FGD 2c Bandung Raya - Metropolitan Jabar

Report
KERJA SAMA DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN PENATAAN RJUANG
MERTOPOLITAN
Oleh:
Asep Warlan Yusuf
Fungsi Hukum
1. Fungsi normatif;
a. keadilan
b. kepastian
c. perlindungan
d. Kemanfatan
e. daya ikat dan daya paksa
f. liabilitas
Fungsi Instrumental
• memelihara ketertiban dan keteraturan
• yuridis preventif
• sturen
Fungsi Jaminan
Hak Demokrasi: Hak atas informasi, hak menyatkan
pendapat, hak untuk mempengaruhi pengambila
keputusan ;
Hak Kesejahteraan: penggantian yang layak, subsidi,
kompensasi, tunjangan dsb.
Hak atas Keadilan: hak untuk mengawasi, hak
keberatan, hak gugatan (legal standing, class
action) .
Kedudukan Hukum dalam Penataan Ruang
a. asas keabsahan (rechtmatigheid van
bestuur);
b. asas efektivitas dan efisiensi
(doelmatigheid en doeltraffenheid);
c. asas keterbukaan (openbaarheid van
bestuur);
d. asas berencana (planmatigheid).
Pergeseran Paradigma Tipe Peran Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pembangunan
INDIKATOR
PARADIGMA LAMA
PARADIGMA BARU
Dasar Dinamika
Manajemen
Digerakkan oleh Aturan
Di dorong oleh niat untuk
dan Petunjuk Pelaksanaan memenuhi kebutuhan
(Rule Driven)
masyarakat (Need Driven)
Sumber Inisiatif
Gagasan Para Pakar dan
Perencana Pembangunan
Issue dan Peluang
Pembangunan
Makna Desentralisasi
Distribusi Kekuasaan dan
Sumber Daya
Mendekatkan
pengambilan keputusan ke
Sumber Issue
Penanganan
Pembangunan
Sentralistik
Desentralistik
Wawasan Pembangunan
Sektoral dan teritorial
Kawasan ekosistem dan
fungsional (Bioregion)
Perencanaan
Pembangunan
Dilandasi oleh hanya
Pertimbangan Teknoekonomi
Dilandasi Pertimbangan
Tekno-ekonomi, sosiokultural dan politik
Pengambilan Keputusan
Monolitik-Deterministik
berdasarkan Analisis
Rasional
Pluralistik Intraktif
dipengaruhi aspek Psikososial
Ruang
Sumber daya
alam
Peraturan dan kewenangan
penataan
Tidak mengenal
batas wilayah
harus jelas batas-batas, fungsifungsi, dan sistemnya dalam
satu kesatuan
penataan ruang berlangsung
secara adil dan berkepastian
hukum
ruang wilayah negara Indonesia
harus ditata melalui dan oleh
hukum.
Aspek Hukum Penataan Ruang
•
•
•
•
•
Fisik
Kegiatan
Sumber daya ekonomi dan sosial
Hak-hak
Wewenang pemerintahan
Faktor-faktor penguat otonomi daerah
• Memperkuat stabilitas sistem ketatanegaraan dan
pemerintahan melalui pemencaran kekuasaan;
• Sharing of power;
• Sharing of revenue;
• Empowering lokalitas
• Pengakuan dan penghormatan terhadap identitas kedaerahan
yang bhineka/majemuk dan unik
• Efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan umum;
• Pendidikan politik;
• Mempercepat proses pengambilan keputusan yang tetap
mendasarkan pada proses yang partisipasipatif;
• Memperjelas dan memperkuat akuntabitas publik.
