Penanggulangan Banjir

Report
PENGELOLAAN BANJIR DAN KEKERINGAN
DINAS PUP-ESDM D.I. YOGYAKARTA
disampaikan dalam dalam Sidang ke II TKPSDA Progo Opak Serang
Inna Garuda Hotel, Yogyakarta,23 September 2013
1
Banjir di jalan perkotaan
.....
2
Banjir di
permukiman
.............
3
Banjir di
sawah .....
4
Kekeringan di
persawahan.....
5
Kekeringan air bersih ....
6
Beginikah penyelesaiannya ???
7




Sebagian DAS-DAS di Wilayah Sungai (WS) Progro Opak Serang (POS) dalam kondisi
sangat kritis (Prioritas I).
WS POSmempunyai berbagai potensi sumber daya yang memerlukan Pengelolaan Sumber
Daya Air (PSDA) untuk berbagai keperluan, antara lain untuk Irigasi, pemenuhan Air baku
Industri dan rumah tangga, Pariwisata serta upaya konservasi & pengendalian daya rusak
air.
Apabila tidak dikelola dengan baik antara lain terjadinya perambahan tanggul dan bantaran
sungai, pembuangan sampah oleh masyarakat dsb, menyebabkan kerentanan dan
menurunnya kapasitas pengaliran sungai, serta fluktuasi debit puncak dan minimumya
semakin tinggi, akan menimbulkan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim
kemarau, dimana intensitas-nya dari tahun ketahun cenderung meningkat sebagai dampak
menurunnya konservasi bagian hulu DAS dan fenomena Global Warming.
Perlu dipersiapkan Pedoman Siaga Banjir dan Kekeringan WS POS, sebagai Acuan Bersama
yang disepakati semua stakeholder terkait, untuk penanganan masalah banjir secara tepat,
tepat dan terpadu dalam rangka mengatisipasi bencana banjir di WS POS.
PERATURAN TURUNAN UU SDA NOMOR 7 / 2004
UU SDA No.7/2004 mengamanatkan penyusunan 31 PP, tapi dikelompokkan dalam 11 PP
PP No.42/2008
tentang
Pengelolaan SDA
RPP tentang
Pengendalian
Pencemaran Air
dan Pengelolaan
Kualitas Air
PP No.20/2006
tentang
Irigasi
RPP tentang Hak
Guna Air
RPP tentang
Pengusahaan SDA
PP No.16/2005
tentang Sistem
Penyediaan Air
Minum
KEPPRES Dewan SDA Nasional No.6/2009
PERPRES Dewan SDA No.12/2008
RAKEPPRES Penetapan Wilayah Sungai
dan Cekungan Air Tanah
RPP Rawa
PP No.43/2008
tentang
Air Tanah
PP No.37/2010
tentang Bendungan
PP No.38/2011
tentang Sungai
RPP Danau
Undang Undang Nomor 7 / 2004 tentang Sumber Daya Air
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (pasal 3)
SUMBER DAYA AIR DIKELOLA SECARA
MENYELURUH DAN TERPADU DAN BERWAWASAN L.H
PENGELOLAAN DAERAH
ALIRAN SUNGAI
(Watershed Management )
1.
2.
3.
3.
5.
PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH
PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN
PENGAWASAN PENGGUNAAN LAHAN
REHABILITASI LAHAN DAN
KONSERVASI TANAH
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN
DAERAH RESAPAN AIR
PENGELOLAAN
JARINGAN
SUMBER AIR
(Water Sources Managmt )
1.
2.
3.
4.
5.
PENGELOLAAN AIR RENDAH (KERING)
PENGELOLAAN AIR TINGGI (BANJIR)
PENGELOLAAN KUALITAS AIR
PENGELOLAAN PRASARANA SUMBER
AIR
PENGELOLAAN SUMBER AIR DAN
LINGKUNGAN DI SEKITAR SUMBER AIR
PENGELOLAAN PENGGUNAAN
AIR
(Water Use Management )
1.
2.
3.
4.
5.
PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
PENGELOLAAN SISTEM AIR MINUM
DAN SANITASI
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
PENGHEMATAN PENGGUNAAN AIR
PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DAN
SAMPAH
Undang Undang Nomor 7 / 2004 tentang Sumber Daya Air (pasal 3)
GARIS BESAR OPERASI PENGELOLAAN SDA
(1)
Konservasi sesuai Pola pengembangan dan Rencana Induk berbasis Pelestarian Lingkungan Hidup, secara infra
struktural maupun non struktural, al pengaturan zonasi, pembatasan atau penindakan pelanggaran atas kegiatan2
yang dapat memberikan dampak negatif terhadap fungsi saluran, sungai, danau, waduk, muara dan pantai.
(2)
Pendayagunaan SDA sesuai Daya Dukung Hidrologis DAS, dengan Pengelolaan Pemanfaatan pengoperasian
bangunan2 sungai, danau waduk, muara dan pantai untuk pelayanan pemanfaatan SDA secara adil dalam
parameter Waktu Ruang Kuantitas & Kualitas.
(3) Pengendalian Daya Rusak sesuai kondisi Hidrologis dan Tata Ruang DAS,
menurut Pola dan Rencana Induk pengembangan, minimal untuk
Pengurangan Resiko Bencana, dalam bentuk Pemeliharaan, Perbaikan
dan Pengaturan.
(4)
System Informasi SDA yang acountable dan teradministrasi dengan baik, meliputi Data pendukung Perencanaan &
Pengembangan, al.: Hidrologi dan Data pendukung lainnya dalam Aspek : Konservasi, Penatagunaan manfaat,
Pengendalian Daya Rusak Air, Sistem Informasi dan Kelembagaan, termasuk tanda batas daerah sungai danau
waduk dan infrastructure lainnya, untuk Pengamanan Aset.
(5)
Kelembagaan, dengan pembentukan Dewan SDA, Tim Koordinasi Pengelolaan SDA (TKPSDA) maupun Badan
Layanan Umum, kerjasama selaku wakil semua stakeholder untuk kesepakatan al. dalam hal pemberian izin atas
Pola pengembangan, Rencana Induk, pola tata tanam dalam rangka pemanfaatan air maupun tanah, dan aset
lainnya dalam sempadan saluran, sungai, danau, waduk, muara dan pantai.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 / 2011 tentang Sungai
LINGKUP PENGELOLAAN SUNGAI
Konservasi Sungai
Perlindungan Sungai
a. Palung sungai
b. Sempadan sungai
c. Danau paparan banjir
d. Dataran banjir
Pencegahan Pencemaran Air
Sungai
Pengembangan Sungai
Pengendalian Daya
Rusak Air Sungai
Pemanfaatan Sungai
Pengurangan
Resiko Besaran Banjir
Pengurangan Resiko
Kerentanan Banjir
Pengelolaan Dataran Banjir
a. penetapan daya tampung beban pencemaran;
b. identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah
yang masuk ke sungai;
c. penetapan persyaratan dan tata cara
pembuangan air limbah;
d. pelarangan pembuangan sampah ke sungai;
e. pemantauan kualitas air pada sungai; dan
f. pengawasan air limbah yang masuk ke sungai.
 prasarana pengendali banjir:
- peningkatan kapasitas sungai
- tanggul
- pelimpah banjir dan/atau pompa
- bendungan
- perbaikan drainase kota
 prasarana pengendali aliran permukaan:
- resapan air
- penampung banjir
a. penetapan batas dataran banjir
b. penetapan zona peruntukan lahan sesuai resiko banjir
c. pengawasan peruntukan lahan di dataran banjir
d. persiapan menghadapi banjir
e. penanggulangan banjir
f. pemulihan setelah banjir
Peraturan Pemerintah Nomor 38 / 2011 tentang Sungai
PENGELOLAAN BANJIR TERPADU
a.
b.
c.
d.
e.
peningkatan kapasitas sungai;
tanggul;
pelimpah banjir dan/atau pompa;
bendungan; dan
perbaikan drainase kota.
Pembangunan Pengendali Aliran
Permukaan
a.
b.
resapan air; dan
penampung banjir.
