RKPDJABAROnline Gorontalo 27 Februari 2014

Report
UNTUK SATU PERENCANAAN INDONESIA
Beyond The Expectation……Planning in Your Touch Screen
On schedule and Just in Time…Trasnsparent, Quality and Accountability (TQA)
for 305.652.400 Indonesian Population in 2035
Disampaikan Pada Acara
RAPAT KERJA NASIONAL TAHUN 2014
BAPPEDA PROVINSI SELURUH INDONESIA
oleh :
Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA
Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat/
Ketua Asosiasi Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia
Gorontalo, 27 FEBRUARI 2014
RKPINDO ONLINE
PERWUJUDAN SATU PERENCANAAN INDONESIA
1. SATU RENCANA dalam mewujudkan koordinasi antar
pemangku kepentingan pembangunan melalui
perencanaan online;
2. SATU RENCANA yang dapat menjamin terciptanya
integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar
ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun
antara Pusat dan Daerah;
3. SATU RENCANA yang menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran
pelaksanaan dan pengawasan;
4. SATU RENCANA yang dapat mengoptimalkan partisipasi
masyarakat;
5. SATU RENCANA yang dapat menjamin tercapainya
penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan, dan berkelanjutan.
1
SEBAGAI BACK-BONE PERENCANAAN
Time
less
Tidak terikat waktu dan tempat dimana setiap
usulan program dan kegiatan dari stakeholder
dapat diperbaharui dan diketahui secara
nasional
Accu
racy
Perencanaan dari setiap daerah berbasis pada
data umum /sektoral yang berada di level
nasional/provinsi, meminimalkan terjadinya
ketidak akuratan indikator kinerja
Integra
ted
Perencanaan terintegrasi antar wilayah
provinsi/kabupaten/kota dengan mengacu pada
rencana pembangunan nasional
Spatial
-Based
Perencanaan program/kegiatan berbasis data
dan keruangan didukung sumber data akurat
yang dikelola di setiap clearinghouse
2
SEBAGAI SATU PERENCANAAN INDONESIA
One Gateway
Interaksi perencanaan dalam satu pintu, baik eksternal maupun internal
guna mendung perwujudan satu perencanaan nasional
Permanent Recording
Penyimpanan data yang terpadu, terstruktur dan Terpusat di
dalam sistem RKPINDO
Real Time
Pengajuan usulan dan pengolahan data dapat dilakukan setiap
saat 24 jam sehari, 7 hari seminggu
Transparent Data
Semua data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
tahapan dan menghasikan data untuk Dokumen Rencana
Kerja Pemerintah
3
NATIONAL LEVEL
1
PROVINCIAL
LEVEL
MUNICIPALITY/
CITY LEVEL
BAPPENAS BERFUNGSI SEBAGAI KOORDINATOR
PERENCANAAN LEVEL NASIONAL DAN KOORDINASI
PERENCANAAN INTER REGIONAL DAN ANTAR
WILAYAH PROVINSI
BAPPEDA BERFUNGSI KOORDINATOR DALAM
2
SINKRONISASI USULAN PROGRAM/KEGIATAN DAN
ANGGARAN
3
OPD DI SETIAP LEVEL PERENCANAAN MENJADI
CLEARING HOUSE DALAM MENGOLAH USULAN
PERENCANAAN DARI MASYARAKAT
DISTRICT LEVEL/
SUB DISTRIC LEVEL
4
KOMITMEN MENEMPATKAN RKPINDO SEBAGAI GATE
WAY DALAM PENGUSULAN KEGIATAN DARI DAN OLEH
SETIAP STAKE HOLDERS
4
PEMUTAKHIRAN BERKALA PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP
PERENCANAAN-PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA
MEWUJUDKAN RKPINDO Online
(ADOPSI DARI
)
PERLU CEPAT EXCHANGE OF IDEAS
UNTUK
SATU KESATUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDONESIA
YANG BERMUTU DAN AKUNTABEL
RATIONALE:
• EXCHANGE OF IDEAS DI ERA DIGITAL MELALUI ONLINE DAN REAL TIME;
• PERLU PARTISIPASI STAKEHOLDERS DALAM BIDANG PERENCANAAN;
