MKEvaluasiKebijakanPublik - Agus Suryono

Report
Oleh
Agus Suryono
TINJAUAN UMUM
PENGAWASAN
• Berfungsi meningkatkan kebertanggungjawaban
(accountability) dan keterbukaan (transparency)
sektor publik.
• Menekankan langkah pembenahan atau koreksi
jika dalam suatu kegiatan terjadi kesalahan atau
perbedaan dari tujuan yang telah ditetapkan.
• Pengawasan bukan merupakan suatu tujuan,
melainkan sarana untuk meningkatkan efisiensi
dalam melaksanakan kegiatan.
• Pengawasan mengandung makna penegakan
hukum dan disiplin.
RENSTRA PEMBANGUNAN
FILOSOFIS/IDE DASAR
VISI
Rasionalitas
Doktrin
MISI
TUJUAN
Konsisten
TARGET/SASARAN
KEBIJAKSANAAN
PROGRAM
Rasionalitas
Perilaku/
Pelaksanaan
PROYEK
STANDART OPERATING PROCEDURE
• Protap
• Juklak
• Juknis
TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA
NOW?
HOW?
FUTURE?
•Analisis
•Visi, Misi
SWOT, BSC
•Visi,Misi
•Isu-Isu
Strategik
•Kebijakan
Dasar
•Tujuan (Objektive)
•Program
•Sasaran (Target)
•Proyek dan •Capaian Output
Kegiatan
(Goals, Achievement)
EXISTING
CONDITION
FUTURE
CONDITION
ISU STRATEGIK
IDENTIFIKASI
MASALAH
AKAR MASALAH
ALTERNATIF
SOLUSI
RENSTRA/RENOP
BY RESEARCH
BY FILING/ INTUITION
PLANNING + PROGRAMMING+PROCEDURE
(SYSTEM)
FORMULASI
KEBIJAKAN
IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN
EVALUASI
KEBIJAKAN
KETERANGAN
(TREND)
+
+
+
Ideal, Logis
+
+
-
Why?
+
-
+
Why?
+
-
-
Why?
-
-
+
Aneh
-
+
-
Aneh
-
+
+
Aneh
-
-
-
Wajar, Logis
BAHAN BACAAN
(Referensi)
REFERENSI
• Agustino, L. 2006. Dasar - Dasar Kebijakan Publik, Bandung,
Anfabeta.
• Anderson, James E. 1979. Public Policy Making, Second Edition.
United State pf America: Holt, Rinehart, and Winston.
• Danim, S. 2000. Pengantar Penelitian Kebijakan. Jakarta : Bumi
aksara
• Dunn, William,N, 1984, Analisa Kebijaksanaan Publik,
Yogyakarta, Hanindita
• Dye, Thomas R. 1981. Understanding Public Policy, Fourth
Edition. Prentice Hall. Inc. Englewood Cliffs.
• Edwards, George C. 1980. Implementing Public Policy.
Washington D.C : Congressional Quarterly Press.
• Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 1994, Kebijakan
Publik dan Pembangunan, Malang, IKIP.
• Ilham, Eko, 2006, Evaluasi Kebijakan Pendidikan Tinggi di
Indonesia, Malang, Agritek - Yayasan Pembangunan Nasional
• Islamy, Irfan M. 1997. Prinsip – Prinsip Perumusan
Kebijaksanaan Negara, Jakarta, Bumi Aksara.
• Jone, Charles O. 1991. Pengantar Kebijakan Publik.
Jakarta, Rajawali.
• Grindle, Merilee. 1980. Politics and Policy
Implementation In The Third World, Princeton, New
Jersey : Princeton University Press.
• Lubis, Ibrahim. 1985. Pengendalian dan Pengawasan.
Jakarta: Ghalia Indonesia
• Mahsun, Mohamad,2006, Pengukuran Kinerja Sektor
Publik, Yogyakarta, FE-UGM, BPFE.
• Muljadi, Arief,2006, Manajemen Strategik:
Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Jakarta,
Prestasi Pustaka Publishing.
• Nasir, M.Safar,dkk, 2003, Pengukuran Kinerja
Pemerintah Daerah, Yogyakarta, UAD Press – Fakultas
UAD.
• Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi,
Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta, Gramedia.
• Nugroho, Riant. 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara
– Negara Berkembang: Model Model Perumusan,
Implementasi dan Evaluasi. Jakarta, Elex Media
Komputindo.
• Parsons, Wayne. 2008. Public Policy, Pengantar Teori
dan Praktek Analis Kebijakan, (Penerjemah Tri
Wibowo Budi Santoso). Jakarta : Kencana.
• ---------------,1997. Public Policy: An Introduction to
the Theory and Practice of Policy Analysis. Edward
Elgar Publishing Limited UK. Edward Elgar Publishing
Inc. USA.
• Ripley, Randall B and Franklin, Grace A.
1982,Bureaucracy and Policy Implementation.
Georgetown-Ontario : The Dorsey Press.
• Saffell, David C and Basehart, Harry. 2001. State and
Local Government Politics and Public Policies. New
York : McGraw hill companies, Inc.
• Soenarko. 2005. Public Policy, Surabaya : Unair Press
• Soeprapto, Riyadi, 2000, Perencanaan Evaluasi
Kebijakan Publik, Malang, UM Press
• ----------------------, 2000, Evaluasi Kebijakan Publik
Suatu Pendekatan, Malang, UM Press
• Wahab, Solichin Abdul. 2008. Pengantar Analisis
Kebijakan Publik. Malang : UMM Press.
• ---------------, 2005. Analisis Kebijaksanaan: Dari
formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara,
Jakarta: Bumi aksara
• --------------, 1999. Analisis Kebijakan Publik: Teori
Dan Aplikasinya. Malang, Danar Wijaya – Brawijaya
University Press.
• -------------, 1997, Evaluasi Kebijakan Publik, Malang,
FIA Unibraw - IKIP
• Wibawa, Samodra, 1994, Evaluasi Kebijakan Publik.
Jakarta, Raja Grafindo Persada.
• Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
• Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
• Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
• Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah.
PENDAHULUAN
(Introduction)
ORLA, ORBA = Kebijakan Rezim
ORDE REFORMASI = Kebijakan
Publik/Negara
Jadi, Ilmu Kebijakan Publik di
Indonesia sangat menantang
sebagai sesuatu yang baru dan
langka (Challenging)
TERMINOLOGI
• Policy = kebijakan, bukan kebijaksanaan
• Public Policy = kebijakan publik, bukan
kebijaksanaan publik atau kebijaksanaan negara
• Public = bukan negara, tapi domain state,
society, dan private (governance)
• Public = aliran anglo saxon Amerika
• State, Government = aliran kontinental (eropa,
Belanda, Inggris), tata negara, tata pemerintah,
tata negara, tertib administrasi
ALIRAN
KONTINENTAL
(EROPA, BELANDA, BRITISH)
MAINSTREAM
PUBLIC POLICY
?
ALIRAN
ANGLO SAXON
(AMERIKA)
KEBIJAKAN PUBLIK
• Kebijakan publik: apa yang diputuskan untuk
dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah
• Maknanya: hal-hal yang dikerjakan untuk
mencapai tujuan nasional
• Dilihat sebagai aksi pemerintah dalam
menghadapi masalah, dengan mengarahkan
perhatian terhadap “siapa, mendapatkan apa, kapan
dan bagaimana (who, get what, when, how)”.
Thomas R. Dye (1972)
“Anything a government chooses to do or not to do.”
Kebijakan publik melihat berbagai aspek dari
perilaku atau tindakan yang dilakukan
Pemerintah. Lembaga/institusi pembuat kebijakan
publik adalah Pemerintah, artinya stakeholders
lainnya bukan merupakan pembuat kebijakan
publik.
Kebijakan publik mengacu pada apa langkah yang
dilakukan oleh Pemerintah. How if government to do
nothing or status quo?
William I. Jenkins (1978)
“Public policy as a set of interrelated-decisions
taken by a political actor or group of actors
concerning the selection of goals.”
Jenkins melihat kebijakan publik sebagai suatu
“proses”, artinya terdapat rangkaian kebijakan
sebelumnya yang dijadikan landasannya
(interrelated decisions).
