File ( 1MB )

Report
Kementerian
Pekerjaan Umum
Road Map Pengembangan Kapasitas SDM
Ditjen Bina Marga Kedepan
Workshop Penyelenggaraan Sektor Jalan Kedepan
Ir. Chairul Taher, M.Sc
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
Kementerian Pekerjaan Umum
Jakarta, 24 Januari 2012
OUTLINE PAPARAN
Sekilas Ditjen Bina Marga
Fakta dan Angka SDM Ditjen Bina Marga
Masalah yang ada di Bina Marga dalam kaitannya dengan
Satker/PPK
Usulan Peningkatan Kapasitas SDM
VISI DAN MISI DITJEN BINA MARGA
VISI :
Terwujudnya Sistem Jaringan Jalan yang Andal, Terpadu dan
Berkelanjutan di Seluruh Wilayah Nasional untuk Mendukung
Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.
MISI :
• Mewujudkan jaringan Jalan Nasional yang berkelanjutan dengan
mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai, untuk
melayani pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan kawasan
strategis nasional;
• Mewujudkan jaringan Jalan Nasional bebas hambatan antarperkotaan dan di kawasan perkotaan yang memiliki intensitas
pergerakan logistik tinggi yang menghubungkan dan melayani pusatpusat kegiatan ekonomi utama nasional;
• Memfasilitasi agar kapasitas Pemerintah Daerah meningkat dalam
menyelenggarakan jalan daerah yang berkelanjutan dengan mobilitas,
aksesibilitas dan keselamatan yang memadai;
STRUKTUR ORGANISASI DITJEN BINA MARGA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA MARGA
SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL
JABATAN FUNGSIONAL
BAGIAN
KEPEGAWAIAN
& ORTALA
DIREKTORAT
BINA PROGRAM
SUBBAG TU
BAGIAN
KEUANGAN &
UMUM
DIREKTORAT
BINA PELAKSANAAN
WILAYAH I
DIREKTORAT
BINA TEKNIK
SUBBAG
TU
SUBBAG TU
BAGIAN
HUKUM &
PER-UU
BAGIAN
PENGELOLAAN
BARANG MILIK
NEGARA
DIREKTORAT
BINA PELAKSANAAN
WILAYAH II
SUBBAG
TU
JABATAN
FUNGSIONAL
DIREKTORAT
BINA PELAKSANAAN
WILAYAH III
SUBBAG
TU
SUB DIREKTORAT
KEBIJAKAN & STRATEGI
SUB DIREKTORAT
TEKNIK JALAN
SUB DIREKTORAT
SISTEM PENGENDALIAN
WILAYAH I
SUB DIREKTORAT
SISTEM PENGENDALIAN
WILAYAH II
SUB DIREKTORAT
SISTEM PENGENDALIAN
WILAYAH III
SUB DIREKTORAT
PROGRAM & ANGGARAN
SUB DIREKTORAT
TEKNIK JEMBATAN
SUB DIREKTORAT
WILAYAH IA
SUB DIREKTORAT
WILAYAH IIA
SUB DIREKTORAT
WILAYAH IIIA
SUB DIREKTORAT
PEMBIAYAAN &
KERJASAMA LUAR NEGERI
SUB DIREKTORAT
TEKNIK LINGKUNGAN &
KESELAMATAN JALAN
SUB DIREKTORAT
WILAYAH IB
SUB DIREKTORAT
WILAYAH IIB
SUB DIREKTORAT
WILAYAH IIIB
SUB DIREKTORAT
PENGEMBANGAN SISTEM
& EVALUASI KINERJA
SUB DIREKTORAT
TEKNIK JALAN BEBAS
HAMBATAN & JALAN
PERKOTAAN
SUB DIREKTORAT
WILAYAH IC
SUB DIREKTORAT
WILAYAH IIC
SUB DIREKTORAT
WILAYAH IIIC
SUB DIREKTORAT
INFORMASI &
KOMUNIKASI
SUB DIREKTORAT
PENGADAAN TANAH
SUB DIREKTORAT
WILAYAH ID
SUB DIREKTORAT
WILAYAH IID
SUB DIREKTORAT
WILAYAH IIID
JABATAN FUNGSIONAL
JABATAN FUNGSIONAL
JABATAN FUNGSIONAL
JABATAN FUNGSIONAL
JABATAN FUNGSIONAL
BALAI
4
Panjang Jalan Nasional yang ditangani oleh Ditjen Bina Marga
(Per Provinsi)
No
1
2
PROPINSI
NAD
1.803
