasi
e. Tata Cara Perubahan Unit Simpan Pinjam menjadi KSP
f. Persyaratan Standar Kompetensi Pengurus dan Pengawas KSP
Amanat PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008
tentang UMKM
• Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranserta Dunia Usaha dan Masyarakat dalam
Koordinasi Pemberdayaan UMKM.
• Pedoman Pelaksanaan Klasifikasi dan Tingkat Perkembangan UMKM.
Saat ini Peraturan Menteri yang diamanatkan oleh UU Perkoperasian maupun
Peraturan Menteri yang diamantkan oleh PP UMKM sedang dibahas oleh Tim.
Disamping Permen-Permen amanat langsung UU No. 17 Tahun 2012, terdapat
beberapa Permen yang juga harus diperbaiki/disempurnakan/dicabut untuk diganti
11
dengan Permen baru.
X. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 17/2012
LANGKAH – LANGKAH PEMISAHAN USP MENJADI KSP
I. Langkah – Langkah Pemisahan Kelembagaan
A. Persiapan Organisasi / Panitia Kerja.
Diawali dengan pembentukan tim, jika diperlukan dapat melibatkan unsur pengarah :
1. Bagi primer / sekunder Kabupaten/Kota dari Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten/Kota.
2. Bagi primer / sekunder Propinsi /DI dari Dinas Koperasi dan UKM
Propinsi/DI.
3. Bagi primer / sekunder Nasional dari Kementerian Koperasi dan UKM .
B. Persiapan Kelembagaan.
1. Kepengurusan calon koperasi baru
2. Pengawasan calon koperasi baru
3. Karyawan calon koperasi baru
4. Sarana dan prasarana kerja
5. Anggota
12
Lanjutan …
C. Persiapan AD/ART/Persus – Persus KSP Baru.
D. Mempersiapkan Dokumen – Dokumen Berita Acara Pengesahan Pemisahan.
E. Persiapkan Formulir – Formulir Pelayanan KSP Baru.
F. Finalisasi Persiapan Kelembagaan
1. Kepengurusan calon koperasi baru
2. Pengawasan calon koperasi baru
3. Karyawan calon koperasi baru
4. Sarana dan prasarana kerja
5. Anggota
Daerah perlu mengalokasikan dana tersendiri/APBD untuk kegiatan
Workshop Pemisahan USP Koperasi menjadi KSP
(TOR & RAB Terlampir)
13
XI. VERIFIKASI PERATURAN DAERAH
14
XII. PENCABUTAN INSTRUKSI BERSAMA 3 (TIGA) INSTANSI
• Keputusan Bersama antara Menteri Negara KUKM, Jaksa Agung, dan
Kapolri Nomor 05/KB/M.KUKM/VII/2013, KEP-129/A/JA/08/2013,
B/32/VIII/2013 tentang Pencabutan Instruksi Bersama Menteri
Koperasi Nomor 11/M/DK/Instr/VII/2013, Jaksa Agung Ins007/J.A/7/1983, dan Kapolri Nomor INS/14/VII/1983 tanggal 7 Juli
1983 tentang Pembinaan dan Pengamanan Secara Terpadu di Bidang
Perkoperasian, yang ditandatangani tanggal 28 Agustus 2013.
• Instruksi Bersama dicabut karena tidak sesuai lagi dengan semangat
reformasi, dinamika pembangunan hukum dan peraturan perundangundangan, di era Reformasi
SKB Lama
•
Pencegahan
SKB Baru
Penindakan
Tindak Pidana
15
XIII. MOU/SKB YANG HARUS DIKETAHUI
• Keputusan Bersama antara Deputi Bidang kelembagaan Koperasi dan
UKM, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan,
dengan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor
UM.008/41/2/DJPL-II, 93/DJPPK/XII/2011, 96/SKB/DEP.1/XII/2011
tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat di
Pelabuhan
• Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dengan kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah tentang Pemberdayaan Perempuan dalam rangka Mewujudkan
Kesetaraan Gender Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah Nomor 05/MEN.PP dan PA/IV/2010 dan
05/NKB.M.KUKM/IV/2010
• Kesepakatan Bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan
Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Negara Riset dan
Teknologi Nomor 03/NKB/M.UMKM/III/2010 dan 04/III/KB/2010 dan
03/M.SKB/III/2010 tentang Gerakan Nasional Pengembangan Inkubator
Bisnis dan Teknologi dalam Menumbuhkembangkan Wirausaha Inovatif
16
XIV. PENILAIAN KOPERASI BERPRESTASI
(KOPERASI AWARD)
Dasar Hukum :
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 06/PER/M.KUKM/V/2006
tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi dan Koperasi Award.
Tujuan :
a. Memberikan penghargaan atas kinerja yang dicapai suatu koperasi dalam periode 2
(dua) tahun terakhir.
b. Memeberikan dorongan kepada koperasi sehingga semakin meningkatkan
kinerjanya, dan berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang berperan penting dalam
meningkatkan pendapatan anggota dan masyarakat.
c. Memeberikan dorongan atau motivasi kepada gerakan koperasi agar semakin
meningkatkan kinerjanya dan berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang berperan
penting dalam meningkatkan pendapatan anggota dan masyarakat.
d. Mendorong Pembina daerah untuk punya sasaran khusus pembinaan intensif pada :
Setiap jenis Koperasi di daerah masing-masing minimal ada 1 (satu) Koperasi, yang
di bina secara intensif (full).
