WS 2 R. Komisi Utama - SESI 2 - 5. BPPT- penerapan e

Report
PENERAPAN E-VOTING DALAM PILKADES
ANDRARI GRAHITANDARU
13 NOVEMBER 2014
Fungsi dan Wewenang BPPT
Keppres 103 tahun 2001
FUNGSI
1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengkajian dan penerapan
teknologi;
2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPPT;
3. pemantauan, pembinaan dan pelayanan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di
bidang pengkajian dan penerapan teknologi dalam rangka inovasi, difusi, dan pengembangan
kapasitas, serta pembinaan alih teknologi
WEWENANG
1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengkajian dan penerapan
teknologi
2. Pemberian rekomendasi penerapan teknologi dan melaksanakan audit teknologi.
Audit Teknologi adalah pemeriksaan dan penilaian terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria
teknologi.
ERA INOVASI DAN TRANSFORMASI
PEMILU
e - PEMILU
e - DEMOKRASI
e - PEMERINTAHAN
Pengertian electronic voting
Sistem electronic voting (e-voting) adalah sebuah sistem yang
memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital
untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan
suara, mengirim hasil perolehan suara, menayangkan perolehan suara,
memelihara dan menghasilkan jejak audit.
Perangkat
Surat suara elektronik Memberikan suara
Hasil Perolehan suara
BUKU REKOMENDASI
“Pedoman Implementasi e-Voting dalam Pilkades
di Indonesia”
Tujuan
• Memberikan dukungan teknologi pada sistem pemilihan kepala
desa yang transparan dan akuntabel.
• Memberikan dukungan dalam mewujudkan kehidupan demokrasi.
• Menjadi acuan alternatif teknologi dalam pelaksanaan pilkades di
Indonesia.
• Menjadi acuan dalam menetapkan program pengembangan dan
investasi yang berkesinambungan setiap tahunnya.
• Menetapkan target-target yang akan dicapai sesuai dengan prioritas
yang ada di dalam startegi implemetasi pemilihan kepala desa
dengan e-Voting.
• Mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera
Perjalanan Studi kelayakan Pemilu Elektronik
di Indonesia
STRATEGI
Menilai beragam teknologi e-voting yang ada didunia
Mempelajari produk teknologi e-Voting yang digunakan negara lain
Menguji kehandalan sistem dengan cara langsung uji petik di lapangan.
Memperhatikan konsensus e-Voting Internasional
Menyusun Standar teknis dan operasional e-Voting Indonesia
Simulasi e-Voting
dalam beberapa
Pilkada
Studi Kelayakan
Workshop di
beberapa daerah dan
Dialog Nasional
Audiensi
Uji Materi UU
terkait pilkada
Coblos Contreng
Lomba e-Voting
Nasional
Dengan syarat
Luber Jurdil
Advokasi
Uji Petik / Pilot
E-Rekapitulasi Pileg
E
K
T
P
M
u
l
t
i
f
u
n
g
s
i
Uji Petik / Pilot
E-Rekapitulasi Pilpres
Advokasi PILOT e-Pemilu.
Membina Perguruan Tinggi Lokal.
Evaluasi implementasi Pilkades.
UU Pemilu Presiden
UU Pemilu Legislatif
UU Pemilukada
UU Desa
Sudah mengakomodir pemilu
elektronik
Standar & Arsitektur teknis
Uji Petik / Pilot
E-Rekapitulasi Pemilukada
Industri Nasional Pemasok
Perangkat, Aplikasi
dan Jaringan
Operasional dan Tata Kelola
Pedoman Implementasi eVoting dalam Pemilihan Kepala
Desa di Indonesia
Laboratorium e-Pemilu
Pengujian, Sertifikasi,
Dan Audit
2011-2012
2013 - 2014
2015 - 2019
Standar
Pengujian & Audit
Standar
2009-2010
Uji Petik / Pilot
E-Voting di Pilkades
DASAR HUKUM E-VOTING
Amar Putusan MK
No. 147/PUUVII/2009
E-Voting dapat diartikan Mencoblos/Mencetang dengan syarat
kumulatif:
• Tidak melanggar asas Luber Jurdil
• Daerah siap dari sisi
• teknologi,
• pembiayaan,
• sumber daya manusia maupun
• perangkat lunaknya,
• kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta
• persyaratan lain yang diperlukan
"Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
dilaksanakan dengan tujuan untuk:
memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi
pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.”