SUMUT
2.250
KEPRI
334
RIAU
1.134
SUMBAR
1.213
JAMBI
SUMSEL
3
PANJANG JALAN
(Km)
TOTAL (Km)
BALAI
4.053
BALAI I
(NAD, SUMUT)
3.617
BALAI II
(KEPRI, RIAU,
SUMBAR,
JAMBI)
3.897
BALAI III
(SUMSEL,
BABEL,
BENGKULU,
LAMPUNG)
936
1.444
BABEL
510
BENGKULU
784
LAMPUNG
1.159
5
No
1
2
PROPINSI
BANTEN
476
DKI JAKARTA
143
JABAR
1.351
JATENG
1.391
DIY
JATIM
3
4
PANJANG JALAN
(Km)
223
TOTAL
(Km)
BALAI
1.970
BALAI IV
(BANTEN, DKI
JAKARTA,
JABAR)
3.641
BALAI V
(JATENG, DIY,
JATIM)
2.574
BALAI VIII
(BALI, NTB,
NTT)
6.363
BALAI VII
(KALBAR,
KALTENG,
KALSEL,
KALTIM)
2.027
BALI
535
NTB
632
NTT
1.407
KALBAR
1.664
KALTENG
1.715
KALSEL
866
KALTIM
2.118
6
No
PROPINSI
PANJANG JALAN
(Km)
SULTENG
2.182
SULBAR
572
1
SULTRA
1.397
SULSEL
1.723
MALUT
512
2
MALUKU
1.067
PAPUA
2.111
3
PAPUA BARAT
SULUT
BALAI
5.874
BALAI VI
(SULTENG
SULBAR, SULTRA,
SULSEL)
1.579
BALAI IX
(MALUT, MALUKU)
3.074
BALAI X
(PAPUA, PAPUA
BARAT)
1.926
BALAI XI
(SULUT &
GORONTALO
963
1.319
4
GORONTALO
TOTAL
(Km)
607
7
Fakta dan Angka SDM Ditjen Bina Marga
• Statistik Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan per Unit Kerja
• Statistik Pegawai berdasarkan proporsi Sarjana dengan Non Sarjana
• Statistik Pegawai berdasarkan proporsi Sarjana S-2 dengan Sarjana S-1
• Statistik Pegawai berdasarkan proporsi Sarjana Teknik dan Sarjana Non
Teknik
Hal 8
STATISTIK PEGAWAI BINA MARGA
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN PER UNIT KERJA
Status : 09 Desember 2011
NO.
DIREKTORAT
TIDAK ADA
KETERANGAN
SD
SMP
SMA
D3
S1
S2
S3
JUMLAH
1
SETDITJEN
2
4
13
78
19
72
31
0
219
2
BIPRAN
0
6
5
43
10
73
38
3
178
3
BINTEK
2
8
6
82
18
91
40
1
248
4
BINLAK I
0
1
8
30
9
37
23
2
110
5
BINLAK II
0
2
8
12
5
45
24
0
96
6
BINLAK III
1
1
3
22
5
48
18
0
98
7
BBPJN I
6
21
26
324
31
149
17
0
574
8
BBPJN II
4
18
14
244
25
110
17
0
432
9
BBPJN III
7
24
22
310
47
168
33
0
611
10
BBPJN IV
7
46
46
282
43
168
61
2
655
11
BBPJN V
21
49
51
318
36
143
28
1
647
12
BBPJN VI
56
31
37
548
21
214
25
0
932
13
BBPJN VII
44
20
24
423
30
206
18
0
765
14
BPJN VIII
2
44
54
398
16
133
8
0
655
15
BPJN IX
2
6
6
115
8
87
12
0
236
16
BBPJN X
3
9
5
141
14
87
10
0
269
17
BPJN XI
32
9
4
175
23
79
4
0
326
18
SET. BPJT
2
0
1
7
2
32
22
0
66
299
333
3552
362
1942
429
9
7118
TOTAL:
2000
1500
1927
S-1
S-2
1000
500
423
0
S-1 dan S-2
S-1
1927
S-2
423
2000
1500
Teknik
1775
Non Teknik
1000
500
943
0
Teknik dan Non Teknik
Teknik
1775
Non Teknik
943
5000
4000
Sarjana
3000
2000
2973
4145
Non Sarjana
1000
0
Sarjana dan Non Sarjana
Sarjana
2973
Non Sarjana
4145
Rasio Jumlah Panjang Jalan Nasional dengan Jumlah Pegawai
• Panjang Jalan Nasional yang ditangani oleh Ditjen Bina Marga
sepanjang 38.569, 823 Km
• Jumlah Pegawai Ditjen Bina Marga saat ini adalah sebanyak 7.118
Orang
• Sehingga Rasio antara Panjang Jalan Nasional dengan jumlah Pegawai
adalah 38.569,823 : 7.118 = 5,42 : 1
• Itu berarti 1 Km Jalan Nasional ditangani oleh 5,42 Orang Pegawai
Ditjen Bina Marga.