17
XV. PROVINSI/KAB/KOTA PENGGERAK KOPERASI
Dasar Hukum :
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 06/PER/M.KUKM/IV/2009
tentang Pedoman Penilaian Provinsi / Kabupaten / Kota Penggerak Koperasi
Tujuan :
a. Meningkatkan motivasi Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota dan
masyarakat dalam pembinaan pengembangan koperasi.
b. Memberi teladan kepada daerah lain dan memupuk kompetisi yang sehat guna
meningkatkan pemberdayaan koperasi dan UKM di daerah.
c. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pemberdayaan koperasi
di wilayah yang bersangkutan
d. Penilaian tahun depan termasuk mempertimbangkan :
 Pendirian Koperasi baru, apakah sesuai Undang-Undang 17/2012
 Apakah sudah ada Koperasi yang PAD.
18
XVI. PEMERINGKATAN KOPERASI
Dasar Hukum :
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 06/PER/M.KUKM/III/2008
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor
22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi
Tujuan :
a. Mewujudkan 70.000 unit koperasi berkualitas sesuai dengan prinsip dan nilai
dasar koperasi.
b. Mengembangkan dan meningkatkan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang
memiliki kinerja efektif dan efisien dalam menghadapi era globalisasi.
c. Meningkatkan SDM koperasi sehingga mampu mengembangkan teknologi
sesuai dengan kebutuhan serta mampu menciptakan dan memanfaatkan
peluang pasar, pemeringkatan Koperasi harus menjadi kebutuhan Koperasi.
d. Meningkatkan kesadaran Koperasi, bahwa pemeringkatan adalah merupakan
kebutuhan Koperasi, bukan kebutuhan Pemerintah, jadi pemeringkatan harus
menuju swadaya Koperasi
19
XVII. REVITALISASI KOPERASI
Dasar Hukum :
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor
01/PER/M.KUKM/I/2013
tentang
Pedoman
Revitalisasi Koperasi
Tujuan :
Revitalisasi Koperasi bertujuan memperkokoh
kedudukan koperasi sebagai badan hukum yang
sehat, kuat, madiri dan tangguh untuk menghimpun
dan menggerakkan potensi ekonomi sosial dan
budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
20
XVIII. PENERAPAN GOOD COOPERATIVE GOVERNANCE
TUJUAN
Good System
Good Person
Good System
(+)
Bad Person (-)
(+) Good Person
(-)
Bad System
21
XIX. GERAKAN MASYARAKAT SADAR KOPERASI (GEMASKOP)
Tujuan Gemaskop
Untuk mengajak orang berkoperasi
STRATEGI PENCAPAIAN
Pelaksanaan
sosialisasi
kepada
kelompok
strategis,
tokoh
masyarakat
dan
stakeholder
koperasi
lainnya
untuk
ikut
menyebarluaskan
informasi
mengenai manfaat berkoperasi;
Pemanfaatan semua bentuk media
komunikasi (media elektronik, cetak
dan
luar
ruang)
dalam
mengkampanyekan Koperasi;
Penyiapan
sarana
prasarana,
informasi dan petugas pelayanan
pendirian Badan Hukum Koperasi.
Untuk membenahi kualitas
koperasi yang sedang berjalan
STRATEGI PENCAPAIAN
Pelaksanaan
sosialisasi
dan
pendampingan kepada koperasi
untuk menerapkan nilai dan
prinsip koperasi;
Penyiapan
pedoman-pedoman
perkoperasian yang berkaitan
dengan
manajemen
dan
organisasi,
keanggotaan
dan
akuntansi koperasi;
Pelaksanaan
pendampingan
penerapan
ketatalaksanaan
koperasi.
Untuk membangun koperasi yang
sedang berjalan menjadi lebih besar
STRATEGI PENCAPAIAN
Pengembangan konsep konglomerasi
koperasi;
Peningkatan keunggulan komparatif
dan
kompetitif
koperasi
yang
ditunjukkan melalui kualitas produk
atau jasa koperasi;
Penetapan indikator koperasi besar di
setiap provinsi/kabupaten/kota.
Tujuan :
Meningkatkan kesadaran masyarakat
ber koperasi.
22
XX. PENGEMBANGAN KOPERASI SISWA
Tujuan
 Menumbuhkan semangat berkoperasi di kalangan generasi muda, khususnya
siswa tingkat SLTA, sebagai kader penerus dalam membangun dan
mengembangkan koperasi di Indonesia;
 Meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat koperasi di kalangan siswa
SLTA;
 Menyakinkan masyarakat bahwa koperasi dapat dijadikan andalan dalam
mengembangkan bisnis dimasa-masa yang akan datang;
 Kaderisasi yang ditumbuhkan dan dikembangkan mulai dari usia dini tentang
Perkoperasian.
 Mempersiapkan kader Koperasi yang layak dan mampu mengelola Koperasi di
era global dengan semangat baru
23
XXI. REVITALISASI
PETUGAS PENYULUH KOPERASI LAPANGAN (PPKL)
Tujuan
 Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan motivasi para
pengurus, pengawas, pengelola, dan anggota koperasi tentang
perkoperasian;
 Meningkatkan pengetahuan, pemahaman,
masyarakat untuk berkoperasi;
sikap,
dan
motivasi
 Membantu kelancaran pelaksanaan pembinaan, bimbingan, dan
penyuluhan perkoperasian oleh SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota dan
stakeholder lainnya
 Mempersiapkan Konsultan-Konsultan Koperasi yang handal, mampu
mendampingi Koperasi dengan tantangan-tantangan di era global.
