Object Oriented Analyis & Design Training Agenda

Report
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 6th Edition
Whitten Bentley Dittman
KOORDINASI DAN SUPERVISI
PENCEGAHAN KORUPSI DANA PENDIDIKAN
SEBAGAI UPAYA CONSULTING PARTNER
Oleh :
Moch. Jasin
Inspektur Jenderal Kementerian Agama
DISAMPAIKAN PADA RAPAT KORSUP PENCEGAHAN KORUPSI DANA PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN KANWIL KEMENAG PROV. JAWA BARAT
Savoy Homann Bidakara Hotel Bandung, 7 November 2014
Irwin/McGraw-Hill
Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 6th Edition
Whitten Bentley Dittman
A. VISI DAN MISI
Visi “ Menjadi Pengendali dan Penjamin Mutu
Kinerja Kementerian Agama”
Pengendali mutu kinerja
mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satuan
organisasi/satuan kerja agar sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
Penjamin mutu kinerja
mampu melakukan pengawasan dalam rangka memastikan bahwa
seluruh satuan organisasi/satuan kerja dapat mewujudkan kinerja
yang tinggi sesuai tugas dan fungsinya.
Irwin/McGraw-Hill
Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 6th Edition
Whitten Bentley Dittman
Misi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Melakukan pengawasan fungsional secara profesional dan
independen;
Melakukan penguatan sistem pengawasan yang efektif dan
terintegrasi;
Meningkatkan kompetensi dan integritas moral aparatur
pengawasan;
Meningkatkan peran konsultan dan katalisator aparat
pengawasan;
Mendorong akselerasi penyelesaian tindak lanjut hasil
pengawasan;
Menumbuhkembangkan pengawasan preventif melalui
Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA);
Mewujudkan pelayanan administrasi pengawasan yang cepat,
tepat, dan akurat berbasis teknologi informasi;
8. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam
rangka peningkatan kualitas pengawasan.
Irwin/McGraw-Hill
Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 6th Edition
Whitten Bentley Dittman
Amanah Konstitusi:
Undang-Undang Dasar 1945
Amandemen Ke Empat
Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan
undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. (pasal 23 ayat 1)
Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan
belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan nasional. (Pasal 31 ayat 4)
Irwin/McGraw-Hill
Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 6th Edition
Whitten Bentley Dittman
Kegiatan Koordinasi dan Supervisi
1.
2.
3.
4.
5.
Pengumpulan data informasi awal terkait dana sektor
pendidikan khususnya anggaran pendidikan pada
belanja pemerintah pusat dan transfer daerah.
Pembentukan
Tim
Koordinasi
dan
Supervisi
Pencegahan Korupsi Dana Pendidikan Masing-masing
Inspektorat Jenderal dengan tugas berkoordinasi dan
membantu KPK.
Identifikasi titik-titik rawan korupsi pada pengelolaan
dana
tersebut
dimulai
dari
perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan,
pemeriksaan
dan
pertanggungjawaban.
Perumusan saran perbaikan dalam bentuk rencana
aksi bersama yang akan dilaksanakan oleh Instansi
pusat.
Pemantauan Implementasi rencana aksi pada instansi
pusat dan daerah
Irwin/McGraw-Hill
Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 6th Edition
Whitten Bentley Dittman
Upaya Pencegahan Korupsi (Dana Pendidikan)
• Untuk mendorong terlaksananya kegiatan pendidikan yang
transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana pendidikan,
perlu
didorong
upaya-upaya
perbaikan
dan
penyempurnaan, mulai dari perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban, sehingga
tindak pidana korupsi dapat dicegah.
• Salah satu upaya perbaikan dilakukan dengan kegiatan
koordinasi dan supervisi (korsup) antar instansi yang terlibat
dalam pengelolaan dan pengawasan dana pendidikan
(Kemdikbud, Kemenag, Kemdagri, Kemkeu, BPKP dan
KPK)
• Partner KPK adalah APIP (dari Kemdikbud, Kemenag,
Kemdagri, Kemkeu dan BPKP). Kemdagri diharapkan
berperan sebagai pembina Pemerintah Daerah.