BANDINGKAN dengan Afrika Selatan: 20.000 km jalan nasional dengan total
Pegawai 200 orang, itu berarti satu orang menangani 100 km Jalan
Hal 13
Rasio Jumlah Panjang Jalan Nasional dengan Jumlah Pegawai di
pada Balai Besar/Balai dilingkungan Ditjen Bina Marga
No.
Balai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BBPJN I (Medan)
BBPJN II (Padang)
BBPJN III (Palembang)
BBPJN IV (Jakarta)
BBPJN V (Surabaya)
BBPJN VI (Makassar)
BBPJN VII (Banjarmasin)
BPJN VIII (Denpasar)
BPJN IX (Ambon)
BBPJN X (Jayapura)
BPJN XI (Manado)
Panjang Jalan (KM) Jumlah Pegawai (Orang)
4053
3617
3897
1970
3641
2574
6363
5874
1579
3074
1926
574
432
611
655
647
932
765
655
236
269
326
KM/Org
7.06
8.37
6.38
3.01
5.63
2.76
8.32
8.97
6.69
11.43
5.91
Hal 14
Rata-rata KM jalan yang ditangani oleh satker/PPK
• Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Bina Marga sebanyak 186
Satker
• Jumlah PPK di lingkungan Ditjen Bina Marga sebanyak 558 PPK
• Panjang Jalan Nasional yang ditangani oleh Ditjen Bina Marga
sepanjang 38.569, 823 Km
• Sehingga rata-rata KM Jalan yang ditangani oleh masing-masing Satker
adalah : 38.569,823 Km : 186 Satker = 207,365 Km / Satker
• Sedangkan rata-rata KM Jalan yang ditangani oleh masing-masing PPK
adalah : 38.569,823 Km : 558 PPK = 69, 121 Km / PPK
Hal 15
Definisi Satker, Kasatker, dan PPK
• Satuan Kerja / Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada
Kementerian Pekerjaan Umum, yang melaksanakan satu atau beberapa
kegiatan dari suatu program, terdiri dari Satuan Kerja Tetap Pusat,
Satuan Kerja Balai/UPT, Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) dan
Satuan Kerja Perangkat Daerah Dekonsentrasi (SKPD-Dekon) dan
Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) bidang
Pekerjaan Umum
• Kepala Satker adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri Pekerjaan
Umum yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Menteri
Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran/Barang untuk
menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya
• Pejabat Pembuat Komitmen / PPK adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh Menteri Pekerjaan Umum/Kepala Satker
untuk
mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran yang dikuasakan kepadanya
Hal 16
Tugas Satker/PPK
• Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Barang diberi tugas dan kewenangan menyelenggarakan kegiatankegiatan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan
dalam DIPA dan melaksanakan penatausahaan, pengamanan
administrasi dan fisik Barang Milik Negara, mengurus sertifikasi tanah
serta bertanggungjawab kepada Pelaksana Program.
• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diberi tugas dan kewenangan untuk
menandatangani kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang
bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari
kontrak/SPK tersebut serta bertanggungjawab kepada Kepala Satuan
Kerja Non Vertikal Tertentu.
Hal 17
Hasil Evaluasi Satker/PPK 2011
• Dari evaluasi yang diikuti oleh 734 peserta, yang terdiri dari
BBPJN/BPJN I s/d XI, dan peserta tambahan untuk calon/kandidat
Kasatker/PPK dari Direktorat yang ada di lingkungan Ditjen Bina Marga,
telah diperoleh hasil akhir (hasil evaluasi terlampir).
• Dari hasil evaluasi tersebut mencerminkan perlu adanya penyegaran/
refreshing kepada para Kepala Satuan Kerja maupun Pejabat Pembuat
Komitmen untuk aspek aspek teknis.
