Chapter-5

Report
PAJAK
PAJAK
DEPARTEMEN IKK - IPB
.
PAJAK yang dibayarkan
digunakan untuk kegiatan Penyelenggaraan Negara,
dan Membiayai pembangunan
seperti pembangunan gedung-gedung sekolah,
Sarana Kesehatan (rumah sakit), sarana umum,
pembangunan jalan raya, pertahanan dan keamanan
negara, sarana penerangan, dll
Sie
Paj
ak
IPB
201
0
1. orang pribadi;
2. warisan yang belum
terbagi sebagai satu kesatuan
menggantikan yang berhak;
3. badan; dan
4. bentuk usaha tetap.
Wajib Pajak adalah orang
pribadi atau badan yang
telah memenuhi kewajiban
subyektif (berdasarkan pada
subyeknya, dalam arti
memperhatikan keadaan diri
Wajib Pajak) dan obyektif
(berdasarkan pada obyeknya,
tanpa memperhatikan
keadaan diri
Wajib Pajak).
KEWAJIBAN PAJAK SUBYEKTIF OP
MULAI
BERAKHIR
Saat dilahirkan
Saat meninggal
Saat berada di Indonesia
Saat meninggalkan
atau bertempat tinggal di Indonesia untuk
Indonesia
selama-lamanya.
Cara Pemungutan Pajak
 Official Assesment (Penetapan oleh Pejabat
Pajak)  PBB
 Self Assesment (Dihitung oleh Wajib Pajak
sendiri)  PPh ps 21
 Withholding (Pemotongan dan /atau
Pemungutan)  PPh ps 22/23
DEPARTEMEN IKK - IPB
Pajak juga dapat dibedakan berdasarkan
otoritas wilayah yang memungut pajak
a. Pajak Daerah
Pajak yang ditetapkan oleh masing-masing Daerah,
berlaku hanya di Daerah di mana diterbitkannya
Peraturan Perpajakan Daerah, dan digunakan untuk
membiayai belanja masing-masing Daerah tersebut.
Contohnya: Pajak Pembangunan I di DKI Jakarta, Pajak
Reklame.
b. Pajak Pusat
Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan berlaku bagi
Wajib Pajak di Negara tersebut. Yang berlaku di
Indonesia, misalnya: Pajak Penghasilan sebagaimana
ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun
2000.
DEPARTEMEN IKK - IPB
Perpajakan yang Berlaku
 Pajak Penghasilan
 Pajak Pertambahan Nilai
 Pajak Bumi dan Bangunan
 Bea Materai
DEPARTEMEN IKK - IPB
(SIE PAJAK/MELA/20010)
Pajak Penghasilan (PPh)
 Pajak yang dikenakan berkaitan dengan
penghasilan yang diterima selama satu tahun
pajak
 Subyek PPh: orang pribadi yang bertempat
tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia
lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
atau yang dalam suatu tahun pajak berada di
Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat
tinggal di Indonesia
DEPARTEMEN IKK - IPB
PAJAK PENGHASILAN
ADALAH
PAJAK YANG DIKENAKAN
• TERHADAP SUBJEK PAJAK
• ATAS PENGHASILAN YANG
• DITERIMA ATAU DIPEROLEHNYA
• DALAM TAHUN PAJAK
WAJIB PAJAK
BADAN
ORANG PRIBADI
1 orang
1 keluarga dianggap sebagai
satu kesatuan ekonomis
•
•
•
sekumpulan orang dan atau modal
yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha
maupun tidak melakukan usaha
Kewajiban NPWP = PPh
UNDANG
UNDANG
USAHA / KEGIATAN
PEK. BEBAS
NPWP
SUBJEK PAJAK
WAJIB PAJAK
• Orang Pribadi
• Badan
NON - USAHA
NON - PEK. BEBAS
OP
> PTKP
Ya
Tidak termasuk:
 Badan perwakilan negara asing
 Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat
 Organisasi internasional
 Pejabat-pejabat perwakilan organisasi
internasional
DEPARTEMEN IKK - IPB
Obyek Pajak Penghasilan
 Penghasilan yaitu setiap kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh WP, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi
atau untuk menambah kekayaan WP yang
bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk
apapun, termasuk: gaji, upah, tunjangan, honor,
bonus, gratifikasi, hadiah, laba usaha,
keuntungan, deviden, bunga, royalti, dll.
DEPARTEMEN IKK - IPB
Sie Pajak IPB 2010
Tidak termasuk obyek pajak:




Bantuan atau sumbangan zakat
Harta hibahan dari keluarga sedarah
Warisan
Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh
badan sebagai pengganti saham atau
penyertaan modal
 Imbalan dalam bentuk natura dan atau
kenikmatan
 Pembayaran dari perusahaan asuransi
 Dll.