24
XXII. GRAND DESIGN PETUGAS PENYULUH KOPERASI LAPANGAN (PPKL)
Disertifikasi
III
II
PPKL
LEMBAGA
-
Rekruitment
Diklat
Dibina
Diberdayakan
Digaji (2,5 th)
33 prop, 97 Kab, 540
or
Basic Perkoperasian
I
Koperasi
sebagai
Pengguna
Jasa
Daerah perlu mengembangkan PPKL dengan pola tersebut,
(sebagai pendukung dalam pembinaan Koperasi), TOR & RAB terlampir.
25
XXIII. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
TERHADAP KOPERASI
A. PENGAWASAN TERHADAP KOPERASI
Dasar Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, Bab XI tentang Pengawasan dan Pemeriksaan
a. Pasal 96 ayat (1) disebutkan bahwa Pengawasan terhadap Koperasi wajib dilakukan
untuk meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap Koperasi
b. Ayat (2) disebutkan pengawasan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oLeh Menteri.
c. Dalam melakukan pengawasan Menteri dapat Mendelegasikan kepada aparat di :
• Kementerian Koperasi
• Dinas Koperasi dan UKM Provinsi
• Dinas Koperasi dan UKM Kab/Kota, atau meminta bantuan Akuntan Publik
d. Pasal 97 ayat (1) disebutkan Pengawasan dilakukan melalui pelaporan, pemantauan
dan evaluasi terhadap Koperasi.
e. Dalam ayat (2) disebutkan kegiatan pengawasan melalui pelaporan dilakukan dengan
cara :
1) meneliti laporan pertanggung jawaban tahunan, dokumen-dokumen dan keputusankeputusan Rapat Anggota;
2) meminta untuk hadir dalam Rapat Anggota; dan/atau
3) memangggil Pengurus untuk diminta keterangan mengenai perkembangan Koperasi. 26
XXIV. PEMERIKSAAN TERHADAP KOPERASI.
1.
Pasal 98 ayat (1) disebutkan Menteri melakukan pemeriksaan
terhadap Koperasi dalam hal :
a. Koperasi membatasi keanggotaan atau menolak permohonan
untuk menjadi anggota yang telah memenuhi persyaratan
keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam AD.
b. Koperasi tidak melaksanakan RAT dalam waktu 2 tahun
berturut-turut.
c. Kelangsungan usaha Koperasi sudah tidak dapat diharapkan
d. Terdapat dugaan Koperasi tidak mengelola administrasi
keuangan secara benar.
2.
Ayat (2) dalam melakukan pemeriksaan Menteri dapat menunjuk
Akuntan Publik.
27
XXV. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS
TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK-ETAP)
1. Manajemen Koperasi dilakukan secara terbuka terutama untuk anggota-anggotanya dan pihak
luar yang berkepentingan (Bank, kreditur, kantor pajak dan Pemerintah). Keterbukaan
manajemen Koperasi dititik beratkan pada dilaksanakannya fungsi pertanggung jawaban
dengan baik dan wajar oleh Pengurus Koperasi.
2. Pengurus bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada Rapat Anggota Tahunan atas
segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan Koperasi, terutama mengenai aspek keuangan
yang merupakan salah satu dari aspek-aspek yang tercakup dalam tata kehidupan Koperasi.
Laporan Keuangan Koperasi merupakan bagian dari laporan pertanggung jawaban Pengurus
tentang tata kehidupan Koperasi.
3. Dalam penyusunan laporan keuangan Koperasi harus disusun sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)
4. Standar Akuntansi Keuangan untuk Koperasi dimulai dengan PAI Pernyataan No. 3, kemudian
diganti dengan SAK – 27, kemudian dicabut dan diganti dengan SAK-ETAP (Permenkop No.
19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006
dan
kemudian
direvisi
dengan
Permenkop
No.
04/Per/M/VII/2012, tgl. 25 Juli 2012.
Dengan berlakunya UU No. 17 Tahun 2012, maka Permenkop tersebut perlu dilakukan
perubahan untuk disesuaikan dengan UU No. 17 Tahun 2012, saat ini masih dalam proses
penyempurnaan, direncanakan dapat diterbitkan pada bulan Desember 2013.
5. Perlu adanya sosialisasi baik kepada pembina maupun pada gerakan Koperasi dalam rangka
mengimplementasikan SAK-ETAP yang telah dilakukan penyempurnaan.
28
XXVI. AUDIT OLEH AKUNTAN PUBLIK
Auditing
1.
Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistimatis oleh pihak yang
independen terhadap Laporan Keuangan yang telah disusun oleh manajemen (Pengurus) beserta
catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan
pendapat (opini) mengenai kewajaran Laporan Keuangan tersebut.
2.
Audit oleh KAP meliputi :
1) Audit Keuangan, tujuan untuk pemberian pendapat (opini) atas kewajaran laporan keuangan
Koperasi
2) Audit Operasional, tujuan untuk mengetahui ketaatan dan Efisiensi, Efektifitas, dan Keekonomisan
3) Audit khusus, tujuan untuk mendeteksi penyimpangan.
