peran strategi tksk dalam validasi data pbi

Report
PERAN STRATEGIS TKSK DALAM VALIDASI DATA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
SISTIMATIKA PENYAJIAN
1.Pengertian JKN
2.Kriteria PBI
3.Mekanisme pemutahiran data
PBI
2
LATAR BELAKANG (1)
Pancasila
Keadilan Sosial
Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia
Deklarasi PBB 1948
ttg HAM
Pasal 25, Ayat (1)
JAMINAN KESEHATAN BAGI
SEMUA ORANG MERUPAKAN
HAK AZASI MANUSIA.


JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
Resolusi WHA ke58
2005 di Jenewa
Setiap negara perlu
mengembangkan UHC melalui
mekanisme asuransi kesehatan
sosial untuk menjamin
pembiayaan kesehatan yang
yang berkelanjutan.
VISI MISI KEMKES
PRIORITAS KEMKES
3
LATAR BELAKANG (2)
Dunia menuju Universal Health Coverage
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
LANJUTAN...
PESERTA DAN KEPESERTAAN
Peserta
Iuran
PBI
Wajib
Non PBI
Pemerintah
Penerima
upah
Pekerja dan Pemberi
Kerja
Non
Penerima
Upah
Kelompok/
/Kel/Individu
Untuk mendapatkan pelayanan JKN,
Masyarakat Non-PBI Non Penerima Upah
harus mendaftar ke BPJS dan membayar iuran
PBI = Penerima Bantuan Iuran
LANJUTAN ...
PESERTA DAN KEPESERTAAN
Hak
• Memperoleh identitas
Peserta
• Memperoleh manfaat
pelayanan kesehatan di
fasilitas kesehatan yang
bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan
• Memilih FKTP yang
dikehendaki setelah 3 bulan
terdaftar sebagai peserta
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
Kewajiban
• Membayar iuran
• Melaporkan data
kepesertaannya kepada
BPJS Kesehatan dengan
menunjukkan identitas
Peserta pada saat pindah
domisili dan atau pindah
kerja
LANJUTAN...
PESERTA DAN KEPESERTAAN
Tahap
Pertama
Tahap Kedua
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
•
•
•
•
•
•
PBI Jaminan Kesehatan
Anggota TNI/PNS Kemhan dan anggota keluarganya
Anggota Polri/PNS Polri dan Anggota keluarga
Peserta Askes PT Askes dan anggota keluarganya,
Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
PT Jamsostek dan anggota keluarganya
• Seluruh penduduk yang belum masuk sebagai
peserta Jaminan Kesehatan Nasional paling lambat
pada tanggal 1 Januari 2019
IURAN JKN
PESERTA
PBI
PNS/TNI/POLRI/
PENSIUN
PEKERJA
PENERIMA UPAH
SELAIN PNS DLL
PEKERJA BUKAN
PENERIMA UPAH
dan BUKAN
PEKERJA
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
BENTUK
IURAN
BESARAN IURAN
KET
NILAI NOMINAL
(per jiwa)
Rp. 19.225,-
Rawat Inap kelas 3
5%
(per keluarga )
2% dari pekerja
3% dari pemberi kerja
Rawat Inap kelas 1,
kelas 2
4,5 % (per
keluarga)
dan
5% (per
keluarga)
s/d 30 Juni 2015:
0,5% dari pekerja
4% dari pemberi kerja
Rawat Inap kelas 1,
kelas 2
NILAI NOMINAL
(per jiwa)
1. Rp 25,500,2. Rp 42,500,3. Rp 59,500,-
mulai 1 Juli 2015:
1% dari pekerja
4% dari pemberi kerja
1. Ranap kelas 3
2. Ranap kelas 2
3. Ranap kelas 1
II. KRITERIA PENERIMA BANTUAN IURAN
JAMINAN KESEHATAN
A. DASAR HUKUM
UU NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN
SOSIAL
2. UU NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN
FAKIR MISKIN
3. PP
NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA
BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
4. KEPMENSOS
RI NOMOR 146/HUK/2013 TENTANG
PENETAPAN KRITERIA DAN PENDATAAN FAKIR MISKINDAN
ORANG TIDAK MAMPU
5. KEPMENSOS RI NOMOR 147/HUK/2013 TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN
1.