DEPARTEMEN IKK - IPB
Pajak Penghasilan Pasal 21
 Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain
yang diterima atau diperoleh
 Pemotong PPh ps 21:
1. Pemberi kerja
2. Bendaharawan pemerintah
3. Dana pensiun, jamsostek, PT Taspen
4. Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap
5. Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi
DEPARTEMEN IKK - IPB
Penerima Penghasilan yang
dipotong PPh pasal 21
 PEgawai tetap
 Tenaga lepas
 Penerima pensiun
 Penerima honorarium
 Penerima upah
 Tenaga ahli
DEPARTEMEN IKK - IPB
Tarif dan Penerapannya
 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif
s/d Rp 50 juta
5%
Diatas Rp 50 juta – Rp 250 juta
15%
Diatas Rp 250 juta – Rp 500 juta
25%
Diatas Rp 500 juta
30%
Tarif Deviden
10%
Tidak memiliki NPWP (Untuk PPh Pasal 21)
Tidak mempunyai NPWP untuk yang dipungut
/potong(Untuk PPh Pasal 23)
Pembayaran Fiskal untuk yang punya NPWP
DEPARTEMEN IKK - IPB
20% lebih tinggi dari yang
seharusnya
100% lebih tinggi dari yang
seharusnya
Gratis
Penghitungan Penghasilan
Kena Pajak (PKP):
 Pegawai tetap:
Penghasilan bruto – biaya jabatan (5% dari
penghasilan atau maks Rp 6.000.000 per tahun)
– iuran pensiun – iuran jaminan hari tua –
penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
 Penerima pensiun:
Penghasilan bruto – biaya pensiun (5% dari bruto
atau maks Rp 432.000 per tahun) – PTKP
 Pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai:
Penghasilan bruto – PTKP
DEPARTEMEN IKK - IPB
Ketentuan lain
 Penerima honorarium: tarif x penghasilan bruto
 Tenaga ahli: 15% x perkiraan penghasilan neto (50% dari
penghasilan bruto)
 Penerima upah harian:
> 1/10 UMP or UMK s/d < UMP or UMK 
5% dari penghasilan bruto – 1/10 UMP/UMK
> UMP/UMK  5% x (penghasilan bruto – PTKP)
 Penerima pesangon dll:
diatas Rp 25 jt – 50 jt: 5% dr penghasilan bruto
diatas Rp 50 jt – 100 jt: 10%
diatas Rp 100 jt – 200 jt: 15%
diatas Rp 200 jt: 25%
 Pejabat negara, PNS, anggota polri/TNI yang menerima
honorarium dipotong 15%, kecuali untuk PNS gol IId ke
bawah, Peltu/Ajun Inspektur/Tk
1 ke bawah
DEPARTEMEN IKK - IPB
Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP)
Keterangan
Setahun
Diri Wajib Pajak Orang Pribadi
Rp. 15.840.000,-
Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
Rp. 1.320.000,-
Tambahan untuk seorang istri yang
Rp. 15.840.000,penghasilannya digabung dengan penghasilan
suami.
Tambahan untuk setiap anggota keturunan
Rp. 1.320.000,sedarah semenda dalam garis keturunan lurus
serta anak angkat yang diatnggung
sepenuhnya , maksimal 3 orang untuk setiap
keluarga
DEPARTEMEN IKK - IPB
Jenis SPT Tahunan
BADAN
ORANG PRIBADI
1770 S
(sederhana)
WP yg menerima :
ph hanya dari 1 pemberi
kerja,
dikenakan PPh Final,
dikenakan PPh tersendiri,
bukan Objek
1770
1771
WP yg
melakukan usaha
/ pekerjaan bebas
WP Badan
WP OP YG MENGGUNAKAN 1770 S
PENGHASILAN
WP Sebagai Karyawan Hanya Pada Satu
Pemberi Kerja (Badan / Orang Pribadi)
1
PEKERJAAN
DARI SATU
PEMBERI KERJA
2
DIKENAKAN
PPh FINAL
3
4
DIKENAKAN
PAJAK
TERSENDIRI
BUKAN
OBJEK
•
•
•
•
•
Bunga Deposito, Tabungan, Diskonto
SBI
Bunga/diskonto Obligasi di Bursa Efek
Penjualan Saham di Bursa Efek
Hadiah Undian
Dll
(akan disampaikan kemudian)
•
•
Penghasilan Istri dari 1 pemberi kerja
Penghasilan anak dari pekerjaan
•
•
•
Bantuan/sumbangan/hibah
Warisan
Bagian laba anggota CV tidak atas
saham, persekutuan, perkumpulan,
firma, kongsi
Klaim asuransi kesehatan, kecelakaan,
jiwa, dwiguna, beasiswa
•
Contoh Penghitungan PPh ps 21
 Seorang WP kawin dan memiliki 3 orang
anak. Ia seorang dokter dengan penghasilan
bruto Rp 300.000.000 per tahun. Berapa
pajak yang dibayar?