Irwin/McGraw-Hill
Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 6th Edition
Whitten Bentley Dittman
Tujuan Kegiatan Korsup Dana Pendidikan
 Mengidentifikasi kelemahan sistem pada pengelolaan dan
pengawasan dana sektor pendidikan yang berpotensi
menimbulkan korupsi.
 Menyusun dan melaksanakan rencana aksi pencegahan
korupsi bersama lintas instansi pengelola dan pengawas
dana pendidikan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan
tersebut
Irwin/McGraw-Hill
Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 6th Edition
Whitten Bentley Dittman
PERKEMBANGAN FUNGSI
INTERNAL AUDITOR (1-3)
FUNGSI INTERNAL AUDITOR
WATCHDOG
Irwin/McGraw-Hill
CONSULTING
ASSISTING
Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 6th Edition
Whitten Bentley Dittman
Peran Strategis APIP Dalam Mencegah Korupsi
 Melaksanakan Fungsi Konsultansi dan
Asistensi:
 Membangun Sistem yang akomodatif dalam deteksi dan
prefensi Korupsi.
 Membangun SDM yang berintegritas (cerdas, profesional,
dan bersih).
 Membangun Kultur Anti korupsi
Irwin/McGraw-Hill
Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 6th Edition
Whitten Bentley Dittman
PENINGKATAN PERAN KONSULTAN DAN KATALISATOR
KONSULTAN
 Peran pengawas sebagai konsultan diharapkan dapat
memberikan manfaat berupa nasehat (advice) dalam
pengelolaan sumber daya organisasi, sehingga dapat
membantu pencapaian kinerja satker
 Dengan paradigma tersebut, pihak auditi juga harus
merubah cara kerja untuk melaksanakan fungsi
pelayanan, regulasi dan pembangunan dengan
merumuskan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama
sebagai benchmark/standar ukur bagi pengawas untuk
menilai tingkat keberhasilan dan pencapaian yang telah
ditetapkan
Irwin/McGraw-Hill
Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 6th Edition
Whitten Bentley Dittman
........lanjutan KONSULTAN
Dengan demikian basis pengawasan yang dilakukan adalah
pendekatan pembinaan, dapat diindikasikan sebagai :
a. Pihak yang diawasi merasa terbantu, sehingga dapat
mencapai visi dan misi organisasinya
b. Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran dan
partisipatif
c. Menimbulkan suasana saling mempercayai didalam
lingkungan organisasi
d. Meningkatkan kelancaran tugas organisasi
e. Mendorong terwujudnya good governance
Irwin/McGraw-Hill
Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 6th Edition
Whitten Bentley Dittman
........lanjutan KATALISATOR
KATALISATOR
Dalam peran katalis, internal auditor bertindak sebagai
fasilitator dan agent of change. Hal ini berkaitan dengan
quality assurance sehingga auditor diharapkan dapat
membimbing manajemen dalam mengenali resiko yang
mengancam pencapaian tujuan organisasi
Irwin/McGraw-Hill
Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 6th Edition
Whitten Bentley Dittman
........lanjutan KATALISATOR
Peran baru ini menempatkan pengawas (Inspekorat
Jenderal) dan auditi (satker) sebagai mitra/rekan kerja
untuk bersama-sama menemukan rumusan yang tepat
agar pelayanan pendidikan pada Madrasah dapat
mencapai tujuannya dalam meningkatkan kualitas
sumber daya manusia
Irwin/McGraw-Hill
Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 6th Edition
Whitten Bentley Dittman
Kegiatan Pengawasan Itjen
atas Dana Pendidikan
Audit Kinerja terhadap Program Pendidikan di Pusat, Kanwil, Kemenag,
Madrasah Negeri, dan Perguruan Tinggi Agama Negeri;
Audit tunggakan tunjangan sertifikasi guru dan dosen;
Pemantauan terhadap bantuan sosial dari pusat ke madrasah swasta
(buku pelajaran, laboratorium, komputer, media pembelajaran, dll);
Pemantauan Bantuan Operasional Madrasah (BOS);
Pemantauan Bantuan Siswa Miskin (BSM);
Pemantauan Bidik Misi pada PTAIN;
Koordinasi dan supervisi dana pendidikan Kemenag.
