Kajian Perilaku Pustakawan PNRI

Report
Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum Pemerintah,
perpustakaan umum provinsi, perpustakaan umum, kabupaten/
kota, & perpustakaan perguruan tinggi dipimpin oleh pustakawan
atau oleh tenaga ahli dalam bidang perpustakaan. (UU No. 43 Th
2007 Pasal 30)  PUSTAKAWAN JABATAN STRATEGIS.  CALON-2
PEMIMPIN PERPUSTAKAAN.
Pustakawan ad, pejabat fungsional yg berkedudukan sbg
pelaksana penyelenggara tugas utama kepustakawanan pd unit-2
Perpusdokinfo pd instansi pemerintah (Pasal 3 ayat (1) Kep.
MENPAN No. 132/KEP/M.PAN/2002.
Posisi strategis, tp blm memperoleh penghargaan & perhatian
semestinya  tdk pernah memperoleh alokasi anggaran, sarana &
fasilitas lainnya. Kegiatan kepustakawanan msh terbatas pd
pelaksanaan tugas institusi dimana ia ditempatkan & kegiatan
kepustakawanan yg lain sangat bergantung pd jasa baik atau
Goodwill, bahkan belas kasihan sang pemimpin/ manajemen.
2
Lanjutan (PENDAHULUAN)
• Mencermati Kep. Kaperpusnas RI No. 03 Tahun 2001 ttg
Organisasi & tata kerja Perpusnas RI; Psl 80 ayat (1) Dlm
pelaksanaan tugas sbgmana dimaksud dlm Psl 38 (ttg Dep. I)
pd Dep. I dibantu oleh Kelompok Jabfung Pustakawan &
Jabfung Lainnya yg terbagi dlm bbrp kelompok. Di
lingkungan Dep II prinsipnya sama.
• Lebih lanjut dlm Psl 8 ayat (2) & Psl 114 ayat (2) Kel Jabfung
berada dibawah & tanggungjwb Kapus/Dit, yg pelaksanaan
sehari-2 BERKOORDINASI dgn Kabid/Subdit sesuai dgn tugas
& fungsinya.
• Lebih jelas tertuang dlm lampiran Keputusan dlm bentuk
bagan/ struktur.
Lanjutan (PENDAHULUAN)
• Posisi & jabatan strategis tp blm dilaksanakan semestinya.
Pustakawan msh bekerja secara tradisional blm pernah
mengetahui & mendapatkan anggaran, sarana & fasilitas
sesuai tupoksinya. Msh terbatas pd pelaksanaan kegiatan
pokok institusi dimana dia ditugaskan, tergantung jasa baik
“goodwill” bahkan mujngkin saja belas kasihan pimpinan/.
Manajemen.
• Apresiasi yg tinggi pd Rakernas 2013 kali ini Pustakawan
diberikan kesempatan utk menyampaikan usulan program/
kegiatan kepustakawanan  Implementasi RB dgn
mengedepankan 8 era perubahan, termasuk manajemen
perubahan.
II. KEGIATAN KEPUSTAKAWANAN
“Kepustakawanan adalah ilmu dan profesi di bidang perpustakaan,
dokumentasi & informasi”. (Kep MENPAN No. 132/M.PAN/12/2002
Pasal 1 No. urut 2)
“Pustakawan, adalah pejabat fungsional yg berkedudukan sebagai
pelaksana penyelenggara tugas utama kepustakawanan pada unit-2
perpusdokinfo pada instansi pemerintah”. (Pasal 3)
Pekerjaan “Kepustakawanan, adalah kegiatan utama dalam mlingkungan
unit perpusdokinfo yg meliputi kegiatan pengadaan, pengolahan &
pengelolaan bahan pustaka/ sumber informasi, pendayagunaan &
pemasyarakatan informasi baik dlm bentuk karya cetak, karya rekam
maupun multi media, serta kegiatan pengkajian atau kegiatan lain
untuk pengembangan perpusdokinfo termasuk pengembangan
profesi”. (No. urut 8).
Lanjutan
• Perpustakaan Nasional, adalah lembaga pemerintah non
departemen (sekarang LPNK) yg melaksanakan tugas
pemerintahan bidang perpustakaan yg berfungsi sbg
perpustakaan
pembina,
perpustakaan
rujukan,
perpustakaan
deposit,
perpustakaan
penelitian,
perpustakaan pelestarian, & pusat jejaring perpustakaan,
serta berkedudukan di ibukota negara.
• Dengan 6 fungsi-2 tsb sepantasnya direpresentasikan ke dlm
tugas-2 kepustakawanan yg terbagi habis  direncanakan,
 dilaksanakan,  dievaluasi &  ditindaklanjuti oleh &
dari pustakawasn.
Lanjutan
• Kep. Kaperpusnas RI No. 03 Thn 2001, perlu disesuai
kan dgn UU No. 43 Thn 2007, sehingga dikehendaki
“Pustakawan, adalah seseorang yg memiliki
kompetensi yg diperoleh melalui pendidikan &/atau
pelatihan serta mempunyai tugas & tanggung
jawab utk melaksanakan pengelolaan & pelayanan
perpustakaan”.  Seorang pustakawan bukan saja
sekedar pelayanan tetapi pengelolaan : P; D; C; A.
• Bahkan keputusan tsb sudah tertinggal dgn Kep.
MENPAN No. 132/KEP/M/.PAN/12/2002.
III. KONDISI SDM PUSTAKAWAN
Pustakawan, berperan semestinya tatkala mampu secara rasional
& proporsional melaksanakan dukungan tugas pokok &
fungsinya dgn baik.
Rasional & proporsional, adalah tatkala adanya keserasian &
keselarasan kinerja pustakawan antara pangkat, jabatan, usia,
masa kerja, diklat & kompetensinya. Sila perhatikan Keppres
No. 87 Th 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS.
Kondisi SDM ssat ini, yaitu : 19 orang dibebaskan sementara krn
menduduki struyktral; ditemp;atkan di Peprutskaan BK 8
orang, dan yg aktif sbg pustakawan sebagnyak 139 orang (37
laki-laki, 102 perempuan, 123 orang di Salemba & 14 orang di
Merrdeka Selatan)
1. Dalam Keputusan MENPAN No. 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang JFP &
Angka Kreditnya, salah satu pertimbangan utamanya adalah Kepres No.
87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS, sehingga
dipandang perlu meninjau kembali Kep. MENPAN No. 33/MENPAN/1998.


