Celah pelanggaran Hukum - Kemenag Provinsi Kalsel

Report
ORIENTASI PENYULUHAN HUKUM TAHUN 2012
* “Di sampaikan oleh Bidang Hukum Kepolisian
Daerah Kalimantan Selatan Dalam Rangka Orientasi
Penyuluhan
Hukum
Tahun
2012
Departemen
Kementerian Agama di Asrama Haji Pada tanggal 14
Mei 2012”
Pengertian-pengertian
Celah pelanggaran Hukum bagi PNS dan Solusinya
(Perspektif Kepolisian)

Celah adalah kesempatan yang dapat diperoleh

Pelanggaran Hukum adalah ketidak taatan thd himpunan
peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang
mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya
ditaati oleh anggota masyarakat .

Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara RI yang telah
memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri,
atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 ayat 1
UU 43/1999).

Perspektik Kepolisian adalah sudut pandang dari lembaga
Kepolisian mengenai suatu hal atau masalah tertentu,
Tindakan Lembaga / Pejabat
Tindakan Perseorangan
Peraturan Disiplin PNS
guna menjamin tata tertib dan kelancaran
pelaksanaan tugas pekerjaan telah dibuat suatu
ketentuan tentang disiplin PNS ketentuan tersebut
didalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980
dan kemudian dirubah dengan ketentuan Peraturan
pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai negeri Sipil, dan ketentuan pelaksanaannya
ditetapkan dalam surat Edaran Kepala Badan
Administrasi Kepegawaian Negara No. 23/SE/1980
tahun 1980 dan PERKA No. 21 tahun 2010 tentang
ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Sipil
Peraturan Pidana
Di Indonesia ada ribuan jumlah Undang-Undang (UU) dan bisa terkelompok
dalam beberapa bidang Hukum atau kajian disiplin Ilmu Hukum. Disisi selain
dapat pula dikelompokan secara sektoral. Berikut ada beberapa UU yang
termasuk dalam bidang hukum pidana;
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (S.1915-732)
 Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009)
 Senjata Api (UU No 12/Drt/1951)
 Tindak Pidana Suap (UU No 11 Tahun 1980)
 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No 31 Tahun 1999 dirubah dg UU
No. 21 Tahun 2001)
 Tindak Pidana Pencucian Uang ( UU No 15 Tahun 2002)
 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ( Perpu No 1 Tahun 2002)
 Perlindungan Anak (UU No 23 Tahun 2002)
 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No 23 Tahun 2004)
Peraturan Hukum Perdata
Hukum Perdata di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok:
1. Hukum Perdata Adat:
Berlaku untuk sekelompok adat
2. Hukum Perdata Barat:
Berlaku untuk sekelompok orang Eropa dan Timur Asing
3. Hukum Perdata Nasional:
Berlaku untuk setiap orang,masyarakat yang ada di Indonesia
Berdasarkan realita yang ada,masih secara formal ketentuan Hukum
Perdata Adat masih berlaku (misalnya Hukum Waris) disamping Hukum
Perdata Barat.
Unifikasi Hukum Perdata : Penseragaman hukum atau penyatuan suatu
hukum untuk diberlakukan bagi seluruh bangsa di seluruh wilayah negara
Indonesia.
Tata Usaha Negara
Subjek atau pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha
Negara ada 2 pihak, yaitu:
1. Pihak penggugat, yaitu seseorang atau Badan Hukum Perdata yang
merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan
tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di
pusat atau di daerah.
2. Pihak Tergugat, yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya
atau yang dilimpahkan kepadanya.
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PNS
meliputi :
1. Substansi UU yang menimbulkan ketidakpastian hukum;
2. Kurang responnya aparat penegak hukum;
3. Kurangnya sarana-prasarana;
4. Budaya masyarakat (Tedi Sudrajat, S.H., M.H.).
Kantor Menpan tahun 2002 menemukan dan mengidentifikasi adanya
Pola Pikir Negatif (Pola Pikir Tetap) PNS yang tercermin dalam bentuk
24 hambatan atau permasalahan perilaku budaya kerja
a. Komitmen dan konsistensi terhadap visi dan misi organisasi
masih rendah;
b. Sering terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam kebijakan
publik yang berdampak luas kepada masyarakat;
c. Pelaksanaan kebijakan jauh berbeda dari yang diharapkan;
d. Terjadi arogansi pejabat dan penyalahgunaan kekuasaan;
e. Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab aparatur saat ini
belum seimbang;
f. Dalam praktek di lapangan sulit dibedakan antara ikhlas dan
tidak ikhlas, jujur dan tidak jujur;
g. Pejabat yang KKN akan menyebabkan KKN meluas pada
pegawai lain, dunia usaha dan masyarakat;
h. Gaji pegawai yang rendah/kecil dibandingkan dengan harga
barang/jasa lainnya;
Dst....
i. Banyak aparatur yang integritas, loyalitas dan profesionalnya rendah;
j. Belum adanya sistem merit yang jelas untuk mengukur kinerja pegawai dan
tindak lanjut hasil penilaiannya;
k. Kreativitas karyawan kurang mendapat perhatian atasan;
l. Kepekaan terhadap keluhan masyarakat dinilai masih rendah;
m. Sikap yang berorientasi vertikal menyebabkan hilangnya kreativitas, rasa
takut berimprovisasi;
n. Budaya suap bukan hal yang rahasia, sehingga dapat mempengaruhi sikap
dan tingkah laku pimpinan dalam bekerja;
o. Ada kecenderungan para pemimpin tidak mau mengakui kesalahan di depan
bawahan;
p. Masing-masing bekerja sesuai dengan uraian tugas yang ada dan belum
optimal untuk bekerjasa sama dengan unit lain;
q. Sifat individualisme lebih menonjol dibandingkan kebersamaan;
r. Tidak ada sanksi yang jelas dan tegas jika pegawai melanggar aturan;
s. Budaya KKN yang menjiwai sebagian aparat;
t. Tingkat kesejahteraan yang kurang memadai;
u. Pengaruh budaya prestise yang lebih menonjol, sehingga aspek rasionalitas
sering dikesampingkan;
v. Sistem seleksi (rekruitmen) yang masih kurang transparan;
x. Tidak berani tegas, karena khawatir mendapat reaksi yang negatif;
y. Banyak aparatur belum memahami makna keadilan dan keterbukaan.
Dari Perspektif Kepolisian
Melalui Sosialisasi / penyuluhan hukum, seminar dan
pengkajian-pengkajian hukum.
Tindakan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan
secara melekat dan berkala oleh pihak Atasan secara
langsung dan dari rekan kerja, juga dapat dilakukan melalui
kerjasama dengan instansi terkait seperti BPKP, Polri dan
lain-lain
Tindakan hukum melalui penegakan hukum agar dapat
memberikan efek jera dan ketakutan bagi PNS lain untuk
melakukan pelanggaran

similar documents