3.
Laporan Keuangan yang harus diperiksa terdiri atas Neraca, Laporan Perhitungan Selisih Hasil Usaha,
Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas.
4.
Pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistimatis. Dalam melakukan pemeriksaannya Akuntan Publik
berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik yaitu Norma Pemeriksaan Akuntan Publik.
5.
Laporan keuangan yang wajar adalah yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi yang berlaku Umum
(SAK-ETAP), yang diterapkan secara konsisten, tidak mengandung kesalahan yang material.
6.
Akuntan Publik tidak dapat menyatakan laporan itu disusun secara benar, tetapi wajar karena Akuntan
dalam melakukan pemeriksaan menggunakan teknik sampling (test basis)
7.
Ada 4 opini Akuntan terhadap kewajaran laporan Keuangan yang diaudit, yaitu Wajar Tanpa
Pengecualian (Unqualified), Wajar Dengan Pengecualian (Qualified), Pendapat Tidak Wajar (advers) dan
Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer)
8.
Akuntan Publik pemeriksa Koperasi terdaftar di Kementerian Koperasi & UKM
29
XXVII. AKUNTABILITAS KOPERASI
1. Akuntabilitas secara filosofis timbul karena adanya kekuasan berupa
mandat/amanah yang diberikan kepada seseorang/Pengurus untuk
menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu
dengan menggunakan sarana pendukung yang ada.
2. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban dari individu atau
penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumberdaya pemilik yang
bersangkutan untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut
pertanggung jawaban
3. Akuntabilitas terkait dengan instrumen untuk kegiatan kontrol dalam hal
pencapaian hasil pada pelayanan dan menyampaikannya secara transparan
kepada masyarakat (stakeholders)
4. Akuntabilitas Koperasi adalah sistem pengawasan yang efektif dalam
Organisasi kopersi yang transparan dan bertanggung jawab
(Kepmenkop dan UKM No. 43/KEP/KUKM/VII/2004. BAB I Pasal 1 Ayat (2) )
30
Lanjutan..............
5. KOPERASI harus dikelola secara BENAR, TERUKUR dengan tetap memperhitungkan
KEPENTINGAN stakeholder (pemilik koperasi dan pemangku kepentingan lain).
 Pelaksanaan Penerapan Akuntabilitas oleh Koperasi dilakukan dengan cara :
 Penyelenggaraan Organisasi dan Manajemen
 Manajemen Pelayanan Koperasi
 Keuangan
 Manfaat dan Dampak Koperasi
6. Pelaksanaan Penerapan Akuntabilitas oleh Koperasi dilakukan dengan cara :
a. Menyusun dan menetapkan Visi, Misi tujuan dan sasaran secara trtulis;
b. Menyusun RAB Koperasi dengan melibatkan anggota
c. Menyelenggarakan pencatatan dalam buku Administrasi Organisasi secara tertib;
d. Menyelenggarakan sistem Akuntansi dengan menerapkan Standar AkuntansiKeuangan ETAP untuk Koperasi
e. Melaksanakan sistem pengendalian interen
31
XXVIII. PERKEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
a. Setiap pendirian baru, pembubaran, penggabungan atau
peleburan agar dilaporkan.
b. Data UMKM, perlu ditingkatkan kualitasnya menuju by
Name by Adres
32
XXIX. PEMBINAAN PENGEMBANGAN PM, PK, PM
 Pembinaan PM, PK, PM belum sistemic.
1. Tidak berkelanjutan pada objek sasaran yang sama,
tetapi Hit and Run.
2. Tidak ada orientasi goal
3. Tidak ada target peningkatan/promosi
 Dari PM menjadi PK
 Dari PK menjadi PMenengah
 Daerah sudah saatnya harus melalui membuat target
terukur promosi itu (lihat matrik tahapan pengembangan
dan jangka waktu fasilitasi UMKM per tahun)
33
TERIMA KASIH
34
No
Modus Operandi
1 Usaha Investasi berkedok Koperasi
(KSP/USP/KSU/Kop lainnya)
2 Mobilisasi dana masyarakat melalui
tabungan sistem arisan
LAMPIRAN 1
MODUS OPERANDI KASUS-KASUS KOPERASI
Deskripsi
Langkah Antisipasi
Koperasi menawarkan peluang investasi dalam
Dilakukan pengecekan langsung kelapangan : kepemilikan izin usaha,
bentukmenghimpun modal berupa uang dengan
status keanggotaan, administrasi organisasi dan keuangan, hasil audit,
imbalan tinggi atau tidak wajar dan biasanya sarana dan pelaksanaan serta laporan RAT
kantor yang digunakan dengan menyewa (bukan milik - Cek status kepemilikan kantor
koperasi)bahkan cenderung pindah pindah alamat
- Jika ditemukan hal-hal yang tidak wajar, dengan berkoordinasi
dengan pihak berwenang untuk dilakukan audit bersama
Koperasi menawarkan peluang investasi dalam bentuk Dilakukan pengecekan langsung kelapangan : kepemilikan izin usaha,
