MB 5.2 Kegiatan PRB-BK PNPM MP

Report
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
PENGURANGAN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS
(PRB-BK)
1. LATAR BELAKANG
 Kondisi Geografis, hidrologis, demografis dan sosiologis
Indonesia menjadikan wilayah Indonesia rawan terhadap
bencana (alam, non alam dan sosial).
 Data dan informasi bencana di Indonesia menunjukkan bahwa
kejadian bencana dan korban meninggal dari berbagai jenis
bencana terus meningkat.
 Korban terbesar adalah masyarakat yang tinggal dikawasan
rawan bencana dan yang pertama-tama menghadapi bencana
adalah masyarakat itu sendiri, maka perlu dilakukan upaya
mengantisipasi kemungkingan bencana yang akan terjadi
sehingga risiko dapat dikurangi, dicegah atau bahkan
dihilangkan yaitu dengan meningkatkan kesadaran dan
kapasitas masyarakat.
Potret Kondisi
Perkotaan yang
Rentan terhadap
Bencana
2. PNPM Mandiri Perkotaan
 PNPM Mandiri Perkotaan memiliki telah pengalaman
dalam penanganan pasca bencana, seperti :
- Rekompak P2KP di Provinsi Aceh,
- Rekompak-JRF di DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah,
- Rekompak Sumbar “Membangun Lebih Baik” di Provinsi
Sumatera Barat,
- Kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan mitigasi
bencana.
 Kegiatan PRB-BK merupakan upaya nyata dari PNPM MP
dalam mengembangkan konsep PRB pra bencana yang
dilaksanakan oleh masyarakat secara partisipatif.
3. PENGURANGAN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS
(PRB-BK)
a. Pengertian
PRB-BK adalah serangkaian upaya atau kegiatan untuk mengurangi risiko
bencana, yang dilakukan melalui penyadaran, peningkatan kemampuan
menghadapi ancaman bencana dan atau penerapan upaya fisik yang
dilakukan oleh anggota masyarakat secara aktif, partisipatif dan terorganisir
baik.
b. Jenis Bencana
Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana :
 Bencana alam : bencana diakibatkan oleh alam seperti gempa bumi,
tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah
longsor.
 Bencana non alam : bencana yang diakibatkan oleh non alam seperti
gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
 Bencana sosial, : bencana yang diakibatkan oleh manusia seperti konflik
sosial antar kelompok atau antar komunitas dan teror.
4. TUJUAN KEGIATAN PRB-BK
A. UMUM :
Meningkatkan kesiapan masyarakat dalam pengurangan
risiko bencana alam berbasis komunitas.
B. KHUSUS :
• Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pembangunan
berbasis pengurangan risiko bencana
• Menyusun rencana pembangunan masyarakat berbasis
pengurangan risiko bencana secara partisipatif
• Melaksanakan model pembangunan berbasis pengurangan
risiko bencana.
5. KELUARAN KEGIATAN PRB-BK
a. Masyarakat rentan, miskin dan perempuan
berpartisipasi di dalam pertemuan-pertemuan
perencanaan dan pengambilan keputusan.
b. Dokumen rencana tindak pengurangan risiko
bencana berbasis komunitas (RTPRB-BK).
c. Pembangunan prasarana dan sarana yang
mendukung upaya pengurangan risiko bencana.
6. PRINSIP PELAKSANAAN
Pada dasarnya prinsip PRB-BK sama dengan PNPM MP. Sebagai
kegiatan lanjutan, PRB-BK mempunyai prinsip tambahan,
sebagai berikut:
• Cepat Dan Tepat,
• Prioritas,
• Koordinasi dan Keterpaduan,
• Berdaya Guna dan Berhasil Guna,
• Transparansi dan Akuntabilitas,
• Kemitraan,
• Nondiskriminatif.
7. Lokasi PRB-BK Percontohan
a. Tahap Awal kegiatan PRB-BK akan diuji-cobakan dilokasi percontohan di
4 kota dengan tingkat risiko bencana sangat tinggi (National Action Plan
DRR 2010 – 2012 oleh Bappenas-BNPB) :
b. Setiap kota ada 4 kelurahan lokasi percontohan dengan ketentuan sbb :
 Kelurahan Sasaran PNPM Mandiri Perkotaan,
 Kelurahan tidak termasuk lokasi sasaran kegiatan PLPBK,
 Kelurahan rawan bencana dengan tingkat risiko tinggi.