• DIALOG, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PERENCANAAN HARUS TEREKAM SECARA
PERMANEN DAN CEPAT;
• PENINGKATAN EFEKTIFITAS PERENCANAAN, EFISIENSI WAKTU DAN BIAYA
RKPINDO Online DIGAGAS MEWADAHI BUTIR DI ATAS
UNTUK MENJAWAB PERENCANAAN YANG BERKELANJUTAN
SECARA NON HIRARKI DAN TIDAK MERUBAH KEWENANGAN
Asosiasi BAPPEDA Provinsi Seluruh Indonesia
5
RKPINDO Online
•
•
•
•
Exchanges Ideas
Usulan Rencana
Pembangunan
Reporting
Data
Pembangunan
RKPIndo Online
Recording
Data
Asosiasi BAPPEDA Provinsi Seluruh Indonesia
6
7
8
ANGGARAN
7,846,254,814,240
6,415,246,277,000
5,836,272,655,000
5,505,216,956,000
Musrenbang
Kab/Kota
FUNGSI
PENDANAAN
KABUPATEN/KOTA
Pra
Musrenbang
Musrenbang
Provinsi
RKPD Provinsi
9
Tahapan
Tahapan
Forum OPD
Pra Musrenbang
Musrenbang Provinsi
RKPD Provinsi
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
Total Belanja OPD
Total Belanja OPD
18.578.902.650.016
16.966.230.595.648
12.749.879.026.778
11.892.303.233.400
Belanja
Langsung
Belanja Tidak
Langsung
Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung
9.066.850.765.954
2.603.022.464.101
8.279.412.912.088
2.376.955.169.556
6.220.646.641.820
1.785.899.356.665
5.801.908.287.400
1.665.682.826.000
Bantuan
Keuangan
Bantuan Keuangan
4.270.061.203.756
3.899.214.929.017
2.929.632.633.555
2.732.426.520.000
Hibah
Hibah
1.620.972.261.882
1.480.194.063.142
1.112.127.674.498
1.037.265.600.000
Bantuan Sosial
Bantuan Desa
Subsidi
Bantuan Sosial
Bantuan Desa
Subsidi
7.313.604.332 1.000.682.349.992 10.000.000.000
6.678.432.424
913.775.089.420 10.000.000.000
5.017.767.404
686.554.952.837 10.000.000.000
4.680.000.000
640.340.000.000 10.000.000.000
JANJI GUBERNUR
PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN SLTA DI SELURUH JAWA BARAT.
BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN GURU
REVITALISASI POSYANDU DAN DANA OPERASIONAL KADER POSYANDU
MEMBUKA 2 JUTA LAPANGAN KERJA BARU DAN MENCETAK 100.000 WIRAUSAHAAN BARU JAWA BARAT
ALOKASI 4 TRILIYUN UNTUK INFRASTRUKTUR DESA DAN PERDESAAN
REHABILITASI 100.000 RUMAH RAKYAT MISKIN
PEMBANGUNAN PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT DI KABUPATEN/ KOTA
PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN/ KOTA
ANGGARAN (Rp.)
1.543.274.004.000
72.651.826.000
155.500.000.000
445.838.771.000
680.755.000.000
343.000.000.000
334.944.220.000
965.030.000.000
FUNGSI
PENDANAAN
OPD PROVINSI
10
11
Usulan Reses DPRD
Sudah Didistribusi
Tidak Disetujui
Terealisasi
USER DPRD
Jumlah Kegiatan
Anggaran (Rp.)
11 Orang
540
200,579,516,000
www.rkpdjabaronline.jabarprov.go.id
FORM ISIAN
OPD/BIRO PROVINSI & PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
98
Terdiri dari :
Keterkaitan Kebijakan
1- 16
Kegiatan
17-24
Pendanaan
25-43
Smart Planning
44-73
Kurva S
74-97
Upload RKA
98
12
1
17
25
44
74
98
13
Perencanaan Sepanjang Hayat,
Mari Rencanakan Pembangunan Daerah Sebaik-baiknya
Asosiasi Bappeda Provinsi seluruh Indonesia adalah Asosiasi non badan hukum yang berkiprah
di dunia maya; sebagai Forum intellectual exercise bagi para praktisi Perencana untuk
pendalaman, peningkatan, dan perluasan kualitas dan efektivitas Perencanaan Pembangunan
Daerah, dalam skema Satu Kesatuan Perencanaan Pembangunan Indonesia
PENUTUP
Informasi Lebih Lanjut:
www.bappedaprovsi.net
Asosiasi BAPPEDA Provinsi Seluruh Indonesia
14

similar documents