Bab II Landasan & Tujuan Pendidikan Pancasila Oleh Dra. Hj

Report
Bab II
Landasan & Tujuan Pendidikan
Pancasila
Oleh
Dra. Hj. Kartini Parmono, M. Hum
Mata kuliah Pendidikan Pancasila
• membahas secara ilmiah dan memberikan bekal
teoritik kepada mahasiswa dalam membangun
kesadaran berbangsa dan bernegara akan perlunya
Pancasila sebagai dasar negara serta pandangan
hidup bangsa dan ideologi negara dalam menjawab
tantangan masa depan yang dihadapi bangsa
Indonesia
Persoalan-Persoalan yang dihadapi oleh
bangsa Indonesia diantaranya:
Sila Pertama : Pluralisme kesediaan untuk menerima pluralitas (agama, budaya, adat dan
pandangan hidup)
Sila ke dua : Hak asasi manusia (manusia diperlakukan sesuai dengan martabatnya.
Sila Ketiga
: Solidaritas bangsa, jiwa nasionalisme (bersatu, senasip sepenanggungan)
Sila keempat : Demokrasi (prinsip kedaulatan rakyat) + (Prinsip perwakilan, prinsip mayoritas tidak
menjadi diktator)
Sila Kelima : keadilan sosial (norma paling dasar) Contoh, ketidakadilan : kemiskinan, diskriminasi
(ras, suku budaya, perempuan)
Pendekatan Studi Pancasila secara Ilmiah :
 Ciri-ciri pengetahuan Ilmiah
1. Tersusun secara sistematis
2.Mempunyai pokok soal (subject matter)
3.Mempunyai titik pusat perhatian ( Focus of interest)
4.Empiris
5.Mempunyai metodologi
6.Bersifat rasional dan objektif
7.Dapat diverifikasi/dilacak kembali kebenarannya
8.Bersifat universal
No
Jenis
Pertanyaan
1
Deskriptif
Bagaimana
Hasil/jawaban
1. Jenis Pengetahuan Ilmiah
Objektif/apa: adanya
Sejarah
2
Kausal
Mengapa
Asal mula,
Teori kausalitas
3
Normatif
Kemana
Tujuan, norma/ukuran
Apa
Inti/hakekat, Tuhan,
manusia, satu, rakyat
dan adil
4
Esensi
Landasan Historis
SK Dirjen Dikti 1985 : MKU (Agama dan Pancasila )
SK Dirjen Dikti 1999 : MKDU (Agama, Pancasila, Alamiah Dasar
dan Budaya Dasar)
SK Dirjen Dikti 2000 : MKPK (agama, pancasila dan pendidikan
Kewiraan)
SK Dirjen Dikti No 38 thn 2002 : MPK (Pendidikan Agama, Pendidikan
Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan)
UU Sisdiknas Tahun 2003 : MPK (Pendidikan Agama, Pendidikan
Kewarganegaraan dan Bahasa)
Landasan Kultural
• Pancasila sebagai budaya bangsa
• Pancasila sebagai kepribadian bangsa
Landasan Yuridis
a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4
(Mencerdaskan kehidupan bangsa)
b. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan (2)
(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan
dan memilih pendidikan dan pengajaran
(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan
satu sistem mengajaran nasional yang diatur
dengan undang-undang.