Penghasilan bruto = 300.000.000
Perkiraan penghasilan neto = 150.000.000
Pajak PPh yang dibayarkan =
15% x 150.000.000 = 22.500.000
DEPARTEMEN IKK - IPB
Contoh Penghitungan PPh ps 21
 Seorang WP kawin dan memiliki 3 orang anak. Ia
seorang PNS dengan penghasilan bruto Rp 200.000.000
per tahun. Iuran pensiun dan jaminan hari tua = 200.000
per bulan. Berapa pajak yang dibayar?
Penghasilan bruto = 200.000.000
Perkiraan penghasilan neto =
200.000.000 – 6.000.000 – 12x200.000 – (15.840.000 +
1.320.000 + 3x1.320.000) = 170.480.000
Pajak PPh yang dibayarkan =
5% x 50 jt + 15% x 120.480.000= 20.572.000
DEPARTEMEN IKK - IPB
Latihan
 Bapak Budi, pegawai pada perusahaan PT XYZ, menikah tanpa anak,
memperoleh gaji sebulan Rp. 4.000.000,00. PT XYZ mengikuti
program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi
Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah
masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT XYZ menanggung
iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji
sedangkan Bapak Budi membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar
2,00% dari gaji setiap bulan. Di samping itu PT XYZ juga mengikuti
program pensiun untuk pegawainya.
 PT XYZ membayar iuran pensiun untuk Bapak Budi ke dana pensiun,
yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap
bulan sebesar Rp. 140.000,00, sedangkan Bapak Budi membayar
iuran pensiun sebesar Rp.100.000,00.
 Bagaimana perhitungan untuk mengetahui berapa besarnya pajak
(penghasilan) yang harus dipotong PT XYZ untuk satu bulannya?
DEPARTEMEN IKK - IPB
Jawab
DEPARTEMEN IKK - IPB
Gaji sebulan
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja
Premi Jaminan Kematian
Jumlah
Penghasilan Bruto
Pengurangan :
1. Biaya Jabatan
2. Iuran Pensiun
3. Iuran Jaminan Hari Tua
Jumlah Pengurangan
Penghasilan Neto Sebulan
Penghasilan Neto Setahun
PTKP
- Diri WP Sendiri
- Status Kawin
Jumlah PTKP
Penghasilan Kena Pajak Setahun
Pembulatan
PPh Pasal 21 Setahun 5% x
Rp26.644.000
PPh Pasal 21 Sebulan Rp1.332.200 / 12
4.000.000
20.000
12.000
4.032.000
201.600
100.000
80.000
381.600
3.650.400
43.804.800
15.840.000
1.320.000
17.160.000
26.644.800
26.644.000
1.332.200
111.017
Pajak Penghasilan Pasal 22
 Pajak penghasilan yang dipungut oleh:
1.Bendaharawan pemerintah berkenaan
dengan pembayaran atas penyerahan barang
2.Badan-badan tertentu berkenaan dengan
kegiatan bidang impor atau usaha di bidang
lain
DEPARTEMEN IKK - IPB
Pajak Penghasilan Pasal 23
 Pajak yang dipotong atas penghasilan yang
berasal dari modal, penyerahan jasa atau
hadiah dan penghargaan selain yang telah
dipotong PPh pasal 21
Contohnya:
 Deviden, bunga royalti: 15%
DEPARTEMEN IKK - IPB
Pajak penghasilan atas
hadiah dan penghargaan
 Hadiah undian: 25%
 Hadiah atau penghargaan perlombaan:
PPh ps 21 (WPOP dalam negeri)
PPh ps 26 (20%) untuk WP Luar Negeri
 Penghargaan atas prestasi
 Hadiah atas pekerjaan, jasa, dll
DEPARTEMEN IKK - IPB
Pajak Pertambahan Nilai:
dikenakan atas:
 Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah
pabean yang dilakukan pengusaha
 Impor barang kena pajak
 Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah
pabean yang dilakukan pengusaha
 Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah
pabean di dalam daerah pabean atau
 Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena
pajak
DEPARTEMEN IKK - IPB
Barang yang tidak dikenakan
PPN
 Barang hasil pertambangan
 Barang kebutuhan pokok
 Makanan dan minuman yang disajikan di
resto, hotel, dll.