Pendekatan Perencanaan Ruang
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Kewenangan, kebutuhan, kemampuan, dukungan
sistem
Isu dan peluang pembangunan
Pendekatan komplementer dan komprehensif
Efektivitas dan Efisiensi
Multi stakeholders
Kerjasama dan kemitraan
Orientasi Perencanaan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Menyejahterakan masyakarat
Mencegah dan menyelesaikan konflik
Rasionalitas Perizinan
mengembangkan potensi daerah
meningkatkan koordinasi antar instansi
mengkongkritkan kerjasama yang saling
menguntungkan
adanya kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang
Memperkuat landasan hukum dalam rangka ‘sturen’
(pengendalian)
8. memudahkan pengawasan dan
penegakan hukum (law enforcement)
9. Adanya blueprint investasi yang pasti,
jelas, dan terukur
10.memberikan insentif :
a. mendorong investasi
b. meningkatkan pendapatan daerah
Prinsip-prinsip Pendekatan ekoregion:
1. Keterpaduan antar jenis, karakter, dan sifat
SDA;
2. Keterpaduan antar sektor;
3. Pendekatan lintas administrasi pemerintahan;
4. Pendekatan desentralisasi fungsional;
5. Memperkuat kerja sama antar daerah;
6. Pengelolaan dengan melibatkan berbagai
pemangku kepentingan (multistakeholders);
7. Tidak menghilangkan atau mengurangi
kewenangan instansi sektor dalam
pengelolaan SDA;
Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
8. Pengelolaan didasarkan pada jenis, karakter
dan sifat sumber daya alam;
9. Sinkronisasi kepentingan antar jenis
investasi;
10. Harmonisasi dengan kearifan lokal;
11. Manfaat ekonomi dan sosial;
12. Keberlanjutan;
13. Pengakuan, penghormatan dan pemenuhan
hak-hak masyarakat adat.
Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
TUJUAN HUKUM KERJASAMA
• Keadilan
• Kepastian
• Keabsahan
• Pencegahan konflik
Faktor Pendorong Terjadinya Kerjasama
• Perkembangan zaman:
-privatisasi
- penguatan Civil Society (Community
Government)
• Kebijakan Nasional
- Legislasi
- Komitmen Global
Orientasi
•
•
•
•
Meingkatkan pelayanan umum
Pengentasan kemiskinan
Menumbuhkan ekonomi rakyat
Memperkuat prinsip pembangunan
berkelanjutan
• Memperkuat partisipasi masyarakat
• Meningkatkan daya saing Daerah
Privatisasi
•
•
•
•
•
•
Pengukuran kualitas
Pengawasan dan pengendalian
Penentuan harga yang rasional
Tidak mengenyampingkan kepentingan umum
Tidak menimbulkan high cost economy
Harus tetap dalam kerangka peraturan
perundang-undangan
Perbuatan Hukum Pemerintahan
• Perbuatan Hukum Publik
- Bersegi Satu
- Bersegi dua
• Perbuatan Hukum Perdata
- Pasal 1338 KUHPerdata
- Pasal 1320 KUHPerdata
Subyek Hukum
• Asli: Manusia
• Buatan:
- Badan Hukum Perdata
- Badan Hukum Publik
Hukum Perdata: Badan Hukum
Hukum Administrasi: Pejabat
Hukum Pidana: Pribadi
Ps. 18 UUD 1945, UU 32/2004, PP 50/2007
Kewenangan yang luas
Kepercayaan
Pembagian kewenangan
Kemandirian
Kreativitas, inovasi, dan
daya saing
Tanggung jawab
Kesejahteraan rakyat
Realita
Tuntutan dan kebutuhan masyarakat cenderung
meningkat
Kondisi
Daerah
Solusi
Bukti empirik
1. Kekurangan dana
2. Keterbatasan SDM
3. Kekurangan Teknologi
4. Kekurangan sarana dan prasarana
Membangun aliansi
strategis melalui
kerjasama dan kemitraan
Pasal 11 UUD 1945
Pasal 4 (1) UUD 1945
Presiden & DPR dalam melakukan
perjanjian internasional bertindak
untuk dan atas nama negara
Presiden mengadakan hubungan luar
negeri dalam hal-hal tertentu yang
sifatnya ke-eksekutif-an
Kewenangan dan urusan tatanan
ketatanegaraan (staatsrechtelijk)
Kewenangan dan urusan tatanan
administrasi (administratiefrechtelijk)
Yuridis-politis
Kewenangan eksekutif
(administrasi negara)
Ps.10 UU No. 24/2000
UU 32/2004
Ps.6 UU No. 37/1999
PP 50/2007
Asas Kerjasama antara Daerah dengan
Pihak Ketiga
1. Asas efisiensi
2. Asas optimalisasi manfaat
3. Asas koordinasi
4. Asas keterpaduan
5. Asas harmonisasi
6. Asas larangan ingkar janji
7. Asas keseimbangan
8. Asas saling membantu
9. Asas keterbukaan
10. Asas peran serta masyarakat
Asas efisiensi
• Asas ini dimaksudkan agar kerjasama
dilakukan dengan pendayagunaan sumber
daya (sumber daya manusia, sumber daya
kapital, dan sumber daya alam) secara hemat
(tidak ada pemborosan yang tidak perlu),
sehingga ketersediaan sumber daya tetap
terjaga keberlanjutannya;
Asas optimalisasi manfaat
• Asas ini dimaksudkan agar manfaat yang
diperoleh dari kerjasama benar-benar
menguntungkan baik secara ekstrinsik
maupun intrinsik bagi semua pihak secara
proporsional dan wajar.