Public policy-making as a goal-oriented
behaviour (to evaluate public policy).
- EKSEKUTIF
- Swasta
- Masyarakat
IMPLEMENTASI
-
EKSEKUTIF
LEGISLATIF
Swasta
Masyarakat
FORMULASI
EVALUASI
-
LEGISLATIF
EKSEKUTIF (Atasan Langsung)
Swasta
Masyarakat
Yudikatif
BENTUK KEBIJAKAN PUBLIK
•
•
•
•
•
Regulatory: mengatur perilaku orang dan masyarakat
Ekstraktif : bagaimana menarik sumber-sumber
material dan non-material untuk kepentingan negara
(menyedot dan mengelola yang menguntungkan
negara)
Distributive: melakukan distribusi atau memberikan
akses terhadap sumberdaya tertentu
Redistributive: mendistribusikan kembali kekayaan
yang ada
Constituent: ditujukan untuk melindungi negara
PERUMUSAN MASALAH
SEBAGAI INTI KEBIJAKAN PUBLIK
• Inti kebijakan publik terletak pada
pengenalan atau kemampuan dalam
mengidentifikasi permasalahan dan
masalah kebijakan
• Apa yang dipertimbangkan sebagai
masalah dan bagaimana suatu masalah
didefinisikan tergantung pada bagaimana
para pembuat kebijakan berusaha
menunjukkan suatu isue atau peristiwa
CONTOH :
• MENGENAL PERISTIWA/FENOMENA TTT (tentang
kehidupan/kemiskinan di jalanan)
• ISU : adanya dampak dari peristiwa/fenomena (banyak
orang yang tidur dijalanan sebagai akibat bencana alam,
gepeng, anak jalanan)
• MASALAH : Mereka tidak memiliki rumah/ tempat
tinggal/ rumah singgah
• AGENDA KEBIJAKAN: Bangun rumah susun/ tempat
tinggal/ rumah singgah sebanyak mungkin
• Sayangnya, banyak orang setuju dengan isu-nya, tetapi
sejauhmana ketepatan azas efektif, efesien, dan
kemanfaatan kedepan (sustainable development) --- Ini
juga masalah kebijakan publik
Peristiwa/Fenomena
Problem khusus
Problem umum
Isu sebagai Opini Publik
Agenda Pemerintah (Umum, Khusus)
Perumusan Usulan/Rancangan Kebijaksanaan Publik
Pengesahan Kebijaksanaan Publik
Pelaksanaan Kebijaksanaan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijaksanaan Publik
Efek/Dampak Kebijaksanaan Publik --------Umpan Balik
TERMINOLOGI
KONSEP KEBIJAKAN (POLICY)
MENGANDUNG PENGERTIAN SBB:
1.
SUATU PEDOMAN UNTUK BERTINDAK
Suatu deklarasi mengenai suatu pedoman untuk bertindak, suatu
arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitasaktivitas tertentu atau suatu rencana (UN,1975))
2.
SERANGKAIAN TINDAKAN SEJUMLAH AKTOR (A COURSE OF
ACTION)
Perilaku dari sejumlah aktor atau serangkaian aktor dalam suatu
bidang kegiatan tertentu (Anderson, 1978)
3.
MENGARAH PADA TUJUAN TERTENTU (TO ACCOMPLISH SOME
ENDS)
Suatu tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan
bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu (Irfan Islamy,
1997)
4.
MERUPAKAN ASPIRASI MASYARAKAT
Perpaduan dan kristalisasi pendapat dan keinginan dari banyak
orang atau beberapa kelompok / golongan dalam masyarakat
(Dimock, 1960)
5.
MERUPAKAN SERANGKAIAN / SEJUMLAH KEPUTUSAN
“… istilah policy biasanya cenderung digunakan untuk hal yang
“lebih besar” dari pada keputusan-keputusan tertentu dan “lebih
kecil” dari gerakan sosial umum (Heclo, 1972)
6.
SEBAGAI PENGETAHUAN YANG SISTEMATIS
Suatu usaha untuk mensistematisasikan pengetahuan berkenaan
dengan administrasi dan kesejahteraan sosial (Heidenheimer, 1986)
7.