Kabupaten/Kota
Jml Kelurahan
Percontohan
Jenis Penanggulangan
Bencana
Kota Padang
4
Gempa Bumi
Kota Bandar Lampung
4
Tsunami
Kota Gresik
4
Banjir
Kota Manado
4
Tanah Longsor
Jumlah
16
8. KEGIATAN PRB-BK PNPM MP
a. Peningkatan Kapasitas Masyarakat :
 Sosialisasi/ lokakarya,
 Pelatihan masyarakat
 Meningkatkan koordinasi intensif dengan lembaga/instansi
pemerintah daerah terkait penanggulangan bencana.
b. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
 Tiap kelurahan percontohan mendapat dana BLM sebesar Rp 500 Juta
 BLM dimanfaatkan untuk :
- Peningkatan kapasitas masyarakat,
- Dukungan perencanaan partisipatif
- Pembangunan prasarana dan sarana/mitigasi (struktur & non
struktur) PRB.
c. Bantuan Teknis.
Menyediakan konsultan dan fasilitator untuk melakukan :
 Pendampingan kepada pemerintah dan para pemangku kepentingan
 Pendampingan kepada masyarakat.
9. TAHAPAN PELAKSANAAN
a.
Kegiatan di Tingkat Masyarakat :
Tahap pelaksanaan PRB-BK ini mengikuti siklus masyarakat PNPM MP :
 Tahap persiapan,
 Tahap perencanaan dan
 Tahap pembangunan.
Siklus PNPM MP pada Kegiatan PRB-BK di Tkt. Masyarakat :
TAHAP PERENCANAAN
Pemetaan Risiko
Bencana, Kajian
Ancaman/Bahaya,
Kerentanan &
Kapasitas.
Perkara
“Bencana”
RPK
Review PJM/
RTPRB (rencana
aksi Mitigasi &
Kontinjensi)
TAHAP PEMBANGUNAN
TAHAP PERSIAPAN
b. Kegiatan di Tingkat Kota/Kabupaten
Meningkatkan pemahaman dan dukungan pemerintah kota/kabupaten
dan pelaku lokal lainnya, melalui penyelenggaraan :
 Sosialisasi/lokakarya tingkat kota/kabupaten.
 Pembentukan Tim Teknis
 Pelatihan penguatan perangkat pemda tentang PRB Berbasis
Komunitas.
 Penyediaan data-data, informasi dan kebijakan yang terkait PRB.
 Koordinasi, bimbingan teknis dan konsultasi dengan tim teknis,
instansi atau lembaga terkait.
 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
 Workshop evaluasi kegiatan program.
c. Kegiatan untuk Konsultan dan Fasilitator PNPM MP
Pengembangan kapasitas bagi pelaku/konsultan dan fasilitator tentang
PRB-BK.
10. PENGELOLAAN KEGIATAN PRB-BK
a. Organisasi Pelaksana
Pengelolaan kegiatan PRB-BK mengikuti mekanisme yang ada di
PNPM Mandiri Perkotaan.
b. Koordinasi/kerjasama instansi pemerintah/lembaga terkait
Dalam pelaksanaan PRB-BK diwajibkan berkoordinasi dengan :
 BNPB, sebagai penanggung-jawab penyelenggaraan PB di tkt.
pusat,
 BPBD/Tim Teknis/Instansi Pemda terkait sebagai penanggungjawab
PB di tkt. daerah,
 Lembaga, PT/Univ, LSM yang bergiat pada PRB yang ada,
 Kelompok peduli yang telah terbentuk di masyarakat (TAGANA,
KSB, FPRB, dll.)
KEMENTERIAN PU
Dirjen Cipta Karya
STRUKTUR ORGANISASI
Kepala PMU
P2KP
Direktur Penataan
Bangunan dan Lingkungan
TNP2K dan Pokja Pengendali
PNPM
Ka.Satker P2KP
PPK P2KP
Pusat
Propinsi
Kabupaten
/ Kota
KE
NMC
Advisory
OC/OSP
Koordinator
Koordinator
Kota/Kab
Kota/Kab
Kecamatan
Satker PBL
Prop
Satker PIP
Kota/Kab
Bappeda Provinsi
Dinas PU/
Perumahan/Kimpraswil
Provinsi
Bappeda Kota/Kab.
Dinas PU/
Perumahan/Kimpraswil
Kota/Kab.
TIPP &
Relawan
TKPP/TKPK Kota/Kab
Tim Teknis/Pokja
CAMAT
PJOK Kec
Tim Fasilitator
Tim
Fasilitator
5 org
utk 9
Kelurahan/Desa
Kelurahan
Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan
tkt Propinsi
LURAH
BKM
TAPP
KSM
Garis pengendalian
Garis fasilitasi
Garis koordinasi
Garis pelaporan
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
TERIMAKASIH...!

similar documents