Asas koordinasi
• Asas ini dimaksudkan agar setiap pemikiran
dan langkah yang dilakukan oleh para pihak
mendapatkan dukungan dan peneguhan dari
berbagai instansi terkait, baik secara struktural
maupun fungsional.
Asas keterpaduan
• Asas ini dimaksudkan agar setiap pengambilan
keputusan terintegrasi dengan berbagai
kebijakan Daerah yang telah memiliki status
hukum. Selain itu setiap kerjasama dilakukan
dengan persetujuan dan komitmen dari
berbagai pihak terkait.
Asas harmonisasi
• Asas ini dimaksudkan agar kerjasama itu dapat
dijaga keselarasan dan kesesuaian dengan
berbagai kepentingan hukum, ekonomi, sosial,
budaya dan politik.
Asas larangan ingkar janji
• Asas ini dimaksudkan agar setiap ikatan antara
Daerah dengan Pihak Luar Negeri harus
didasarkan kepada kesepakatan para pihak,
sehingga bagi para pihak tidak boleh
melakukan ingkar janji yang dapat
menimbulkan kerugian kepada salah satu
pihak. Larangan ingkar janji ini sesuai dengan
asas hukum kontrak.
Asas keseimbangan
• Asas ini dimaksudkan agar para pihak yang
melakukan kerjasama diperlakukan secara
sama dan tidak saling dirugikan satu sama
lain. Selain itu para pihak memiliki hak dan
diberikan kesempatan yang sama untuk
menentukan isi kerjasama.
Asas saling membantu
• Asas ini dimaksudkan agar para pihak dalam
bekerjasama benar-benar ditujukan untuk
saling membantu dalam rangka saling
memajukan dan produktif, sehingga dapat
memperlancar usaha untuk mewujudkan
tujuan pembangunan.
Asas keterbukaan
• Asas ini dimaksudkan agar kerjasama dapat
diakses oleh semua pihak sehingga dapat
memperkecil atau menghilangkan kerugian
atau dampak negatif yang mungkin
ditimbulkannya.
Asas peran serta masyarakat
• Asas ini dimaksudkan agar pelaksanaan
kerjasama dapat melibatkan secara aktif
semua pihak (stakeholders) untuk
memperkuat dan mendukung serta
mengawasi kerjasama.
Tujuan Kerjasama
•
Menunjang upaya mewujudkan proses
pembangunan yang berkelanjutan di Daerah
melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi
yang dimiliki Daerah;
•
Untuk menanggulangi masalah dalam pelaksanaan
pembangunan Daerah secara langsung atau tidak
langsung timbul sebagai akibat dari dan / atau
membawa dampak terhadap kesejahteraan
masyarakat;
•
Sebagai upaya pemenuhan kepentingan dan
kebutuhan bersama atau yang yang bertimbal balik
di antara para pihak yang bekerjasama;
•
Pendayagunaan dan pemberdayaan potensi yang
dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat
dimanfaatkan bersama secara timbal balik dan
berkeadilan;
•
Sebagai upaya optimalisasi perolehan manfaat dan
keuntungan bersama;
•
Melalui kerjasama menciptakan keselarasan,
keserasian dan keterpaduan dalam berbagai
tahapan pembangunan;
•
Memberdayakan potensi sumber daya
manusia, sumber daya alam dan teknologi
yang dimiliki oleh masing-masing untuk
dimanfaatkan bersama;
•
Menghimpun pembiayaan dalam kerangka
pelaksanaan kegiatan pembangunan;
•
Memecahkan permasalahan yang timbul dan
dihadapi oleh Daerah;
•
Meningkatkan efektifitas dan efisiensi arus
pemberian, pertukaran serta pengembangan
informasi.
