makalah power point kakanwil

Report
SELAMAT DATANG
PESERTA WORKSHOP
KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN
ANGKATAN I DAN II
TAHUN 2012
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
D.I.YOGYAKARTA
SENIN-RABU, 29-31 OKTOBER 2012
1
KEBIJAKAN KANWIL KEMENAG DIY
DALAM
KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY
Drs. H. Maskul Haji, M.Pd.I
2
Visi Kanwil
Kemenag DIY
Terwujudnya Masyarakat
Yogyakarta yang Agamis
dan Berbudaya
3
Misi Kanwil
Kemenag DIY
1.
Meningkatkan pelayanan
keagamaan pada masyarakat.
2.
Meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan
ibadah haji dan umrah.
3.
Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam
membayar dan mengelola zakat dan wakaf.
4.
Meningkatkan kualitas pendidikan madrasah
dan pendidikan keagamaan pada sekolah umum.
4
Misi Kanwil
Kemenag DIY
5. Meningkatkan pelayanan
pada pondok pesantren dan madrasah diniyah.
6. Meningkatkan pembinaan kehidupan keagamaan
pada masyarakat.
7. Meningkatkan kerukunan dan kerjasama antar
umat beragama.
5
KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NO. 102 TAHUN 2001
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI,
DAN TATA KERJA DEPARTEMEN
Pasal 45
Departemen Agama mempunyai tugas
membantu Presiden dalam
menyelenggarakan sebagian tugas
pemerintahan di bidang keagamaan.
6
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA
Bagian Keempatbelas
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta
Pasal 432
Pasal 436 angka (4)
Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 435 huruf d mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan informasi dan
hubungan masyarakat.
7
Problematika Kehumasan dan
Keprotokolan
1.
2.
3.
Belum adanya kesadaran membangun
citra institusi melalui kehumasan dan
keprotokolan.
Memandang kegiatan protokol sebagai
basa-basi yang tidak perlu.
Belum adanya kesadaran bahwa pihak
lain adalah pintu masuk (entry point)
untuk menjadi mitra dalam peningkatan
mutu institusi.
8
Hubungan Masyarakat (Humas)
atau dikenal juga dengan
sebutan Public Relations (PR)
9
Peran Humas dalam pemerintahan
Peran Humas pemerintah di era
kemajuan teknonogi dan informasi
sekarang bukan lagi sebagai penyampai
informasi, melainkan menjadi salah satu
unsur strategis dalam mendukung
kesuksesan pelaksanaan program
pemerintah. Terutama menciptakan
reputasi kinerja pemerintahan yang baik
(good governance) di masyarakat.
10
Peran Humas dalam pemerintahan
(lanjutan)
Humas harus mampu menjalin kemitraan
dengan berbagai media (media relation)
dalam mempublikasikan kegiatan institusi
(dalam hal ini Kemenag), baik melalui
media cetak maupun media elektronik.
Sebab, kesuksesan penyelenggaraan
kegiatan dapat terlihat dari seberapa
besar peran Humas dan respon
masyarakat . Artinya, setiap informasi
kegiatan harus disampaikan secara cepat
dan tepat sasaran.
11
Pentingnya Membina
Hubungan Dengan Pers
12
Kekuatan Pers
Di sekitar abad ke-20, muncul pandangan yang
menjelma menjadi teori bahwa pers merupakan
kekuatan keempat (the fourth power).
Pers dipandang sebagai kekuatan keempat
karena melalui informasi dan ide yang
disebarkannya bisa membentuk pendapat/ opini
umum.
Sekali pendapat umum terbentuk, maka ia
menjelma sebagai suatu kekuatan yang
dilahirkan oleh pers dan tidak gampang
dihancurkan.
13
Kekuatan Pers (lanjutan)
Melihat besarnya pengaruh media dalam membentuk
opini masyarakat, maka setiap satker diharapkan:
-
Mampu membina hubungan dengan media/ pers
untuk menginformasikan berbagai kegiatan yang
kita
lakukan.
Jika
masyarakat
menerima
berbagai
informasi positif tentang instansi kita,
maka citra
Kemenag di masyarakat menjadi
lebih baik.
-
Segera melakukan hak jawab maupun hak koreksi
terhadap pemberitaan yang merugikan instansi kita
(UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers).