MENJADI DASAR RASIONAL UNTUK BERTINDAK ATAU TIDAK
Sebagai suatu ikhtiar untuk mendefinisikan dan menyusun suatu
dasar rasional untuk bertindak atau tidak bertindak (Parsons, 1995)
HOGWOOD DAN GUNN (1984) MEMERINCI 10 PENGUNAAN ISTILAH
“POLICY” DALAM KONTEKS PEMAKNAAN MODERN, YAITU
SEBAGAI :
1.
SUATU LABEL UNTUK SUATU BIDANG KEGIATAN
2.
PERNYATAAN TUJUAN UMUM ATAU KEADAAN YANG DIINGINKAN
BERKENAAN DENGAN URUSAN-URUSAN
3.
USULAN-USULAN SPESIFIK
4.
KEPUTUSAN-KEPUTUSAN PEMERINTAH
5.
PEMBERIAN KEWENANGAN FORMAL (A FORMAL OUTHORIZATION)
6.
SUATU PROGRAM
7.
OUTPUT (HASIL)
8.
OUTCOME (GUNA / MANFAAT)
9.
SUATU TEORI ATAU MODEL
10.
SUATU PROSES
KONSEP PUBLIK (PUBLIC)
MENGANDUNG PENGERTIAN SBB:
•
PUBLIC sering digunakan dalam konteks kata berikut:
Public interest
Public opinion
Public goods
Public law
Public sector
Public transport
•
Public education
Public service broadcasting
Public accountability
Public toilets
Public order
Public debt
Pengertian public dalam “public policy” dapat dipahami dalam
konteks pengertian serangkaian kata publik dalam peristilahan di
atas. Sejalan dengan penalaran ini, kata “public” dapat dipahami
dalam kontek lawan katanya, yaitu “private” seperti lawan kata
sbb:
polis
freedom
male
equility
household
necessity
famale
inequility etc.
W.F. FABER (1993) mengemukakan 10 kunci perbedaan sektor
publik dengan sektor swasta, yaitu bahwa sektor publik :










Menghadapi tugas-tugas yang kurang jelas dan lebih kompleks
Memiliki permasalahan lebih banyak dalam mengimplementasikan
keputusan- keputusannya
Mempekerjakan lebih banyak orang dengan lebih banyak ragam
motivasinya
Lebih banyak menaruh perhatian pada pengamanan peluang atau
kapasitas
Lebih banyak menaruh perhatian pada kompensasi kegagalan pasar
Aktivitas-aktivitasnya berhubungan dengan kepentingan-kepentingan
simbolik yang lebih besar
Memerlukan standar komitmen dan legalitas yang lebih ketat
Memiliki peluang yang lebih besar untuk merespon isue-isue
kejujuran
Harus bekerja atau tampil bekerja untuk memenuhi kepentingan
publik
Harus memperoleh tingkat minimal dukungan publik diatas yang
diperlukan bagi industri swasta
 Public Policy sesungguhnya berkenaan dengan definisi tentang
• Apa yang dipertimbangkan sebagai publik,
• Siapa yang menyediakan,
• Siapa yang membayar,
• Bagaimana mereka membayar, dan
• Kepada siapa mereka membayar.
 Dalam Public policy, semua komponen di atas ditentukan dan
dihasilkan oleh kebijakan publik (KP). KP bisa saja menyatakan
pure publik goods disediakan oleh swasta, harga ditentukan oleh
pemerintah, dibayarkan kepada swasta. Atau barang swasta dapat
saja diatur distribusinya, disubsidi harganya untuk menjamin
terpenuhinya kebutuhan kelompok tertentu, misalnya garam
beryodium.