Pengelolaan Dataran Banjir
a.
b.
c.
penentuan batas dataran banjir;
penentuan zona peruntukan lahan sesuai resiko banjir; dan
pengawasan dan pengendalian peruntukan lahan di dataran
banjir.
a.
b.
c.
persiapan menghadapi banjir;
penanggulangan pada saat banjir; dan
pemulihan setelah banjir.`
Pembangunan Pengendali Banjir
Pengurangan Resiko Besaran Banjir
PENGELOLAAN
BANJIR TERPADU
Pengurangan Resiko Kerentanan
Kawasan Terhadap Banjir
Perencanaan Antisipatif Terhadap
Korban Banjir
Peraturan Pemerintah Nomor 38 / 2011 tentang Sungai
HAL-HAL BARU TENTANG SUNGAI :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Fungsi sungai
Sempadan sungai ( semula ada di Permen PU 63/1993)
Aliran pemeliharaan sungai (Q95%)
Konservasi meliputi :
- Perlindungan sungai
- Pencegahan pencemaran air sungai
Pengembangan sungai (lebih rinci)
Pengelolaan resiko banjir
Kriteria perencanaan sungai
Operasi dan Pemeliharaan Sungai
Sistim Informasi dan Perizinan
10. Pemberdayaan Masyarakat ( Hari Sungai 27 Juli )
Peraturan Pemerintah Nomor 38 / 2011 tentang Sungai
PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR melalui PENGELOLAAN RESIKO BANJIR (pasal 34 s.d. 48)
1. Pengurangan Resiko Besaran Banjir:
A. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir
Dilaksanakan oleh
a. Peningkatan Kapasitas Sungai
Menteri, gubernur,
b. Tanggul
dan/atau
bupati/walikota sesuai
c. Pelimpah Banjir dan/atau Pompa
kewenangannya.
d. Bendungan
e. Perbaikan Drainase Perkotaan
B. Pembangunan Prasarana Pengendali Aliran Permukaan
a. Resapan air, berupa saluran, pipa berlubang, sumur, kolam resapan, bidang
resapan.
b. Penampung banjir.
2. Pengurangan Resiko Kerentanan Banjir
dilakukan melalui Pengelolaan Dataran Banjir.
PENGELOLAAN BANJIR TERINTEGRASI DALAM TATA RUANG DGN SARANA PRASARANA
SUMBER DAYA AIR (SPSDA) BERDASARKAN :
1.
2.
3.
4.
KAWASAN LINDUNG 30% DAS PERKEBUNAN
KABUPATEN B
KONSERVASI
KABUPATEN C
POLA.
RENCANA INDUK.
PEMBANG. SPSDA
O & P SPSDA :
- SEBELUM BANJIR
- SAAT KEJADIAN
- PASCA BANJIR
PERMUKIMAN
PERIKANAN
PARIWISATA
BANDARA
PERKEBUNAN PETERNAKAN WADUK IRIGASI AIR BAKU INDUSTRI
PLTA
KOTA A
IRIGASI
PENGENDALIAN BANJIR
UU No. 26 Tahun 2007 Ttg Penataan Ruang
PP No. 38 Tahun 2007
Ttg Pembagian Tugas Pemerintahan.
PP No. 42 Tahun 2008 Ttg INDUSTRI
Pengelolaan
Sumber Daya Air
- DAS dalam 1 Kab / Kota Kewenangan oleh Kab / Kota ybs
- DAS Lintas Kab / Kota Kewenangan Pengelolaan oleh Provinsi
atau Lintas Provinsi Kewenangan Pengelolaan oleh Pusat
- DAS Strategis Nasional dan
LAUT
LEPAS
PENGELOLAAN BANJIR & KEKERING
Wilayah Sungai Progo Opak Serang
PETA DAS DI WS PROGO - OPAK - SERANG
425000
mT
450000
475000
KENDAL
450000
500000
550000
PR O P .
JAW A T EN G A H
D IY
S A M U D E R A
350000
P R O P.