14
UU No. 9 Tahun 2010
Tentang Keprotokolan
15
Pasal 1 (ayat 1)
KEPROTOKOLAN adalah serangkaian
kegiatan yang berkaitan dengan aturan
dalam acara kenegaraan atau acara
resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata
Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai
bentuk penghormatan kepada seseorang
sesuai dengan jabatan dan/ atau
kedudukannya dalam negara,
pemerintahan, atau masyarakat.
16
Tujuan Keprotokolan
Pasal 3 Undang-Undang No. 9 Tahun 2010
Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk:
a.
memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara,
Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau
organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat
Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan
kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat;
b.
memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar
berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan
ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara
nasional maupun internasional; dan
c.
menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan
antarbangsa.
17
Hal-hal yang perlu diperhatikan
sebagai protokol:
1.
2.
3.
4.
5.
Busana yang baik, rapi dan sopan.
Nada/ volume suara yang baik.
Tutur kata (pilihan kalimat) yang baik.
Membuka dan menutup acara dengan
baik.
Tindakan dan sikap yang baik dalam
kegiatan maupun pergantian suatu acara
ke acara yang lain.
18
Benang merah kehumasan dan
keprotokolan
1.
Sebagai image building institusi pemerintah melalui
pemberitaan dan penghormatan kepada pihak lain
sesuai kebiasaan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
2.
Menjalin hubungan baik antarpersonal, antarinstitusi,
dan antarbangsa (hubungan diplomatik.
3.
Perhatian negara terhadap pembangunan citra
melalui keprotokolan sangat tinggi. Di Indonesia,
protokol dijabat oleh eselon I, yaitu Dirjen Protokol
dan Konsuler Kementerian Luar Negeri selaku
Kepala Protokol Negara (Chief of State Protocol)
19
e-MPA: suatu aplikasi pelaporan
dan image building
e-MPA (elektronik Monitoring Pelaksanaan
Anggaran) merupakan sistem aplikasi
monitoring pelaksanaan program dan
penyerapan anggaran berbasis web yang
dikembangkan Sekretariat Jenderal Kementerian
Agama dalam rangka mewujudkan pengelolaan
progran dan anggaran Kementerian Agama yang
akuntabel; pengendalian dan pengawasan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan; dan
penyediaan bahan dalam penyusunan laporan
pelaksanan kebijakan Pemerintah.
20
Pengertian Singkat
UKP4 adalah Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan
TEPPA adalah Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan
Anggaran
LKPP adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah
Monev DJA adalah Monitoring dan Evaluasi Direktorat
Jenderal Anggaran
LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
21
FUNGSI e-MPA
UKP4
MONEV
DJA
LAKIP
TEPPA
LKPP
e-MPA
KONSOLIDASI
PROGRAM
BAPPENAS
LAPORAN
KINERJA
MENTERI
ESELON I
PUSAT
SATKER
TINGKAT KEAKTIFAN SATUAN KERJA KANWIL
DALAM
IMPLEMENTASI e-MPA
[1]
TINGKAT
KEAKTIFAN
SATUAN
KERJA
KANWIL
DALAM IMPLEMENTASI e-MPA [1]
KANWIL
NO.