 Kenyataan menunjukkan bahwa baik barang publik maupun privat
akan mengikuti siklus permintaan sbb:
SIKLUS PERMINTAAN THD
BARANG PUBLIK DAN PRIVAT
TIMBULNYA KETIDAKSEIMBANGAN
KETIDAKPUASAN DENGAN PENGADAAN
BARANG PUBLIK/PRIVAT
ARTIKULASI TUNTUTAN
PENYEDIAAN BARANG
TUNTUTAN ATAS DISTRIBUSI
BARU
KOMPOSISI BARU PENGADAAN
BRG
REAKSI THD TUNTUTAN
PEMERINTAH MENANGGAPI
TUNTUTAN TSB
•
POLICY STATEMENT, yaitu pernyataan resmi atau penjelasan (artikulasi)
mengenai kebijaksanaan negara tertentu.
•
POLICY OUTPUTS, yaitu merupakan wujud dari kebijaksanaan negara
yang paling dapat dilihat dan dirasakan karena menyangkut hal-hal yang
senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan
dalam keputusan-keputusan dan pernyataan pernyataan kebijaksanaan.
•
POLICY OUTCOME, yakni akibat-akibat atau dampak yang benar-benar
dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan maupun yang tidak
diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya
tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu
yang ada dalam masyarakat.
 Bintoro (1987) menegaskan bahwa “apabila pemilihan alternatif itu
sekali dilakukan dan selesai, maka maka kegiatan tersebut disebut
pengambilan keputusan; sebaliknya bila pemilihan alternatif itu
terus-menerus dilakukan dan tidak pernah selesai, maka kegiatan
tersebut dinamakan perumusan kebijakan.
 Dengan demikian, pengertian perumusan kebijakan menyangkut
suatu proses yang terdiri dari sejumlah langkah-langkah. Ripley
(1985) menjelaskan tujuh langkah dalam kebijakan publik, yaitu :
•
•
•
•
•
Agenda setting
Formulation dan legitimination
Program Implementations
Evaluation of implementation, performance, and impacts
Decisions about the future of the policy and program
Rincian dari setiap langkah tersebut dapat dilihat dalam Gambar
berikut :
GAMBAR 01
LANGKAH2 PENGAMBILAN KEBIJAKAN
(Rendal R. Ripley, 1985)
Agenda setting
• Perception of problem
• Definition of problem
• Mobilization of support for including problem
on agenda
Agenda of government
Formulation dan legitimination
•Infromation collection, analysis, and
dissemination
•Alternatove development
•Advocacy and coalition building
Compromise, negotiation decision
Policy statements, including
goals for achievement and design of
program(s) for achieving them, often
in the form of a statuta
Program Implementation
•Resources Acquation
•Interpretation
•Planning
•Organizing
•Providing benefits, services, and coercion
Evaluation of implementation,
performance, and impacts
Decision about the future of the policy
and program
Policy actions
Policy and program performance
and impacts
 Dengan demikian, berdasarkan pendapat Ripley tersebut,
ruang-lingkup kuliah Formulasi Kebijakan Publik lebih
menekankan pada tahapan :
– Agenda Setting,
– Agenda Pemerintah,
– Formulasi dan legitimasi, dan
– Deklarasi kebijakan.
 Sedangkan tahapan-tahapan yang lain hanya disinggung
sekilas, karena telah menjadi kavling materi mata kuliah
Implementasi Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan.
EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK
SEBAGAI KEGIATAN
FUNGSI MANAJEMEN
PENGERTIAN EVALUASI
• Sebagai metode verifikasi bahwa suatu teori/ide
tidak bebas nilai, tetapi masih mengandung
asumsi-asumsi yang perlu pembuktian (fakta
dan data) dilapangan
• Berusaha menilai apakah realisasi tujuan
(objectives) memberikan konstribusi terhadap
tujuan yang lebih luas (goals)
• Menunjuk pada relevansi atau signifikansi dari
sebuah program atau proyek, apakah
membuahkan akibat yang dikehendaki atau
yang tidak di kehendaki
• Dampak hanya dapat di ukur melalui
evaluasi akhir yang dilaksanakan
beberapa tahun sesudah proyek tersebut
dinyatakan selesai (multi years program)
• Evaluasi dampak pada umumnya bersifat
model ex-post yaitu dilaksanakan melalui
evaluasi eksternal (kecuali pada proyekproyek yang berdurasi jangka panjang,
maka harus tersedia proses implementasi
yang panjang pula)
EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK
• Adalah suatu proses untuk menilai
seberapa jauh suatu kebijakan
membuahkan hasil yaitu dengan
membandingkan antara hasil yang
diperoleh dengan tujuan atau target
(aspek efektifitas kebijakan= hasil : tujuan)
atau perbandingan input : output sebagai
aspek efesiensi dari kebijakan yang telah
ditentukan
ASPEK-ASPEK EVALUASI
KEBIJAKAN PUBLIK
(Wibawa, 1994)
1.