2. Pasal 5 ayat (1) Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional yg
pelaksanaan tugasnya :
a. Mensyaratkan kualifikasi profesional dengan pendidikan serendah-2nya
berijazah Sarjana (S1).
b. Meliputi kegiatan yg berkaitan dgn penelitian & pengembangan,
peningkatan & penerapan konsep & teori serta metoda operasional &*
penerapan disiplin ilmu pengetahuan yg mendasari pelaksanaan tugas &
fungsi jabatan fungsional ybs.























c.
Terikat pada etika profesi tertentu yg ditetapkan oleh ikatan profesinya.
2 9

Lanjutan (KEPPRES NO. 87 TH 1999)
Pasal 5 Ayat (2) Bobot jabfung keahlian dibagi dlm 4 (empat) jenjang, yaitu :
a.
b.
c.
d.
Jenjang utama, yaitu jenjang jabfung keahlian yang tugas & fungsi utamanya
bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat
tertinggi dengan kepangkatan mulai dari IV/d s/d IV/e.
Jenjang Madya, yaitu jenjang jabfung keahlian yang tugas & fungsi utamanya
bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat
tinggi dengan kepangkatan mulai dari IV/a s/d IV/c.
Jenjang Muda, yaitu jenjang jabfung keahlian yang tugas & fungsi utamanya
bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat
lanjutan dengan kepangkatan mulai dari III/c s/d III/d.
Jenjang Pertama, yaitu jenjang jabfung keahlian yang tugas & fungsi utamanya
bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar
dengan kepangkatan mulai dari III/a s/d III/b.
10
No
Pendidikan
Bidang Ilmu
Jenis Kelamin
Jumlah
Laki-laki
4
Perempuan
14
Laki-laki
2
Perempuan
7
Non
Laki-laki
0
perpus
Perempuan
0
Laki-laki
1
Perempuan
3
Laki-laki
0
Perempuan
3
Laki-laki
9
Perempuan
33
Non
Laki-laki
15
perpus
Perempuan
25
Laki-laki
4
Perempuan
13
Non
Laki-laki
1
perpus
Perempuan
5
Sekolah Lanjutan
1
Atas (SLTA)
Diploma 2 (D2)
2
Diploma 3 (D3)
3
Perpus
Perpus
Non
Sarjana (S1)
4
Pasca Sarjana
5
Perpus
Perpus
Perpus
139
Total
Persentase
18
12.98
9
6.44
0
0
4
2.9
3
2.2
42
30.2
40
28.8
17
12.28
6
4.3
139
100%
No
Bidang /Subdirektorat
Putakawan
Ahli
Pustakawan
Terampil
Jumlah
%
1
Akuisisi
11
5
16
11,5
2
Deposit
14
5
19
13,7
3
Pengolahan
16
8
24
17,3
4
Bibliografi
4
4
8
5,8
5
Layanan Koleksi Umum
16
16
32
23,0
6
Layanan Koleksi Khusus
7
10
17
12,2
7
Kerjasama dan Otomasi
7
2
9
6,5
Pengkajian & Pengembangan Pust.
2
1
3
2,2
Akreditasi Pustakawan
1
2
3
2,2
Pengembangan Perp. Umum & Khuss
2
0
2
1,4
Pengembangan Perpust.Sek. & PT.i
2
0
2
1,4
Pengkajian dan pemasy.minat baca
4
0
4
2,8
86
53
139
100
8
9
10
11
12
Jumlah
III. PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KONDISI SAAT INI
Belum ada kebijakan yang jelas tentang pemilahan
kegiatan dan pelaksana kerja antara kegiatan
fungsional dan struktural/ administratif
Kebijakan
dalam
pembentukan
Kejafung
Pustakawan kurang mendukung kehidupan profesi /
