PKN-UPY (1)

Report
Pendidikan Kewarganegaraan
OLEH : DRS. SUKIRAN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
LANDASAN & TUJUAN
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
TATA URUT PEMBAHASAN
1. PENDAHALUAN
2. LANDASAN HUKUM PKN
- UU No. 20/2003 – SISDIKNAS, PASAL 37 AYAT (2)
- KEP. DIRJEN DIKTI DEPDIKNAS
Nomor : 43/DIKTI/Kep./2006
- KURIKULUM UPY
3. VISI, MISI & KOMPETENSI PKN
4. SUBSTANSI KAJIAN POKOK PKN
5. METODOLOGI PEMBELAJARAN PKN DAN PENILAIAN
6. PERSYARATAN KULIFIKASI DOSEN PKN
7. PENUTUP
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM
KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL
( UU RI NO. 20/2003)
“KURIKULUM
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH”
WAJIB MEMUAT :
a.
PENDIDIKAN AGAMA
b.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
c.
BAHASA
( Ps 37 AYAT 1 UU No 20 tahun 2003 )
“KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI” WAJIB MEMUAT :
a.
PENDIDIKAN AGAMA;
b.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN;
c.
BAHASA.”
( Ps 37 AYAT 2 UU No.20 tahun 2003)
MISI
UU Nomor 20 tahun 2003), antara lain :
”Meningkatkan kesiapan masukan dan
kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang
bermoral”. Membantu mahasiswa agar
dapat mewujudkan nilai dasar agama dan
kebudayaan, serta kesadaran berbangsa
dalam menerapkan Ilmu Pengetahuan,
Teknologi dan Seni yang dikuasainya dengan
rasa tanggung jawab bagi kemanusiaan
(Pasal 2)
VISI MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN)
Visi PKN di perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan
pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program
studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan
kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnva
MISI MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN)
Misi PKN di perguruan tinggi membantu mahasiswa
memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu
mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan,
rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat
dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya dengan
rasa tanggung jawab.
KOMPETENSI MATA KULIAH PKN
KOMPETENSI MATA KULIAH PKN BERTUJUAN MENGUASAI
KEMAMPUAN BERPIKIR, BERSIKAP RASIONAL DAN
DINAMIS, BERPANDANGAN LUAS SEBAGAI MANUSIA
INTELEKTUAL
MENGANTARKAN MAHASIAWA SBG MODAL INTELEKTUAL
MELAKS, PROSES BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK
MENJADI ILMUWAN YG BERKEPRIBADIAN DEWASA YG
MENJUNJUNG TINGGI KEMANUSIAAN DAN KEHIDUPAN
SUBSTANSI KAJIAN POKOK PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
1. Filsafat Pancasila
- Pancasila sebagai sistem filsafat
- Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara
2. Identitas Nasional
- Karakteristik identitas nasional
- Proses berbangsa dan bernegara
3. Politik dan Strategi
- Sistem Konstitusi
- Sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia
4. Demokrasi Indonesia
- Konsep dan prinsip demokrasi
- Demokrasi dan pendidikan demokrasi
5. Hak Azasi Manusia dan Rule of Law
- Hak asasi manusia (HAM)
- Rule of Law
6. Hak dan Kewajiban WargaNegara
- Warga negara Indonesia
- Hak dan kewajiban warga negara Indonesia
7. Geopolitik Indonesia
- Wilayah sebagal ruang hidup