2.
3.
4.
Proses pembuatan kebijakan
Proses Implementasi Kebijakan
Konsekuensi Kebijakan
Efektivitas Dampak Kebijakan
STUDI EVALUASI PADA UMUMNYA
MEMPERTANYAKAN TENTANG DUA
HAL :
PERTAMA: Siapa yang melaksanakan
evaluasi?
KEDUA: Pada tahap perencanaan
pembangunan atau bentuk kebijakan
yang manakah evaluasi tersebut
dilaksanakan?
BENTUK KEGIATAN
EVALUASI
• EVALUASI INTERNAL
• EVALUASI EKSTERNAL
EVALUASI INTERNAL
Dilaksanakan oleh pihak-pihak yang
terlibat langsung dalam persiapan atau
implementasi sebuah proyek
EVALUASI EKSTERNAL
Dilaksanakan oleh pihak-pihak yang tidak
terlibat langsung dalam persiapan desain
proyek atau implementasinya
MODEL EVALUASI
BERDASAR SIAPA DAN
KAPAN ?
• MODEL EVALUASI EX-ANTE atau
ASSESMENT
• MODEL EVALUASI EX-POST
• EVALUASI AKHIR (TOTAL/
KOMPREHENSIF)
MODEL EVALUASI EX-ANTE/
ASSESMENT:
• Dilakukan sebelum persiapan dan
implementasi proyek dimulai
• Evaluasi internal berlangsung sebelum
persiapan dan implementasi proyek
(identifikasi)
• Evaluasi eksternal berlangsung sebelum
persiapan dan implementasi proyek
MODEL EVALUASI EX-POST:
• Dilakukan ketika proyek sedang berjalan
(selama persiapan dan implementasi
proyek)
• Dilakukan pada evaluasi akhir (sesudah
persiapan rencana berlangsung dan
sesudah implementasi rencana
berlangsung)
• Evaluasi internal dilakukan terhadap
persiapan dan implementasi proyek
(termasuk monitoring)
• Evaluasi eksternal dilakukan atas
implementasi proyek
• Evaluasi akhir internal dilakukan setelah
persiapan rencana dan implementasi
rencana
• Evaluasi akhir eksternal dilakukan setelah
persiapan rencana (appraisal) dan
implementasi rencana
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
DALAM EVALUASI DAMPAK PROGRAM
DAN PROYEK
• Masalah biaya, waktu, dan prospek
keberhasilan sebagai perbaikan
keseluruhan (comprehensive strategy)
• Masalah pengembangan kelembagaan
(institution building) sebagai perbaikan
instrumen bagian-2 (incremental
strategy)
• Adanya ukuran atau standar
pelaksanaan administrasi publik (public
administration performance) dalam
konteks masukan (input), pengelolaan
(conversion), dan keluaran (output)
dengan memperhatikan aspek
produktivitas, efesiensi, efektivitas, dan
keuntungan ekonomi (profitabilitas)
PERSYARATAN PERBAIKAN STRATEGI
KOMPREHENSIF DAN INKREMENTAL
TIME
L
E
A
D
E
R
S
H
I
P
Menguntungkan
Menguntungkan
Strategi
Komprehensif
Tidak
Menguntungkan
Strategi
Inkremental
Tidak Menguntungkan
Strategi
Inkremental
Tidak ada
strategi
KETERANGAN :
• Strategi komprehensif melibatkan seluruh
organ pemerintah dan komponen
masyarakat secara lintas sektoral
• Strategi inkremental tidak melibatkan
seluruh organ pemerintah dan komponen
masyarakat (pembangunan sektoral)
• Tidak ada strategi atau sulit membuat
strategi, karena :
1. Dapat terjadi sebelum proses komitmen
pembangunan dimulai
2. Merupakan strategi jangka panjang
3. Prakarsa atau inisiasi datangnya dari luar
4. Pendekatannya berupa proyek
percobaan (pilot project) dengan bentuk
proyek-2 kecil yang perubahannya dapat
di identifikasi sebelumnya secara mudah
5. Negara dalam keadaan sakit/krisis