JML
SATKER
LOGIN
LAPOR
%
PENGELOLA
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
LAPOR
LAPOR
%
%
REALISASI
RKP
LAPOR
%
PENGADAAN
LAPOR
NILAI
%
1
BALI
36
36
100.0
36
100.0
33
91.7
31
86.1
36
100.0
95.6
2
SULAWESI BARAT
23
23
100.0
23
100.0
20
87.0
21
91.3
22
95.7
94.8
3
BENGKULU
97
97
100.0
97
100.0
93
95.9
86
88.7
53
54.6
87.8
4
KEPULAUAN RIAU
30
30
100.0
30
100.0
20
66.7
26
86.7
25
83.3
87.3
5
GORONTALO
30
30
100.0
30
100.0
12
40.0
28
93.3
27
90.0
84.7
6
BANTEN
77
77
100.0
77
100.0
33
42.9
68
88.3
58
75.3
81.3
7
SULAWESI TENGAH
70
70
100.0
70
100.0
30
42.9
56
80.0
57
81.4
80.9
8
KALTENG
87
87
100.0
87
100.0
59
67.8
59
67.8
59
67.8
80.7
9
SUMATERA BARAT
241
241
100.0
241
100.0
146
60.6
164
68.0
150
62.2
78.2
10
DI YOGYAKARTA
77
77
100.0
77
100.0
42
54.5
59
76.6
45
58.4
77.9
11
KALIMANTAN TIMUR
57
57
100.0
57
100.0
24
42.1
42
73.7
39
68.4
76.8
12
SUMATERA SELATAN
107
105
98.1
105
98.1
61
57.0
82
76.6
58
54.2
76.8
13
SULTERA
93
93
100.0
93
100.0
40
43.0
61
65.6
70
75.3
76.8
14
RIAU
81
81
100.0
81
100.0
42
51.9
58
71.6
46
56.8
76.1
15
NTB
76
76
100.0
74
97.4
23
30.3
65
85.5
45
59.2
74.5
TINGKAT KEAKTIFAN SATUAN KERJA KANWIL
DALAM
IMPLEMENTASI e-MPA
[2]
TINGKAT
KEAKTIFAN
SATUAN
KERJA
KANWIL
DALAM IMPLEMENTASI e-MPA [2]
PROVINSI
NO.
JML
SATKER
LOGIN
LAPOR
18
SUMATERA UTARA
19
%
PENGELOLA
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
LAPOR
LAPOR
%
REALISASI
RKP
%
LAPOR
%
PENGADAAN
LAPOR
NILAI
%
255
247
96.9
236
92.5
110
43.1
157
61.6
148
58.0
70.4
DKI JAKARTA
93
93
100.0
93
100.0
22
23.7
65
69.9
49
52.7
69.3
20
KALIMANTAN BARAT
78
78
100.0
78
100.0
31
39.7
39
50.0
43
55.1
69.0
21
KALSEL
278
273
98.2
272
97.8
137
49.3
154
55.4
119
42.8
68.7
22
PAPUA
26
26
100.0
26
100.0
21
80.8
4
15.4
12
46.2
68.5
23
BANGKA BELITUNG
35
35
100.0
33
94.3
13
37.1
20
57.1
15
42.9
66.3
24
JAWA TENGAH
335
329
98.2
324
96.7
130
38.8
175
52.2
141
42.1
65.6
25
SULAWESI UTARA
43
43
100.0
42
97.7
10
23.3
27
62.8
19
44.2
65.6
26
ACEH
634
634
100.0
634
100.0
212
33.4
332
52.4
212
33.4
63.8
27
JAMBI
144
139
96.5
137
95.1
31
21.5
78
54.2
68
47.2
62.9
28
LAMPUNG
105
105
100.0
105
100.0
17
16.2
45
42.9
47
44.8
60.8
29
JAWA TIMUR
458
405
88.4
386
84.3
63
13.8
201
43.9
146
31.9
52.5
30
SULAWESI SELATAN
152
128
84.2
120
78.9
31
20.4
42
27.6
45
29.6
48.1
31
MALUKU
53
40
75.5
39
73.6
7
13.2
4
7.5
8
15.1
37.0
32
PAPUA BARAT
24
19
79.2
17
70.8
-
-
1
4.2
1
4.2
31.7
33
MALUKU UTARA
58
23
39.7
19
32.8
4
6.9
7
12.1
9
15.5
21.4
4.377
4.211
96.2
4.150
94.8
1.681
38.4
2.531
57.8
2.109
48.2
67.1
JUMLAH
Untuk mewujudkan pegawai yang berdedikasi, loyal
dan profesional harus memiliki tiga kesadaran
1. Sadar
situasi dan kondisi
Pegawai Kemenag harus selalu sadar bagaimana kondisi kantornya;
situasi pola kerjanya; citra lembaganya; dsb.Yang pada akhirnya berpikir
“Apa yang harus kita perbuat?”
2. Sadar
fungsi
Bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar terwujud
PROFESIONALISME pegawai
3. Sadar
posisi
Apapun posisi kita (staf atau pejabat), kita harus mematuhi prosedur
yang berlaku, bersikap ta’dzim, dan rendah hati kepada siapa saja.
25
26

similar documents