- Otonomi daerah
8. Geostrategi Indonesia
- Konsep Asta Gatra
- Indonesia dan perdamaian dunia
METODOLOGI PEMBELAJARAN MATA KULIAH PKN
1. PENDEKATAN
:
MENEMPATKAN
MAHASISWA SBG SUBYEK
PEDDIDIKAN, MITRA DLM PROSES PEMBELAJARAN, DAN SBG
UMAT, ANGGOTA KELUARGA, MASYARAKAT DAN WARGANEGARA
2. METODE
PROSES
PEMBELAJARAN
:
PEMBAHASAN
SECARA
KRITIS ANALITIS, INDUKTIF, DEDUKTIF DAN REFLEKTIF MELALUI
DIALOG KRATIF YG BERSIFAT PARTISIPATORIS UNTUK MEYAKINI
KEBENARAN SUBTANSI DSR KAJIAN
3. BENTUK AKTIVITAS PROSES PEMBELAJARAN : KULIAH TATAP
MUKA, CERAMAH, DIALOG (DISKUSI) INTERAKTIF, STUDI KASUS
PENUGASAN MANDIRI, SEMINAR KECIL & EVALUASI PROSES
BELAJAR
d. MOTIVASI
BELAJAR
:
MENUMBUHKAN
MENGEMBANGKAN
KEBUTUHAN HIDUP
KESADARAN
BAHWA
KEPRIBADIAN
PROSES
MERUPAKAN
PERSYARATAN KUALIFIKASI DOSEN MATA KULIAH
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
A. MINIMAL S1 YG DIBEKALI KHUSUS SBG DOSEN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, ATAU S1
DENGAN LATAR BELAKANG AKADEMIK, PENGALAMAN KERJA, & INTEGRITAS PRIBADI SBG DOSEN
DINILAI KOMPOTEN OLEH PERGURUAN TINGGI YG BERSANGKUTAN
B. S2 PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL DAN S2 LAINNYA YG DIBEKALI KHUSUS SBG PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
FASILITAS PEMBELAJARAN MATA KULIAH RIBADIAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
MEMENUHI SYARAT MINIMAL PERLENGKAPAN INSTRUKSIONAL AKADEMIK
STRATEGI PENDIDIKAN NASIONAL
Pada UU Nomor 20 tahun 2003 Pasal 37 Ayat (1)
disebutkan kurikulum pendidikan dasar dan menengah
wajib memuat: pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa, Matematika, IPA, IPS, Seni dan
Budaya, Jasmani dan Olahraga, Keterampilan dan
Kejuruan, dan Muatan lokal.
PASAL 37 AYAT (2) DISEBUTKAN BAHWA KURIKULUM
PENDIDIKAN TINGGI WAJIB MEMUAT :
a. Pendidikan Agama;
b. Perndidikan Kewarganegaraan; dan
c. Bahasa
PENILAIAN
UTS
UAS
: 20 PERSEN
: 30 PERSEN
TUGAS
: 50 PERSEN, terdiri dari
• KEHADIRAN (10%)
• PENYUSUNAN MAKALAH (30 %)
• PENYAJIAN (40 %)
• KEAKTIFAN (20 %)
PEDOMAN TRANSFER NILAI;
A = 86 – 100 = 4
A- = 80 – 85 = 3,67
B+ = 75 – 79 = 3,33
B
= 71 – 74 = 3,00
B- = 66 – 70 = 2,67
C+ = 61 – 65 = 2,33
C = 56 – 60 = 2,00
D =
0 – 55 = 1,00
FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL
Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tujuan Pendidikan Nasional adalah Mengembangkan potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa terhadap Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cerdas, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.
TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
1. MENINGKATKAN KUALITAS MANUSIA
INDONESIA, YAITU :
• MANUSIA YANG BERIMAN DAN BERTAKWA TERHADAP
TUHAN YME,
• BERBUDI LUHUR,
• BERKEPRIBADIAN,
• MANDIRI,
• MAJU,
• TANGGUH,
• CERDAS,
• KREATIF,
• TERAMPIL,
• BERDISIPLIN,
• BERETOS KERJA,
• PROFESIONAL,
• BERTANGGUNG JAWAB,
• PRODUKTIF, SERTA SEHAT JASMANI DAN ROHANI
2. MENUMBUHKAN JIWA NASIONALISME
• MENUMBUHKAN JIWA PATRIOTIK,
• MEMPERTEBAL RASA CINTA TANAH AIR,
• MENINGKATKAN SEMANGAT KEBANGSAAN,
• MENINGKATKAN KESETIAKAWANAN SOSIAL,
• MENINGKATKAN KESADARAN PADA SEJARAH,
• MENINGKATKAN SIKAP MENGHARGAI JASA PARA
PAHLAWAN,
• BERORIENTASI KE MASA DEPAN.