Prinsip-prinsip Kerjasama antara Daerah
dengan Pihak Ketiga
•
Bidang Kerjasama harus sejalan dengan dan tidak
melampaui kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Otonomi Daerah dan pembangunan yang
berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
•
Kerjasama harus diwujudkan dengan negara atau subyek
hukum dari negara yang telah memiliki hubungan
diplomatik dengan Republik Indonesia dan diselenggarakan
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
•
Ruang Lingkup Kerjasama adalah semua urusan
yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
•
Hubungan dan Kerjasama yang secara langsung
atau tidak langsung akan membebani masyarakat
dan Daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD
Propinsi / Kota / Kabupaten;
•
Penyelenggaraan Kerjasama harus senantiasa
sesuai dengan dan berada di dalam kerangka politik
Luar Negeri Negara Kesatuan Republik Indonesia,
hukum dan peraturan perundang-undangan
nasional Indonesia, serta hukum dan kebiasaan
internasional.
•
Kerjasama harus tidak boleh merugikan dan atau
bertentangan dengan kepentingan politik,
ekonomi, sosial, budaya dan
pertahanan/keamanan bangsa dan negara Republik
Indonesia;
•
Kerjasama harus senantiasa diarahkan demi perolehan
manfaat dan keuntungan yang bertimbal-balik di antara
para pihak, dengan tetap mengutamakan penegakan
prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik
(principles of good governance) dan prinsip-prinsip
penyelenggaraan usaha yang baik (principles of Good
Corporate Governance), demi kepentingan pembangunan
nasional dan pembangunan daerah;
•
Kerjasama dan kontrak-kontrak yang dibuat dalam rangka
Kerjasama harus senantiasa diwujudkan atas dasar asas
persamaan hak dan kedudukan, itikad baik, pola perilaku
bertransaksi yang adil dan layak (fair and reasonable
dealings), tanpa adanya upaya untuk saling memaksakan
kehendak;
•
Substansi dan pelaksanaan Kerjasama tidak
boleh membawa dampak yang negatif dan /
atau merugikan terhadap stabilitas politik
dan keamanan dalam negeri Indonesia dan
khususnya provinsi DKI;
•
Substansi dan pelaksanaan Kerjasama tidak
boleh diarahkan pada upaya campur tangan
dan intervensi pada urusan dan kepentingan
dalam negeri masing-masing negara;
•
Substansi dan Pelaksanaan Kerjasama harus aman
ditinjau dari berbagai segi, termasuk dari segi
politis, kedaulatan teritorial, hukum dan
perundang-undangan yang berlaku sebagai kaidah
hukum memaksa (mandatory laws and regulations)
dan dari segi teknis-operasionalnya;
•
Barang milik Daerah yang digunakan untuk
melayani kepentingan umum tidak dapat
digadaikan, dibebani hak tangungan, dan/atau
dipindahtangankan;
•
Proses penyelesaian sengketa (dispute settlement
procedure) atas sengketa yang mungkin timbul dari
pelaksanaan Kerjasama harus sedapat mungkin
dilaksanakan dengan cara damai dan bersahabat,
melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase, serta
berdasarkan asas-asas dan aturan-aturan yang berlaku
dalam hukum dan/atau kebiasaan internasional atau
hukum perdata internasional, tanpa melanggar
kaidah-kaidah hukum negara Kesatuan Republik
Indonesia yang bersifat memaksa (mandatory laws)
dalam bidang yang dikerjasamakan; Penyelesaian
sengketa melalui litigasi di depan Badan Peradilan
hanya dapat dilakukan di Pengadilan Indonesia atas
dasar kesepakatan antara Pelaku Kerjasama dan Pihak
Asing.
Jenis Kerjasama Luar Negeri
 Kerjasama Propinsi / Kota Kembar (Sister
Province /Sister Cities Cooperation
Programs), kerjasama antardaerah;
 Kerjasama dengan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) Asing;
 Pinjaman Luar Negeri;
 Hibah.