menghimpun modal berupa uang dengan imbalan
status keanggotaan, peserta arisan administrasi organisasi dan
tinggi atau tidak wajar dan biasanya sarana kantor
keuangan, hasil audit, dan pelaksanaan serta laporan RAT
yang digunakan dengan menyewa (bukan milik
- Cek status kepemilikan kantor
koperasi), peserta arisan dijanjikan akan memperoleh - Jika ditemukan hal-hal yang tidak wajar, dengan berkoordinasi
assets tertentu seperti mobil, dll, tetapi BPKB tidak
dengan pihak berwenang untuk dilakukan audit bersama
diberikan, mobil ditahan
3 Usaha sektor riil koperasi dibidang
Koperasi menyebarkan prospektus kegiatan usaha
Dilakukan pengecekan langsung kelapangan : kepemilikan izin usaha,
pertanian, peternakan, perikanan atau pertanian/peternakan/usaha lainnya dan mengajak
status keanggotaan, administrasi organisasi dan keuangan, hasil audit,
usaha lainnya dengan iming-iming
berinvestasi dengan keuntungan tinggi dan dibayarkan dan pelaksanaan serta laporan RAT
mendapat keuntungan yang besar
setiap bulan dan biasanya sarana kantor yang
- Cek status kepemilikan kantor, cek lahan dan produksinya
digunakan dengan menyewa (bukan milik Koperasi) - Jika ditemukan hal-hal yang tidak wajar, dengan berkoordinasi
biasanya lahannya fiktif, lahan diatasnamakan orang dengan pihak berwenang dlakukan audit bersama
banyak
4 menerima dana investasi/penyertaan
atau kendaraan roda empat untuk
dioperasionalkan koperasi, anggota
memperoleh hasil perbulan
Koperasi menerima titipan dana atau kendaraan roda Dilakukan pengecekan langsung kelapangan : kepemilikan izin usaha,
empat dari anggota dan masyarakat untuk dikelola
status keanggotaan, administrasi organisasi dan keuangan, hasil audit,
sebagai usaha rental dengan keuntungan yang dibayar dan pelaksanaan serta laporan RAT
bulanan dalam jumlah relatif besar dari jasa bunga
- Cek status kepemilikan kantor, cek jumlah kendaraan, dimana
perbankan dan biasanya sarana kantor yang digunakan poolnya kendaraan, dan jika dikejasamakan dengan pihak ketiga
dengan menyewa (bukan milik koperasi, tidak ada ijin dicheck perjanjiannya, dimana saja dikerjasamakan
usaha) transportasi dari instansi berwenang
- Jika ditemukan hal-hal yang tidak wajar, dengan berkoordinasi
dengan pihak berwenang dilakukan audit bersama
5 Koperasi Simpan Pinjam/USP Koperasi Koperasi menerima dana dari sekelompok investor
yang jumlah anggotanya tidak
untuk dipinjamkan kepada masyarakat umum dengan
bertambah-tambah relatif kecil
istilah calon anggota dan tidak pernah berubah
namun jumlah calon anggota relatif menjadi anggota dan biasanya sarana kantor yang
besar
digunakan dengan menyewa (bukan milik koperasi),
koperasi menghambat masuknya anggota baru, ini
benar-benar Pengusaha berkedok Koperasi, tidak ada
ijin usaha Simpan Pinjam
Dilakukan pengecekan langsung kelapangan : kepemilikan izin usaha,
status keanggotaan, administrasi organisasi dan keuangan, hasil audit,
dan pelaksanaan serta laporan RAT
- Cek status kepemilikan kantor
- Jika ditemukan hal-hal yang tidak wajar, dengan berkoordinasi
dengan pihak berwenang untuk dilakukan audit bersama - cek
besarnya simpanan pokok/setoran pokok
35
6
Koperasi disektor perkebunan
dengan pengurus dan
pengelolaannya diintervensi atau
tergantung pada perusahaan
perkebunan
7
Koperasi Simpan Pinjam/USP
Koperasi yang menjalankan usaha
seperti perbankan
8
Koperasi yang menawarkan
pinjaman atau kredit konsumsi
kepada masyarakat umum
9
Koperasi yang menerima modal
penyertaan untuk suatu kegiatan
usaha tertentu
Koperasi biasanya memiliki kepengurusan yang Dilakukan pengecekan langsung kelapangan : kepemilikan izin usaha,
relatif tidak berubah untuk jangka waktu
status keanggotaan, administrasi organisasi dan keuangan, hasil
panjang, tidak pernah RAT (jika pernah hanya audit, dan pelaksanaan serta laporan RAT
Formalitas degan mengundang orang-orang,
- Cek status kepemilikan kantor
kelompoknya) tidak transparan dalam
- Jika ditemukan hal-hal yang tidak wajar, dengan berkoordinasi
melakukan transaksi degan pihak perkebunan dengan pihak berwenang untuk dilakukan audit bersama
dan biasanya ada kesepakatan-kesepakatan
antara pengurus dan perusahaan untuk
kepentingan oknum pengurus dan oknum
perusahaan, koperasi ini hanya dipakai nama