UU No 11 Tahun
2008
UU ITE
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah .
Merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan
hukum acara yang berlaku di Indonesia
DASAR HUKUM PILKADES
UU DESA NO 6 / 2014
(Pasal 31)
PP 43 / 2014
(Pasal 46)
1. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara
serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan
kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala Desa
diatur dengan Peraturan Menteri.
DASAR HUKUM E-VOTING - PILKADA
(1) Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan
dengan cara:
a. memberi tanda satu kali pada surat suara;; atau
b. memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara
secara
elektronik.
Perppu 12 / 2014
Pasal 85
(2) Pemberian tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan
Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi
dalam penyelenggaraan Pemilihan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan KPU.
Perangkat e-Voting
Alur Pemungutan Suara
Usulan Perbaikan
Kedepan
DPT OnLINE
NIK TUNGGAL
penanda
OTENTIKASI
PEMILIH
PEMUNGUTAN
KONFIRMASI
STRUK
AUDIT
PENGIRIMAN
HASIL
Tabulasi dan Penayangan Hasil
13
EKOSISTEM Penerapan e-Voting dalam PILKADES
BPD,
Lembaga Audit,
LSM , Saksi
Aspek
BPMPD, Panitia Pilkades
Kelembagaan
lembaga Sertifikasi, dll
Penyelenggara
Aspek
Kelembagaan
Pengawasan
Perguruan Tinggi Lokal
Sosialisasi, Simulasi,
Manajemen Perubahan, dll
Aspek
Sosial
Budaya
Aspek
Regulasi
Aspek Teknis /
Teknologi
UU, PP, PERDA,
PerBup,
standar, dll
Dinas Kominfo dan
Dukcapil
SOP, Standard, Testing,
Audit, Sertifikasi,
Technology assessment &
clearinghouse
STRATEGI PENERAPAN DALAM PILKADES
• Menyiapkan rancangan kebijakan mengenai pelaksanaan Pilkades
melalui metode e-voting dengan cara : Merubah Perda dan Perbub
• Menjalin Kerjasama dengan BPPT terkait pengembangan teknologi
dan pendampingan Pilkades, melalui penandatanganan Naskah
Nota Kesepahaman antara Bupati dengan BPPT.
• Pengadaan peralatan pendukung sebagaimana spesifikasi yang
disarankan oleh BPPT, dilaksanakan oleh kabupaten secara mandiri.
• Kabupaten agar melakukan koordinasi dengan BPD (Badan
Permusyawaratan Desa) bahwa Pemerintah Kabupaten tengah
mempersiapkan perubahan Perda dan atau Peraturan Bupati yang
mengatur Pemilihan kepala desa yang mengakomodir metode eVoting selain metoda coblos dan contreng.
STRATEGI PENERAPAN DALAM PILKADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Menyiapkan Desa-desa sebagai lokus Pilot Project melalui sosialisasi awal
Menetapkan desa yang akan melaksanakan pilkades dengan e-Voting
Pemenuhan anggaran dalam pengadaan sarana, prasarana dan pendukungnya.
Bermitra dengan perguruan tinggi setempat untuk pendampingan alih teknologi atau
transformasi menuju pemilu elekronik kajian sosial, budaya, hukum dan politik.
Penyiapan kelembagaan dan tim pilkades dengan e-Voting yang melibatkan BPMPD
dan Dinas Kominfo serta Dukcapil
Mengadakan workshop e-voting
Mengadakan sosialisasi dan simulasi terhadap desa-desa.
Membentuk organisasi penyelenggara pemilihan kepala desa dengan e-voting
Mengadakan Training of Trainers (TOT) kepada Tim Teknis E-Voting
Penyusunan Prosedur Tetap Pilkades yang menggunakan Sistem Berbasis Teknologi
Informasi ( E-Voting ) yaitu DRE (Direct Recording Electronik) Layar Sentuh ( Touch
Screen ).
PKS 3 Pihak
BPPT- Kabupaten Musi Rawas (BPMPD) – Universitas Musi Rawas
12 Nov 2014
Terima kasih
[email protected]

similar documents