Landasan Filosofis
•
•
•
•
•
Pendekatan etika/ filsafat moral
Pendekatan epistemologi/filsafat ilmu
Pendekatan aksiologis/ filsafat nilai
Pendekatan ontologis
Pendekatan antropologis
Tujuan dan Kompetensi yang
diharapkan dari Kuliah Pancasila :
Dalam Undang-Undang No 2 tahun 1989 tentang sistem
pendidikan nasional dan termuat dalam SK Dirjen Dikti No
467/Dikti/Kep/1999, dijelaskan bahwa tujuan Pendidikan
Pancasila adalah untuk membentuk moralitas yang diharapkan
terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang
memancarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama,
kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan, perilaku yang
mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan
bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga
perbedaan pemikiran, pendapat ataupun kepentingan diatasi
melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang
mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Melalui Pendidikan Pancasila, warga
negara Republik Indonesia
diharapkan mampu memahami,
menganalisis dan menjawab masalahmasalah yang dihadapi oleh
masyarakat bansanya secara
berkesinambungan dan konsisten
dengan cita-cita dan tujuan nasional
dalam Pembukaan UUD 1945
Sifat keseimbangan Pancasila
1. Keseimbangan konsensus Pancasila
2. Keseimbangan sistem Kemasyarakatan
3. Keseimbangan sistem kenegaraan
Ad. Keseimbangan Konsensus Nasional
Konsensus antara golongan Islam
dan golongan Nasional
Golongan Islam
:
Pembentukan negara Islam
Golongan Nasionalis : negara
sekuler, yaitu negara yang tidak
berurusan dengan agama
Lanjutan … (ad.1)
• Pancasila merupakan komsensus bersama dan
merupakan
perjanjian
luhur
yang
mempersatukan
antar
golongan
untuk
menegakkan negara Pancasila yang disebut
negara Theis Demokratis yang dapat
menyatukan seluruh rakyat Indonesia
Lanjutan … (ad.1)
Ideologi Golongan
Islam
Ide Golongan
Nasionalis
Negara Islam
Negara Sekuler
Pancasila
Negara Theis
Demokratis
Ad. 2. Keseimbangan sistem kemasyarakatan
• Pancasila menyeimbangan sifat individu dan
sifat sosial dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara, sehingga Pancasila
dapat mempertemukan antara aliran
individualisme dan aliran kolektivisme yang
menempuh jalan tengah dengan aliran
monodualis atau disebut dengan Negara
Monodualis/Integralistik
Lanjutan … (ad.2)
Individu : sistem masyarakat individualis
Liberalis : hak individu yang dapat menguasai
hajat hidup orang banyak.
Sosial
: sistem masyarakat kolektif/komunis
yang tidak mengakui hak milik individu.
Lanjutan … (ad.2)
Sifat Kodrat Individu
Sifat Kodrat Sosial
Aliran
Individualisme
Aliran Kolektivisme
Pancasila
Negara Monodualis
Negara Integralistik
Ad.3. Keseimbangan Sistem
Kenegaraan
• Pancasila merupakan sintesis antara dasar-dasar
kenegaraan modern tentang sistem demokrasi
dengan tradisi lama yaitu sistem musyawarah
mufakat atau sintesis antara ide-ide besar dunia
dengan ide-ide asli Indonesia.
• Negara Demokrasi di Indonesia tidak ada oposisi
karena yang dicari adalah bagaimana sebaiknya,
yaitu mencari kesepakatan bersama. Hal ini
berbeda dengan di Barat.
Lanjutan … (ad.3)
Ide Besar
Dunia
Ide Asli
Indonesia
Sistem
Demokrasi
Musyawarah
Mufakat
Pancasila
Negara
Dialektik
SKEMA PENGKAJIAN PANCASILA :
(Pendekatan Etis, Yuridis dan Politis )
Pancasila
Pendekatan Etis
Pendekatan
Yuridis
Pendekatan Politis
Pandangan Hidup
Dasar Negara
Ideologi Negara
Landasan moral
Landasan Hukum
Landasan kebijakan
Nasional
Tunsikting lakmanInd
UUD 1945
GBHN
Tuntaneg
Tuntapemb
Pembangunan
Masyarakat Adil Makmur
Berdasar Pancasila
ETIKET
ETIKA
1.
Sopan Santun
1.
Moral
2.
Cara suatu perbuatan yang
tepat dan baik.
Misal : memberi dengan tangan
kanan
2.
Norma suatu perbuatan itu sendiri.
Misalnya : Jangan mencuri (baik
dengan tangan kanan/kiri)
3. Hanya berlaku dalam pergaulan
dan ada saksi mata
Misal : Etiket makan
4. Yang Nampak dari segi lahiriah
Misal : Musang berbulu ayam,
lembut tetapi munafik
5. Etiket bersifat relatif
Contoh : makan dengan tangan
dan bersendawa
3. Etika berlaku tanpa hadirnya saksi
Misalnya: Larangan mencuri
4. Manusia dari segi dalamnya
Misal : Manusia yang sungguhsungguh baik, tidak munafik
5. Etika bersifat Absolud.
Misalnya : jangan membunuh,
jangan berdusta
Pancasila dan Pembangunan Bangsa (1)
Religi Politik
Etos
Bangsa
Kepribadian
Bangsa
PANCASIL
A
Budaya
Ideoogi
Negara
Nasionalisme
Pancasila dan Pembangunan Bangsa (2)
Religi
Budaya
Manusia
Pembangunan
Moral
Ideologi
Nasionalisme

similar documents