3. MEWUJUDKAN MANUSIA INDONESIA SEUTUHNYA
* Untuk hidup berguna & bermakna perlu memiliki bekal
IPTEKS berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, Keagamaan
dan Perjuangan bangsa. (NILAI-NILAI TSB MENJADI
PEDOMAN & KEYAKINAN DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT,
BERBANGSA
&
BERNEGARA
DI
INDONESIA)
* Menumbuhkan wawasan & kesadaran bernegara, sikap dan
perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan
bangsa, Wasantara, Tannas dalam diri individu.
* Kualitas Warga Negara ditentukan oleh keyakinan dan
sikap hidup bermasyarakat, berbangsa & bernegara,
disamping derajat penguasaan Ipteks
HAKEKAT PENDIDIKAN PKn
Mahasiswa mampu mengantisipasi hari depan yang
senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks
dinamika BUDAYA, BANGSA, NEGARA, dan HUBUNGAN
INTERNASIONAL.
Upaya menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi
penerus secara berguna (kemampuan spiritual) dan bermakna
(kemampuan kognitif & psikomotorik)
Mahasiswa memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela
negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, pola tindak yang
mencintai tanah air berdasarkan PANCAS
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
1. Periode perang kemerdekaan (1945 - 1949):
Satuan Tentara Pelajar TRI P (Tentara Republik
Indonesia Pelajar); Corps Mhs & Brigade 17.
2. Periode Menghadapi Gangguan Keamanan
Negara, karena berbagai pemberontakan,
perjuangan merebut Irian Barat dari penjajah
belanda, DWIKORA (UU No. 29 Tahun 1945
tentang HANNEG)
3. Ikut berpartisipasi, mempersiapkan diri secara
mental & fisik melalui kegiatan latihan kemiliteran
Mahasiswa (LKM)& LKD yang bersifat individual,
belum terkait pada Organisasi Perguruan Tinggi
(PT).
4. Tahun 1968 DepHan & DepDikBud : Walawa
(= Reserve Officer Training Center) di 8 PTN (UI,
UNPAD, UGM, Unair, Unsri, Unbra. Unhas, USU)
sifatnya ekstra kurikuler.
5. Tahun 1973, karena kondisi keuangan Negara
prihatin, Walawa dihentikan, diganti Latihan
Kemiliteran untuk persiapan perwira Cadangan
TNI (DepHan). Di PT : Dik Kewiraan (awalnya di 8
PTN)
6. UU No.2 Tahun 1989 Psl 39 : Dik Kewiraan sbg
bag dari Dik Kewarganegaraan (WN)
7. Tap MPR No.II/MPR/1993 tentang GBHN, Bang 5
th ke-6 menegakkan kembali pembinaan &
pengembangan Kurikulum & isi pendidikan : Dik
PS, Dik Agama, & Dik WN.
8. Era ORBA di bidang Pertahanan & Keamanan:
UU No.20 Tahun 1982 diganti dengan UU No.3
Tahun 2002 tentang HANNEG. Pasal 9 :
a.Setiap WN berhak & wajib ikut serta dalam
upaya bela negara yg diwujudkan dalam
Hanneg
b.Butir a dilaksanakan melalui PKN, Latihan dasar
kemiliteran wajib, pengabdian sbg prajurit TNI secara
sukarela atau wajib, Pengabdian sesuai profesi.
c. Butir b diatur oleh UU.
9.Era ORBA di bidang DikNas: UU No.2 Tahun 1989 diganti
dengan UU No.20 Tahun 2003 tentang SisDikNas. Psl 37 :
PKN masuk dalam kurikulum Dikti yg bersifat Wajib,
bersama-sama dengan Dik Agama & Bahasa. Ketentuan
diatur dengan PP.