fungsionalitas pustakawan
Kurang koordinasi teknis pelaksanaan kerja antar
bidang/subdirektorat dalam rangka pengumpulan
angka kredit
Kecilnya bobot angka krdit setiap butir kegiatan, dan
masih ada komponen-2 yang belum memiliki tugas/
angka kredit. Misal: peran Diklat (Lihat 6 Fungsi
Perpusnas).
Beban kerja yang tidak sesuai dengan 6 Fungsi
Perpusnas, dan jenjang jabatan fungsional
Kurangnya bimbingan profesi dalam pelaksanaan
butir kegiatan kepustakaan
Minimnya wawasan pustakawan berkaitan dengan
profesi/fungsional
pustakawan
termasuk
pengetahuan butir kegiatan dalam Kep.MENPAN.
Kurangnya komunikasi ke luar Perpusnas RI untuk
dapat mengetahui apa yang terjadi/dikerjakan oleh
pustakawan di luar Perpustakaan Nasional RI dll.
Kurangnya fasilitas / sarana prasarana pendukung
mobilitas pelaksanaan kegiatan pustakawan (Lihat
Pasal 31c UU No. 43).
Tdk adanya Ket Kel Jabfung bbrp Ket Kel Pembantu
D 1 & II, Ket Kel Kapus/Kadit & bbrp Ket Kel
lainnya ssi dgn Kep Kaperpusnas No. 03 Th 2001.
Keikut sertaan dlm kegiatan organisasi profesi baik
lokal, nasional (Rakerpus, Kongres), CONSAL,
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KONDISI YANG DIINGINKAN
Ada pembagian yang jelas sebaghai mekanisme kerja
kegiatan dan pelaksana kegiatan yang jelas antara
kegiatan fungsional dan struktural/ administratif
Kejafung Pustakawan yang mengacu pada
Kep.Kaperpusnas
RI
No.
03/2001
(perlu
disempurnakan sesuai UU No. 43/2007); dan
Keputusan MENPAN Nomor 132/2002
Selain Kejafung yang ada di Bidang/ Subdirektorat,
dibentuk Kejafung tingkat Pusat/Direktorat untuk
mengkoordinasikan pelaksanaan kerja fungsional
tingkat Pusat/Direktorat.
Ada perbaikan bobot angka kredit yang seimbang
dengan tingkat kesulitan pelaksanaan kerjanya,
disesuaikan denagan 6 Fungsi Perpsusnas.
Penugasan Pustakawan disesuaikan dengan 6 Fungsi
Perpsusnas & jenjang jabatan fungsionalnya/reposisi
Pustakawan
Diadakan bimbingan topikal terprogram sesuai
dengan kebutuhan di lapangan
Diadakan workshop/seminar /sosialisasi
kepustakaan/kepustakawanan secara terprogram
Dibentuk koordinatoriat pustakawan, selain untuk
contact person juga diperlukan untuk koordinasi
antar pustakawan di tingkat Pusat/Direktorat.
Tersedia sarana prasarana pendukung mobilitas
pelaksanaan kegiatan pustakawan, dlsb.
Perlu dilengkapi Ketua-2 Kel, sesuai Kep.
Kaperpusnas No. 03 Th 2001 & disesuaikn dgn Kep.
MENPAN No. 132/ 2002 & UU No. 43/2007.
Perlu kejelasan dlm setiap kegiatan organisasi profesi
baik lokal,nasional, regional maupun internasional,
IV. EVALUASI KINERJA TAHUN 2012
Evaluasi kinerja secara rinci tidak dpt dilaporkan, karena kegiatan
kepustakawanan inklud sudah termasuk ke dalam kegiatan Bidang/ Sub
Direktorat di mana Pustakawan berada. Sampai saat ini status