JAW A T IMU R
H I N D I A
400000
450000
500000
550000
KOTA
MAGELANG
9175000
9175000
400000
INZET (Skala 1 : 5.000.000)
300000
WONOSOBO
350000
BOYOLALI
MAGELANG
9150000
SLEMAN
DAS OPAK
KLATEN
KULONPROGO
KOTA
YOGYAKARTA
KARANGANYAR
WONOGIRI
BANTUL
ER
A
SUBDAS OYO
9125000
9125000
DAS SERANG
SA
MU
D
GUNUNGKIDUL
HI
ND
IA
9100000
9100000
U
0
5
10
15
400000
20
Sesuai dengan Keppres Nomor 12 / 2012 ttg
Penetapan Wilayah Sungai sebagai dasar
penetapan kategori wilayah sungai, maka WS
POS masuk dalam kategori Wilayah Sungai
Lintas Provinsi yang terdiri atas DAS Opak,
Progo dan Serang
DAS PROGO
9150000
PURWOREJO
9200000
TEMANGGUNG
9100000 9150000 9200000
300000
9200000 9150000 9100000
9200000 mU
400000
K ilo m e te r s
425000
450000
475000
Meliputi Wilayah Administrasi :
1. Kab. Temanggung
2. Kab. Magelang
3. Kota Magelang
4. Kab. Sleman
5. Kota Yogyakarta
6. Kab. Bantul
7. Kab. Kulonprogo
8. Kab. Gunungkidul
2.2 Kondisi Banjir di WS POS
PETA GENANGAN
DATA GENANGAN
Data Banjir Tahun 2008, Sumber : Pola WS POS, debit kala ulang 20 tahun
PETA GENANGAN BANJIR PROGO-OPAK-SERANG KALA ULANG BANJIR 10 TAHUNAN
Sumber : Bcom-south Java Flood Control (Model)
PETA GENANGAN BANJIR PESISIR PANTAI KABUPATEN KULONPROGO TAHUN
2012
LOKASI GENANGAN KOTA YOGYAKARTA , 2011
BEBERAPA PENYEBAB BANJIR DI WS PROGO OPAK SERANG
BEBERAPA PENYEBAB BANJIR
MUARA DAS PROGO, OPAK DAN SERANG
Faktor penyebab banjir yang terjadi di muara DAS Progro Opak Serang :
1.
Curah hujan tinggi;
2.
Tidak normalnya penampang basah anak-anak sungai Progo dan Serang (tertutup “enceng gondok”,
pendangkalan sungai);
3.
Masih terdapat konstruksi jembatan lengkung yang masuk
ke pemukiman; Infrastruktur yang tidak normal (rusaknya
klep pintu Pulau Pete hilir pertemuan Sungai Galur dan
Sungai Peni);
4.
Efek ”back water” dari tidak normalnya muara sungai Progo akibat tidak lancarnya aliran menuju laut
yang terhalang sedimen pasir yang di bawa angin tenggara, sehingga aliran sungai Peni menuju sungai
Progo tertahan dan kembali ke arah hulu.
BANGUNAN PENGENDALI BANJIR EKSISTING
(1). Melokalisir Banjir, Meningkatan Kapasitas Alur Sungai dengan Pembangunan Tanggul.
GENANGAN
SEBELUM
ADA TANGGUL
B
F
H
Intensitas Debit Banjir Rencana Q yang dikehendaki untuk menentukan Jarak dan Tinggi Tanggul
sebagai input parameter jari2 hidraulik R, penampang basah A, berikut Kemiringan dasar sungai S, dlm
formula Manning:
V = 1/n R2/3 S1/2
Q=VxA
(2). Perbaikan Pengaturan Sungai (river improvement) serta Anak Anak Sungai Significant.
- Normalisasi pengerukan perbaikan alur
- Pembangunan Tanggul + tembok banjir
(3). Pengalihan Debit Puncak Banjir, penyediaan kawasan retensi banjir (retarding basin) pada sisi luar tanggul
sungai
retarding basin
side spillway
saat banjir datang
(4) Penurunan Debit Puncak Banjir, melalui pembangunan waduk dengan fungsi regulator banjir, Long Storage,
serta bangunan penampungan air lainnya.
(5) Menahan Debit di Hulu dengan aneka kegiatan Konservasi program
Embung, Lumbung Air, Check Dam konservasi dsb.
GNKPA & GNRHL, pembangunan
KONSEP ZERO DELTA Q
TIDAK ADA PERUBAHAN DEBIT ALIRAN
LIMPASAN (RUN-OFF) ANTARA SEBELUM
& SESUDAH PENGEMBANGAN TATA GUNA
LAHAN
AIR
MERESAP
Debit Banjir
Puncak Banjir
Sesudah
Simulasi
Setelah
Pembangunan
Puncak Banjir
Sebelum/1960
Sebelum
Koef Run-Off 35%
Simulasi
Tempo
Dulu
(Jam)
AIR TDK
MERESAP
Sesudah/ 2008
Koef Run-Off 90%
2.4 Program Penanggulangan Banjir
Program dan Indikator Penanggulangan Banjir dan Genangan yang Dilaksanakan oleh Dinas PUP-ESDM
DIY adalah :
No.