Hal 18
Materi Ujian Satker/PPK
Adapun materi yang diujikan terdiri atas :
Pelaksanaan Administrasi Kontrak, terdiri dari:
• Pengadaan barang dan jasa
• Hukum kontrak
• Perubahan kontrak
• Pelaporan
• Kontrak Kritis
Pengendalian Teknis, terdiri dari:
• Pelaksanaan badan jalan (tanah, agregat, aspal, rigid pavement, dll)
• Pelaksanaan jembatan
• Bangunan pelengkap
• Road Safety
• Pengujian material / lapangan
Hal 19
HASIL EVALUASI KASATKER 2011
NO
NAMA BALAI
NILAI TERTINGGI
NILAI TERENDAH
NILAI RATA-RATA
1
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL I
64
36
53
2
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL II
66
42
51
3
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL III
63
46
56
4
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IV
70
51
60
5
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL V
69
48
59
6
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VI
66
45
58
7
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII
59
44
54
8
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VIII
82
33
57
9
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX
60
47
54
10
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL X
62
39
50
11
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XI
58
47
54
HASIL EVALUASI PPK 2011
NO
NAMA BALAI
NILAI TERTINGGI
NILAI TERENDAH
NILAI RATA-RATA
1
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL I
64
25
48
2
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL II
63
38
48
3
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL III
60
22
47
4
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IV
70
41
55
5
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL V
67
39
54
6
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VI
63
43
52
7
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII
67
29
48
8
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VIII
63
29
50
9
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX
60
27
39
10
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL X
62
33
48
11
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XI
60
37
49
Permasalahan Satker/PPK
• Berdasarkan hasil Evaluasi Satker/PPK 2011, maka dapat disimpulkan bahwa
Satker/PPK di lingkungan Ditjen Bina Marga masih memiliki tingkat pengetahuan
yang rendah, baik dari sisi Pelaksanaan Administrasi Kontrak maupun
Pengendalian Teknis;
• Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata yang diperoleh, baik oleh Satker maupun
PPK di masing-masing Balai yang ada dilingkungan Ditjen Bina Marga;
• Untuk Satker, nilai rata-rata tertinggi ada di Balai IV (60)
• Untuk PPK, nilai rata-rata tertinggi ada di Balai IV (55)
• Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas SDM untuk Satker/PPK melalui
penyegaran/refreshing materi teknis bidang Bina Marga.
• Selain itu, peningkatan kualitas SDM juga dapat dilakukan melalui studi banding
ke beberapa negara yang memiliki pengalaman yang baik dalam bidang jalan
dan jembatan;
• Terkait dengan status pegawai, masih banyak PNS Daerah yang menduduki
posisi sebagai Satker/PPK di lingkungan Ditjen Bina Marga.
Hal 22
Jenis Pelatihan Untuk Peningkatan Kapasitas SDM
Jenis Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas SDM terdiri atas :
• Diklat Teknis
• Diklat Non Teknis
• Diklat Fungsional
Apabila dilihat dari Prioritas :
• Diklat Teknis
• Diklat Non Teknis
• Diklat Fungsional
Hal 23
BIDANG/TOPIK SUBSTANSI MATERI DIKLAT PRIORITAS TINGGI
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Kelompok/Butir-Butir Bidang/Topik Materi Diklat
Pengadaan Tanah
Hukum Kontrak Pekerjaan Konstrusi
Pemrograman & Penganggaran
Sertifikasi Barang Milik Negara:
Leger Jalan:
Survai:
Studi Kelayakan;
Perencanaan Jembatan (bangunan atas dan bangunan bawah)
Penggunaan Peralatan:
Kebijakan Akuntabilitas Pemerintah
Kebijakan Sistem Manajemen Mutu
Keselamatan Jalan (Road Safety)
Pengelolaan Lingkungan Bidang Jalan dan Jembatan:
BIDANG/TOPIK SUBSTANSI MATERI DIKLAT PRIORITAS TINGGI
No
Kelompok/Butir-Butir Bidang/Topik Materi Diklat
14
Penyiapan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Jln & Jbt
15
16
