struktur kelembagaan dan penyelesaian sengketa di wto

Report
STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN
PENYELESAIAN SENGKETA DI WTO
Ikaningtyas.SH.LLM
KEANGGOTAAN
• Anggota WTOhampir meliputi seluruh negara di
dunia, tidak hanya terdiri dari negara-negara. --separate custom teritory juga, ex : hongkong,
cina-taipei, macau-china
• Negara-negara anggota WTO mewakili 92 %
populasi global dan 95% dari total perdagangan
dunia
• Sampai saat ini anggota WTO berjumlah 157
• Sekitar ¾ anggota WTO adalah negara
berkembang
KELEMBAGAAN
• Ministerial conference
beranggotakan para menteri seluruh negara anggota yang
menangani perdagangan.
• General Council
beranggotakan para duta besar seluruh negara anggota dan
bertemu sekali setiap 2 bulan
• Specialized council
terdiri dari : council for trade in goods, council for trade in
services, council for TRIPS
• Committees and working parties
committee on trade and environment, committee on trade
and development, committee on regional trade
agreements, working party on accession
STATUS DAN ANGGARAN
• Pasal VII Agreement establishing the WTO
menyatakan WTO memiliki status legal
personality
• Anggaran WTO
– Setiap anggota berkontribusi untuk biaya
pengeluaran WTO
– Kontribusi tersebut berdasarkan proporsi
perdagangan internasional setiap negara anggota
dalam kurun waktu tertentu
PENYELESAIAN SENGKETA
• Sengketa timbul karena inkonsistensi negara-negara
anggota dalam menjalankan regulasi WTO.
• Pengaturan mengenai dispute settlement tersebut
dibuat berdasarkan kesepakatan negara-negara
anggota WTO mengenai penyelesaian sengketa dalam
WTO, yaitu Understanding on Rules and Procedures
Governing the Settlement of Dipsutes (disputes
settlement Understanding WTO)
• subyek dari penyelesaian sengketa di WTO terbatas
kepada negara-negara anggota WTO saja
Prinsip Penyelesaian Sengketa di WTO
•
•
•
•
•
Aksi multilateral
Adil
Cepat
Efektif
Saling menguntungkan
• Ruang lingkup sistem penyelesaian sengketa WTO
sangat luas, yaitu seluruh sengketa yang timbul
dari semua perjanjian multilateral WTO.
• Sengketa yang dibawa ke WTO, meliputi : bea
masuk, perlindungan atas hak cipta, perdagangan
jasa, anti dumpingm tindakan untuk melindungi
kesehatan masyarakat, perlakuan diskriminasi
dsb.
• Dalam WTO terdapat beberapa lembaga yang
terlibat dalam penyelesaian sengketa, yang
dibedakan menjadi :
– Lembaga politik, yaitu dispute settlement body
– Lembaga peradilan, yaitu panel (ad hoc), appelate
body (permanent)
Dispute Settlement Body (DSB)
• DSB merupakan dewan yang terdiri dari semua
negara anggota WTO dan menyelenggarakan
sistem penyelesaian sengketa.
• DSB berwenang (pasal 2.1 DSU) :
–
–
–
–
Membentuk panel
Mengesahkan laporan panel dan appelate body
Mengawasi pelaksanaan putusan
Memberikan kewenangan untuk menghentikan
konsesi dan kewajiban yang terdapat pada ketentuan
covered agreements (atau melakukan retaliasi) jika
negara anggota WTO yang terlibat tidak melaksanakan
rekomendasi dan keputusan yang sah.
PANEL
• Pembentukan panel dianggap sebagai upaya
akhir manakala penyelsaian sengketa secara
bilateral batal
• Fungsi utama panel adalah membantu
penyelesaian secara obyektif dan untuk
memutuskan apakah suatu subyek atau obyek
perkara telah melanggar covered agreements
WTO.
• Negative consensus, dimana suatu sengketa
tetap dapat berlanjut/ panel dapat terbentuk
walaupun hanya satu pihak yang menginginkan.
Panel
• Permohonan untuk membentuk suatu panel
harus dibuat secara tertulis,dan memuat :
– Tempat dan waktu konsultasi
– Identifikasi isu yang diangkat secara spesifik
– Ringkasan mengenai dasar hukum yang
disengketakan.
• Panel terdiri dari 3 orang yang berkompeten (well
qualified)
• Dalam jangka awaktu 45 hari maksimal panel harus
sudah set up and appointed
APPELLATE BODY
• AB terdiri dari 7 orang, tiga orang diantaranya
mengadili sengketa
• Anggota AB haruslah :persons of recognized
authority, with demonstrated expertise
inlaw, international trade and subject matter
of the covered agreements generally
• Anggota AB dipilih dalam jangka waktu 4
tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu
kali saja.
APPELLATE BODY
• Tugas utama AB hanya untuk meninjau hukum
yang diterapkan panel dan penafsirannya
(pasal 17 par 6 DSU)
• AB diberi wewenang untuk menegakkan,
mengubah atas penemuan-penemuan hukum
dan putusan atau kesimpulan panel.
• Persidangan AB bersifat rahasia, tanpa
kehadiran para pihak yang bersengketa.
Mekanisme Penyelesaian WTO
•
•
•
•
•
Konsultasi (jasa baik, konsiliasi, mediasi)
Panel
Appellate Body (AB)
Keputusan dan Rekomendasi DSB
Pelaksanaan Keputusan dan Rekomendasi DSB
Catatan
• Setiap negara yang memiliki substansial interest
terhadap sengketa yang ada dapat menjadi third
party, hal ini dilakukan sebelum pembentukan
panel
• Terdapat mekanisme reasonable of
Implementation sebagai langkah negosiasi untuk
menunda pelaksanaan putusan DSB yang
disepakati oleh para pihak.
• Selanjutnya ditetapkan reasonable periode
• Atau dapat melakukan retaliasi (pembalasan).
Indonesia dan DSB WTO
• Sebagai complaint state, 6 kali bersama :
Argentina, US, Eropa, Korea, Afsel, Australia
• Sebagai tergugat : Mobnas Timor
• Sebagai pihak ketiga : 6 kali

similar documents