1
Program
Program Pembangunan
Saluran Drainase/Gorong‐
Gorong,
Indikator Kinerja Program /
Outcome
Pengurangan Jumlah Titik
Genangan
Penjelasan Target
Pada tahun 2012 telah tertangani 15 titik genangan
(27,90%) dari 51 titik genangan di Kawasan Perkotaan
Yogyakarta, ditargetkan pada tahun 2017 dapat
tertangani sekitar 30 titik genangan atau 57,90% dari 51
titik genangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta.
Program Penanggulangan Banjir yang Dilaksanakan oleh Balai Besar WS Serayu Opak pada Tahun 2012
sebagai berikut:
Kab. Bantul, Kab.
Sleman, Kab. Kulon
Progo
Kab. Bantul, Kota Yogyakarta, Kab.
Sleman, Kab. Kulon Progo
Normalisasi alur
Sungai Progo dan anak
Kab. sungainya
Bantul, Kab.
Sleman
• Penyusunan Review Desain
Pengendalian Banjir S.Progo, S.Opak,
S.Serang, beserta anak sungainya
• Fasilitasi Revitalisasi Sungai
Kab.Winongo
Bantul, Kab. Sleman,
Kota Yogyakarta
• Normalisasi alur
Sungai Opak dan anak
sungainya
• Normalisasi alur
Sungai Opak di Desa
Trimulyo Kec. Jetis dan
desa Sriharjo
Kec.Imogiri
• Normalisasi alur
Sungai Progo di Desa
Pendoworejo dan Desa
Tridadi
Studi/ Kajian penetapan sempadan S.
Opak, S. Kuning, S. Boyong beserta
anak sungainya
Kab. Bantul, Kab. Sleman,
Kota Yogyakarta
Pembangunan Check Dam Sungai Oyo
dan anak sungainya (7 buah)
Kab. Kulon Progo
• Normalisasi alur Sungai Serang di Desa Kulur, Kec. Temon
• Normalisasi alur sungai kawasan rawan banjir Sungai Serang
Kab. Bantul
• Studi Muara Sungai Opak
Program Penanganan Pantai yang Dilaksanakan oleh Balai Besar WS Serayu Opak pada Tahun 2012
sebagai berikut:
Kab. Kulon Progo
Pembangunan Jetty Glagah (Lanjutan)
di Kec. Temon
Kab. Bantul
SID Penanggulangan Abrasi Pantai
Kuwaru-
Upaya Konservasi
Arahan kegiatan konservasi;penggunaan lahan dan peruntukan (daya dukung) lahan, memperhatikan tingkat bahaya erosi, kesesuaian tanah
dengan jenis vegetatif.
Program Konservasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air yang dilaksanakan oleh Balai Besar
WS Serayu Opak :
 Sifat kegiatan : Lintas Sektoral
 MoU: KemenPU, Kemenhut, Kemen Pertanian sejak 2007
 Kegiatan di WS POS (DIY) sejak 2010 dengan SK Gubernur, BBWS SO sebagai sekretariat
 Kegiatan:
1. Dengan UGM, lokasi Babadan 2 konservasi lahan pasca erupsi Merapi.
2. Proyek banjir di DAS Serang.
 Lokasi lainnya untuk kegiatan konservasi:
1. Kab. Kulonprogo (2011); sharing sektor
a) BBWS SO; kolam penampung, 2 gully plug
b) Kemenhut; tanaman vegetatif dan taman herbal Argotirto, Kec. Kokap
c) Kemen Pertanian; tanaman vegetatif
d) Ibu-ibu kabinet; tanaman vegetatif
2. Kab. Sleman (2011); pasca erupsi (batal karena sudah banyak bantuan tanaman)
3. Kab. Gunung Kidul (2012); Desa Pundungsari dan Tambakromo (embung), penanaman vegetasi 7000
pohon, ditunda sampai dekat musim hujan.
III. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT
3.1 Upaya Non Teknis
Program pengelolaan banjir meliputi seluruh wilayah sungai, dengan upaya konservasi di bagian hulu
sehingga menyebabkan berkurangnya banjir hilir. Harus terdapat upaya yang saling menguntungkan
antara kawasan hulu dan kawasan hilir sungai. Keuntungan yang diperoleh di hilir - yang memerlukan
biaya dan pengurangan penghasilan bagi masyarakat di hulu sungai - harus diberikan kompensasi
yang seimbang.