Pengendalian/Pelaks. Justifikasi/Pertimbangan Teknik Utk Amandemen
Kontrak
Pengumpulan Dan Pengolahan Data Penanganan Jalan Nasional
17
18
Proses Kontrak & Kegiatan Pra-Kontrak
Preservasi & Peningkatan Kapasitas Jalan & Jembatan:
19
Penyediaan Saran Teknis Penyelenggaraan Jalan Provinsi, Kabupaten,
Kota Dan Desa
Bencana Alam:
Mekanisme Penyelesaian Administrasi Hasil pemeriksaan & Pengaduan
Masyarakat
Administrasi Kepegawaian
Pengelolaan Barang Milik Negara
Pelaksanaan Koordinasi Dengan Instansi Terkait
20
21
22
23
24
25
27
Pelaksanaan Rumah Tangga Balai Besar
Koordinasi Pelaksanaan Konstruksi Jalan Yang Bersumber Dari
Pinjaman Dan Hibah Luar Negeri
BIDANG/TOPIK SUBSTANSI MATERI DIKLAT PRIORITAS SEDANG
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kelompok/Butir-Butir Bidang/Topik Materi Diklat
Administrasi Dan Akuntansi Keuangan
Pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
Pengelolaan Barang Milik Negara
Perencanaan Teknik Jalan
Perencanaan Teknik Jembatan (spesifikasi dan bangunan pelengkap)
Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa
Manajemen/Administrasi Kontrak
Penggunaan Peralatan Jalan
Tes-Tes Laboratorium Untuk Lapangan
Evaluasi Kinerja Dan Manfaat Jalan
Pelaksanaan Konstruksi Jembatan
Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (Hps)
Pemeliharaan Jalan
Perencanaan Sistem Jaringan Jalan
Pelaksanaan Pekerjaan Beton
BIDANG/TOPIK SUBSTANSI MATERI DIKLAT PRIORITAS SEDANG
No
Kelompok/Butir-Butir Bidang/Topik Materi Diklat
16 Pengendalian Penggunaan & Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan
17
18
19
20
21
22
Penyesuaian Desain Kontrak
Pengadaan Jasa Konstruksi
Standar Pelayanan Minimal (Spm)
Analisa Harga Satuan
Sistem Manajemen Mutu
Pembuatan Dan Pemanfaatan Data Base Di Bidang Jalan
23
24
25
26
Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Dan Kearsipan
Pelaksanaan Urusan Kas Dan Perbendaharaan
Peaturan-Peraturan Tentang Kepegawaian
Kelaikan Fungsi Jalan Nasional
27 Pengendalian Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
28 Pemantauan Dan Penyiapan Bahan Evaluasi Kinerja Penyedia Jasa
DIKLAT FUNGSIONAL
No
Kelompok/Butir-Butir Bidang/Topik Materi Diklat
1
Diklat Jafung Teknik Jalan dan Jembatan Tingkat Ahli
2
Diklat Jafung Teknik Jalan dan Jembatan Tingkat Terampil
3
Arsiparis
4
Pranata Komputer
5
Agendaris
6
Analis Kepegawaian
7
8
9
10
Jafung Peraturan dan Perundang-undangan
Pranata Humas
Jafung Perekayasa
Pengembangan Kompetensi Jafung Teknik Jalan dan Jembatan
BIDANG/TOPIK MENDUKUNG REFORMASI BIRO KRASI
No
Kelompok/Butir-Butir Bidang/Topik Materi Diklat
1
Diklat Reformasi Birokrasi
2
3
4
Pelatihan Penilik Jalan
Pelatihan UPR
Pelatihan Penyusunan SOP
Kesimpulan
• Mayoritas SDM Ditjen Bina Marga merupakan Pegawai Golongan II
(50,95 %);
• Dari Hasil Evaluasi yang dilakukan terhadap Satker/PPK Ditjen Bina
Marga pada tahun 2011, dapat disimpulkan bahwa:
• Diperlukan penetapan kompetensi terhadap Satker/PPK  tidak
hanya lulus/passing grade untuk PIP, akan tetepi menetapkan nilai
minimal yang diperlukan untuk satker/ppk proyek A (Proyek
besar/Proyek sedang dan Proyek Kecil.
• Pemaketan kembali proyek (saat ini rata-rata proyek sekitar 3 km
panjang/1000 proyek) sangat sporadis, bandingkan dengan Afrika
Selatan, 20,000 km= 200 KONTRAK, yang berarti 1 kontrak = 100
km.
• Diperukan adanya standar penilaian pada saat evaluasi
SATKER/PPK, Angka Kelulusan, kalau ditetapkan angka lulus 65 ,
untuk proyek berskala Rp. 10 milyar keatas, dan angka 55 untuk
proyek < Rp. 10 milyar.
Hal 30
Kesimpulan (Lanjutan)
• Adanya penetapan rasio antara jumlah pegawai dengan panjang jalan
(angka Pegawai berubah-ubah sesuai dengan panjang jalan) prinsip
ekonomi/profit
• Penetapan template evaluasi PPK serta Satker, dikaitkan dengan
Perencanaan PPK dan Satker
• Perlu adanya Career Path yang jelas dilingkungan Ditjen Bina Marga.
• Selain melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan kualitas SDM
Ditjen Bina Marga juga dapat dilakukan dengan melakukan studi banding
ke beberapa negara yang memiliki pengalaman yang baik di bidang jalan
dan jembatan.
Hal 31
Terima Kasih
Hal 32

similar documents