PKN diakomodasikan dalam UU No.3 Tahun 2002 tentang
HANNEG & UU No.20 Tahun 2003 tentang Sis DikNas :
harus diupayakan peningkatan dan pemantapan kuantitas
& kualitas PKN.
HISTORIS
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA
SEJAK 1960-AN SAMPAI SAAT INI
☻CIVICS/KEWARGAAN NEGARA : SMA/SMP 62, SD 68, SMP 969,
SMA 1969
☻PENDIDIKAN KEWARGAAN NEGARA (PKN) : SD 68, PPSP 73
☻PENDIDIKAN MORAL PANCASILA (PMP) : SD, SMP,SMU 1975,
1984.
☻PENDIDIKAN PANCASILA : PT 1970-an - 2000-an
☻PENDIDIKAN KEWIRAAN : PT 1960-an - 2001
☻PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : PT 2002 - Sekarang
☻PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) :
SD, SMP, SMU 1994-Sekarang
☻PENDIDIKAN KEWARGAAN : IAIN/STAIN 2002 – sekarang
(rintisan)
☻PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) : SD, SMP, SMU, PT
(UU No.20 Thn 2003 ttg SISDIKNAS
HISTORIS ….(LANJUTAN)
CATATAN :
PENDIDIKAN KEWIRAAN : PT 1960-an – 2000
- Walawa (Wajib Latih Mahasiswa) :
~ Ektra Kurikuler, tapi intra Universiter
~ Di beberapa PTN.
~ 1970-an
~ Resimen Mahasiswa berdasar teritorial (seperti : Yon Maha
Jaya, Maha Surya, dsj).
~ sertifikatnya Tamtama Cadangan.
- Pendidikan Perwira Cadangan :
~ SKep Bersama Mendikbud-Menhankam/Pangab
untuk PTN : 0228/U/73 dan Kep.B.43/XII/73, 08-12-1973.
~ prinsipnya Wamil untuk Jurusan tertentu,
- sarjana muda ( eqivalen 90 sks)
- diberi pangkat Letnan Dua.
PENUTUP
1. PKN di PT merupakan bagian dari SISDIKNAS,
dan digunakan sbg wahana untuk membentuk sikap
mental manusia pembangunan, disamping memperluas cakrawala berpikir mahsiswa sebagai WN
yang mengemban
tanggungjawab
menciptakan
& meningkatkan kesejahteraan dan keamanan
nasional, kelangsungan hidup bangsa & negara,
demi terwujudnya aspirasi perjuangan nasional.
2. Di UPY, PKN sbg MK pengembangan kepribadian
menjadi sumber nilai & pedoman dlm mengantarkan
kepribadian mhs, dengan tujuan mampu mewujudkan nilai-nilai dasar agama kesadaran berbangsa & bernegara, mampu menerapkan Ipteks
dengan rasa tanggungjawab bagi kemanusiaan.
3. Kompetensinya
bertujuan
untuk
menguasai
kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis,
berperan dengan luas sebagai manusia intelektual.
4. Materi PPKn tidak cukup hernia dipelajari & diujikan
dg memberi nilai kuantitaf, tetapi lebih penting
adalah hasil kualitatif dalam bentuk aplikasi nilainilai materi pendidikan ke dalam hidup sehari-hari
atau profesi masing-masing, sbg generasi penerus
atau pemimpin bangsa masa depan.
5. PPKn merupakan strategi dasar untuk membentuk
tannas. Kemampuan mengaplikasikan nilai-nilai
PPKn dalam pembangunan bangsa dan negara, dapat
diharapkan tercapainya keberhasilan bangnas &
selanjutnya akan meningkatkan tannas
CAMKAN :
Sejarah kehidupan manusia mengajarkan :
BERAKAL TANPA BUDI
BERBAHAYA
BERBUDI TANPA AKAL
BERHENTI
BERAKAL DAN BERBUDI
BIJAKSANA

similar documents