Irwin/McGraw-Hill
Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 6th Edition
Whitten Bentley Dittman
PERMASALAHAN
PENGELOLAAN
DANA PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN
KEMENAG
Irwin/McGraw-Hill
Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 6th Edition
Whitten Bentley Dittman
Hasil Pemetaan Resiko – Dana Pendidikan
Akar Permasalahan
Lemahnya
Pengendalian
Internal
Lemahnya
Sistem
Administrasi
Adanya
kekosongan
pengawasan
Irwin/McGraw-Hill
(Data Tidak
Handal)
Lemahnya
kontrol publik
/ sosial
Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 6th Edition
Whitten Bentley Dittman
PADA MADRASAH
1.
2.
3.
4.
Alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas
proses belajar mengajar lebih rendah dibandingkan
dengan alokasi anggaran belanja pegawai;
Alokasi anggaran untuk sarana prasarana
(penambahan ruang kelas, perpustakaan, lab, dll)
masih sangat rendah terutama madrasah swasta;
Kekurangan SDM pengelola anggaran yang
kompeten. Kepala madrasah negeri, selain sebagai
KPA merangkap sebagai PPK dan PPSPM. Tenaga
pembukuan keuangan rata-rata merangkap sebagai
guru bidang studi. Padahal mereka tidak
berlatarbelakang pendidikan berbasis keuangan;
Perencanaan alokasi mata anggaran bantuan sosial
yang masih belum memiliki kesepakatan (52 atau
57)
Irwin/McGraw-Hill
Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 6th Edition
Whitten Bentley Dittman
PADA MADRASAH
5.
6.
7.
Pendistribusian bantuan sosial belum memenuhi 6
ketepatan, meliputi: tepat sasaran, tepat jumlah,
tepat waktu, tepat guna, tepat administrasi, dan
tepat spesifikasi.
Pertanggungjawaban dana bantuan sosial belum
dibuat oleh lembaga penerima bantuan.
Permasalahan Dana BOS antara lain:
a. Pencairan dana tidak sesuai dengan riil jumlah
siswa
b. Penerimaan dana tidak tepat waktu
c. Penggunaan dana belum sesuai dengan
peruntukannya
d. Pelaporan pertanggungjawaban dana BOS
belum tertib
Irwin/McGraw-Hill
Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 6th Edition
Whitten Bentley Dittman
PADA MADRASAH
8.
9.
Permasalahan Tunjangan Fungsional Guru pada
madrasah:
a. Keterlambatan pembayaran karena ketidaktersediaan
dana APBN;
b. Kurangnya guru dalam memenuhi persyaratan
tunjangan sertifikasi;
c. Tunjangan sertifikasi Guru DPK yang ditugaskan di
Kemenag tidak dibayarkan instansi asal;
d. Pungutan liar terhadap dana tunjangan;
e. Duplikasi data.
Permasalahan Beasiswa:
a. Database penerima beasiswa tidak akurat;
b. Bantuan disalurkan tidak tepat waktu;
c. Penerima beasiswa banyak yang ditemukan tidak
memenuhi persyaratan;
Irwin/McGraw-Hill
Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 6th Edition
Whitten Bentley Dittman
JENIS PEMERIKSAAN/AUDIT
BIDANG PENDIDIKAN
Temuan BPKP
Pengawasan pendidikan BPKP meliputi
a. Audit dana BOS,
b. Program wajar dikdas 9 tahun,
c. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan,
d. Program manajemen pelayanan pendidikan, dan
e. Bantuan MEDP
f. Audit Tunggakan TPG
Irwin/McGraw-Hill
Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 6th Edition
Whitten Bentley Dittman
JENIS PEMERIKSAAN/AUDIT
BIDANG PENDIDIKAN
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI)
Meliputi
a. Program wajar dikdas 9 tahun,
b. Dana BSM
c. Dana BOS
d. Pengelolaan keuangan pada madrasah
e. Sertifikasi Dosen
f. Bansos Pendidikan
Irwin/McGraw-Hill
Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 6th Edition
Whitten Bentley Dittman
JENIS PEMERIKSAAN/AUDIT
BIDANG PENDIDIKAN
Adapun profil temuan sebagai berikut:
a. Pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan
ketentuan/peraturan yang berlaku;
b. Kekurangan volume pekerjaan;
c. Pengelolaan dana BOS tidak sesuai dengan peruntukan,
tugas, dan fungsinya;
d. Standar Pelayanan Minimal pendidikan tidak terpenuhi.