KEWENANGAN
1.PENETAPAN KRITERIA FAKIR MISKIN DAN
ORANG TIDAK MAMPU
 Menteri menetapkan kriteria fakir miskin
sebagai dasar untuk melaksanakan
penanganan fakir miskin ( UU NO.13/2012,
pasal 8 ayat (1)
 Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
ditetapkan oleh Menteri setelah
berkoordinasi dengan menteri dan/atau
pimpinan lembaga terkait (PP 101/2012
pasal 2 ayat (1)
LANJUTAN
2. MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI
 Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap
hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kegiatan statistik (UU No.13/2012, pasal 8 ayat (4)
 Hasil pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak
Mampu yang dilakukan oleh lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
statistik diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri
untuk dijadikan data terpadu (PP No. 101/2012,
pasal 3)
lanjutan
3. PENETAPAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN
 Data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi yang
disampaikan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (9) dan Pasal 9 ayat (4) ditetapkan oleh Menteri
(UU No.13/2012, pasal 11)
 Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang telah
diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, sebelum ditetapkan sebagai data terpadu oleh
Menteri, dikoordinasikan terlebih dahulu dengan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan dan menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait
(PP No. 101/2012, pasal 4)
lanjutan
4. PERUBAHAN DATA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN
 Perubahan data PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh
Menteri. (PP No. 101/2012, pasal 11 ayat (2)
 Perubahan data ditetapkan oleh Menteri setelah
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri
dan/atau pimpinan lembaga terkait (PP No. 101/2012,
pasal 11 ayat (3)
B. BEBERAPA PENGERTIAN
1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan
kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan
dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang
telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh
Pemerintah.(PP 101/2012, pasal 1 ayat 1)
2. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya
disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah Fakir Miskin dan Orang
Tidak Mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan (PP
101/2012 pasal 1 ayat 4).
Lanjutan
3. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai
sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata
pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi
kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau
keluarganya (PP 101/2012, pasal 1 ayat 5)
4. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber
mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu
memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu
membayar Iuran bagi dirinya dan keluarganya (PP 101/2012,
pasal 1 ayat 6).
C. KRITERIA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN
(KEPMENSOS147 TAHUN 2013)
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) Jaminan
Kesehatan adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai
peserta Program Jaminan Kesehatan
Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber
mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian
tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar
yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya
Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata
pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi
kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran
bagi dirinya dan keluarganya.
Kategori Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu meliputi :
1. fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister
2. fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister.
Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang teregister sesuai
dengan Permensos Nomor 146 Tahun 2013 adalah Rumah Tangga
yang :
1. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau
mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
2. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk
memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat
sederhana;
3. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke
tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi
pemerintah;
4. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun
5. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai
jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
6. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok
dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok
yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
7. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik
dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
8. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan
kondisi tidak baik/ kualitas rendah;
9. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari
listrik atau listrik tanpa meteran;
10. luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m2/orang; dan
11. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air
tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya
Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang belum teregister terdapat
di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial maupun di luar Lembaga
Kesejahteraan Sosial, yang terdiri atas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
gelandangan;
pengemis;
perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil;
perempuan rawan sosial ekonomi;
korban tindak kekerasan;
pekerja migran bermasalah sosial;
masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap
darurat sampai dengan 1 (satu) tahun setelah kejadian bencana
8. perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial;
9. penghuni Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan;
10. penderita Thalassaemia Mayor;
11. penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI);
III. MEKANISME PEMUTAKHIRAN DATA
PBI
MEKANISME VERIFIKASI
 Kegiatan verifikasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan
Kesehatan pengganti merupakan bagian dari kegiatan
pemutakhiran Basis Data Terpadu.
 Pemutakhiran data diawali dengan kegiatan Musdes/Muskel
untuk mengusulkan PBI pengganti. Kemudian dilakukan
verifikasi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
(TKSK).
 Sebelum melakukan verifikasi PBI pengganti, TKSK dan
Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) harus mengikuti
Bimbingan Teknis Verifikasi dan Validasi Data.
 Hasil verifikasi dikirim ke pusat basis data terpadu untuk
memperbaharui Basis Data PBI.
 Kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut
MEKANISME PBI JAMKES
PENDATAAN
BPS
Verifikasi &
Validasi
KEMSOS
Penetapan data
terpadu
(prov, kab/kota)
PBI 2014
PPLS 2011
KEMKES
BPJS
Kesehatan
Jumlah
nasional
PBI 2014
KEMSOS
Penetapan kriteria
KEMSOS
Koordinasi dg K/L
terkait
Kemkeu &
k/l lain
Perubahan data PBI
per 6 bulan dalam
tahun berjalan
Peran Masy
Unit Pengaduan
( Prov, Kab/Kota )
Peserta
program
Identitas
tunggal
DJSN
PBI
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS
• Verifikasi data PPLS 2011
Penetapan Kriteria FM,
OTM
Koordinasi dg K/L lain
KEMSOS
UU 11/2009
UU 13/2012
PP 101/2012
PP39/2012
Permenkeu
237/2012
BPS
PENDATAAN PPLS
2011
Verifikasi dan Validasi
Koordinasi dg Menkeu, K/L lain
Perubahan data PBI
Koordinasi dg Menkeu dan K/L
lain
Penetapan
data
Kab/kota
25
 Rapat kordinasi lintas
sektoral
 Penentuan sasaran & lokasi
 Penyusunan instrumen dan
panduan
 kordinasi dengan pihak prop
dan kab/kota
 Sosialisasi
 Pelatihan Petugas Korwil
 Distribusi instrumen
 Koordinasi dgn kab/kota
 Penentuan/penunjukan
instruktur
 Pelatihan instruktur
 Distribusi instrumen
 Penentuan/penunjukan
petugas verifikasi
 Pelatihan petugas verifikasi
 Distribusi instrumen
 Kordinasi dng
desa/kelurahan
 Distribusi instrumen
 Kordinasi pelaksanaan
verifikasi
Verifikasi dan
validasi
Tahapan dan Mekanisme
Verifikasi
KEMENTERIAN SOSIAL
INSTANSI/DINAS
SOSIAL PROVINSI
INSTANSI/DINAS
SOSIAL KABUPATEN
KECAMATAN
TKSK
DESA/KELURAHAN
Aparat desa/Kel,
PSM, Karang Taruna
 Pengolahan data nasional
 Penetapan PBI
Jamkesmas
 Penyajian data PBI
Jamkesmas
 Penyimpanan data
 Distribusi
 Pengolahan dan analisis
data provinsi
 Pengiriman hasil
pengolahan data ke
pusat ( PUSDATIN)
 Pengolahan dan
analisis data kab/kota
 Pengiriman hasil
pengolahan data ke
provinsi
 Menghimpun data dari
kelurahan/desa
 Pengiriman hasil ke
kabupaten /kota
Pengiriman hasil
verifikasi dan
validasi
26
Pemutakhiran Data PBI
 Pendekatan sensus kemiskinan tidak memungkinkan
dilakukan dalam jangka waktu setiap 6 bulan.
 Sementara validasi dan verifikasi secara parsial (waktu,
lokasi, metode) tidak dapat menjamin kualitas data yang
dapat digunakan secara nasional.
 Pendekatan Sistem Rujukan Terpadu adalah opsi yang
memungkinkan pemutakhiran data PBI dan BDT secara
lebih real time:
1) Perubahan
dilakukan
dengan
memadukan
mekanisme on demand system dan mekanisme
penjangkauan melalui kriteria, SOP dan format yang
sama
2) Data kemudian bersifat sebagai data registrasi yang
berkembang dan berubah sesuai kondisi masyarakat.
SE MENSOS No. 02/2013
• Ttg Pelaksanaan Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Jaminan Kesehatan Tahun 2014
• Melakukan verifikasi dan validasi ketepatan
sasaran PBI sesuai SK Mensos
no.146/HUK/2013
• Dinas Sosial Prov melakukan verifikasi dan
validasi setiap 6bln dlm tahun berjalan
• Membentuk unit pengaduan masyarakat
PENDATAAN & KRITERIA PESERTA
PERLU DILAKUKAN PENDATAAN/ MAPPING
PESERTA YANG AKAN DI INTEGRASIKAN KE BPJS
TERMASUK JUMLAH PENDUDUK YANG BELUM
MENDAPATKAN JAMINAN KESEHATAN
PROSES 2014 : SESUAI PP 101/2012 : PBI –KEMENKES
KEMENSOS KEMENKES->KEMENKEU—BPJS
2015 : PENETAPAN BERDASARKAN HASIL DARI
KEMENSOS KEMENKES HANYA MENERIMA DATA
BERSIH KEMKEU
DTPK
29
TERIMA KASIH
30

similar documents