pustakawan mash menjadi satu kesatuan dengan staf Bidang/Sub
Direktorat.  seharusnya memeiliki rumah sbg SARANG TAWON.
Namun demikian setidaknya dapat dilihat diatas “Masalah &
Pemecahan” sudah dapat menggambarkan sebagai evaluasi kinerja
pustakawan utk lebih baik kedepan.
Sebagai tambahan berikut evaluasi kinerja sebagai hasil Kajian
Sederhana, yg dilakukan Pusat Pengembangan Pustakawan yg berjudul
“Perilaku Pustakawan Dalam Pelaksanaan Tugas Fungsional; Studi Kasus
Pustakawan Perpustakaan Nasional RI”, sebagai berikut 
14
Kesimpulan
Perilaku merupakan bentuk respon dari stimulus, dibagi ke
dalam tiga tingkatan, yaitu:
pengetahuan (knoledge),
sikap (attitude) dan
tindakan atau praktik (practice),
Pustakawan Perpustakaan Nasional RI:
1. Cukup baik dalam pengetahuan dilihat dari latar belakang pendidikannya
2. Dari sikap (attitude) cenderung ke arah “sikap pasrah, menerima keadaan,
bekerja berdasarkan perintah atasan, kreatifitas kerja mandiri terbatas
meskipun banyak yang dapat dikerjakan”.
Pustakawan terkondisikan sbg staf Unit Kerja, sehingga :
Ada keterikatan untuk melaksanakan tugas nonkepustakawanan,
Sulit untuk mendapatkan angka kredit, dan
Tidak ada bimbingan dan/atau pencerahan sekitar kedudukannya
sebagai pejabat fungsional pustakawan
V. RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN
KEPUSTAKAWANAN
1. Kelompok Pustakawan blm dpt menyajikan secara pasti mengetahui kegiatan apa
saja yg akan dpt dilaksanakan, karena sampai saat ini belum adanya kebiasaan
pustakawan utk menyusun program perorangan &/atau kelompok, masih sangat
bergantung (melekat) pd bidang/ subdit dimana ia bekerja.
2.
Dgn demikian memperhatikan peraturan per-UU-2an yg ada setdknya komponen-2 yg ada dapat dijadikan dasar penyusunan, sekalipun belum selengkapnya
mencakup kegiatan kepustakawanan.
3. Kalau diberikan kesempatan yg baik ini, kiranya para pustakawan yg kebetulan
hadir & tentu saja dibantu pejabat struktural krn selama ini msh melekat. Untuk
itu perlu kemauan & komitmen yg kuat utk membagi dgn jelas program
kepustakawanan.
4. Sambil menunggu atensi hasil No. 3 tsb diatas, disajikan sedikit program
kepustakawanan, baik yg bersifat teknis, fungsional, unggulan & ideal, sbb 
16
RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN KEPUSTAKAWANAN
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Program Kerja Teknis
Sasaran
Mengawal/memberikan masukan
tentang alur dan tatakerja sistem informasi
perpustakaan
Pengelolaan Web digital mulai dari digitalisasi
bahan perpustakaan sampai siap tayang di web
Pengumpulan & digitalisasi literatur kelabu
sampai siap tayang
Kajian ttg kepustakawanan
Mengetahui kondisi
Pust. sebenarnya
Penyusunan berbagai Panduan Teknis
Tersusunnya
Digitalisasi bahan perpustakaan rusak / langka
berbagai pan duan