Ruang Lingkup Kerjasama Luar Negeri
• Bidang Ekonomi yang mencakup sub-sub bidang:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Perdagangan (Trade and Business);
Investasi (investment);
Rekayasa dan Konstruksi (Engineering and Construction);
Pendanaan Luar negeri (International Loan and Financing);
Ketenagakerjaan (Labor and Employment);
Kelautan dan Perikanan (Marine and Fisheries);
Ilmu pengetahuan dan Teknologi (Science and Technology);
Kehutanan (Forestry);
Pertanian (Agriculture);
Pertambangan (Mining);
•
Sosial Budaya yang mencakup sub-sub bidang:
a) Pendidikan dan Pelatihan (Education & Training);
b) Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Environmental Preservation and Management);
c) Pelayanan Kesehatan (Healthcare);
d) Pengembangan Kehidupan Anak dan Pemuda (Child and
Youth Development);
e) Kewanitaan (Women);
f) Olah Raga (Sports);
g) Kesenian (Art);
Tahapan Pembuatan Perjanjian
•
•
•
•
Penetapan (sluiting)
Persetujuan (instemming)
Penguatan (bekrachtiging)
Pengumuman (afkondiging)
Pendukung Kerjasama dengan Pihak Ketiga
•
Pendirian Badan Promosi, Lembaga Persahabatan, Lembaga Kebudayaan dan
Lembaga Pendidikan Daerah di Luar Negeri;
•
Daerah dapat membentuk Badan Promosi Daerah, Lembaga Persahabatan,
Lembaga Kebudayaan dan Lembaga Pendidikan Daerah di luar negeri yang
sepenuhnya dikelola oleh swasta;
•
Kegiatan Badan /Lembaga tersebut meliputi bidang perdagangan, pariwisata,
investasi, sosial budaya dan pendidikan antra Propinsi dan / atau di Luar Negeri
yang dapat dikelola oleh satu atau lebih daerah yang bertujuan untuk
mempromosikan daerahnya;
•
Pembentukan Badan dan Lembaga hanya dapat dilakukan setelah mendapat
pertimbangan tertulis dari Menteri Luar Negeri.
Tujuan Pengawasan
– Daerah tidak dimungkinkan untuk melakukan
kerjasama di luar kerangka peraturan
perundang-undangan;
– Kerjasama yang dilakukan oleh Daerah dengan
Luar Negeri selalu dilakukan dalam rangka
menjaga kepentingan umum.
Tujuan Pembinaan
•
Meningkatkan dan menunjang sumber daya
manusia yang berada di Daerah dalam rangka
melaksanakan kerjasama dengan Luar Negeri;
•
Penyediaan fasilitasi bagi Daerah untuk melakukan
kerjasama dengan Luar Negeri;
•
Penyediaan jaringan kerja (net-working) bagi
Daerah untuk melakukan hubungan kerjasama
dengan Luar Negeri; dsb.
Terima kasih,
Wassalam
Ringkasan Biodata
Prof. Dr. ASEP WARLAN YUSUF, SH.,MH
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 9 Juli 1960
Alamat Rumah : Jln. Solo No. 38 Antapani Bandung
Tlp/Fax. (022) 7204775
HP: 0816.62.4195
E-mail: [email protected]
Alamat Kantor : Kampus Pascasarjana Unpar
Jalan Merdeka No. 30 Bandung, 40117
Pangkat/Jabatan Akademik: Pembina Utama, IV/E - Guru Besar
PENDIDIKAN
Doktor Ilmu Hukum (S-3) : Universitas Indonesia, lulus 2002
Magister Hukum (S-2) : Universitas Padjadjaran, lulus 1990
Sarjana Hukum (S-1): Universitas Katolik Parahyangan, lulus
1984
 Course on Legal Drafting, Indonesia-Netherlands Cooperation,
1986;
 Course on Decentralization in Planning and Organization,
Indonesia-Netherlands Cooperation, 1989;
 Course on Adiministrative Law Enforcement: A Study Comparative
between Netherlands and Indonesia, 1995;
 Course on Environmantal Law and Administration, VROM Ministry
of Netherlands - Leiden University, Den Haag Netherlands 1998;
 Training on Environmental Law and Enforcement, AUS-Aid - MA ICEL, 2000.

PEKERJAAN
1984 – sekarang : Dosen pada Fakultas Hukum Unpar
Bandung
JABATAN STRUKTURAL:
Kepala Program Doktor dan Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Unpar Bandung

similar documents