saja
Koperasi menawarkan berbagai jenis pinjaman Dilakukan pengecekan langsung kelapangan : kepemilikan izin usaha,
konsumtif dengan persyaratan mudah,
status keanggotaan, administrasi organisasi dan keuangan, hasil
dipersyaratkan uang muka atau DP namun tidak audit, dan pelaksanaan serta laporan RAT
didukung dengan bukti-bukti administrasi yang - Cek status kepemilikan kantor
kuat dan biasanya menempati sarana kantor
- Jika ditemukan hal-hal yang tidak wajar, dengan berkoordinasi
sistem sewa (bukan milik koperasi), dan
dengan pihak berwenang untuk dilakukan audit bersama
biasanya koperasi induknya ikut menggunakan
dana yang dihimpun dari simpanan anggota
Koperasi menawarkan berbagai jenis produk
simpanan dengan imbalan yang menggiurkan
namun tidak didukung dengan bukti-bukti
administrasi yang kuat dan biasanya
menggunakan sarana kantor sistem sewa
(bukan milik koperasi)
Dilakukan pengecekan langsung kelapangan : kepemilikan izin usaha,
status keanggotaan, administrasi organisasi dan keuangan, hasil
audit, dan pelaksanaan serta laporan RAT
- Cek status kepemilikan kantor
- Jika ditemukan hal-hal yang tidak wajar, dengan berkoordinasi
dengan pihak berwenang untuk dilakukan audit
Koperasi menawarkan Prospektus suatu
Dilakukan pengecekan langsung kelapangan : kepemilikan izin usaha,
kegiatan usaha yang menjanjikan dan
status keanggotaan, administrasi organisasi dan keuangan, hasil
menawarkan untuk berinvestasi investasi dalam audit, dan pelaksanaan serta laporan RAT
bentuk modal berupa uang dengan imbalan
- Cek status kepemilikan kantor
tinggi atau tidak wajar dan biasanya sarana
- Jika ditemukan hal-hal yang tidak wajar, dengan berkoordinasi
kantor yang digunakan dengan menyewa
dengan pihak berwenang untuk dilakukan audit
(bukan milik koperasi)
10 Koperasi yang menawarkan produk Koperasi melakukan manipulasi Produk untuk Dilakukan pengecekan langsung kelapangan : kepemilikan izin usaha,
usaha investasi dengan pola
mendapat keuntungan yang banyak dengan
status keanggotaan, administrasi organisasi dan keuangan, hasil
multilevel marketing atau sistem
koperasi menawarkan prospektus usaha yang audit, dan pelaksanaan serta laporan RAT.
arisan
menjanjikan dan menawarkan untuk
- Cek status kepemilikan kantor
berinvestasi berupa uang dengan imbalan tinggi - Jika ditemukan hal-hal yang tidak wajar, dengan berkoordinasi
yang menjanjikan dengan cara mengajak
dengan pihak berwenang untuk dilakukan audit.
kerabat, teman,dekat dan masyarakat dalam
'- untuk mencegah meluasnya masyarakat yang terlibat, melalui
jumlah tertentu untuk bergabung berinvestasi koordinasi dengan yang berwenang, memberhentikan sementara
dikoperasi tersebut. Biasanya berkantor
kegiatan usaha koperasi sampai ada hasil audit.
36
ditempat-tempat sewaan (bukan milik Koperasi)
LAMPIRAN 2
EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TENTANG KOPERASI DAN UMKM
S/D NOVEMBER 2013
TAHUN
PERDA DIEVALUASI
DIUSULKAN UNTUK
DIKLARIFIKASI DARI
KEMENKOP & UKM
DALAM PROSES
PERTIMBANGAN KEMENKEU
& KEMENDAGRI
PERDA TELAH DIBATALKAN
OLEH MENDAGRI
2009
160
92
64
28
2010
50
38
37
1
2011
55
50
50
14
2012
45
42
27
15
2013
45
25
25
-
JUMLAH
595
389
243
124
37
LAMPIRAN 3
GRAND DESIGN PETUGAS PENYULUH KOPERASI LAPANGAN (PPKL)
Tahun ke - I
rekruitmen
Honorarium
Tahun ke - II
Tahun ke - III
Honorarium
Honorarium
ARAH KEBIJAKAN
6 bulan
6 bulan
- Koordinasi
daerah
(rekruitment PPKL)
- Pemberitahuan/iklan melalui
media massa setempat
(rekruitmen PPKL)
- Seleksi PPKL
- Penetapan PPKL melalui SK
Deputi
- Bimbingan
teknis
perkoperasian
- Temu
Konsultasi
pelaksanaan tugas PPKL
- Peraturan-peraturan tentang
perkoperasian
- Monev kinerja PPKL
12 bulan
12 bulan
- Perpanjangan
kontrak
melalui SK Deputi
- Temu
konsultasi
pelaksanaan tugas PPKL
- Monev Kinerja PPKL
- Peraturan-peraturan tentang
perkoperasian
- Perpanjangan
kontrak
melalui SK Deputi
- Peningkatan kapasitas PPKL
dibidang
pengembangan
usaha koperasi
- Menjadi Konsultan Mandiri.
- Pemanfaatan tenaga PPKL
oleh SKPD dalam rangka
membantu tugas pembinaan
koperasi melalui APBD
- Bergabung dan membentuk
lembaga konsultan tersendiri
(klinik
konsultasi
bagi
koperasi)
38
LAMPIRAN 4
DAFTAR RAT KOPERASI PER PROVINSI
Prestasi
Persentase
Pelaksanaan
RAT
I.
Paling Tinggi
> 80%-100%
Jawa Tengah
II.