Irwin/McGraw-Hill
Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 6th Edition
Whitten Bentley Dittman
Fungsi Dirjen Pendis
 Merumuskan dan menetapkan visi, misi, dan kebijakan
teknis bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan
beragama;
1)
2)
3)
4)
Tersedianya data dan informasi perencanaan
Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan
Meningkatnya kualitas pelayanan ketatalaksanaan, kepegawaian, serta
tersedianya peraturan perundang-undangan
5) Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran dan pelayanan umum
 Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah;
1)
2)
3)
4)
Tersedianya dan terjangkaunya layanan
Meningkatnya mutu layanan pendidikan
Meningkatnya mutu dan daya saing lulusan
Meningkatnya mutu tata kelola madrasah
Irwin/McGraw-Hill
Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 6th Edition
Whitten Bentley Dittman
Fungsi Dirjen Pendis
 Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah
Bermutu;
1) Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
2) Tersalurkannya beasiswa bagi siswa miskin (BSM)
 Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Madrasah;
1) Meningkatnya profesional tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan
2) Meningkatnya Kesejakteraan tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan
Irwin/McGraw-Hill
Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 6th Edition
Whitten Bentley Dittman
Fungsi Kanwil Kemenag
Berdasarkan PMA Nomor 13 Tahun 2012 adalah :
 Merumuskan dan menetapkan visi, misi, dan kebijakan teknis
bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama;
 Memberikan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan
umrah;
 Memberikan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di
bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan
keagamaan;
 Memberikan pelayanan kerukunan umat beragama;
 Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan
administasi dan informasi
 Mengkoordinasikan perencanaan, pengendalian,pengawasan, dan evaluasi program;
 Pelaksanaan hubungan dengan pemda, instansi terkait, dan
lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas.
Irwin/McGraw-Hill
Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 6th Edition
Whitten Bentley Dittman
Upaya Pengendalian Dana Pendidikan
oleh Kanwil Kemenag dan Kankemenag kab/kota
1. Mengalokasikan dana bansos sesuai dengan mata
anggaran yang telah ditentukan;
2. Menyusun pedoman/juklak/juknis bantuan;
3. Melakukan verifikasi terhadap lembaga calon
penerima dana bantuan agar tepat sasaran;
4. Memproses penyaluran dana agar dapat
dicairkan/didistribusikan tepat waktu dan tepat
jumlah;
5. Memantau pelaksanaan pendistribusian bantuan
sampai ke lembaga penerima;
Irwin/McGraw-Hill
Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 6th Edition
Whitten Bentley Dittman
Upaya Pengendalian Dana Pendidikan
oleh Kanwil Kemenag dan Kankemenag kab/kota
6. Mengendalikan laporan pertanggungjawaban
pendistribusian dan pendayagunaan bantuan dari
lembaga penerima bantuan;
7. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan
bantuan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian
Agama;
8. Memberdayakan Pengawas Madrasah untuk melakukan
tugas pengawasan akademik dan manajerial madrasah
(sesuai PMA Nomor 2 Tahun 2012) termasuk
mengendalikan dan memantau pengelolaan dana
pendidikan pada madrasah.
Irwin/McGraw-Hill
Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 6th Edition
Whitten Bentley Dittman
TUGAS DAN FUNGSI MADRASAH
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah adalah
kegiatan pelaksanaan komponen sistem
pendidikan pada Raudhatul Athfal, Madrasah
Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah
Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan agar
proses pendidikan dapat berlangsung sesuai
dengan tujuan Pendidikan Nasional.