Pembuatan e-book berisi kumpulan foto, lukisan, kepus-takawanan
peta dll
Terjemahan dan transliterasi naskah
Pembuatan anotasi bahan pustaka (topical)
Peran aktif dalam Pameran
Peran aktif lomba kepustakawan
Bimbingan pemustaka
Keterangan
Proker Bid. Kerjasama dan
Otomasi
Proker Bid. Kerjasama dan
Otomasi
? Proker Bid
? / Proker Bidang2.
? Banyak Pusat.
? / Proker. Bid.Kerja-sama dan
Otomasi
-sda-?
? / Proker. Bid.Layanan
Kol. Khusus
? / Proker Bid.Layanan
Kol.Khusus & Umum
? / Proker Bid.Layanan
Umum
-sda-? /
? / Proker Bid.Layanan
Kol.Khusus & Umum
B
1
2
3
4
5
6
7
8
Program Kerja Fungsional
Pelatihan strategi pengumpulan angka kredit
kepustakawanan
Mengusulkan Peninjauan kembali angka kredit
setiap butir kegiatan dalam Keputusan
MENPAN
Mengusulkan
peninjauan
kembali
penempatan/repositioning Pust. di setiap unit
kerja sesuai kebutuhan
Mengusulkan peninjauan kembali ke-bijakan
pembentukan Kelompok Kerja $ Kelompok
Pustakawan
Workshop / seminar untuk menam-bah
wawasan
kepustakawanan
dalam
pengumpulan angka kredit
Forum / Pertemuan berkala sebagai wadah
penyelesaian masalah di lapangan*
Berkoordinasi dengan Unit kerja untuk
menciptakan lahan kepusta-kawanan bagi
pustak.di unit kerjanya
Sasaran
Pustak.mampu
mengum.a.k
Naiknya bobot a.k.
Pust.
Penempatan
Pustak.sesuai
jenjang jab.
Terbentuknya
jaringan kor-dinasi
Pustak
antar
bidang & antar
Pusat.
Pustakwan
yg
berwawasan luas
ttg a.k.
Kelancaran
pelaksanaan
kegiatan
Pustakawan lnaik
sesuai
Bimbingan jabatan fungsional, kom- petensi pangkat
rencana
penunjang profesi
Pustakawan
kompeten
*Sudah dimulai oleh Pusat Jasa Perpust dn Inf. ; Pusat Pengemb. Koleksi bulan ini
Keterangan
Berkala topical
6xsetahun
Pusat kepustakawanan
Bertahap
setelah
studi
kelayakan
Adanya koordinasi di tingkat
Pusat dan tingkat Kedeputian.
Berkala topikal
4xsetahun
Berkala 4xsetahun
Berkelanjutan
Berkala topikal
4xsetahun
C
1
2
3
4
D
1
2
3
4
5
6
Program Unggulan
Mengusulkan konsep Koordinatoriat
Pustakawan di lingkungan Perpusnas RI untuk
mendapatkan persetujuan dan resmi
eksistensinya dlm struktur organisasi
Perpusnas RI
Bimbingan fungsional
Forum komunikasi
Program Ideal
Pustakawan Pembina: Pemasyarakatan
Perpusdokinfo: sosialisasi, publikasi, promosi,
penyuluihan, pembinaan, mkajian, penelitian;
Analisis kebutuhan Diklat, dsb.
Pustakawan Rujukan
Pustakawan Deposit
Pustakawan Penelitiuan
Pustakawan Pelestarian
Pustakawan Pusat Jejaring Perpustakaan
Sasaran
Terbentuknya
koordinatoriat
(sarangtawon)
Perpusnas RI
Pustakawan
profesional
Pelaksanaan tugas
lancar
Keterangan
Pelaksanaan SK Kaper-pusnas
RI No.003/2001.
Topikal masalah di lapangan
Terprogram
Sasaran
Keterangan
VI. REFORMASI BIROKRASI
Visi Perpustakaan Nasional RI “Terdepan dalam informasi pustaka menuju