Tinggi
> 70%-80%
Yogya, Sulbar
III.
Sedang
> 50%-70%
Sumut, Bali
IV.
Rendah
< 50%
Sumbar, Sumsel, Jatim, Jambi, Jabar,
Lampung, NTT, Babel, NTB, Kaltim,
Gorontalo, Riau, Sulteng, Malut, Sulut,
Papua Barat, Banten, Aceh, Kalsel,
Kalteng, Papua, Sulsel, DKI, Kalbar,
Bengkulu, Sultra, Kepri, Maluku
No
Provinsi
Ket
39
LAMPIRAN 5
PERFORMACE PERKEMBANGAN DATA KOPERASI
NASIONAL
TAHUN 2009-2013
KENAIKAN
RATA-RATA
TAHUNAN
(%)
TAHUN
NO
URAIAN
SATUAN
2009
1
2
3
4
5
6
Jumlah koperasi
1.1 Koperasi Aktif
a. Jumlah Koperasi Aktif
b. Persentase
1.2 Koperasi Tidak Aktif
a. Jumlah Koperasi tidak
Aktif
b. Koperasi yang sudah
dibubarkan
c. Persentase
Anggota Koperasi
Koperasi Telah RAT
a. Jumlah Koperasi Telah RAT
b. Persentase
Asset Koperasi
Omset Koperasi
SHU Koperasi
2010
2011
2012
2013
Unit
107,411
177,482
186,907
194,295
200,808
4.19
Unit
%
120,473
70.70
124,855
70,35
133,237
71,29
139,321
71.71
142,387
70.91
4.28
Unit
49,938
52,627
53,670
54,974
58,421
4.02
Unit
-
-
-
-
-
-
%
Orang
29.30
29,240,271
29,65
30,461,121
28.71
30,472,955
28,29
33,869,439
29.09
34,685,145
4.44
Unit
%
Rp. Juta
Rp. Juta
Rp. Juta
58.534
48.59
59,852,610
82,098,587
5,303,814
55,818
44,71
64,788,727
76,822,082
5,622,164
54,430
40.85
72,964,495
94,502,795
7,393,972
65,986
47.36
102,826,158
119,182,690
6,661,925
62,572
43.95
*)
*)
*)
2.23
15.45
10.68
6.90
Data tahun 2013 posisi Juni 2013
*) Tahun berjalan (belum ada data)
40
Rekapitulasi Data Koperasi Yang Melaksanakan RAT
30 Juni 2013 *)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Propinsi/DI
N. Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Bangka Belitung
Kepulauan Riau
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Papua
Maluku Utara
Papua Barat
Jumlah Nasional
*) Sumber Data (Roren)
JML
7.455
11.512
3.726
5.040
3.504
5.399
2.031
4.548
982
2.034
7.775
24.954
27.081
2.710
29.263
6.474
4.571
3.773
2.594
4.521
2.834
2.505
5.976
5.960
2.070
8.180
3.249
1.060
869
3.014
2.651
1.388
1.105
200.808
Koperasi (Unit)
Aktif
3.714
6.537
2.591
3.618
2.286
4.602
1.541
2.810
769
1.173
5.289
14.817
21.590
2.154
25.553
4.089
4.117
3.272
2.282
2.697
2.217
1.686
3.981
3.425
1.306
5.611
2.443
671
632
2.160
1.531
777
446
142.387
LAMPIRAN 6
Tidak Aktif
3.741
4.975
1.135
1.422
1.218
797
490
1.738
213
861
2.486
10.137
5.491
556
3.710
2.385
454
501
312
1.824
617
819
1.995
2.535
764
2.569
806
389
237
854
1.120
611
659
58.421
RAT
(Unit)
846
3.945
1.194
1.079
983
2.075
252
995
252
121
952
5.263
20.579
1.554
11.212
976
2.068
1.047
787
475
486
376
1.209
878
373
1.013
253
202
443
75
288
212
109
62.572 41
MATRIK TAHAPAN PENGEMBANGAN DAN
JANGKA WAKTU FASILITASI UMKM PER TAHUN
LAMPIRAN 7
No
Tahun
Usaha Mikro
Usaha Kecil
Usaha Menengah
1
2
3
4
5
-
-
1.