FUNGSI MANAJEMEN
POAC
(George R. Terry)
•
•
•
•
PLANNING (Perencanaan)
ORGANIZING ( Pengorganisasian)
ACTUATING (Menggerakkan)
CONTROLLING (Pengawasan)
POSDCORB
(Luther Gullick)
•
•
•
•
•
•
•
PLANNING (Perencanaan)
ORGANIZING (Pengorganisasian)
STAFFING (Susunan Kepegawaian)
DIRECTING (Pengarahan)
COORDINATING (Pengkoordinasian)
REPORTING (Pelaporan)
BUDGETING (Penganggaran)
FPOCCC
(Lyndall Urwick)
•
•
•
•
•
•
FORECASTING (Peramalan Rasional)
PLANNING (Perencanaan)
ORGANIZING (Pengorganisasian)
COMMANDING ( Pengkomandoan)
COORDINATING (Pengkoordinasian)
CONTROLLING ( Pengawasan)
EVALUASI KEBIJAKAN
PUBLIK
TUJUAN DAN MANFAAT
POLICY ANALYSIS
Policy Study vs Policy Analysis ?
Policy Studies, conducted mainly by academics,
relate to meta-policy and are concerned with
understanding public policy processes.
Policy analyses are in comparison, pursued by
government officials or think tanks and are
generally directed at designing actual policy
Policy Cycle
 Agenda setting, refers to the process by which problems
come to the attention of government
 Policy formulation, refers to the process by which policy
option are formulated within government
 Decision-making, refers to the process by which
government adopt a particular course of action or nonaction
 Policy implementation, refers to the process by which
government put policies into effect
 Policy evaluation, refers to the processes by which the
result of policies are monitored by both state abd societal
actors, the result of which may be re-conceptualization of
policy problem and solutions.
THE POLICY CYCLE AND THE INFORMATION CYCLE
Problem Definition
Forecasting needs,
defining targets
Agenda
Setting
Policy Design
Defining nature
size, distributions
of problem
Decision
analysis
Political
feasibility analysis
Opinion polls,
surveys,
etc.
Policy
Termination
Summative
evaluation
Impact
Source : W.Persons, 1997, public policy
Formative
evaluation
Legitimation
Implementation
ISSUE ATTENTION CYCLES (IACs)
(Anthony Downs : 1972)
2 Alarmed discovery
Euphhoric enthusiasm
1 Pre - problem
3 Realizing cost of
significant progress
5 Post - problem
4 Gradual decline of
public interest
Issue cycles and organizational activity
Initiation/
succession
Peak of organization
activity
3
4
2
Public
Attention
Organization succession/
termination
5
1
Time
ANALISIS DAMPAK
PROGRAM DAN PROYEK
KERJA
KERAS
?
SASARAN MUTU
KERJA
CERDAS
SASARAN MUTU (SMART)
S = Specific, khusus
M = Measurable, dapat diukur/ dievaluasi
A = Achievable, dapat dicapai
R = Realistic, Relevant, berorientasi pada
pencapaian tujuan dan hasil (ouput,
outcome)
T = Time Frame, Time Lines, Time Bound, Time
Schedule, ada batas waktu yang jelas untuk
pencapaian tujuan (mutu) yang telah
ditentukan (standar-kan) tersebut
MODEL KERANGKA KERJA
PEMBERDAYAAN
(Cook and Macaulay, 1997)
• Akronim ACTORS
• A = Authority (wewenang)
C = Confidency and Competence (rasa percaya
diri dan kemampuan diri)
T = Trust (keyakinan, saling percaya)
O = Oppurtunities (kesempatan, peluang)
R = Responsibility ( tanggung jawab)
S = Support (dukungan)

similar documents