Indonesia gemar membaca”. Utk mewujudkan visi tsb mk Perpusnas RI
melakukan Reformasi Birokrasi yg meliputi 8 (delapan) era perubahan:
(1) manajemen perubahan; (2) penataan peraturan perundangundangan; (3) penataan & penguatan organisasi; (4) penataan
tatalaksana; (5) penataan sistem manajemen SDM aparatur; (6)
penguatan pengawasan; (7) penguatan akuntabilitas kinerja; & (8)
peningkatan kualitas layanan publik.
Brkt dr 8 area perubahan diatas, pustakawan sbg jabfung strategis, jabfung
terdepan di Perpusnas RI, didukung fungsional lain sepantasnya di
berikan kesempatan melaksnakan tugas-2 kepustakawanan seutuhnya.
Sehingga pustakawan mampu berperan secara rasional & proporsional
mendukung TUPOKSI, mampu sbg pustakawan pembina, rujukan,
deposit, penelitian, pelestarian, & pusat jejaring perpustakaan  lbh
penting lagi sbg contoh & teladan bagi pustakawan Indonesia.
20
Lanjutan (RB)
• Wacana pengalihan PNS yg menduduki jabatan struktural ke
dlm jabfung melalui program penyesuaian/ impassing, sbg
proses RB perlu disikapi & disiapkan dengan arif & bijak.
• Wkt yg tepat utk bersama-2 menyusun “Rencana Program/
Kegiatan Kepustakawanan” sesuai dgn Kep. Kaperpusnas RI
No. 03 Thn 2001 tentang Organisasi & tata kerja Perpusnas RI,
dimana “Kelompok jabatan fungsional berada di bawah &
bertanggung jawab kpd masing-2 Kepala Pusat/ Direktorat
yg dlm pelaksanaan sehari-2 berkoordinasi dgn masing-2
Kepala Bidang/ Subdirektorat sesuai dgn tugas & fungsinya”
 Lihat Pasal 80 ayat (2); & Pasal 114 ayat (2).
KONSEP KOORDINATORIAT (VIDE KEP KAPERPUSNAS No. 3/2001
Ket.Kel.Pust.Bid.Akui
Ket.Kel.Pust.Bid.Peng
Koordinator
Pust.Pusbangkol
Ket.Kel.Pust.Bid.LKU
Ket.Kel.Pust.Bid.LKK
Ket.Kel. Pust. Bid.
Kerjasama
Ket.Kel. Pust.Subdit.Bib
Ket.kel. Pust.Subdit.Dep.
Koordinator
Pust.Pusjasa
Koordinator
Pust.Dit. Deposit
Koordinator
Pust. Deputi I
Lanjutan konsep
Ket.Kel.Pust/Bid.Akre.Pust.
Ket.Kel.Pust.Bid.Pengk.
Peng.Pustakawan
Koordinator Pust.
Puspeng.Pustakawan
Koordinator
Pust. Deputi II
Ket.Kel.Pust.Bid.Peng.
Perp.Sek. & P.Tinggi
Ket.Kel.Pust.Bid.Peng.
Perp.Umum &Khusus
Ket.Kel.Pust.Bid.Pem
Minat Baca
Koordinator Pust.
Puspeng.Perpustakaan
Lanjutan (SARANG TAWON)
• Belum termasuk 2 Pusat; yaitu Pusat Preservasi Bahan
Pustaka & Pusat Pendidikan & Pelatihan.
• Semestinya terwujud 7 Kelompok Jabatan Fungsional
Pustakawan, dlm setiap dlm 7 Pusat & Direktorat  ada 7
Kelompok/ Ketua Kelkpompok. Belum termasuk beberapa
Kelompok jabatan fungsional yang lain.
• Dalam setiap Deputi, juga dibantu Kelompok Jabatan
Pustakawan & kelompok jabatan fungsional yg lain  berarti
ada 2 kelompok  ada 1 koordinator
Lanjutan konsep
Koordinator
Pust. Deputi I
(Psl. 80 ayat 2)
Koordinator
Pust. Deputi II
(Psl. 114 ayat 1)
Koordinator Pustakawan
Perpustakaan Nasional RI
1.