PEMBAGIAN TUGAS ANTAR INSTANSI
terkait Penanganan Banjir, Pengelolaan Banjir dan Penanganan Bencana
UPAYA
KRITERIA KEGIATAN
1. Pencegahan
1. Dilakukan pd kondisi normal (di luar situasi bencana)
2. Menjadi bagian dari Rencana Pengelolaan SDA di WS ybs (khusus
untuk SDA).
3. Harus memenuhi ketentuan/persyaratan standar desain pelayanan/
infrastruktur.
2. Penanggulangan
1. Dilakukan pd saat terjadi bencana
2. Penanganannya bersifat instant dan darurat
3. Dilakukan secara terpadu dalam wadah koordinasi penanggulangan
bencana.
3. Pemulihan
1. Dilakukan segera pd pasca bencana.
2. Bertujuan untuk memulhkan fungsi prasarana dasar yg rusak akibat
bencana.
3. Harus memenuhi persyaratan minimal standar desain infrastruktur
PERAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI PROGO OPAK SERANG
Pemerintah
Daerah dan
Pusat
TKPSDA
SWASTA
MASYA
RAKAT &
LSM
Keberhasilan Pengelolaan Sungai
sangat tergantung pada PARTISIPASI MASYARAKAT ...
Pemberdayaan masyarakat
meliputi kegiatan:
a. sosialisasi;
b. konsultasi publik; dan
c. partisipasi.
Dalam rangka
memberikan motivasi kepada masyarakat agar
peduli
terhadap sungai,
tgl 27 Juli ditetapkan sebagai
Hari Sungai Nasional
3.2 Upaya Teknis
Program pengendalian daya rusak air di WS POS yang diusulkan untuk wilayah sungai (WS) POS meliputi
pekerjaan fisik: normalisasi sungai, rehabilitasi dan perbaikan tanggul, pintu drainasi, konstruksi groundsill,
fluidisasi, sarana prasarana irigasi dan air baku, prasarana pengendalian lahar dingin gunung Merapi.
Komponen-komponen yang termasuk dalam aspek ini adalah:
• Banjir di sungai
• Banjir lahar dingin
• Banjir Pasang Surut air laut/tsunami
• Perlindungan Pesisir
• Pencegahan Salinitas
• Pengendalian meliputi baik komponen fisik maupun komponen non-fisik.
PENANGGULANAN BANJIR DI MUARA
o Rehabilitasi pintu klep
S. Galur (7 unit)
o Rehabilitasi tanggul
kanan-kiri S.Galur
13.911 km
o Rehabilitasi pintu klep
kanan-kiri K.Progo
(10 unit)
o Penanganan
sedimentasi muara
K.Progo
Rehab pintu klep
ka
4 unit
Rehab pintu klep
ki
3 unit
Tanggul eksisting
6748 m
Rehab tanggul ka
7163 m
Pintu klep eksisting
11 unit
Tanggul eksisting
Rehab tanggul
ki
6748 m
7163 m
Tanggul eksisting
5999 m
Pintu klep eksisting
4 unit
Pintu klep eksisting
8 unit
Tanggul
eksisting 5285 m
Pintu klep eksisting 11 unit
Jetty
Penanganan sedimentasi muara
Penutupan
muara
Rehab pintu klep ki
8 unit
Rehab pintu klep ka
2 unit
•
•
•
•
•
•
•
Rehabilitasi tanggul kanan
kiri S.Winongo (1,6 km)
Rehabilitasi tanggul kanan
kiri S.Opak (36.372 km)
Rehabilitasi Pintu klep
kanan kiri (15 unit)
Rehabilitasi tanggul kanan
kiri S. Oyo (7.521 km)
Rehabilitasi pintu klep
S.Oyo (7 unit)
Pembangunan goundsill
K.Opak
Pengamanan sedimentasi
muara K.Opak
Tanggul kanan
eksisting 4157 m
Pintu klep kanan
eksisting 2 unit
Rehab tanggul ka dan ki
S. Winongo 1,6 km
Rehab tanggul
1 km
Tanggul kanan
eksisting 18553 m
Pintu klep kanan
eksisting 8 unit
Tanggul kiri
eksisting 3364 m
Pintu klep kiri
eksisting 5 unit
Tanggul kiri
eksisting 17819 m
Pintu klep kiri
eksisting 7 unit
: Groundsill Rencana
Rencana Jetty
Penutupan muara
Penanganan sedimentasi muara
Degradasi sungai
hingga 7 m
• Rehabilitasi tanggul