Pertama
-
Peningkatan status
kelembagaan
Kemudahan perizinan
Penguatan permodalan
Optimalisasi tempat
usaha
Fasilitasi informasi usaha
Pemahaman laporan
keuangan
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
-
-
penguatan kelembagaan
Pengembangan Desain
Kemasan dan mutu produk
serta merk dagang
Pengembangan promosi
regional
Pengembangan tempat
usaha
Penggunaan display
Magang
Mengisi SPT pajak
Mengajukan proposal
permohonan kredit
Pemanfaatan website
Hak Atas Tanah dan
Bangunan
-
-
Memiliki konsultan yang
kompeten
Fasilitasi promosi
internasional
Perencanaan pajak
Perencaan dana pensiun
standarisasi produk
internasional
Menyusun study kelayakan
proyek
pengembangan kemitraan
tingkat nasional
asuransi resiko
42
No
Tahun
Usaha Mikro
Usaha Kecil
Usaha Menengah
1
2
3
4
5
-
2
Kedua
-
Sarana prasarana
Peningkatan kualitas produk
Pengembangan
produk
Perluasan usaha
Penerapan laporan
keuangan
Keikutsertaan promosi
-
Tehnik produksi
fasilitasi Standarisasi
Produk nasional
Peningkatan intensitas promosi regional
Peningkatan
pemanfaatan display Pengendalian
pemanfaatan kredit
sesuai proposal
Pengembangan website
Optimalisasi tempat
usaha
Pengembangan
organisasi dan
manajemen
Peningkatan
kompetensi Sumber
Daya Manusia
Pemahaman
Ekspor/Impor
Pemasaran daring
(online)
43
No
Tahun
Usaha Mikro
Usaha Kecil
Usaha Menengah
1
2
3
4
5
-
-
3. Ketiga
-
Promosi dagang
Merk dagang/Brand
Kemasan produk
Keikutsertaan promosi
Fasilitasi Penjaminan
Kredit
-
-
Peningkatan intensitas promosiregional dan
nasional
Perluasan pasar produk
ke tingkat nasional
Kemitraan/pengemban gan jaringan pasar
produk (distributor,
keagenan, pengecer)
regional/nasional
Pengendalian
pemanfaatan kredit
sesuai proposal
Peningkatan produksi
Pengembangan website
HKI (Merk, Paten, Hak
cipta, dsb)
pemanfaatan jasa
forwarding dalam
kegiatan Ekspor/Impor
kemitraan tingkat
regional
44
No
Tahun
Usaha Mikro
Usaha Kecil
Usaha Menengah
1
2
3
4
5
-
4. Keempat
-
Memilih mitra usaha
Promosi mandiri
-
-
Fasilitasi promosi
nasional
Perluasan pasar
produk ke tingkat
nasioanl
Kemitraan/pengemba
ngan jaringan pasar
produk (distributor,
keagenan, pengecer)
regional/nasional
Pengendalian
pemanfaatan kredit
sesuai proposal
Kemitraan internasional
Pengembangan dan
diversifikasi produk
standar internasional
Pelaksanaan
export/import
45
No
Tahun
Usaha Mikro
Usaha Kecil
Usaha Menengah
1
2
3
4
5
-
5. Kelima
-
Pemantapan
kelembagaan
Desain Kemasan dan
merk dagang
Mencari peluang
promosi
Pengembangan
tempat usaha
Membangun display
Menyelenggarakan
promosi
Mengisi SPT pajak
Menyusun proposal
permohonan kredit
Desain Website
-
-
-
Fasilitasi promosi
regional
Perluasan pasar
produk ke tingkat
internasional
Pengembangan
kemitraan tingkat
nasional
Pengendalian
pemanfaatan kredit
sesuai proposal
-
Pemahaman IPO
Pengembangan Export /
Import
Perluasan kemitraan
internasional
Pameran internasional
Misi dagang
46
LAMPIRAN 8
STRUKTUR/PERSONIL
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN
NO
NAMA
JABATAN
PHONE
E-MAIL
1
Drs. Setyo Heryanto, MM
Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi & UKM
087885677426
[email protected]
2
Salekan, SH, MM.
Asdep Urusan Organisasi & Badan Hukum KUKM
08129177136
[email protected]/salekan
[email protected]
1)
3
4
5
6
Supriani, SE.
Kabid Organisasi KUKM
08161877749
[email protected]
2) Jauhari, SH.
2) Kabid Badan Hukum Koperasi
087888202824
-
3) Drs. Irianta Narun, MM.
3) Kabid Penelaahan Kasus Hukum
0817199136
[email protected]
Basuki, SH.
Asdep Urusan Peraturan Per-UU-an
085810548851
[email protected]
1)
1)
082123331739
[email protected]
Iwan Sidarta, SH, M.Si.
1)
Kabid Penyusunan & Evaluasi Peraturan Per-UU-Kop
2) Retno Endang Prihatini, SH, MM.
2) Kabid Penyusunan & Evaluasi Peraturan Per-UU-UKM
08129626026
[email protected]
3) Cecep Rahmat, SH
3) Kabid Dokumentasi Peraturan Per-UU
081343556208
-
Ir. Niniek Agustini, MBA.
Asdep Urusan Tatalaksana KUKM
081294935356
[email protected]
1)
1)
08161376251
[email protected]
Dra. Sri Istiati
Kabid Tatalaksana Koperasi
2) Surtini, SE, MM.
2) Kabid Tatalaksana UKM
08128113736
-
3) Drs. Roni Indrawan
3) Kabid Klasifikasi KUKM
081218318629
[email protected]
Ir. Hasnawi Bachtiar, MM
Asdep Urusan Keanggotaan Koperasi
087888638507
-
1) Eko Puryanto, SE, MM
1) Kabid Partisipasi Pengawasan
08121842765
-
2) Avanti Dyah Purwandari, SE
2) Pengembangan Anggota
08161969334
[email protected]
Drs. Bagyo Sudarsono Putro, MM
Asdep Urusan Pengendalian & Akuntabilitas KUKM
08128341795
[email protected]
1) Sukur, S.Sos
1) Kabid Pengendalian
081315013348
2) Drs. Adlin, MM
2) Kabid Akuntabilitas & Akuntansi
08161413952
[email protected]
3) Dra. Puji Martini
3) Monitoring & Evaluasi
081341958798
[email protected]
47

similar documents