Kondisi pustakawan dgn segala keterbatasan kuantitas &
kualitas, distribusi tdk merata antara satu pusat dgn pusat yg
lain (Total 172 (51 L; 121 P) struktural 19; dpb 8; BK 6; AKTIF
139 (Dep I 125 , Dep II 14)  perlu dipertimbang kan
formasi, relokasi & juga diklat. Arah pengembangan
pustakawan agar mampu berperan melaksanakan dukungan
secara rasional & proporsional (kompeten) terhadap
TUPOKSInya,  6 FUNGSI;  INSTANSI PEMBINA














2.
Keputuisan Kaperpusnas No. 3 Tahun 2001 tentang
Organisasi & tata kerja Perpusnas RI, sesungguhnya sudah
mengatur & menempatkan jabfung pustakawan & jabfung
lainnya dlm Kelompok Jabfung, sayang sekali keputusan tsb
tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.










2 26
3.


Sdh waktunya Kep. Kaperpusnas No. 03 Tahun
2001 tsb perlu disesuaikan dgn Kep. MENPAN
No.
132/KEP/M.PANM/12/
2002
ttg
JabFung
Pustakawan & Angka Kreditnya, bahkan sekaligus
dgn
UU
No.
43
Tahun
20207
tentang
Perpsustakaan.
Pustakawan dikondisikan & dirasionalkan dalam
mekanisme kerja yg terarah dimana pustakawan
ad “pejabat fungsional yg berkedudukan sbg




4.












pelaksana
penyelenggara
kepustakawanan”.

Ada






tugas
utama
keserasian
&
keselarasan antara pangkat, jabatan, usia, masa
kerja, diklat & kompetensi.

4.
2 27
Di awali dari hubungan & mekanisme kerja serta

Lanjutan (JALUR KOMUNIKASI)
• Posisi strategis Pustakawan (P) dengan Llingkungan kerjanya dalam jalur
komunikasi, nampak pada gambar, sebagai berikut :
LPP
P
LKP
PEMUSTAKA
OPP
P: Pustakawan, LPP: Lembaga Pendidikan Pustakawan, OPP: Organisasi
Profesi Pustakawan, LKP: Lembaga Kerja Pustakawan (Perpustakaan)
28
KARIER SDM PERPUSTAKAAN
(PUSTAKAWAN)
Periode Bhakti
-1050
Pustakawan Utama
850 IV/d)
PengembanganPuncak
Pustakawan Utama/Madya
(850 AK)
-700
-550
Pengambangan Profesi Lanjutan
Pustakawan Madya
-400
AK)
(400
Pengembangan Profesi III
Muda Penyela
-300 Pustakawan
(200 AK)
-200
-300
-200
Pengembangan Profesi II
Pustakawan Pertama/Pelaksana
-150
-100
-150 Lanjutan (100 AK)
-100
Pengembangan Profesi I
Pustakawan Pelaksana
-80
-60
-40
(40 AK)
Pengembangan Dasar
Magang Struktural/Pustakawan
AK)
(0
29
Jkt, 15 Februari 2013
Tantangan Pustakawan
Mau tidur tergusur atau bertempur ?
TERIMA KASIH

similar documents