kanan kiri S. Serang
(36 km)
• Penanganan muara
S.Serang
• Normalisasi K.Peni
• Sudetan K. Peni ke
S.Serang dan ke
Samudera Indonesia
• Pembuatan 2 pintu klep
di S.Serang dan di
sudetan
• Pembangunan jetti
pendek di muara
sudetan laut selatan
Tanggul kanan eksisting 18 km
Tanggul kiri eksisting 18 km
S. Serang
: Pintu klep eksisting
: Pintu klep rencana
Penutupan
muara
Sudetan ke
S. Serang
Dn. Bugel
Normalisasi S.Peni
diarahkan ke S. Serang
Membuat Sudetan ke
Samudera Indonesia
Membuat Jetty Pendek
PENANGGULANGAN BANJIR LAHAR MERAPI
A. Target penanggulangan lahar dingin adalah:
o Pengamanan jalan negara Semarang-Yogyakarta, Solo-Yogyakarta dan jalan
disekitarnya sepanjang 208 km
o Daerah irigasi yang dilayani oleh Saluran Mataram dan Saluran van der Wijk
seluas 20.000 ha
o Daerah permukiman di Yogyakarta, Muntilan, dan Tempel yang berpenduduk
157.238 jiwa
o Peninggalan budaya
o Mengatasi degradasi dan sedimentasi Kali Progo, Kali Opak, Bengawan Solo
o Pemanfaatan material letusan
B. Prinsip Penanggulangan Banjir Lahar Dingin
o Mengatur dan mengendalikan pengaliran material ke bagian hilir, dengan dam
penahan sedimen (sabo dam), consolidation dam, tanggul dan perbaikan alur
sungai
o Mengatur dan melokalisir penyebaran material dengan tanggul pengarah, kantong
lahar dsb.
PENANGGULANGAN BANJIR LAHAR MERAPI
C. Rencana Penanggulangan
o Mencegah bahaya primer dengan
melaksanakan kegiatan
monitoring, klasifikasi daerah
bahaya, sistem peringatan dini,
persiapan sarana pengungsian
dan penyuluhan bersama intansi
terkait.
o Penanggulagan bahaya sekunder
berupa pengendalian lahar dan
penganganan daerah kritis
PP Sungai Pasal 15
Garis sempadan mata air ditentukan
mengelilingi mata air paling sedikit
berjarak 200 m dari pusat mata air.
BPPTK
Penentuan garis sempadan sungai-sungai
yang dilewati lahar dingin Merapi adalah 300
m dari tepi sungai
PP Sungai Pasal 14
Garis sempadan danau paparan banjir
ditentukan mengelilingi danau paparan
banjir paling sedikit berjarak 50 m dari
tepi muka air tertinggi yg pernah terjadi.
PP Sungai Pasal 13
Penentuan garis sempadan sungai yg
terpengaruh pasang air laut dilakukan dng
cara yg sama dng penentuan garis
sempadan sungai, diukur dari tepi muka air
pasang rata-rata.
PENUTUP
 Kejadian banjir dan kekeringan yang berdampak merugikan sosial ekonomi masyarakat, menjadi
tanggung jawab Instansi Lintas Sektoral Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta peran serta
masyarakat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dicapai Penanggulanan
Bencana secara Konprehensif.
 Pengelolaan banjir dan kekeringan secara non struktural dapat berjalan efektif apabila diawali
melalui penegakan hukum. Selain itu perlu ditingkatkan upaya preventif non struktural seperti
tidak menjadikan sungai sebagai tempat kegiatan yang bertentangan dengan azas Pelestarian
Lingkungan. Kesadaran bersama akan pelestarian lingkungan menjadi motor penggerak utama
pengelolaan banjir dan kekeringan.
 Perlunya peningkatan partisipasi dan disiplin dari masyarakat, serta berjalannya fungsi-fungsi
regulator, fasilitator dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

similar documents