POTENSI KERAWANAN PEMILU - Info Pemilu dan Partai Politik

Report
Oleh: Ahsanul Minan
Disampaikan dalam Training Jurnalisme Pengawasan Pemilu
Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
LEGAL COMPLIANCE
PELANGGARAN
BUKAN
PELANGGARAN
Pidana Pemilu
Sengketa Pemilu
Administrasi
Pemilu
Sengketa Hasil
Pemilu
Kode Etik
Penyelenggara
Pemilu
PELANGGARAN tidak
terhadap UU Pemilu,
tetapi berkaitan dengan
proses pemilu
SECURITY / CONFLICT
Konflik antar Peserta
Pemilu / antar pendukung
(horizontal conflict)
Konflik antara peserta
pemilu dengan
Penyelenggara Pemilu
(KPU / Pengawas) vertical
conflict
Konflik peserta
pemilu/masyarakat
dengan Pemerintah
PELANGGARAN
BERDAYA RUSAK
TINGGI
Daya rusak terhadap integritas
pemilu (fairness,
accountability)
Daya rusak tatanan demokrasi
dan good & cleand governance
Daya rusak terhadap moralitas
bangsa
PELANGGARAN
BERDAYA RUSAK
RENDAH
Manipulasi
dana
kampanye,
manipulasi
hasil
penghitungan
suara
Korupsi
politik
(bansos),
abuse of
power
Money
politik, isu
sara
Pemasang
an atribut
Mengganggu keindahan kota
Kampany
e pawai
Mengganggu ketentraman
masyarakat
Analisa Kerawanan Pemilu dapat dilakukan melalui
pendekatan:
 ANALISA AKTOR (analisa berbasis aktor yang
berpotensi melakukan pelanggaran pemilu)
 ANALISA MODUS (analisa berbasis modus
pelanggaran pemilu)
 ANALISA DAMPAK (analisa berbasis ukuran dampak
pelanggaran pemilu, baik terhadap integritas proses
penyelenggaraan pemilu, integritas hasil pemilu,
maupun terhadap kualitas kehidupan demokrasi)
perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan
pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;

pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;

pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;

penetapan Peserta Pemilu;

penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;

pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota;

masa Kampanye Pemilu;

Masa Tenang;

pemungutan dan penghitungan suara;

penetapan hasil Pemilu; dan

pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota.
(Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012)

NO
TAHAPAN
PELANGGARAN BERDAYA RUSAK
TINGGI
01
Perencanaan program
dan anggaran, serta
penyusunan
peraturan
pelaksanaan
penyelenggaraan
Pemilu
1. Keterlambatan Penetapan
Peraturan KPU terkait Tahapan
pemilu - hasilkan kekosongan
hukum
2. Kesalahan pengaturan dalam
peraturan KPU - hasilkan
ketidakpastian hukum (misalnya
sanksi pembredelan media dalam
PKPU ttg Kampanye.
02
Pemutakhiran data
Pemilih dan
penyusunan daftar
Pemilih
1. Keterlambatan pembentukan
Pantarlih - berpotensi hasilkan
keterlambatan pemutakhiran daftar
pemilih
2. Penghilangan hak pilih
03
pendaftaran dan
verifikasi Peserta
Pemilu
1. Sudah terlewati
04
penetapan Peserta
Pemilu
1. Sudah terlewati
05
penetapan jumlah
kursi dan penetapan
daerah pemilihan
1. Sudah terlewati
ANCAMAN SANKSI
NO
TAHAPAN
PELANGGARAN BERDAYA RUSAK
TINGGI
06
pencalonan anggota
DPR, DPD, DPRD
provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota
1. Manipulasi dukungan calon
anggota DPD
2. Manipulasi persyaratan caleg DPR,
DPD, atau DPRD
• Pemalsuan ijazah
• Pemalsuan surat keterangan
sehat
07
masa Kampanye
Pemilu
1. Dana Kampanye:
• Penyumbang fiktif
• Memecah sumbangan
• Sumbangan dari pihak asing
• Tidak menyerahkan laporan
dana kampanye
2. Politisasi birokrasi dan
PNS/TNI/Polri dalam kampanye
3. Money politics dalam kampanye
4. Penyalahgunaan anggaran dan
fasilitas Negara dalam kampanye
08
Masa Tenang
1. Money politic di masa tenang
PELANGGARAN BERDAYA RUSAK
RENDAH
NO
TAHAPAN
09
pemungutan dan
penghitungan suara
10
penetapan hasil
Pemilu
11
pengucapan
sumpah/janji anggota
DPR, DPD, DPRD
provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota
PELANGGARAN BERDAYA RUSAK
TINGGI
1. Manipulasi dalam penghitungan
suara:
• Pencurian suara parpol yang
tidak lolos PT
• Pencurian suara partai untuk
dijadikan suara caleg
• Pencurian suara antar caleg
1. Mengubah berita acara hasil
penghitungan suara
PELANGGARAN BERDAYA RUSAK
RENDAH
Pasal 287
Pasal 312

similar documents