Irwin/McGraw-Hill
Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 6th Edition
Whitten Bentley Dittman
TUGAS DAN FUNGSI MADRASAH
1. Merealisasikan pendidikan islam untuk mencapai
tujuan pendidikan agar anak didik taat beribadah,
mentauhidkan Allah dan tunduk atas perintahNya;
2. Memelihara fitrah anak didik agar tidak
menyimpang dari tujuan penciptaan manusia;
3. Sebagai wadah sosialisasi dalam peradapan Islami
dengan cara mengintegrasikan ilmu alam dan
sosial dengan landasan ilmu-ilmu agama sehingga
mereka dapat bersaing dalam kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi;
4. Membersihkan pikiran dan jiwa dari pengaruh
negatif dan subyektif
5. Memberikan wawasan nilai dan moral sehingga
anak didik memiliki kepribadian yang kuat di
tengah perkembangan zaman yang semakin
mengalami krisis nilai. Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved
Irwin/McGraw-Hill
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 6th Edition
Whitten Bentley Dittman
TUGAS DAN FUNGSI GURU
 Membuat alat pelajaran/alat peraga
 Menumbuh kembangkan sikap menghargai karya
seni
 Mengikuti kegiatan pengembangan dan
pemasyarakatan kurikulum
 Melaksanakan tugas tertentu disekolah
 Mengadakan pengembangan program
pembelajaran
 Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar
anak didik
 Mengisi dan meneliti daftar hadir sebelum mulai
pelajaran
 Mengatur kebersihan ruang kelas dan sekitarnya.
 Mengumpulkan dan menghitung angka kredit
untuk kenaikan pangkat
Irwin/McGraw-Hill
Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 6th Edition
Whitten Bentley Dittman
TUGAS DAN FUNGSI GURU
 Membuat Kelengkapan mengajar dengan baik dan
lengkap
 Melaksanakan Kegiatan pembelajaran
 Melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar,
ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir
 Melaksanakan analisis hasil ulangan harian
 Menyusun dan melaksanakan program perbaikan
dan pengayaan
 Mengisi daftar nilai anak didik
 Melaksanakan Kegiatan membimbing
(pengimbasan pengetahuan), kepada guru lain
dalam proses pembelajaran
Irwin/McGraw-Hill
Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 6th Edition
Whitten Bentley Dittman
HAK DAN KEWAJIBAN GURU
Hak dan Kewajiban Guru Menurut UU No
14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen
diatur dalam pasal 13, pasal 14, pasal 15,
pasal 16, pasal 17, pasal 18 dan pasal 22
Irwin/McGraw-Hill
Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 6th Edition
Whitten Bentley Dittman
HAK DAN KEWAJIBAN GURU
Hak Pendidik (guru) antara lain :
1. Penghasilan dan Jaminan Kesejahteraan sosial
yang pantas dan memadai;
2. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi
kerja;
3. Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan
tenaga kependidikan, pengalaman, kemampuan,
dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan;
4. Berhak mendapatkan sertifikasi pendidikan;
5. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas
dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
6. Kesempatan untuk menggunakan sarana,
prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
Irwin/McGraw-Hill
Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 6th Edition
Whitten Bentley Dittman
HAK DAN KEWAJIBAN GURU
Kewajiban sebagai Pendidik (guru) antara lain :
1. Pendidik merupakan tenaga profesional yang
bertugas merencanakan dan melaksanakan proses
pembelajaran;
2. Harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikat
sesua dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat
jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
3. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna,
menyenagkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
4. Mempunyai komitmen secara profesional untuk
meningkatkan mutu pendidikan; dan
5. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga,
profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan
yang diberikan kepadanya.
Irwin/McGraw-Hill
Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 6th Edition
Whitten Bentley Dittman
www.itjen.kemenag.go.id
DUMAS ONLINE
(Pengaduan Masyarakat)
Kirim Ke:
INSPEKTUR JENDERAL (IRJEN)
KEMENTERIAN AGAMA RI
Jl. RS. Fatmawati No. 33A Cipete Jaksel
Telp. (021) 75916038 Fax. (021) 7692112
Email: [email protected]
Irwin/McGraw-Hill
Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS 6th Edition
Whitten Bentley Dittman
SEKIAN
&
TERIMA KASIH
Irwin/McGraw-Hill
Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved

similar documents