 Uang, emas batangan, dan surat-surat
berharga
DEPARTEMEN IKK - IPB
Jasa yang tidak dikenakan
PPN












Jasa bidang pelayanan kesehatan medis
Jasa bidang pelayanan sosial
Jasa bidang pengiriman surat berperangko
Jasa bidang perbankan, asuransi, sewa guna usaha
Jasa bidang keagamaan
Jasa bidang pendidikan
Jasa bidang kesenian
Jasa bidang penyiaran yang bukan bersifat komersial
Jasa bidang angkutan umum
Jasa bidang tenaga kerja
Jasa bidang perhotelan
Jasa yang disediakan oleh pemerintah
DEPARTEMEN IKK - IPB
Tarif PPN dan PPN-BM
 Tarif PPN = 10%
 Tarif PPnBM = 10 – 200%
Contoh:
PKP A menjual tunai barang kena pajak kepada
PKP B dengan harga jual Rp 25jt. PPN yang
terhutang yang dipungut oleh PKP A adalah 10% x
Rp 25 jt atau Rp 2.5 jt
DEPARTEMEN IKK - IPB
Contoh lain

PKP D mengimpor barang kena pajak X yang
tergolong mewah dengan nilai impor Rp
50.000.000. Barang X tergolong mewah
sehingga selain dikenakan PPN juga dikenakan
PPnBM dengan tarif 20%. Penghitungan
pajaknya:
1. Dasar peghitungan pajak = 50 jt
2. PPN = 10% x 50 jt = 5 jt
3. PPnBM = 20% x 50 jt = 10 jt
DEPARTEMEN IKK - IPB
Pajak Bumi dan Bangunan


1.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau
bangunan berdasarkan UU no 12 tahun 1985 tentang PBB
sebagaimana telah diubah dengan UU no 12 tahun 1994
Obyek:
Bumi = permukaan bumi (tanah & perairan) dan tubuh bumi
yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia
Bangunan = konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan
secara tetap pada tanah dan/atau perairan
Kecuali:
Digunakan untuk kepentingan pelayanan umum
Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau
sejenisnya
Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata dll
Digunakan untuk perwakilan diplomatik
Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi
internasional
DEPARTEMEN IKK - IPB
Dasar Pengenaan PBB
 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), ditetapkan
berdasarkan wilayah melalui Kepmen Keu
dengan pertimbangan dari gubernur, dengan
memperhatikan:
- Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli secara wajar
- Perbandingan harga dengan obyek lain yang
sejenis dan berdekatan, serta fungsinya sama
dan telah diketahui harganya
- Nilai perolehan baru
- Penentuan NJOP pengganti
DEPARTEMEN IKK - IPB
Nilai Jual Objek Pajak Tidak
Kena Pajak (NJOPTKP)
 Batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan
yang tidak kena pajak
 Besarnya berbeda menurut kab/kota
setinggi-tingginya Rp 12 juta
 Wajib pajak memperoleh pengurangan
NJOPTKP sebanyak-banyaknya satu kali
dalam satu tahun pajak
 Tidak bisa digabung dengan obyek pajak
lainnya
DEPARTEMEN IKK - IPB
Dasar Penghitungan PBB
 Nilai jual kena pajak (NJKP):
Obyek pajak perkebunan : 40%
Obyek pajak kehutanan : 40%
Obyek pajak pertambangan : 20%
Obyek pajak pedesaan/pertanian:
NJOP > Rp 1M : 40%
NJOP < Rp 1M : 20%
 Tarif PBB : 0.5%
DEPARTEMEN IKK - IPB
Artinya:
 Jika NJKP = 40% x (NJOP – NJOPTKP), maka
PBB =
0.5% x 40% x (NJOP – NJOPTKP)
0.2% x (NJOP – NJOPTKP)
 Jika NJKP = 20% x (NJOP – NJOPTKP)
maka PBB =
0.5% x 20% x (NJOP – NJOPTKP)
0.1% x (NJOP – NJOPTKP)
DEPARTEMEN IKK - IPB
Contoh
 Obyek Perumahan:
- Luas tanah: 1000 m2 dg nilai jual Rp
840.000/m2 (nilai jual tanah tersebut
termasuk kelas A17 dengan nilai jual standar
Rp 802.000/m2
- Luas bangunan: 400 m2 dengan nilai jual Rp
1 jt/m2 (masuk kelas A2 dengan harga
standar Rp 968.000/m2)
DEPARTEMEN IKK - IPB
Penghitungan PBB:
 NJOP bumi = 1000 m2 x Rp 802.000 = Rp
802.000.000
 NJOP bangunan = 400 m2 x Rp 968.000 = Rp
387.200.000
 NJOP total = Rp. 1.189.200.000
 NJOPTKP = Rp 12.000.000
 NJOP untuk penghitungan = Rp 1.177.200.000
 NJKP = 40% x Rp 1.177.200.000 = Rp 470.880.000
 PBB terhutang = 0.5% x Rp 470.880.000 = Rp
2.354.400
DEPARTEMEN IKK - IPB
END
DEPARTEMEN IKK - IPB

similar documents